Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Rumah Sakit Daerah (RSD) merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan bagi masyarakat, oleh karena itu keberadaannya perlu didukung dengan kelembagaan yang kuat dan tepat. Upaya memperbaiki kelembagaan RSD terus dilakukan salah satunya dengan mengubah kedudukannya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Dinas Kesehatan dari sebelumnya berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah (LTD). Namun demikian, layaknya perubahan yang terjadi pada setiap organisasi, perubahan ini mendapat pertentangan (resistensi) karena dinilai dapat mengganggu keotonomian rumah sakit serta membuat koordinasi antara dinas kesehatan dengan rumah sakit menjadi buruk. Melalui pendekatan post positivist, penelitian kualitatif yang dilakukan di RSUD Gunung Jati Cirebon ini berusaha untuk menganalisis bagaimana konsep kelembagaan RSUD Gunung Jati Cirebon setelah terjadi perubahan kedudukan menjadi UPT Dinas Kesehatan ditinjau dari aspek perspektif instrumental serta menganalisis kendala atau masalah yang dihadapi RSUD Gunung Jati Cirebon setelah terjadi perubahan kedudukan. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara teori yang ada dengan informasi yang diperoleh di lapangan dengan didukung berbagai literatur baik dari buku, publikasi, laporan atau berita tentang perubahan organisasi khususnya organisasi publik . Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk desain organisasi yang dianggap paling sesuai untuk saat ini adalah sebagai entitas tersendiri dan bukan sebagai hubungan atasan-bawahan, serta kendala yang dihadapi setelah terjadi perubahan adalah koordinasi yang buruk antara dinas kesehatan dengan rumah sakit.

---

ABSTRACT
Regional Hospital (RSD) is the backbone of health services for the community, therefore its existence needs to be supported by strong and appropriate institutions. Efforts to improve the RSD institution continue to be carried out, one of which is by changing its position as a Technical Implementation Unit (UPT) under the Health Office from previously being a Regional Technical Institution (LTD). However, like the changes that occur in every organization, this change gets a conflict (resistance) because it is considered to be able to disturb the autonomy of the hospital and make coordination between the health office and the hospital worse. Through a post positivist approach, this qualitative research conducted at Gunung Jati Cirebon Hospital tried to analyze how the institutional concept of Gunung Jati Cirebon Hospital after a change of position became the UPT in terms of instrumental perspectives and to analyze the problems faced by hospital after change in position. Analysis is carried out by comparing existing theories with information obtained in the field supported by various literature both from books, publications, reports or news about organizational changes, especially public organizations. The results of the study show that the form of organizational design that is considered most appropriate for now is as a separate entity and not as a superior-subordinate relationship, and the obstacles faced after a change occur are poor coordination between the health office and the hospital.

Abstrak :
Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris diperlukan karena seringnya saksi instrumenter terseret dalam suatu perkara yang berkaitan dengan akta Notaris. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan data kepustakaan, dibuatlah tesis ini. Perlindungan hukum bagi saksi instrumenter seharusnya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris karena fungsinya berkaitan dengan akta Notaris. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ternyata tidak cukup untuk memberikan perlindungan hukum bagi saksi instrumenter. Dengan demikian diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang melindungi secara khusus hak-hak saksi instrumenter.

---

The protection of law of Instrumenter Witnesses on the notarial deed is needed because often instrumenter witnesses dragged into a case relating to the notary. By using the method of normative legal with the data of literature this tesis are discussed. Legal protection for witnesses instrumenter should be regulated in a law position of notary because the functions connected with notary. Regulations number 13 of 2006 about the protection of witnesses and the victim was not enough to give legal protection for witnesses instrumenter. Therefore, need a regulation which specifically protects the rights of witnesses instrumenter.

Abstrak :
Lelang yang merupakan pembentuk jual beli, adalah upaya pengembalian pinjaman yang diberikan karena tidak dilunasinya pinjaman sampai batas waktu yang ditentukan telah lewat. Dengan kata lain, lelang terjadi karena adanya pinjaman (kredit) dengan barang jaminan berupa barang bergerak yang apabila kredit atau pinjaman itu tidak dilunasi sampai jatuh tempo, maka barang jaminan akan di lelang. Berkaitan dengan masalah lelang, terdapat suatu cara bagi nasabah yang belum dapat melunasi utangnya sampai batas waktu yang ditentukan agar barang jaminannya. yang berharga itu tidak dilelang yaitu dengan melakukan gadai ulang. Dengan melakukan gadai ulang ini, maka nasabah hanya membayar sewa modal dari pinjaman yang lama, dan barang jaminan menjadi barang jaminan yang baru untuk perjanjian kredit yang baru. Dapat juga disebut dengan memperpanjang. Dalam pelaksanaan lelang dan gadai ulang ini, belum banyak yang mengetahui tata cara yang sesungguhnya dalam praktek. Ini disebabkan karena banyaknya kendala, seperti faktor kurangnya informasi yang diberikan, sehingga masyarakat tidak sedikit yang belum mengetahui bagaimana sebenarnya penjualan lelang dan kapan pelaksanaannya. Dalam praktek, hambatan lain banyak yang dihadapi oleh Perum Pegadaian. Seperti faktor resiko bisnis yang dihadapi, juga faktor masih lemahnya ketentuan yang ada. Semua hambatan ini merupakan tantangan bagi Perum Pegadai agar dapat mengatasinya, menuju profesionalisme kerja yang lebih baik.