Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis mengenai keamanan di kawasan. Contoh kasus yang dianalisis adalah keamanan di Semenanjung Korea. Pasca perang Korea tahun 1953, Korea Utara dan Korea Selatan masih dalam kondisi bermusuhan, karena peperangan hanya diselesaikan melalui gencatan senjata. Sehingga membuat hubungan antara kedua negara Korea selalu dalam kondisi yang saling bermusuhan. Sejak tahun 1991-an, Korea Selatan menjalankan kebijakan untuk merangkul dan berdialog dengan Korea Utara.Tujuannya adalah agar kondisi permusuhan di Semenanjung Korea dapat berubah menjadi kondisi persahabatan. Dalam Tesis ini akan dijelaskan proses perubahan dari permusuhan menjadi persahabatan tersebut, termasuk siapa saja aktor yang terlibat, upaya yang dilakukan, serta hambatan yang dihadapi.Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Teori yang digunakan dalam tesis ini adalah teori kompleksitas keamanan di kawasan yang dikembangkan oleh Barry Buzan dan Ole Weaver. Teori tersebut digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis transformasi yang dilakukan dari permusuhan menjadi persahabatan di Semenanjung Korea.

---

The purpose of this theses is giving analysis about security in region. The case in this theses will take security in Korean Peninsula. After Korean War at 1953, North Korea and South Korea still in enmity situation. It is because there are no peace treaty between them. There is only ceasefire between two sides. But since 1991, South Korean government, launch engagement policy to the North Korea.The aim of this policy is to change the enmity relations to amity. This theses will explain how the process to change enmity to amity will occur. It is also given the explanation about the actor, effort and barrier to make amity exist at Korean Peninsula.These theses using regional security complex theory which developed by Barry Buzan and Ole Weaver. This theory will be use as a framework to analyze how enmity can change into amity in Korean Peninsula."

"Penelitian ini mencari perbedaan rata-rata motivasi berhenti merokok pada mahasiswa UI di antara kelompok responden berdasarkan akses terhadap rokok yang paling sering digunakan. Penelitian ini menggunakan metode cross-sectional dengan teknik menggunakan kuesioner. Nilai rata-rata motivasi berhenti merokok dari dalam diri responden (n=96) adalah 4,43 dari skor maksimal 7. Nilai rata-rata motivasi berhenti merokok dari luar diri responden adalah 3,31 dari skor maksimal 7. Lima puluh delapan dari 96 responden (60,4%) menyatakan membeli di warung sebagai akses terhadap rokok yang paling sering digunakan. Analisis Anova menunjukkan tidak terdapat perbedaan rata-rata motivasi berhenti merokok dari diri sendiri yang bermakna di antara kelompok responden berdasarkan akses tersering membeli di warung, membeli di swalayan, dan mendapat dari keluarga dan kerabat (CI= 95%, P= 0,88), maupun antara motivasi berhenti merokok dari luar diri di antara kelompok responden berdasarkan akses tersering membeli di warung, membeli swalayan, dan mendapat dari keluarga dan kerabat (CI= 95%, P= 0,28). Hasil ini menunjukkan bahwa faktor yang lebih berpengaruh kepada motivasi berhenti merokok seseorang adalah faktor dari dalam diri sendiri dibandingkan dari luar diri. Sebaiknya dilakukan penelitian mengenai faktor dari dalam diri untuk meneliti motivasi berhenti merokok karena didapatkan bahwa faktor dari dalam diri lebih berperan dalam hal ini.

---

This study aims to seek out the means difference in smoking cessation motivation among Universitas Indonesia students among respondent based on their access to cigarette. The method of this research is cross-sectional with questionnaire as the data-gathering means. The means of smoking cessation motivation because of internal factors of the respondents (n=96) is 4.43 out of 7. The means of smoking cessation motivation because of external factors of the respondents is 3.31 out of 7. Fifty eight respondents out of 96 respondents (60.4%) stated that buying cigarette in stalls is the most frequently used access to cigarette.

Anova analysis shows that there is no significant difference in smoking cessation motivation from internal factors means between groups that use buying cigarette in stalls, buying from self-service shop, or receiving cigarette from family and fellows (P= 0.878). Anova analysis also shows shows that there is no significant difference in smoking cessation motivation from external factors means between groups that use buying cigarette in stalls, buying from self-service shop, or receiving cigarette from family and fellows (P = 0.28).

This results indicates that smoking cessation motivation is more affected by internal factors than external factors. It is better to make a research for internal factors that affect smoking cessation motivation in the future because internal factors are more govern to smoking cessation motivation."

"ABSTRAKThe research focuses on practice of earnings management. Earnings management is an action performed by managers by giving a good signal to investors through financial statements. The purpose of this research is to test and analyze the influence of Net Profit Margin, Size, Age and Leverage on earnings management practices at companies listed in Indonesia Sharia Shares Index (ISSI) for 2012-2016 period. Based on 127 observed firms, panel data regression of fixed effect models has been used to investigate the relevance of earnings management practices. The results shows that simultaneously Net Profit Margin, Company Size, Age Company (Leverage) and Leverage influence earnings management practice. Partially, the variable Net Profit Margin and Company Size has no significant effect on earnings management practices. Meanwhile, Age of Company and Leverage have significant effect on earnings management practices."

"Pendahuluan: Kembar siam adalah gangguan kongenital yang langka dengan insiden 1/50.000 hingga 1/500.000 kelahiran di seluruh dunia.1 Operasi pemisahan adalah pengobatan utama yang memiliki tingkat kematian tinggi hingga 60%. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kembar siam memiliki tingkat kejadian penyakit jantung kongenital hingga 66%, dengan kejadian tertinggi terlihat pada kembar siam thorakopagus.2 Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara penyakit jantung kongenital (PJK) dan mortalitas kembar siam setelah operasi pemisahan. Metode: Kami melakukan studi retrospektif, pada semua pasien kembar siam yang menjalani operasi pemisahan di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) dari tahun 2009 hingga 2022. Dua puluh enam subjek ditemukan telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi kami. Kompleksitas penyakit jantung kongenital didefinisikan oleh klasifikasi kompleksitas penyakit Bethesda. Hubungan antara kompleksitas PJK dan mortalitas dalam satu tahun pada pasien kembar siam yang menjalani operasi pemisahan dianalisis menggunakan uji Fisher. Hasil: Penyakit jantung kongenital terjadi pada kembar omfalopagus di RSCM. Tingkat kematian kembar siam dengan PJK yang menjalani operasi pemisahan di pusat kami adalah 40%, menunjukkan tidak adanya korelasi signifikan antara PJK dan mortalitas setelah operasi pemisahan, (p= 0,369). Kesimpulan: Kembar siam dengan PJK tidak menunjukkan korelasi dengan tingkat mortalitas setelah operasi pemisahan dalam studi awal ini. Penelitian lebih lanjut diperlukan dengan lebih banyak subjek untuk mendapatkan hasil yang lebih konklusif.

---

Introduction: Conjoined twins are a rare congenital disorder with an incidence of 1/50.000 up to 1/500.000 births around the world.1 Separation surgery is the mainstay treatment which yields a high mortality rate of up to 60%. Previous studies show conjoined twins have a high incidence of congenital heart disease up to 66%, with the highest incidence evident in thoracopagus conjoined twins.2 This study aimed to evaluate the relationship between congenital heart disease (CHD) and conjoined twins mortality after separation surgery.

Methods: We performed a retrospective study, on all conjoined twin patients who underwent separation surgery in Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital (CMH) from 2009 until 2022. Twenty-six subjects were found to have fulfilled our inclusion and exclusion criteria. Congenital heart disease complexity was defined by Bethesda disease complexity classification. The relationship between CHD complexity within one-year mortality in conjoined twins patients who underwent separation surgery was analysed using Fischer’s exact test.

Results: Congenital heart disease occurs in omphalopagus twins in CMH. The mortality rate of conjoined twins with CHD who underwent separation surgery in our centre was 40%, showing no significant correlation between CHD and mortality after separation surgery, (p= 0,369).

Conclusion: Conjoined twins with CHD showed no correlation to mortality rates following separation surgery in this preliminary study. Further research is needed with more subjects to make more conclusive results."

"ABSTRACTDecentralization that has granted regulating and controlling authorities to the regional government basically provides a chance for innovation in improving the quality of services, prosperity and welfare, as well as social participation. In procedural missteps in the issuance of Mining Authorization Permit (KP) by the regional government which eventually cause environmental damage.practice, not all regional governments are able to exercise these authorities for the intended purposes. Yet, researches at two regions show that decentralization has caused improper authoritative use and unruly natural resources usage in the mining sector. The regional governments power to issue Mining Authorization Permit (KP) is not balanced with the monitoring by the central government and local population. As_a consequence, t􀀡ere are some abuses of power and "

"Kebijakan Dana Desa memiliki proses formulasi yang dinamis sehingga tercermin dalam implementasinya sejak tahun 2015. Dana Desa yang diamanatkan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kerap memiliki kendala yang dihadapi baik dari segi implementasi maupun pada saat formulasi kebijakan. Permasalahan seperti kapasitas desa yang belum mumpuni hingga distorsi kebijakan menjadi poin penting untuk menilik lebih jauh mengenai proses dalam formulasi kebijakan Dana Desa. Oleh karena itu, penulis membahas formulasi kebijakan melalui proses interaksi antar aktor dan faktor yang menentukan keberhasilan dalam membangun kebijakan Dana Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan faktor yang menentukan keberhasilan interaksi antar aktor dan menggambarkan bentuk jaringan dalam formulasi kebijakan Dana Desa dalam perspektif network governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data yang digunakan berasal dari wawancara mendalam serta beberapa studi kepustakaan pada data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada analisis faktor keberhasilan terdapat lima indikator keberhasilan dalam proses formulasi kebijakan Dana Desa, yaitu kepercayaan yang kuat, jumlah partisipan yang tidak kompleks, aktor memiliki kondisi yang sama untuk mencapai tujuan bersama, kompetensi antar aktor yang saling menguatkan serta kemampuan merespon permintaan eksternal. Kemudian ditemukan juga faktor lain yang menjadi kendala yaitu, kebutuhan aktor belum dapat diakomodasi dengan baik, konsensus yang belum kuat, penerimaan informasi antar aktor yang belum terdistribusi dengan baik, persamaan persepsi yang belum kuat, kurangnya keterampilan koordinasi antar aktor karena perbedaan persepsi, informasi hingga perilaku ego sektoral. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk jaringan aktor dalam proses formulasi kebijakan Dana Desa memenuhi karakteristik yang dimiliki shared-governance.

---

The Village Fund policy has a dynamic formulation process that has been reflected in its implementation since 2015. The Village Fund, mandated through Law No. 6 of 2014, often has challenges both in terms of implementation and when formulating policies. Issues such as village capacity that have not been qualified also policy distortion become a critical point to explore the process in Village Fund formulation process. Therefore, the author discusses policy formulation through a process of interaction between actors and factors that determine success in developing Village Fund policies. The purpose of this research is to describe the factors that determine the success of interaction between actors and describe type of the network in the Village Fund policy formulation in a network governance perspective. This study uses a post-positivist approach. The data comes from in-depth interviews also several literature studies.

The results showed that there were five indicators of a successful policy formulation process: strong trust, the number of participants who were not complex, actors had the same conditions to achieve common goals, competence among actors are strong and the ability to respond to external requests. Besides, there are factors that become obstacles in the formulation process: the needs of actors have not been well accommodated, the joint consensus is not strong, the information between actors that have not been well distributed, the perception is not strong, lack of coordination skills between actors due to differences in perception, information and sectoral ego behavior. In addition, it can be concluded that the form of actor network in the Village Fund policy formulation process fulfills the characteristics of shared-governance."