Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh aktivitas Corporate Social Resposibility (CSR) terhadap tingkat agresivitas pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009-2010. Tulisan ini juga menguji apakah keberadaan insentif pajak terkait CSR yaitu PP No. 93 Tahun 2010 memperkuat hubungan negatif antara aktivitas CSR yang diungkapkan dengan tingkat agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan dengan aktivitas CSR tinggi diduga akan lebih hati-hati dalam mengambil kebijakan pajak. Insentif pajak diharapkan mampu mendorong perusahaan semakin meningkatkan aktivitas CSR yang dilakukannya. Aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan diukur dengan menggunakan skor CSR Disclosure, sedangkan agresivitas pajak diukur dengan menggunakan Current Effective Tax Rate. Hasil penelitian menyatakan bahwa aktivitas CSR tidak berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan begitu pula insentif pajak tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap hubungan tersebut. Hal ini dimungkinkan karena banyak perusahaan yang melakukan CSR hanya untuk memenuhi tuntutan dan hukum yang berlaku tanpa mengaitkannya dengan strategi perusahaan termasuk terkait pajak.

---

This study aims to examine the influence of corporate social resposibility activities (CSR) to the level of tax aggressiveness on listed companies in the Indonesian Stock Exchange period 2009-2010. This paper also examines whether the presence of CSR-related tax incentives (PP. 93 in 2010) to strengthen the negative relationship between disclosed CSR activities on the level of corporate tax aggressiveness. Companies with high level of CSR activities is expected to be more careful in making tax decisions. Tax incentive is expected to encourage companies to increase their CSR activities. CSR activities undertaken measured by score of CSR Disclosure and tax aggressiveness measured by current effective tax rate.

The results showed that CSR activities do not affect the level of tax aggressiveness also tax incentives are not proven to have any effect on these relationship. The possibility is because there are many companies doing CSR just to meet the public pressure also the law without referring to the company's strategy, including related taxes."

"

Tuntutan masyarakat terhadap birokrasi yang transparan dan akuntabel serta kondisi lingkungan yang semakin dinamis mendorong Pemerintah untuk melaksanakan sistem cashless government dalam rangka modernisasi pengelolaan keuangan negara. Implementasi kebijakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk (1) meminimalisir penggunaan uang tunai, (2) meningkatkan likuiditas keuangan negara, (3) mendukung perencanaan kas pemerintah yang lebih baik, serta (4) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran belanja negara. Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor kunci untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini antara lain: (1) adanya urgensi untuk berubah; (2) kebutuhan untuk berubah yang didasarkan pada manfaat yang akan diterima; (3) kepedulian dan komitmen Pimpinan; (4) perubahan mindset dan paradigma ASN untuk berubah menjadi cashless; serta (5) kecukupan sumber daya yang dicurahkan untuk mendukung perubahan sistem pembayaran konvensional ke modern. Terhadap implementasi yang telah ada saat ini, Peneliti menyampaikan beberapa rekomendasi antara lain: (1) memperluas penggunaan infrastruktur transaksi non tunai dan sarana dan prasarana pendukung lainnya; (2) meningkatkan tingkat literasi finansial dan literasi digitial ASN, dan (3) mendorong penyesuaian prosedur pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah dengan cashless basis.

 

---

Public demands for transparent and accountable bureaucracy and an increasingly dynamic environment have encouraged the Government to use the cashless government system in the framework of modernizing the management of state finances. The implementation of the Government Credit Card policy is expected to be a strategic step to (1) minimize the use of cash, (2) improve state financial liquidity, (3) support better government cash planning, and (4) increase assistance and accountability in use state budget. Based on the results of in depth interviews and literature study, there are several key success factors to support policy implementation, including: (1) the existence of urgency for change; (2) needs to change that match with the benefits to be received; (3) leadership care and commitment; (4) changes in the mindset and paradigm of the ASN to convert into cash; and (5) adequate resources devoted to supporting changes. Several recommendations to the existing implementation, including: (1) expanding the infrastructure of  cashless transactions and other supporting facilities (2) increasing the level of financial literacy and digital literacy of civil servant, and (3) encourage adjustment of procedures for examining Government financial statements with cashless basis

"