Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemilihan Umum sebagai sarana pelaksana kedaulatan rakyat telah diatur sedemikian rupa oleh pembuat undang-undang. Disamping mengatur tentang bagaimana Pemilihan Umum itu diselenggarakan, pembuat undang-undang juga membuat peraturan khusus yang melarang sejumlah perbuatan curang dengan ancaman pidana beserta proses penyelesaianya yang disebut sebagai tindak Pidana Pemilu. Penelitian ini dibuat untuk mengkaji salah satu proses penyelesaian tindak pidana Pemilihan Umum yaitu terkait upaya hukum banding sebagai upaya hukum terakhir dalam tindak pidana Pemilihan Umum yang dihubungkan dengan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan, yakni melalui wawancara langsung dengan Hakim Tinggi dan Jaksa Penuntut Umum khusus perkara tindak pidana Pemilihan Umum, serta studi kepustakaan dengan membaca dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa walaupun tidak diatur jelas oleh Undang-Undang Pemilihan Umum, terkait putusan bebas yang dikecualikan untuk dapat dimintakan banding tetap berlaku sebagai salah satu syarat suatu permintaan banding dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa pengecualian tersebut merupakan bentuk perlindungan hak terdakwa yang dijamin oleh undang-undang.

---

ABSTRAKGeneral Election as the implementation of citizen rsquo s sovereignty has been regulated by the legislators. Besides regulating the mechanism of General Election, the legislator also established a peculiar regulation which prohibit corrupt act with penal punishment as Electoral Offences along with its settlement procedures. This research was made to examine one of the Electoral Offences settlement procedures about appeal against the District Court Decision as the last legal action, by analyzing its association with the appeal mechanism by Public Prosecutor on acquittal. This research conducted by collecting data through field data studies by interviewing the Public Prosecutor and High Court Judges for Electoral Offences, and also by observing and reading literary to find the concept, theories, or opinions about the subject matter. The result of this research indicated that acquittal on Electoral Offences still excluded from the decision that could be appeal, by considering Criminal Code Procedures regulation about the right of the defendant."

"Film yang mengandung unsur humor seringkali menjadi favorit di kalangan penonton. Dua film Nagabonar: Nagabonar (1987) dan Nagabonar Jadi 2 (2007) dianggap berhasil dalam menyajikan komedi. Disertasi ini bertujuan untuk menganalisis perubahan ideologi yang terdapat dalam kedua film Nagabonar, serta pesan dan kritik yang disampaikan melalui humor. Kedua film ini menggunakan strategi karikatur dalam menghadirkan unsur humor. Melalui metode kajian sinema dengan pendekatan genre humor karikatur, analisis juga dilakukan terhadap teks visual dengan memperhatikan mise-en-scene, pengaturan adegan tokoh dengan staging, serta konsep ikonografi yang menggambarkan tokoh Nagabonar secara khas sehingga menciptakan tokoh karikatur. Hasil analisis ini mengungkapkan berbagai fenomena sosial yang terjadi pada masa rilis film tersebut, dengan pola dan bentuk yang unik. Kesimpulan dari analisis ini adalah adanya pergeseran ideologi yang tergambar melalui kritik yang disampaikan dengan strategi karikatur dalam film.

---

Films containing elements of humor often become favorites among audiences. Two Nagabonar films, Nagabonar (1987) and Nagabonar Jadi 2 (2007), are considered successful in presenting comedy. This dissertation aims to analyze the ideological changes reflected in the two Nagabonar films, as well as the messages and critiques conveyed through humor. Both films employ a caricature strategy to deliver humorous elements. Through the method of cinematic studies with a caricature humor genre approach, the analysis also examines visual texts by focusing on mise-en-scène, character staging arrangements, and the concept of iconography that distinctively portrays the character of Nagabonar, creating a caricature figure. The results of this analysis reveal various social phenomena occurring during the release periods of these films, with unique patterns and forms. The conclusion of this analysis is that there is a shift in ideology depicted through critiques conveyed using the caricature strategy in the films."