Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemenuhan Hak Asimilasi dan Integrasi pada hakekatnya merupakan satu tahapan dari proses pelaksanaan pidana penjara dan pembinaan pelanggar hukum berdasarkan sistem pemasyarakatan. Tahapan dimaksud merupakan rangkaian penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum dalam system peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, maka secara operasional sub-sub sistem dalam peradilan pidana harus bekerja secara integral. Petugas pelaksana hukum ( Polisi, Jaksa, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan), organisasi dan manajemen, sarana dan prasarana serta masyarakat harus bekerja secara sistemik dalam rangka memenuhi hak asasi manusia, dan hak-hak narapidana. Namun, dalam implementasinya di Lapas/Rutan Wilayah DKI Jakarta, menunjukkan, adanya ketidak-terpaduan dalam pengelolaan dan manajemen administrasi system pemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak asimilasi dan integrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa system administrasi pembinaan dan penghitungan tatap-tahap pembinaan belum dilaksanakan sesuai ketentuan,. Demikian pula sistem komunikasi dan informasi tentang hak-hak narapidana belum dilaksanakan secara transparan, akibatnya terjadi diskriminasi dan pemenuhan hak asimilasi dan integrasi menjadi kurang optimal. Dalam subsistem pelaksana hukum, terdapat kecenderungan makin meningkatnya sikap egosentrisme diantara aparat pelaksana hukum. Dan dalam aspek organisasi dan manajemen ditandai dengan buruknya system pelayanan dan pengelolaan administrasi pembinaan, sarana dan prasarana yang jauh dari memadai, serta dalam subsistem masyarakat adalah rendahnya tingkat partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pembinaan pelanggar hukum. Salah satu aspek yang sangat penting yang berkaitan dengan pemenuhan hak asimilasi dan integrasi adalah bahwa secara faktual, fungsi﷓fungsi manajemen dan system administrasi pembinaan narapidana belum dilaksanakan dengan baik. Keadaan ini disebabkan karena rendahnya mutu keterampilan teknis petugas pemasyarakatan, rendahnya integritas moral sumber daya manusia, kurang disiplin, system birokrasi yang berbelit-belit, buruknya system administrasi peradilan, rendahnya komitmen kepemimpinan, over kapasitas, rendahnya pengawasan,dan rendahnya partisipasi masyarakat, serta minimnya sarana dan prasarana. Ketidak-serasian dalam pelaksanaan proses pemasyarakatan dan pembinaan pelanggar hukum tersebut menunjukkan bahwa penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia belum menjadi pertimbangan utama dalam penegakan hukum, dan ini berarti bahwa system belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan jika kondisi tersebut tidak diadakan perbaikan, justru dapat menjadi faktor penyebab timbulnya kejahatan, dan mengganggu stabilitas keamanan. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah memperbaiki manajemen system pemasyarakatan, peningkatan mutu ketrampilan sumber daya manusia dan melakukan optimalisasi pengawasan berdasarkan pendekatan system.

---

The accomplishment of the Assimilation and Reintegration Rights intrinsically represent a process of the execution of sentencing and the treatment of the offenders, in pursuant to the correctional system. Such step represents one segment of the criminal justice system. As a system, the operation of such sub - system in the criminal justice have to work integrally. The criminal justice officers (Police, Prosecutors, Judges, and Correctional Officials), the organizational and the management, the facilities and also the society, have to work systematically in order to fulfilling the human right. and the inmate's rights. But, its implementation in the Jakarta Correctional Institution/Detention Center has shown the existence of improper administration management of such correctional system, especially related to the accomplishment of the assimilation and reintegration rights. The result of this research indicates that the treatment administration system and the calculation of the treatment process have not conducted in accordance to the rule. Also, the communications and information system about the inmate's rights has not conducted transparently, and had resulted discrimination. Thus, the accomplishment of inmate's assimilation and reintegration has become less optimal as well. In the sub-system of the sentence execution, there are tendency toward the increasing of egocentrism attitude among the criminal justice officers. And the organizational and management aspect is marked by the obsolesce of the service and the treatment administration management, as well as its facilities which are still far from adequate, also the lack of the society participation and support in the process of offender's treatment. One of the important aspect related to the accomplishment of the assimilation and reintegration rights is, by factual, the management functions has not conducted properly. This situation is caused by the low quality of technical skill of the correctional officer, the low of human resource moral integrity, less discipline, the complicated bureaucracy system, the obsolesce of jurisdiction administration system, no leadership commitment, over capacities, the minimum of society controls and participation, and also the minimum facilities. The un-inwrought in the execution of the correctional process indicate that the respect and the protection to human right has not become important consideration in accordance to the law, and this means that such system has not imposed as we might expected, and if the such condition is not performed a reformation, it would become a factor that cause a violation of criminal law and effecting the security stability.

Abstrak :
Tugas Akhir ini membahas mengenai Link Budget Base Station Telkom Flexi Cianjur dan sekitarnya menggunakan model propagasi Okumura-Rata. Model Okumura Hata ini digunakan untuk menghitung jarak jangkauan maksimum dari base station. Da/am Tugas Akhir ini juga dibahas mengenai sistem komunikasi CDMA yang digunakan oleh Base Station Telkom Flexi Cianjur dan sekitarnya, permasalahannya serta beberapa model propagasi untuk menghitung rugi propagasi. Perencanaan link budget dilakukan untuk forward link dan reverse link dan diperoleh rugi propagasi maksimum yang diperbolehkan dari link budget tersebut. Jarak maksimum jangkauan base station dan mobile station dihilung dari rugi propagasi maksimum yang diperbolehkan. Hasil perhitungan jarak maksimum dengan mengunakan model propagasi Okumura-Hata dibandingkan dengan jarak maksimum yang diperoleh dari data drive test P7. Telkom Indonesia. Perbedaan jarak jangkauannya antara basil perhitungan dengan basil drive test untuk base station Cianjur dan sekitarnya berbeda 0,77% sampai 34,64%, dengan rata-rata 11,7%. Selisih penerimaan kuat sinyal mobile station di Cianjur dan sekilarnya menggunakan model propagasi Okumura-Hata berkisar 5,91 dBm sampai 10,09 dBm dun standar deviasinya antara 3,87 dBm sampai 5,89 dBm dengan data dari drive test PT. Telkom Indonesia.

Abstrak :
Permintaan akan ketersedian perumahan semakin hari semakin meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia. Dengan adanya permintaan itu maka pemerintah daerah dari masing-masing kota memerlukan ketersediaan lahan yang cukup untuk membangunan perumahan. Langkah-langkah yang diambil yaitu dengan pembebasan lahan berupa tanah dan segala sesuatu yang ada diatasnya. Hal ini tidaklah mudah karena pembebasan tanah (pengadaan tanah) yang akan digunakan untuk kepentingan umum maupun komersial banyak menimbulkan masalah. Masalah tersebut timbul terutama bila tanah tersebut dimiliki oleh lebih dari satu orang, ketidakcocokan harga tanah yang ditetapkan oleh instansi yang terkajt berupa Nilai Jual Objek Tanah (NJOP) dengan harga tanah yang ada di lapangan, perbedaan luas tanah yang ada di bukti hak dengan yang ada di lapangan, minimnya bukti hak atas tanah dari tanah yang dimilikinya, adanya pihak ketiga yang mempengaruhi harga tanah yang akan dibebaskan (preman maupun spekulan tanah). Maksud dari penulisan ini adalah untuk dapat rnengindentifikasi resiko terhadap masalah-masalah (faktor-faktor) yang ada dalam pembebasan lahan (pengadaan tanah) tersebut. Sedangkan untuk tujuannya adalah untuk mengetahui faktor apa saja pada pembebasan lahan yang berpengaruh terhadap kinerja biaya pada perumahan sederhana. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan observasi, pengumpulan data primer dengan kuisioner atau wawancara, data sekunder yang merupakan data primer yang dikompilasi ataupun data yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan pembebasan lahan (pengadaan tanah). Dari beberapa variabel yang berkorelasi, hanya terdapat 3 faktor dominan yaitu kestrategisan letak lokasi tanah yang akan djbebaskan, keterlambatan proses pembayaran uang ganti kerugian, dan lamanya proses pendataan fisik tanah. Selain itu, terdapat variabel penentu lainnya yaitu lamanya proses pendataan kepemilikan tanah.

---

The demand on housing facilities in Indonesia is growing larger as the population growth. These needs insist every state government to provide available land for housing The policy which taken is land acquisition with everything on it. This is not going to be easy, because the land that being acquisited for public or commercial use usually caused several problems. The problems primary exist if the land owned by more than one person, the incompatibility of land price between which issued by related institution (NJOP) with the real one, the difference of land size from the certyicate, the inadequate owning evidences, and the presence of third party (broker/speculator) that influence the land price. The point of this thesis is to identify the risk on the problems (factors) which exist on the land acquisition While the purpose is to found which factors on land acquisition that heavily influenced the cost performance on mass housing. Data collecting done based on observation, primary data collecting with questioner or interview, secondary data that yielded from compilation of primary data or even data from related institutions. From several correlated data, there are three dominating factors, which are the strategic location ofthe land that will be acquisited delay ofthe compensatory money payment, and long process of land physical recognition There is also another influential variable, the long process of registering land ownership.

Abstrak :
[ABSTRAK
Kabupaten Banggai memiliki potensi unggulan daerah dari sector maritime berupa perikanan tangkap, tetapi implementasi manajeman penangkapannya belum optimal. Ikan pelagis besar merupakan salah satu potensi unggulan di kabupaten ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sebaran daerah potensial keberadaan ikan pelagis besar di perairan Kabuaten Banggai dengan menggabungkan teknologi knowledge base dan teknologi Geographic Information System (GIS). Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi klorofil-a dan suhu permukaan laut yang bersumber dari data citra aqua modis selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun. Hasil dari penelitian ini adalah sebaran potensial ikan pelagis besar di perairan Kabupaten Banggai. Umumnya sebaran potensi ikan pelagis besar di perairan Kabupetan Banggai memiliki kelas kerapatan rendah, sedang, dan tinggi pada wilayah Kecamatan Boalemo dan Kecamatan Masama pada bulan Juli dan Agustus dengan wilayah cukup luas, dan wilayah dengan kelas kerapatan rendah, sedang dan tinggi yang selalu ada sepanjang tahun pada wilayah Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

---

ABSTRACT
Banggai district has excellent potential areas of fisheries maritime sectors, but the implementation is not yet optimal for fisheries management, the big pelagic fish are one of the excellent potential in this district (Banggai District). The purpose of this study was to determine the distribution of potential areas where the big pelagic fish in the ocean of the Banggai District by integrated technology knowledge base and Geographic Information System (GIS). The study was conducted by identifying chlorophyll-a and sea surface temperature derived from the fashionable aqua image data over a period of 7 (seven) years. Results from this study is the potential distribution of big pelagic fish in the ocean of the Banggai district. Generally the potential distribution of big pelagic fish in the ocean of the Banggai island have low, medium, and high density grade in the District of Boalemo and the District Masama in July and August with a fairly wide area, and areas with a low density grade, medium and high are always there along year in the area Morowali and Banggai Kepulauan, Banggai district has excellent potential areas of fisheries maritime sectors, but the implementation is not yet optimal for fisheries management, the big pelagic fish are one of the excellent potential in this district (Banggai District). The purpose of this study was to determine the distribution of potential areas where the big pelagic fish in the ocean of the Banggai District by integrated technology knowledge base and Geographic Information System (GIS). The study was conducted by identifying chlorophyll-a and sea surface temperature derived from the fashionable aqua image data over a period of 7 (seven) years. Results from this study is the potential distribution of big pelagic fish in the ocean of the Banggai district. Generally the potential distribution of big pelagic fish in the ocean of the Banggai island have low, medium, and high density grade in the District of Boalemo and the District Masama in July and August with a fairly wide area, and areas with a low density grade, medium and high are always there along year in the area Morowali and Banggai Kepulauan]

Abstrak :
ABSTRAK
PT Broadband Multimedia Tbk Merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha penyelenggara program TV Kabel, dengan merk dagang Kabelvision Perusahaan yang bernaung di bawah grup usaha Lippo mulai beroperasi sejak awal tahun 1999 dengan cakupan jaringan kabel serat optik meliputi daerah-daerah Jakarta dan sekitarnya serta kota Surabaya dan Bali. Di dalam menentukan daerah yang akan dilewati oleh jaringan kabel serat optiknya, perusahaan memilih wilayah yang memiliki buying power yang tinggi. Riset pemasaran yang telah dilakukan oleh perusahaan pada tahun 1998, menunjukan saluran-saÌuran Internasional dan nasional yang ada pada Kabelvision dinilai cukup menarik, serta dianggap sesuai dengan target market yang dipilih oleh perusahan. Walaupun memiliki produk jasa yang menarik serta biaya langganan yang sesuai serta ditambah adanya fasilitas pendaftaran yang memudahkan calon pelanggan untuk mendafiar, temyata jumlah pelanggan perumahan KabelVision masih dibawah target yang telah ditentukan. Oleh karena itu permasalahan yang ada pada perusabaan adalah dalam haI komunikasi pemasarannya.

Penulis dalam hal ¡ni melakukan suatu riset kualitatif, dengan cara in- depth interview untuk mengetahui sampai dimana potential market berada pada response hierarchy models serta mengetahui lebih dalam mengenai pengetahuan dan pendapat mereka mengenai program TV Kabel Kabelvision. Dari in-depth interview dilakukan oleh penulis tersebut disimpulkan bahwa sebagian besar potential market berada di tahap kognitif (cognitive stage) pada response hierarchy models. Di samping potential marker icurang memiliki pengetahuan yang cukup dalam mengenai manfaat-manfaat yang dimiliki Kabelvision, hal ini dapat dilihat dengan salah satunya adalah mereka mengatakan bahwa manfaat berlangganan Kabelvision adalah bisa menonton tayangan film lebih banyak. Selain kurang mengetahui mengenai manfaat manfaat yang didapat bila beriangganan Kabelvision, mereka juga mempunyai keraguan serta kekuatiran bila berlangganan Kabelvision. Keraguan ¡kekuatiran tersebut seperti anak-anak mereka yang masih berusia sekolah dapat menonton tayangan dewasa serta meningkatnya jumlah waktu untuk menonton. Selanjutnya penulis menganalisa hasil in-depth interview tersebut untuk kemudian memberikan suatu perencanaan komunikasi pemasaran terpadu yang tepat, yang pada intinya adalah agar potential market dapat didorong ke affective stage serta behaviour stage yang pada akhirnya mereka mau berlangganan program televisi kabel Kabelvision.

Abstrak :
Tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia masih tergolong tinggi. Upaya penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga juga dilakukan dengan menggunakan restorative justice, konsep tersebut juga dilakukan di lingkungan Peradilan Militer. Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dinilai lebih baik diselesaikan melalui restorstive justice dari pada penggunaan pemidanaan, penyelesian menggunakan restorative justice dipandang mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Namun ditemukan beberapa kasus pelanggaran kesepakatan restorative justice, dimana pelaku kembali melakukan kekerasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga di Peradilan Militer, mengetahui penerapan restorative justice pada perkara kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan Militer, mengetahui kedudukan pelanggaran kesepakatan restorative justice dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara KDRT. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga di Peradilan Militer, setelah Ankum menerima laporan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga selanjutnya Ankum menyerahkan perkara tersebut ke polisi militer, kemudian Polisi Militer melakukan penyidikan, setelah berkas lengkap berkas perkara diserahkan ke Oditur Militer, Oditur Militer melengkapi berkas dan melimpakan ke Papera, Papera menyerahkan perkara ke Pengadilan, Pengadilan memeriksa dan mengadili perkara. Penerapan restorative justice pada perkara kekerasan dalam rumah tangga di Militer dilakukan oleh Ankum dalam hal perkara tersebut merupakan delik aduan, dan adanya kesediaan para pihak untuk menyelesikan perkara melalui mediasi. Pelanggaran kesepakatan restorative justice pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berupa pengulangan tidak memiliki kedudukan yang sama dengan recidive, hal ini dikarenakan di Indonesia menganut recidive khusus. Hakim menilai bahwa apabila terjadi pelanggaran kesepakatan restorative justice berupa pengulangan kekerasan dalam rumah tangga dijadikan pertimbangan untuk dijadikan dasar pemberat sanksi pidana di luar Undang-Undang. ......The level of domestic violence in Indonesia is still relatively high. Efforts to resolve cases of domestic violence are also carried out using restorative justice, this concept is also carried out within the Military Court environment. Settlement of cases of domestic violence is seen as better resolved through restorative justice than the use of punishment, settlement using restorative justice is seen as being able to maintain the integrity of the household. However, several cases of violations of restorative justice agreements were found, where the perpetrators returned to violence. The purpose of this research is to find out the process of resolving cases of domestic violence in the Military Court, to know the position of repetition of domestic violence, to know the application of restorative justice in cases of domestic violence in the Military environment and the Judge's considerations in deciding cases. The author conducted research using normative juridical methods. The results of the study found that the settlement of domestic violence cases was in the Military Court, after Ankum received reports of domestic violence then Ankum handed over the case to the military police, then the Military Police conducted an investigation, after the complete case files were submitted to the Military Prosecutor, the Military Prosecutor completed the file and handed it over to Papera, Papera submitted the case to the Court, the Court examined and tried the case. The application of restorative justice in cases of domestic violence in the military is carried out by Ankum in the event that the case is a complaint offense, and there is a willingness of the parties to resolve the case through mediation. Violation of restorative justice agreements on domestic violence crimes in the form of repetition does not have the same status as recidive, this is because Indonesia adheres to special recidive. The judge considers that if there is a violation of the restorative justice agreement in the form of repetition of domestic violence it is used as a consideration to be used as a basis for weighting criminal sanctions outside the law.

Abstrak :
Melalui peraturan pemerintah no 95 tahun 2018 mengenai SPBE, pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan sistem manajemen pengetahuan. Sayangnya pemerintah pusat maupun daerah masih kebingungan dalam pengembangan sistem ini. Hal ini juga terlihat dari hasil evaluasi tingkat kematangan manajemen pengetahuan rata-rata instansi berada pada tingkat 1 yang berarti bahwa manajemen pengetahuan belum atau telah diterapkan dengan kondisi tanpa perencanaan. Oleh karena itu pemerintah mengamanatkan setiap instansi untuk membuat pedoman dalam pengembangan sistem manajemen pengetahuan. Pedoman tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk metodologi. Namun dari literatur yang berkembang belum ada metodologi pengembangan proyek sistem manajemen pengetahuan yang ditujukan khusus untuk mengelola pengetahuan pada sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia. Gap penelitian tersebut diharapkan dapat diisi dan dijelaskan dengan baik pada penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan method enginerring pada design science research, pertama-tama studi literatur dan wawancara dilakukan untuk menghasilkan fragmen proses serta prinsip-prinsip desain dalam pengembangan sistem manajemen pengetahuan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia. Selanjutnya dilakukan perakitan metodologi pengembangan sistem manajemen pengetahuan sesuai kaidah method engineering. Metodologi kemudian dievaluasi menggunakan penilaian ahli dengan pendekatan delphi method . Hasilnya terdapat 17 proses tahapan yang terbagi kedalam fase perencanaan, analisis, desain, implementasi, pemantauan dan evaluasi. Penilaian ahli juga mengindikasikan bahwa metodologi yang dibangun cukup valid, komprehensif dan mudah dimengerti. ......Government regulation No. 95 of 2018 regarding SPBE requires central and local governments to develop a knowledge management system. Nonetheless, central and many local governments are in a maze for developing such a system. This phenomenon is also reflected in the evaluation results of knowledge management maturity level, which is, on average, still at level 1. It indicates that knowledge management is not yet implemented using proper planning. Therefore, the government mandates that each agency creates a guideline for developing a knowledge management system. This guideline can be manifested in the form of methodology. No literature has discussed the methodology for developing a knowledge management system specific to managing knowledge in an electronic-based system in Indonesia. This gap in the literature is expected to be addressed and filled by this current study. Employing engineering method on design science research, this study first reviews the literature and conducts interviews to create process fragments and design principles for developing a knowledge management system in an electronic-based government system in Indonesia. Second, this study develops a methodology for developing a knowledge management system in line with the engineering method principles. Subsequently, the method is evaluated by experts employing the Delphi method approach. The results indicate 17 stage processes divided into several phases: planning, analysis, design, implementation, monitoring, and evaluation. The expert assessment also indicates that the developed methodology is valid, comprehensive, and easy to understand.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada zaman informasi sekarang ini, perpustakaan dituntut agar mampu mengolah koleksi yang dimiliki dengan cepat dan cermat sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Searah dengan kemajuan teknologi pengolahan informasi, komputer telah digunakan untuk berbagai tugas di perpustakaan. Pelayanan teknis di Perpustakaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (disingkat Perpustakaan P3B) sedang dipersiapkan menuju ke otomatisasi. Berpangkal tolak dari Lima Hukum Ilmu Perpustakaan, penelitian ini bertujuan menemukan langkah-langkah yang tepat diambil untuk mengolah bahan pustaka buku dan bagaimana merapikan sistem manual dalam pelayanan teknis di Perpustakaan P3H agar otomatisasi dapat segera terwujud. Pada pelayanan teknis inilah letak inti kegiatan perpustakaan, yakni kegiatan menyediakan informasi untuk digunakan. Sejak tahap prakatalogan perlu mendapat perhatian, karena memiliki dampak efektivitas pemanfaatan koleksi yang berkaitan dengan efisiensi kerja perpustakaan. Ketidak-terpakaian koleksi merupakan masalah yang perlu dicari jalan pemecahannya.Otomatisasi perpustakaan dalam penulisan ini terbatas pada pengertian pemakaian komputer dalam perpustakaan. Sistem administrasi dan informasi yang dilakukan secara manual jelas sudah tidak dapat diandalkan lagi, sebab informasi yang relevan, cermat dan cepat telah menjadi tuntutan pemakai perpustakaan. Komputer tidak hanya merupakan alat bantu bagi perpustakaan untuk menciptakan kemudahan, kecepatan, ketepatan, dan ketaatazasan dalam pekerjaan sehari-hari, tetapi juga dapat menghemat tenaga dan biaya operasional dalam mengusahakan pelayanan yang bermutu. Prinsip efisiensi kerja di Perpustakaan P3B dapat dikembangkan dengan melaksanakan otomatisasi terutama pada bagian pelayanan teknis. Dengan sistem computer, orang dituntut bekerja lebih teliti. Untuk itu perlu diadakan sarana pembantu berupa jajaran-jajaran untuk menjamin kecermatan kerja sejak prakatalogan, seperti Jajaran Permintaan, Jajaran Tangguhan, Jajaran Pesanan, dan Jajaran Buku Dalam Proses. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.2/M/1983 mengenai pengadaan buku, merupakan hambatan bagi Perpustakaan P3B untuk bekerja secara efektif dan efisien, karena itu disarankan supaya dicabut. Waktu sudah tiba untuk mewujudkan tujuan otomatisasi Perpustakaan P3B. Kegunaan komputer dalam usaha meningkatkan mutu, kecepatan dan ketepatan pelayanan kepada pemakai, tidak perlu ditunda lagi. Perpustakaan P3B sekarang sudah memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan otomatisasi.

---

Abstrak :
ABSTRAK
Mengingat gagasan hutan kota di Indonesia merupakan suatu hal yang masih baru, maka masih banyak dasar-dasar pengetahuan yang perlu digali guna memenuhi berbagai persyaratan yang dituntutnya. Salah satu di antaranya adalah pemilihan jenis-jenis pohon untuk berbagai tipe hutan kota, yang dapat memberikan manfaat serba guna bagi penduduk kotanya. Untuk inengetahui dan menentukan jenis pepohonan yang sekiranya layak untuk berbagai tipe hutan kota, maka penelitian ini dilakukan di Padang Golf Halim II Jakarta Timur yang jajaran pepohonan di dalamnya telah menyerupai tegakan hutan kota.

Hasil inventarisasi yang dilakukan dengan menggunakan metoda sensus lengkap, pada perioda Oktober 198? Sampai Februari 1988 diperoleh 142 jenis pohon. Di antara jenis-jenis pohon tersebut terdapat 93 jenis pohon yang telah dipergunakan dalam program penghijauan di DKI Jakarta, 28 jenis pohon yang telah dipergunakan dalam program reboisasi dan penghijauan tingkat nasional, dan terdapat 4 jenis pohon lokal yang belum lazim dipergunakan dalam program penghijauan di DKI Jakarta. Dari 142 jenis pohon itu terdiri dari 44 familia, 39 familia dari subdivisio Angiospermae, beranggotakan 133 jenis; dan 5 familia dari subdivisio Gymnospermae, beranggotakan 9 jenis. Jumlah pohon dan anakan pohon yang diperoleh sebanyak 12.963 (Jumlah anakan pohon 7-861).

Peta tempat tumbuh vegetasi hanya menggambarkan jenis-jenis tegakan pohon dan anakan pohon dominan pada setiap lokasi ("rough" 1-18, terbagi menjadi 30 lokasi), yang terdiri dari 29 jenis pohon, terdiri atas 15 familia dari subdivisio Angiospermae, beranggotakan 27 jenis; dan 2 familia dari subdivisio Gymnospermae, beranggotakan 2 jenis.

Hasil kajian kelayakan dari 72 jenis pohon (tinggi pohon 4- m atau lebih dengen diameter batang 7»5 cm atau lebih) berdasarkan ciri-ciri fisiognominya, dan kajian penggunaan dari 42 jenis pohon berdasarkan kepada data kepustakaan; diperoleh jenis-jenis pohon yang sekiranya layak untuk berbagai tipe hutan kota. Di antaranya, untuk tipe hutan kota konservasi terdapat 52 jenis, untuk tipe hutan kota kawasan industri terdapat 39 jenis, untuk tipe hutan kota pemukiman terdapat 68 genis, untuk tipe hutan kota wisata terdapat 71 denis, untuk tipe hutan kota sanktuari satwa terdapat 19 jenis, untuk tipe hutan kota pengendalian angin terdapat 17 jenis, dan untuk tipe hutan dengan produksi terbatas terdapat 38 jenis. ABSTRAK