Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemenuhan Hak Asimilasi dan Integrasi pada hakekatnya merupakan satu tahapan dari proses pelaksanaan pidana penjara dan pembinaan pelanggar hukum berdasarkan sistem pemasyarakatan. Tahapan dimaksud merupakan rangkaian penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum dalam system peradilan pidana.Sebagai suatu sistem, maka secara operasional sub-sub sistem dalam peradilan pidana harus bekerja secara integral. Petugas pelaksana hukum ( Polisi, Jaksa, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan), organisasi dan manajemen, sarana dan prasarana serta masyarakat harus bekerja secara sistemik dalam rangka memenuhi hak asasi manusia, dan hak-hak narapidana.Namun, dalam implementasinya di Lapas/Rutan Wilayah DKI Jakarta, menunjukkan, adanya ketidak-terpaduan dalam pengelolaan dan manajemen administrasi system pemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak asimilasi dan integrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa system administrasi pembinaan dan penghitungan tatap-tahap pembinaan belum dilaksanakan sesuai ketentuan,. Demikian pula sistem komunikasi dan informasi tentang hak-hak narapidana belum dilaksanakan secara transparan, akibatnya terjadi diskriminasi dan pemenuhan hak asimilasi dan integrasi menjadi kurang optimal.Dalam subsistem pelaksana hukum, terdapat kecenderungan makin meningkatnya sikap egosentrisme diantara aparat pelaksana hukum. Dan dalam aspek organisasi dan manajemen ditandai dengan buruknya system pelayanan dan pengelolaan administrasi pembinaan, sarana dan prasarana yang jauh dari memadai, serta dalam subsistem masyarakat adalah rendahnya tingkat partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pembinaan pelanggar hukum.Salah satu aspek yang sangat penting yang berkaitan dengan pemenuhan hak asimilasi dan integrasi adalah bahwa secara faktual, fungsi﷓fungsi manajemen dan system administrasi pembinaan narapidana belum dilaksanakan dengan baik. Keadaan ini disebabkan karena rendahnya mutu keterampilan teknis petugas pemasyarakatan, rendahnya integritas moral sumber daya manusia, kurang disiplin, system birokrasi yang berbelit-belit, buruknya system administrasi peradilan, rendahnya komitmen kepemimpinan, over kapasitas, rendahnya pengawasan,dan rendahnya partisipasi masyarakat, serta minimnya sarana dan prasarana.Ketidak-serasian dalam pelaksanaan proses pemasyarakatan dan pembinaan pelanggar hukum tersebut menunjukkan bahwa penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia belum menjadi pertimbangan utama dalam penegakan hukum, dan ini berarti bahwa system belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan jika kondisi tersebut tidak diadakan perbaikan, justru dapat menjadi faktor penyebab timbulnya kejahatan, dan mengganggu stabilitas keamanan.Salah satu alternatif yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah memperbaiki manajemen system pemasyarakatan, peningkatan mutu ketrampilan sumber daya manusia dan melakukan optimalisasi pengawasan berdasarkan pendekatan system.

---

The accomplishment of the Assimilation and Reintegration Rights intrinsically represent a process of the execution of sentencing and the treatment of the offenders, in pursuant to the correctional system. Such step represents one segment of the criminal justice system.

As a system, the operation of such sub - system in the criminal justice have to work integrally. The criminal justice officers (Police, Prosecutors, Judges, and Correctional Officials), the organizational and the management, the facilities and also the society, have to work systematically in order to fulfilling the human right. and the inmate's rights.

But, its implementation in the Jakarta Correctional Institution/Detention Center has shown the existence of improper administration management of such correctional system, especially related to the accomplishment of the assimilation and reintegration rights. The result of this research indicates that the treatment administration system and the calculation of the treatment process have not conducted in accordance to the rule. Also, the communications and information system about the inmate's rights has not conducted transparently, and had resulted discrimination. Thus, the accomplishment of inmate's assimilation and reintegration has become less optimal as well.

In the sub-system of the sentence execution, there are tendency toward the increasing of egocentrism attitude among the criminal justice officers. And the organizational and management aspect is marked by the obsolesce of the service and the treatment administration management, as well as its facilities which are still far from adequate, also the lack of the society participation and support in the process of offender's treatment.

One of the important aspect related to the accomplishment of the assimilation and reintegration rights is, by factual, the management functions has not conducted properly. This situation is caused by the low quality of technical skill of the correctional officer, the low of human resource moral integrity, less discipline, the complicated bureaucracy system, the obsolesce of jurisdiction administration system, no leadership commitment, over capacities, the minimum of society controls and participation, and also the minimum facilities.

The un-inwrought in the execution of the correctional process indicate that the respect and the protection to human right has not become important consideration in accordance to the law, and this means that such system has not imposed as we might expected, and if the such condition is not performed a reformation, it would become a factor that cause a violation of criminal law and effecting the security stability."

"Tugas Akhir ini membahas mengenai Link Budget Base Station Telkom Flexi Cianjur dan sekitarnya menggunakan model propagasi Okumura-Rata. Model Okumura Hata ini digunakan untuk menghitung jarak jangkauan maksimum dari base station. Da/am Tugas Akhir ini juga dibahas mengenai sistem komunikasi CDMA yang digunakan oleh Base Station Telkom Flexi Cianjur dan sekitarnya, permasalahannya serta beberapa model propagasi untuk menghitung rugi propagasi. Perencanaan link budget dilakukan untuk forward link dan reverse link dan diperoleh rugi propagasi maksimum yang diperbolehkan dari link budget tersebut. Jarak maksimum jangkauan base station dan mobile station dihilung dari rugi propagasi maksimum yang diperbolehkan. Hasil perhitungan jarak maksimum dengan mengunakan model propagasi Okumura-Hata dibandingkan dengan jarak maksimum yang diperoleh dari data drive test P7. Telkom Indonesia. Perbedaan jarak jangkauannya antara basil perhitungan dengan basil drive test untuk base station Cianjur dan sekitarnya berbeda 0,77% sampai 34,64%, dengan rata-rata 11,7%. Selisih penerimaan kuat sinyal mobile station di Cianjur dan sekilarnya menggunakan model propagasi Okumura-Hata berkisar 5,91 dBm sampai 10,09 dBm dun standar deviasinya antara 3,87 dBm sampai 5,89 dBm dengan data dari drive test PT. Telkom Indonesia."

"Permintaan akan ketersedian perumahan semakin hari semakin meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia. Dengan adanya permintaan itu maka pemerintah daerah dari masing-masing kota memerlukan ketersediaan lahan yang cukup untuk membangunan perumahan. Langkah-langkah yang diambil yaitu dengan pembebasan lahan berupa tanah dan segala sesuatu yang ada diatasnya. Hal ini tidaklah mudah karena pembebasan tanah (pengadaan tanah) yang akan digunakan untuk kepentingan umum maupun komersial banyak menimbulkan masalah. Masalah tersebut timbul terutama bila tanah tersebut dimiliki oleh lebih dari satu orang, ketidakcocokan harga tanah yang ditetapkan oleh instansi yang terkajt berupa Nilai Jual Objek Tanah (NJOP) dengan harga tanah yang ada di lapangan, perbedaan luas tanah yang ada di bukti hak dengan yang ada di lapangan, minimnya bukti hak atas tanah dari tanah yang dimilikinya, adanya pihak ketiga yang mempengaruhi harga tanah yang akan dibebaskan (preman maupun spekulan tanah).Maksud dari penulisan ini adalah untuk dapat rnengindentifikasi resiko terhadap masalah-masalah (faktor-faktor) yang ada dalam pembebasan lahan (pengadaan tanah) tersebut. Sedangkan untuk tujuannya adalah untuk mengetahui faktor apa saja pada pembebasan lahan yang berpengaruh terhadap kinerja biaya pada perumahan sederhana. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan observasi, pengumpulan data primer dengan kuisioner atau wawancara, data sekunder yang merupakan data primer yang dikompilasi ataupun data yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan pembebasan lahan (pengadaan tanah).Dari beberapa variabel yang berkorelasi, hanya terdapat 3 faktor dominan yaitu kestrategisan letak lokasi tanah yang akan djbebaskan, keterlambatan proses pembayaran uang ganti kerugian, dan lamanya proses pendataan fisik tanah. Selain itu, terdapat variabel penentu lainnya yaitu lamanya proses pendataan kepemilikan tanah.

---

The demand on housing facilities in Indonesia is growing larger as the population growth. These needs insist every state government to provide available land for housing The policy which taken is land acquisition with everything on it. This is not going to be easy, because the land that being acquisited for public or commercial use usually caused several problems. The problems primary exist if the land owned by more than one person, the incompatibility of land price between which issued by related institution (NJOP) with the real one, the difference of land size from the certyicate, the inadequate owning evidences, and the presence of third party (broker/speculator) that influence the land price.The point of this thesis is to identify the risk on the problems (factors) which exist on the land acquisition While the purpose is to found which factors on land acquisition that heavily influenced the cost performance on mass housing.Data collecting done based on observation, primary data collecting with questioner or interview, secondary data that yielded from compilation of primary data or even data from related institutions.From several correlated data, there are three dominating factors, which are the strategic location ofthe land that will be acquisited delay ofthe compensatory money payment, and long process of land physical recognition There is also another influential variable, the long process of registering land ownership."

"Faktor-faktor pengaruh penyebab kerusakan jalan yang paling sering dianggap menjadi masalah bagi masyarakat diantaranya yaitu faktor curah hujan yang tinggi di wilayah Jabodetabek, faktor sistem drainase yang kurang berfungsi dengan baik dan juga faktor persentase kendaraan berat yang melintas di suatu ruas jalan. Di samping faktor-faktor tersebut mungkin masih banyak faktor-faktor pengaruh lainnya. Akan tetapi, pada penulisan skripsi ini akan difokuskan kepada faktorfaktor pengaruh tesebut.Penelitian ini menggunakan curah hujan, persentase kendaraan berat dan juga sistem drainase sebagai variabel bebas dan umur jalan sebagai variabel terikat. Analisis yang dilakukan adalah membangun suatu permodelan regresi linear untuk mengetahui tingkat korelasi antara curah hujan, persentase kendaraan berat dan sistem drainase terhadap umur jalan. Data curah hujan yang digunakan adalah curah hujan rata-rata bulanan tahun 2000?2006. Data curah hujan diklasifikasikan ke dalam kategori tinggi, sedang dan rendah. Disamping itu, data persentase kendaraan berat dilakukan dengan metode traffic counting berdasarkan jam-jam sibuk kendaraan berat pada masing-masing lokasi. Persentase kendaraan berat diklasifikasikan ke dalam kategori tinggi dan rendah. Sedangkan untuk data kondisi sistem drainase dilakukan dengan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Data kondisi sistem drainase diklasifikasikan ke dalam kategori baik dan buruk. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS v.13, yaitu dengan metode regresi linear.Dari pengolahan data didapatkan hasil berupa tingkat korelasi atau kontribusi variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Tingkat korelasi antara curah hujan terhadap kerusakan jalan tidak terlalu signifikan yaitu bernilai 5,3 %. Untuk korelasi persentase kendaraan berat terhadap kerusakan jalan bernilai 37,9 % dan untuk tingkat korelasi sistem drainase terhadap kerusakan jalan bernilai 42,9 %.

---

The most influence factors that caused distress of the pavement such as high rainfall factors in Jabodetabek, bad drainage system factors and also heavy vehicle percentage factors. Besides of that, there are a lot of others influence factors that caused distress of the pavement, especially flexible pavement. But, in this research, will be focused on those factors.This research use rainfall, heavy vehicle percentage and also drainage system as independent variables and influence factor in the age of the pavement as dependent variable. This research presents analysis of construct regression linear modeling to develop level of correlation between rainfalls, heavy vehicle percentage and drainage system to failure of the pavement. Rainfall data are monthly average rainfall between 2002 until 2006. This rainfall data are classified into 3 categories, such as high rainfall level, middle rainfall level and low rainfall level. Besides of that, heavy vehicle percentages data which is used in this research is traffic counting method based on heavy vehicles peak hour in each location. Heavy vehicle percentages are classified into 2 categories such as high percentage and low percentage. Drainage system condition data that used in this research is direct observation to research location. Its also are classified into 2 categories such as good drainage and bad drainage. Tabulation data in this research use software SPSS v.13.0, which is regression linear method.Data tabulation shows level of correlation or contribution between independent variables and dependent variable. Level of correlation between rainfall and distress of the pavement is not quite significant. That is just only 5,3 %. For level of correlation between heavy vehicle percentage and distress of the pavement is 37,9 %. Besides of that, level of correlation between drainage systems and distress of the pavement is 42,9 %"

"ABSTRAKPada zaman informasi sekarang ini, perpustakaan dituntut agar mampu mengolah koleksi yang dimiliki dengan cepat dan cermat sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Searah dengan kemajuan teknologi pengolahan informasi, komputer telah digunakan untuk berbagai tugas di perpustakaan. Pelayanan teknis di Perpustakaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (disingkat Perpustakaan P3B) sedang dipersiapkan menuju ke otomatisasi. Berpangkal tolak dari Lima Hukum Ilmu Perpustakaan, penelitian ini bertujuan menemukan langkah-langkah yang tepat diambil untuk mengolah bahan pustaka buku dan bagaimana merapikan sistem manual dalam pelayanan teknis di Perpustakaan P3H agar otomatisasi dapat segera terwujud. Pada pelayanan teknis inilah letak inti kegiatan perpustakaan, yakni kegiatan menyediakan informasi untuk digunakan. Sejak tahap prakatalogan perlu mendapat perhatian, karena memiliki dampak efektivitas pemanfaatan koleksi yang berkaitan dengan efisiensi kerja perpustakaan. Ketidak-terpakaian koleksi merupakan masalah yang perlu dicari jalan pemecahannya.Otomatisasi perpustakaan dalam penulisan ini terbatas pada pengertian pemakaian komputer dalam perpustakaan. Sistem administrasi dan informasi yang dilakukan secara manual jelas sudah tidak dapat diandalkan lagi, sebab informasi yang relevan, cermat dan cepat telah menjadi tuntutan pemakai perpustakaan. Komputer tidak hanya merupakan alat bantu bagi perpustakaan untuk menciptakan kemudahan, kecepatan, ketepatan, dan ketaatazasan dalam pekerjaan sehari-hari, tetapi juga dapat menghemat tenaga dan biaya operasional dalam mengusahakan pelayanan yang bermutu. Prinsip efisiensi kerja di Perpustakaan P3B dapat dikembangkan dengan melaksanakan otomatisasi terutama pada bagian pelayanan teknis. Dengan sistem computer, orang dituntut bekerja lebih teliti. Untuk itu perlu diadakan sarana pembantu berupa jajaran-jajaran untuk menjamin kecermatan kerja sejak prakatalogan, seperti Jajaran Permintaan, Jajaran Tangguhan, Jajaran Pesanan, dan Jajaran Buku Dalam Proses. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.2/M/1983 mengenai pengadaan buku, merupakan hambatan bagi Perpustakaan P3B untuk bekerja secara efektif dan efisien, karena itu disarankan supaya dicabut. Waktu sudah tiba untuk mewujudkan tujuan otomatisasi Perpustakaan P3B. Kegunaan komputer dalam usaha meningkatkan mutu, kecepatan dan ketepatan pelayanan kepada pemakai, tidak perlu ditunda lagi. Perpustakaan P3B sekarang sudah memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan otomatisasi.

---

"

"Pesatnya perkembangan teknologi pada media komunikasi telah membawa perubahan pada peradaban manusia ke suatu era dimana Batas waktu dan ruing dihilangkan. Dalam teorinya mengenai teknologi sebagai perluasan tubuh manusia atau human extension dan konsep global village; McLuhan mengemukakan era bare tersebut menghasilkan masyarakat informasi. Teknologi tidak hanya berdampak positif melalui kegunaannya, tetapi juga melahirkan dampak negatif yang disebut Mcl,uhan sebagai auto-amputation. Manusia semakin teramputasi dari fungsi-fungsinya secara fisik dan biologis yang nienyebabkan dehumanisasi pada manusia sebagai makhluk sosial. Penelitian ini terfokus pada hubungan manusia dan teknologi dalam perkembangannya di era informasi menurut pandangan Mashall McLuhan tenting konsep human extension dan global village, dimana dunia dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Pcngaruh teknologi yang tak terclakkan daiam peradaban manusia, berujung pada implikasi-implikasi yang menyiratkan gejala amputasi diri. Penelitian ini disusun menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan referensi teori yang sesuai dengan topik penelitian yang diangkat. Permasalahan penelitian dipaparkan secara deskriptif menggunakan teori media komunikasi Marshall McLuhan mengenai human extension dan global village. Hasil penelitian kemudian dianalisis secara kritis refleksif"

"ABSTRAKMengingat gagasan hutan kota di Indonesia merupakan suatu hal yang masih baru, maka masih banyak dasar-dasar pengetahuan yang perlu digali guna memenuhi berbagai persyaratan yang dituntutnya. Salah satu di antaranya adalah pemilihan jenis-jenis pohon untuk berbagai tipe hutan kota, yang dapat memberikan manfaat serba guna bagi penduduk kotanya. Untuk inengetahui dan menentukan jenis pepohonan yang sekiranya layak untuk berbagai tipe hutan kota, maka penelitian ini dilakukan di Padang Golf Halim II Jakarta Timur yang jajaran pepohonan di dalamnya telah menyerupai tegakan hutan kota.Hasil inventarisasi yang dilakukan dengan menggunakan metoda sensus lengkap, pada perioda Oktober 198? Sampai Februari 1988 diperoleh 142 jenis pohon. Di antara jenis-jenis pohon tersebut terdapat 93 jenis pohon yang telah dipergunakan dalam program penghijauan di DKI Jakarta, 28 jenis pohon yang telah dipergunakan dalam program reboisasi dan penghijauan tingkat nasional, dan terdapat 4 jenis pohon lokal yang belum lazim dipergunakan dalam program penghijauan di DKI Jakarta. Dari 142 jenis pohon itu terdiri dari 44 familia, 39 familia dari subdivisio Angiospermae, beranggotakan 133 jenis; dan 5 familia dari subdivisio Gymnospermae, beranggotakan 9 jenis. Jumlah pohon dan anakan pohon yang diperoleh sebanyak 12.963 (Jumlah anakan pohon 7-861).Peta tempat tumbuh vegetasi hanya menggambarkan jenis-jenis tegakan pohon dan anakan pohon dominan pada setiap lokasi ("rough" 1-18, terbagi menjadi 30 lokasi), yang terdiri dari 29 jenis pohon, terdiri atas 15 familia dari subdivisio Angiospermae, beranggotakan 27 jenis; dan 2 familia dari subdivisio Gymnospermae, beranggotakan 2 jenis.Hasil kajian kelayakan dari 72 jenis pohon (tinggi pohon 4- m atau lebih dengen diameter batang 7»5 cm atau lebih) berdasarkan ciri-ciri fisiognominya, dan kajian penggunaan dari 42 jenis pohon berdasarkan kepada data kepustakaan; diperoleh jenis-jenis pohon yang sekiranya layak untuk berbagai tipe hutan kota. Di antaranya, untuk tipe hutan kota konservasi terdapat 52 jenis, untuk tipe hutan kota kawasan industri terdapat 39 jenis, untuk tipe hutan kota pemukiman terdapat 68 genis, untuk tipe hutan kota wisata terdapat 71 denis, untuk tipe hutan kota sanktuari satwa terdapat 19 jenis, untuk tipe hutan kota pengendalian angin terdapat 17 jenis, dan untuk tipe hutan dengan produksi terbatas terdapat 38 jenis.ABSTRAK"