Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skenario pengembangan lapangan adalah salah satu faktor yang memberikan pengaruh besar terhadap perhitungan keekonomian di dalam pengembangan lapangan baru. Analisis yang komprehensif dari sisi keteknikan dan keekonomian diperlukan agar didapatkan skenario pengembangan lapangan yang memberikan nilai tambah paling besar. Tesis ini membahas penerapan analisis opsi riil dalam pengembangan lapangan gas X jika dinilai dengan menggunakan metodologi tradisional Discounted Cash Flow DCF dan Analisis Opsi Riil. Penelitian dimulai dengan menganalisis studi kasus dengan fokus terhadap asumsi, ketidakpastian dan hasilnya dalam hal NPV. Kemudian penulis menawarkan alternatif pendekatan opsi riil yang menggabungkan keputusan manajemen fleksibel di dalam proyek melalui opsi yang disematkan. Untuk memodelkan pilihan, model binomial lattice digunakan karena fleksibilitas dalam menggabungkan latihan awal. Hasil penelitian menunjukkan nilai DCF lebih rendah dari nilai opsi untuk 5 skenario berbeda, yaitu skenario darat-lepas pantai, skenario lepas pantai dengan menggunakan skenario MOPU dan skenario tie-in lepas pantai. Dapat ditunjukkan bahwa skenario pengembangan lapangan darat memberikan nilai NPV tertinggi baik dengan metode DCF ROA. ......Field development scenario is one of the factors that significantly influences the economic analysis in the development of new field. A comprehensive analysis of technical and economic aspects is needed to obtain the field development scenario that provides the greatest added value. This thesis discusses the application of real option analysis in the development of X gas field when analyzed using the traditional methodology of Discounted Cash Flow DCF and Real Option Analysis. Real Option Analysis is a useful decision making method for making investment decisions on gas field development taking into account the uncertainty and flexibility in the system. The thesis first analyzes the sample case study focussing on its assumptions, uncertainties and the outcomes in terms of the NPV. It then offers the alternate real options approach incorporating the flexible decisions management has in the project via the embedded options. To model the options, the binomial lattice model is used because of the flexibility provides in incorporating early exercise. The results indicate the NPV values by using DCF method lagging behind that of the option values for 5 different scenarios, which are onshore offshore scenario, offshore scenario by using MOPU and offshore tie in scenario. It can be shown that onshore field development scenario gives the highest NPV value both with DCF ROA method. This implies management will be better off by considering these options in their field development decisions.

Abstrak :
Pandemi Covid-19 merupakan masalah yang harus segera diselesaikan. Menurunnya sektor perekonomian serta keterbatasan fasilitas kesehatan untuk pasien Covid-19 membuktikan ketidaksiapan pemerintah dalam menangani permasalahan ini. Keadaan pemerintah selama krisis perlu kerja sama dan dukungan dari pihak lain, seperti warga negara. Pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan Covid-19 adalah mereka yang memiliki kesadaran dan peduli dengan kondisi lapangan, di antaranya adalah relawan. Selain pemerintah yang mengoperasikan kegiatan relawan Covid-19, lembaga zakat juga berkontribusi dalam mengumpulkan relawan untuk membantu menangani Covid-19. Milenial merupakan generasi yang memiliki potensi tinggi dalam aktivitas relawan karena memiliki jumlah tertinggi kedua setelah generasi Z. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja determinan yang mempengaruhi intensi milenial untuk terlibat menjadi relawan Covid-19 serta potensinya terhadap kerelawanan di masa depan. Penelitian ini menggunakan model Structural Equation Modeling (SEM) dengan subjek lembaga zakat di Indonesia pada tahun 2021. Kegiatan kerelawanan dalam penelitian ini adalah kegiatan nonmaterial sehingga berbentuk keterlibatan langsung di lapangan. Kegiatan kerelawanan akan membantu pemerintah dalam menangani krisis tidak hanya saat pandemi Covid-19, namun juga krisis di masa depan. Temuan dalam penelitian ini membuktikan bahwa religiusitas, sikap, kendali perilaku, serta perilaku masa lalu berhubungan positif dengan intensi kerelawanan Covid-19 pada milenial. Selain itu, intensi milenial dalam keterlibatannya menjadi relawan Covid-19 ternyata memiliki pengaruh positif terhadap intensi mereka terlibat kembali menjadi relawan di masa yang akan datang. Para relawan yang terlibat memiliki intensi yang kuat untuk kembali berperan menjadi relawan dan membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan negara di masa depan. Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga zakat merupakan salah satu alat untuk kerja sama antara pemerintah dan warga negara untuk menyelesaikan krisis yang sedang dihadapi serta berpotensi untuk membantu memecahkan masalah negara lainnya dengan kerelawanan di masa depan. ......The Covid-19 pandemic is a problem that must be resolved immediately. The decline in the economic sector and limited health facilities for Covid-19 patients prove the government's unpreparedness in dealing with this problem. The state of the government during a crisis needs cooperation and support from other parties, such as citizens. The parties involved in handling Covid-19 are those who have awareness and care about field conditions, including volunteers. In addition to the government operating Covid-19 volunteer activities, zakat institutions also contribute to gathering volunteers to help deal with Covid-19. Millennials are a generation that has high potential in volunteer activities because they have the second highest number after generation Z. This study aims to find out what are the determinants that influence millennial intentions to become involved as Covid-19 volunteers and their potential for volunteering in the future. This study uses amodel Structural Equation Modeling (SEM)with the subject of zakat institutions in Indonesia in 2021. Volunteer activities in this study are non-material activities so that they take the form of direct involvement in the field. Volunteering activities will assist the government in dealing with crises not only during the Covid-19 pandemic, but also future crises. The findings in this study prove that religiosity, attitudes, behavior control, and past behavior are positively related to the intention of Covid-19 volunteerism among millennials. In addition, millennial's intention to be involved in being a Covid-19 volunteer turned out to have a positive influence on their intention to be involved again as a volunteer in the future. The volunteers involved have a strong intention to return to their role as volunteers and help the government solve the country's problems in the future. This study shows that the zakat institution is a tool for cooperation between the government and citizens to resolve the current crisis and has the potential to help solve the problems of other countries with volunteerism in the future.

Abstrak :
Salah satu bentuk penanganan bantuan teknis hukum dalam perkara perdata adalah bantuan penyampaian dokumen pengadilan. bantuan ini dapat berupa surat pemanggilan sidang terhadap pihak tergugat yang bertempat tinggal di luar yurisdiksi suatu negara, yang mana diatur dalam The Hague Service Convention 1965. Indonesia belum menjadi negara peserta konvensi tersebut, sehingga dalam menangani bantuan tersebut pada saat ini mengacu pad aNota Kesepahaman antara Mahkmah Agung Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata yang ditandatangani pada tanggal 19 Februari 2013 dan telah dieprbaharui pada tanggal 20 Februari 2018. Berdasarkan ketentuan hukum Indonesia, tata cara pemanggilan dilakukan dengan cara memberikan salinan panggilan kepada pemerintah melalui perwakilan Republik Indonesia setempat dengan menggunakan saluran diplomatik. Skripsi ini membahas mengenai aspek-aspek hukum acara perdata internasional terkait bantuan penyampaian dokumen pengadilan lintas yurisdiksi negara dalam perkara perdata pada pengadilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Berdasarkan kasus yang dibahas dalam skripsi ini, didpatkan ahsil bahwa proses penanganan bantuan penyampaian dokumen pengadilan yang melibatkan negara non peserta The Hague Service Convention 1965 merupakan proses yang panjang dan rumit serta dalam prakteknya di Indonesia masih kurang diterapkan secara tepat.

---

One of form judicial assistance in civil cases is service of process of judicial document. This assistance may be a summons to a defendant who resides outside the jurisdiction of a countyr, which regulated in The Hague Service Convention 1965. Indonesia is not yet a party to the convention, therefore in handling such assistance currently referring to Memorandum of Understanding between Supreme Court of Republic of Indonesia and Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia on the handling requests for judicial assistance in civil cases signed on February, 19th 2013 and has been renewed on February, 20th 2018. Under Indonesian law, the procedure of summoning is done by giving a copy to the government through the representatives of the local Republic of Indonesia using diplomatic channels. This thesis explains about international civil procedural law aspects regarding assistance for service of process of judicial document cross country jurisdiction in civil cases in Indonesian court. The research method used is juridical normative using secondary data. Based on the analyzed cases, the outcome is the handling process of assistance for service of process of judicial document which involving non contracting states of The Hague Service Convention 1965 are often long and complicated process and in practice in Indoensia is still not applied properly.

Abstrak :
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis praktik stakeholder mapping pada perusahaan untuk menentukan siapa sajakah key stakeholder di dalam perusahaan. Obyek penulisan skripsi ini adalah AXA Mandiri yang bergerak di industri asuransi. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dengan pihak manajemen perusahaan, kuesioner, data sekunder, dan tinjauan literatur. Tulisan ini merupakan studi tentang persepsi yang berarti klasifikasi setiap stakeholder antara satu perusahaan dengan lainnya bisa saja berbeda. Berdasarkan hasil analisis terhadap stakeholder salience, posisi stratejik stakeholder, power dan interest stakeholder, ketergantungan stakeholder dengan perusahaan, power dan scope stakeholder, dapat disimpulkan bahwa key stakeholder dari AXA Mandiri adalah customer, shareholder, pemerintah dan lembaga terkait, dan bank partner. Pengelolaan hubungan yang baik dengan stakeholder akan membawa dampak baik bagi perusahaan secara finansial maupun non-finansial dan secara langsung maupun tidak langsung. ......The objective of this study is to analyze tha stakeholder mapping practice in order to determine the key stakeholder of the company. The object of this study is AXA Mandiri which is in the insurance company. Data collection was obtained through interviews with the management, questionnaire, secondary data, dan literature review. This study is a study of perception which means the classification of stakeholders in one company may vary with the other. According to the analysis results of stakeholder salience, strategic position of stakeholder, stakeholder power and interest, stakeholder intedependence, stakeholder power and scope, it can be concluded that the key stakeholders of AXA Mandiri are customers, shareholders, government and other institutions concerned, and bank partners. A good stakeholder relationship management will bring good impacts to the company financially or non financially, and also directly or indirectly.

Abstrak :
Sangat penting setiap organisasi untuk melindungi data dan informasi yang dimiliki. Maka dari itu, keamanan informasi organisasi perlu direncanakan dengan baik. Untuk merencanakan dan mengevaluasi hal tersebut, terdapat standar yang dapat digunakan, yaitu ISO/IEC 27001. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat maturitas suatu organisasi terhadap keamanan informasi berdasarkan Indeks KAMI yang telah dirancang oleh BSSN berdasarkan ISO/IEC 27001. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancari organisasi dan menganalisis kesenjangan ekspektasi dan realita dari keamanan informasi organisasi yang bergerak di bidang finansial dan memiliki layanan e-money dan loyalty program. Hasil dari penelitian ini adalah keseluruhan tingkat kematangan sistem keamanan informasi perusahaan memiliki nilai cukup baik. Kategori tata kelola keamanan informasi berada di tingkat ‘terdefinisi dan konsisten’. Kategori pengelolaan risiko keamanan informasi berada di tingkat ‘penerapan kerangka kerja dasar’. Kategori ‘kerangka kerja pengelolaan keamanan informasi’ berada di tingkat ‘penerapan kerangka kerja dasar’. Kategori pengelolaan aset informasi berada di tingkat ‘terdefinisi dan konsisten’. Kategori teknologi dan keamanan informasi berada di tingkat ‘terdefinisi dan konsisten’. ......It is substantial for every organization to protect its data and information. Therefore, organizations have to plan information security for their system appropriately. There is a standard, namely ISO/IEC 27001 to plan and evaluate information security. This study aims to analyze the maturity level of an organization's information security using Indeks KAMI, developed by BSSN, based on ISO/IEC 27001. This study was performed by interviewing organization and analyzing the gap between expectation and reality of information security for the organization who operates in the financial sector and having e-money and loyalty program as their service. As a result, the overall maturity level of the organization's information security is fairly good. The information security policies category is at the 'defined' level. The risk management category is at the 'managed' level. The information security management framework category is at the 'managed' level. The asset management category is at the 'defined' level. The technology of information security category is at the 'defined' level.

Abstrak :
Proyeksi peningkatan permintaan dari produk keramik di dunia termasuk Indonesia membuat persaingan di Industri keramik semakin ketat sehingga menuntut perusahaan untuk menghasilkan produknya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, banyak perusahaan sudah menerapkan konsep lean yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi. PT Doulton merupakan salah satu perusahaan penghasil keramik di Indonesia yang merupakan bagian dari FISKARS Group. Salah satu departemen di perusahaan ini yaitu flat-making department harus mengatasi permasalahan yang dihadapinya saat ini yaitu rendahnya Overall Equipment Effectiveness (OEE) mesin dikarenakan tingginya waktu setup pada saat pergantian item. Implementasi Single Minute Exchange of Die (SMED) bertujuan untuk mengurangi waktu setup dengan mengkonversi kegiatan setup internal menjadi eksternal. Berdasarkan hasil perhitungan secara teori, implementasi SMED dapat mengurangi waktu setup sebesar 56,74 menit atau 53,3% dari waktu semula menjadi 49,7 menit untuk 1 tool setup dan 54,4 menit atau 46,76% dari waktu semula menjadi 61,86 menit untuk 3 tools setup yang dapat dijadikan acuan untuk target waktu setup perusahaan. Kemudian, dilakukan analisis kegagalan yang mungkin terjadi pada proses produksi flat-making untuk diberikan rekomendasi perbaikan agar dapat meningkatkan nilai OEE departemen secara keseluruhan. ......The projected increase in demand for ceramics products in the world, including Indonesia, makes the competition in the ceramics industry increasingly tight, which requires companies to produce their products more effectively and efficiently. In order to do that, many companies have implemented lean concepts that aim to increase production efficiency. PT Doulton is one of the ceramics producing companies in Indonesia which is part of FISKARS Group. One of the departments in this company, namely the flat-making department, has to overcome the problem it currently faces, which is low Overall Equipment Effectiveness (OEE) of its machines due to the high setup time. Implementation of Single Minute Exchange of Die (SMED) aims to reduce setup time by converting internal setup activities to external ones. Based on the theoretical calculation results, SMED implementation can reduce setup time by 56.74 minutes or 53.3% from the original time to 49.7 minutes for 1 tool setup and 54.4 minutes or 46.76% from the original time to 61, 86 minutes for 3 setup tools. This calculation can be used as a reference for the company's setup time target. Then, an analysis of failures that may occur in the flat- making production process is carried out to provide recommendations for improvement in order to increase the department’s OEE as a whole.

Abstrak :
Selama tahun 2004, berdasarkan laporan Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia telah terjadi kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan sebanyak 153 kejadian di 25 propinsi. Kasus keracunan pangan yang dilaporkan berjumlah 7347 kasus termasuk 45 orang meninggal dunia. Ditinjau dari sumber pangannya, yang menyebabkan keracunan pangan adalah makanan yang berasal dari masakan rumah tangga 72 kejadian keracunan (47.1%), industri jasa boga sebanyak 34 kali kejadian keracunan (22.2%), makanan olahan 23 kali kejadian keracunan (15.0%), makanan jajanan 22 kali kejadian keracunan (14.4%) dan 2 kali kejadian keracunan (1.3%) tidak dilaporkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis besar risiko kesehatan pajanan boraks dalam jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak kelas enam sekolah dasar di Kota Depok. Desain studi penelitian ini menggunakan metode analisis risiko kesehatan lingkungan (ARKL). Hasil penelitian didapatkan intake terbesar terdapat pada konsumsi lontong hampir di semua kecamatan di Kota Depok. ...... During 2004, according to a report BPOM in Indonesia has been extraordinary occurance (KLB) food poisioningsmany as 153 events in 25 provinces. Cases of food poisoning were reported totaling 7347 cases including 45 deaths. Judging from its food source, which causes food poisoning is a food derived from food poisoning incidents 72 households (47.1%), industrial catering as much as 34 times the incidence of poisoning (22.2%), processed food 23 times the incidence of poisoning (15.0%), food snacks 22 times the incidence of poisoning (14.4%) and 2 times the incidence of poisoning (1.3%) not reported. This study aims to analyze the health risks of exposure to borax in snack consumed by children in sixth grade elementary school in the city of Depok. The design of this research study using the method of analysis of environmental health risks (ARKL). The result obtained are the largest intake on the consumption of rice cake in almost all district in the city of Depok.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang dinamika kaum Guci dalam novel Tamu karya Wisran Hadi yang digambarkan terpecah menjadi dua kelompok dengan sistem perilaku berbeda, yaitu masyarakat adat & masyarakat agamis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggambaran dikotomis sistem perilaku kaum Guci dan proses asimilasi sebagai bentuk penyelesaian konflik keduanya lewat fenomena dukun. Metode yang dipakai adalah metode penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan sosiologi sastra. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka. Analisis dilakukan dengan cara menelaah penggambaran antar tokoh di novel. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyebab terjadinya konflik adat pada kaum Guci adalah perbedaan sistem perilaku antara masyarakat adat dan masyarakat agamis yang tergambar pada kasus perzinaan, motivasi hidup, perselingkuhan, dan praktik mistis. Selanjutnya, asimilasi terjadi melalui penggambaran tokoh agamis yang dapat menerima kepercayaan masyarakat adat terkhusus praktik mistisisme. ......This study discusses the dynamics of the Guci community in the novel Tamu by Wisran Hadi which is described as splitting into two groups with a behavioral system, namely indigenous peoples and religious communities. This study aims to describe the dichotomous representation of the behavior system of the Guci people and the process of assimilation as a form of reconciliation between the two through the phenomenon of the dukun. The method used is analytic descriptive research method with a sociology of literature approach. Data collection was carried out using literature study techniques. The analysis was carried out by examining the depiction of the characters in the novel. The results of the research show that the cause of social conflict among the Guci people is the difference in behavior systems between indigenous peoples and religious communities. Furthermore, assimilation occurs through the depiction of religious figures who can accept belief in mystical things held by indigenous peoples.

Abstrak :
Praktik jual rugi termasuk kedalam kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya diatur dalam Pasal 20. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), pada tahun 2011 menyusun pedoman mengenai jual rugi agar para pelaku usaha mempu memperoleh penjelasan dan pemahaman yang lebih baik mengenai praktik jual rugi. KPPU menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Conch Kalimantan Cement berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 terkait upaya jual rugi dan atau penetapan harga yang sangat rendah oleh PT. Conch South Kalimantan Cement dalam penjualan semen jenis PCC di Kalimantan Selatan. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaturan mengenai praktik jual rugi di Indonesia, membahas pula mengenai pengaturan jual rugi di negara yang lebih dahulu mengatur mengenai praktik jual rugi yaitu negara Amerika Serikat dan Jepan, dan menganalisis bagaimana pembuktian pengaturan praktik jual rugi dalam perkara PT. Conch South Kalimantan Cement. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukan PT. Conch South Kalimantan Cement secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 20 tentang jual rugi dan/atau penetapan harga yang sangat rendah dengan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 20 dan dibuktikan dengan menunjukan harga jual rata-rata yang lebih rendah dibandingkan harga pokok penjualan. Disimpulkan pula perlu dilakukannya penyempurnaan pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 khususnya terkait pelaku usaha dominan dan unsur menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha pesaingnya......The practice of predatory pricing is an activity that is prohibited by Undan-Undang No. 5 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, specifically regulated in Article 20. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), in 2011 created guidelines on predatory pricing so that business actors are able to obtain a better explanation and understanding of the practice of predatory pricing. KPPU received a report regarding the alleged violation committed by PT. Conch Kalimantan Cement in accordance to Article 20 of  Act No. 5 of 1999 regarding efforts to sell at a loss and fix a very low price by PT. Conch South Kalimantan Cement in selling PCC type cement in South Kalimantan. This thesis discussed how to regulate the practice of predatory pricing in Indonesia, the regulation of predatory pricing in a country that first regulates the practice, namely the United States and Japan, and analyzes how to apply the regulation of the practice of predatory pricing in the case of PT. Conch South Kalimantan Cement. The research method used is library research with the type of juridical-normative research. The results showed that PT. Conch South Kalimantan Cement had legally violated Article 20 regarding selling at a loss and/or setting a very low price based on Article 20 and it is proven by showing the average selling price which is lower than the cost of goods sold. It is also concluded that it is necessary to make improvements to the Regulation of the Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 6 of 2011 concerning Guidelines for Article 20 of Law No. 5 of 1999, especially regarding dominant business actors and the element of eliminating competing business actors.