Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ICSID merupakan suatu lembaga arbitrase yang didirikan khusus untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal asing yang terjadi antara negara dengan warga negara lain anggota peserta konvensi. Berkaitan dengan hal tersebut perlu ditelaah mengenai cara apa yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal asing, bagaimana peranan ICSID sebagai salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa penanaman modal asing ditinjau dari sudut HPI dan bagaimana keterkaitan antara arbitrase dengan prinsip pilihan hukum serta bagaimana peran pemerintah dalam melaksanakan putusan ICSID. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitik yaitu menggambarkan dan menganalisa mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa penanaman modal asing menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa cara yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal asing adalah melalui lembaga arbitrase, khususnya ICSID yang merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal asing. Dalam menyelesaikan sengketa, ICSID hanya menerima sengketa yang terjadi antara negara dengan warga negara lain. Hukum yang dipergunakan adalah hukum yang dipilih oleh para pihak. Apabila tidak terdapat pilihan hukum maka yang digunakan adalah hukum host State, jika masih kurang maka akan ditambah dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Selain itu, arbiter juga harus memperhatikan klausula pilihan forum untuk menentukan forum apa yang akan dipergunakan. Peranan pemerintah dalam pelaksanaan putusan ICSID adalah dengan membuat undang - undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999."

"ABSTRAKKawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka dan berfungsi sebagaisalah satu penentu sistem penyangga kehidupan, sehingga setiap orangmempunyai kesempatan dan akses yang besar untuk memanfaatkannya. Kondisiini memicu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Tindak pidana illegal loggingsangat marak di Indonesia dan melibatkan banyak pelaku dan merupakan tindakpidana yang terorganisasi. Hal mendasar yang menyebabkan sulitnyamemberantas illegal logging, karena illegal logging termasuk dalam kategorikejahatan terorganisasi.Para pelaku tindak pidana illegal logging akan berupaya agar kejahatan yangdilakukannya tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum untuk menyembunyikanatau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari aktifitas illegallogging atau tindak pidana di bidang kehutanan lainnya, sedemikian rupa sehinggaharta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.Mengingat dampak tindak pidana illegal logging yang luar biasa, sangatdibutuhkan terobosan atau cara-cara yang bersifat luar biasa (extra-ordinary) pulaguna memastikan dihentikannya aktifitas illegal logging, dijeratnya para pelakuterutama aktor intelektual termasuk kooporasi yang terlibat dalam aktifitas illegaltersebut, dan segala hasil yang diperoleh dari aktifitas illegal tersebut dapat disitadan dirampas (recovery) untuk Negara. Dengan demikian, diharapkan adanya efekjera terhadap pelaku aktifitas illegal logging atau tindak pidana di bidangkehutanan lainnya. Salah satu bentuk terobosan dimaksud adalah denganmemanfaatkan regulasi anti-pencucian uang.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan dengan metodepengumpulan data studi kepustakaan.Tesis ini akan menganalisis efektifitas dalam penerapan regulasi anti-pencucianuang yang dimanfaatkan untuk menimbulkan efek jera pada setiap orang untukmelakukan aktifitas illegal logging atau tindak pidana di bidang kehutananlainnya.Tesis ini juga akan membahas permasalahan serta kendala-kendala yang dihadapiserta upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memberantas illegal logingdengan menggunakan pendekatan anti pencucian uang.

---

ABSTRACTForest area is a natural resources that is open and serves as one of thedeterminants life support systems, so that everyone has the opportunity and greataccess to use it. These conditions could cause many problems in the forestmanagement. The criminal act of illegal logging is very rampant in Indonesia,involves many actors and is an organized criminal act. The basic point that isdifficult to combat illegal logging is because it is included in the category oforganized criminal act.The perpetrators of illegal logging crime would be kept at a crime undetected bylaw enforcement officials to conceal or disguise the origin of the wealth obtainedfrom illegal logging activity or criminal acts in the field of forestry, such thatthese assets as if derived from legitimate activities.Given the impact of illegal logging activities were outstanding, much-neededbreakthrough or ways that are extraordinary (extra-ordinary) also to ensure a haltto illegal logging activities, especially dijeratnya actors including kooporasiintellectual actors involved in the illegal activity , and all the results obtained fromthe illegal activity can be seized and confiscated (recovery) for the State. Thus ,the expected deterrent effect against perpetrators of illegal logging activity orcriminal acts in other forestry. One form is intended to exploit the breakthroughanti - money laundering regulations .This study used a normative method and the method of data collection libraryresearch.This thesis will analyze the effectiveness of the implementation of anti - moneylaundering regulations are utilized to ensure a deterrent effect on any person toconduct illegal logging activity or criminal acts in other forestry .This thesis also looks at the problems and obstacles faced and the efforts to do inorder to combat illegal logging by using the anti-money laundering approach"

"Latar Belakang : Gangguan muskuloskeletal akibat faktor risiko ergonomi sering ditemukan pada tempat kerja. Berbagai penelitian dilakukan namun penelitian menggunakan NMQ self administered versi Indonesia belum dilakukan pada pekerja di RS. Tujuan penelitian ini mendapatkan prevalensi gangguan muskuloskeletal dan faktor-faktor yang berhubungan pada pegawai di RSUD melalui skrining menggunakan NMQ self administered versi Indonesia.Metode : Penelitian cross sectional menggunakan Skor Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ) Self Administered versi Indonesia, di RSUD pada Desember 2013 dengan 360 responden.Hasil : Prevalensi gangguan muskuloskeletal sebesar 244 responden (67,8%). Hubungan faktor individu terhadap gangguan muskuloskeletal bermakna pada usia, IMT Obese I serta tidak bermakna pada jenis kelamin,sisi tangan dominan.Hubungan faktor pekerjaan terhadap gangguan muskuloskeletal bermakna pada posisi kerja dan pekerjaan medis serta tidak bermakna pada masa kerja, lama kerja dan shift kerja.Faktor dominan gangguan muskuloskeletal adalah jenis pekerjaan (ORsuaian=3,798;95%CI=1,008-14,310),posisi kerja (ORsuaian=2,948; 95% CI=1,740-4,997) serta usia (ORsuaian=0,495; 95% CI=0,269-0,911)Kesimpulan : Dari hasil penelitian disarankan untuk pekerja melaksanakan olah raga, mini break, peregangan ringan,berobat bila gangguan otot. Untuk manajemen RS melakukan follow up dan promosi kesehatan, pendidikan internal mengenai ergonomi, untuk pekerja dengan gangguan muskuloskeletal ditempatkan yang tidak berisiko, menyediakan alat kerja yang ergonomis dilengkapi Standar dan Instruksi Kerja. Untuk penelitian selanjutnya menggunakan metode dan alat penelitian lain.

---

ABSTRACT Name : Sulistyo Rini Utami Study Program : Magister Occupational Medicine Title : The prevalence of musculoskeletal disorders and related factors to the employee in Public Hospital. Skrining using Self Administered Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ) Indonesian version. Background :Musculoskeletal Disorders due to ergonomics risk factor is often found in the workplace.Various studies conducted, but studies using self-administered NMQ Indonesian version has not been carried out on workers in the hospital.The purpose of this study getting the prevalence of musculoskeletal disorders and related factors to the employee at the hospital through screening using self-administered NMQ Indonesian version. Methods : a cross sectional study using Score of self Administered Nordic Musculoskeletal Quessionaire Indonesian version, a public hospital in December 2013 with 360 respondents. Results: The prevalence of musculoskeletal disorders 244 respondents (67.8%).The relationship of individual factors on musculoskeletal disorders significantly in age, BMI Obese I and not significant for gender,the dominant hand. Relationship factors work against musculoskeletal disorders significant at the working position and medical work.Not significantly on years of service, duration of employment, shift work. The dominant factor is the type of work musculoskeletal disorders (OR=3.798;95%CI=1.008-14.310),working position (OR=2.948; 95% CI=1.740-4.997), age (OR=0.495; 95% CI=0,269-0,911). Conclusion: From these results it is advisable to carry workers for sports, mini-break, stretching and treatment.For hospital management with health promotion, for hospital worker with musculoskeletal disorders were not placed at risk, provide ergonomic work tools include Standards and Work Instructions.For further research using other research methods and tools. Keywords: hospital worker;musculoskeletal disorders;NMQ "