Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha dalam suatu perjanjian dan kegiatan distribusi voucher isi ulang yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Selular melalui mitra dengan sistem clustering. Dalam implementasinya, terdapat dugaan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diantaranya pembagian wilayah, perjanjian distribusi eksklusif, penguasaan pasar melalui praktek diskriminasi dan penyalahgunaan posisi dominan. Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat eksplanatoris dan preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dalam tesis ini dapat disimpulkan bahwa pola distribusi voucher isi ulang yang dilakukan oleh Telkomsel melalui mitra tidak menerapkan sistem hard clustering dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat serta memiliki dasar justifikasi ekonomi yang memadai. Oleh karena itu tepat digunakan pendekatan rule of reason untuk mengkaji dan melakukan analisis

---

This thesis discusses about the implementation of competition law principles in contract and vouchers distribution activities which conducted by PT. Telekomunikasi Selular through partners with clustering system. In its implementation, there are alleged infringement of Law No. 5 of 1999 concerning The Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, specifically market division, exclusive dealing agreement, market control through discrimination practices and abuse of dominant position. The research conducted by normative legal research with explanatory and prescriptive methodology. The research concluded that vouchers distribution management conducted by Telkomsel through partners do not apply hard clustering system and keep implementing competition law principles also has sufficient economic justification. Therefore rule of reason is appropriate approach to examine and analyze this case.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai konsep keadaan memaksa (force majeure) dalam Hukum Perjanjian dan akibatnya bagi para pihak. Dalam penerapannya diperlukan batasan-batasan tertentu agar ketentuan force majeure tersebut dapat dijadikan dasar pembelaan yang dapat membebaskan debitur dari kewajiban pembayaran ganti rugi. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan prespektif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa PT Telkomsel sebagai pihak penyewa dalam suatu perjanjian sewa menyewa dengan H. Darmawan Kasim sebagai pihak yang menyewakan, tidak dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh H. Darmawan Kasim karena kedua belah pihak sudah menetapkan klausul force majeure di dalam perjanjian sewa menyewa yang dibuat diantara keduanya. Sehingga ketentuan dalam perjanjian itulah yang berlaku bagi keduanya.

---

This thesis discusses about the concept of force majeure in the Contract Law according to Indonesian Civil Code and its consequences for the parties. In its implementation is required certain limitations in order to the provisions of force majeure can be used as the legal basis of an excuse so that the debtor is not liable for damages suffered by the creditor. This provision is statute in Indonesian Civil Code or either in the contract agreed by the parties. The research conducted by legal research in a normative juridical approach methodology with descriptive and analytical perspective. The research concluded that PT Telkomsel as the lessee (debtor) in a lease agreement with H. Darmawan Kasim as the lessor (creditor), may not be prosecuted to pay any loss suffered by H. Darmawan Kasim due to such loss not caused by the debtor and both parties have set a force majere clause in the lease agreement made by them. In that clause, both parties have agreed about legal consequences in the event of fail to perform due to force majeure, which the parties cannot be deemed for doing a negligence or event of default and its loss become risk for each parties and the parties waive their rights to prosecute, so that provisions statute in the agreement are applicable to the parties.