Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemberdayaan Pembimbing Kemasyarakatan menjadi topik kajian yang penting karena sebagai Salah satu unsur penegak hukum dalam sistem peradilan terpadu sampai saat ini Pembimbing Kemasyarakatan keberadaannya belum dikenal secara luas, baik oleh unsur penegak hukum itu sendiui maupun masyarakat umum lainnya. Padahal peranan Pembimbing Kemasyarakatan tidak kalah penting dibandingkan dengan unsur penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa Maupun Hakim. Bahkan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Peranan Pembimbing Kemasyarakatan sudah bergerak sejak awal proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. Topik ini menjadi lebih penting di tengah semakin gencarnya untuk mengimplementasikan pola pembinaan sistem pemasyarakatan terpadu. Dengan kondisi permasalahan yang dialami Pembimbing Kemasyarakatan saat ini diperlukan adanya kebijakan pemberdayaan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan, dengan harapan dapat meningkatkan eksistensi Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan dapat mensejajarkan diri dengan unsur penegak hukum lainnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, yaitu untuk menggambarkan situasi permasalahan dan keadaan Pembimbing Kemasyarakatan secara objektif faktual dan apa adanya (Alston dan Bowles, 1998:92). Karena penelitian ini dilakukan pada pegawai dengan jabatan tertentu yang memiliki tugas dan fungsi yang sudah jelas, maka penelitian bersifat evaluatif, yaitu untuk melihat proses dan hasil yang dapat dicapai dari tugas dan fungsi yang diembannya Pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif berupa studi kasus, yaitu dilakukan terbatas pada kelompok pegawai tertentu dan pihak-pihak terkait dengan pemlasalahan yang dianggap representatif dari populasi yang ada. (Grinnel dan Richard, 1993:35) Teknik pengumpulan data dilakllkan melalui wawancara mendalam dan pengamatan terlibat (participatory observation). Wawancara derngan responden dilakukan dengan pertanyaan semi terstruktur dan informasi/data ditulis dalam benluk catatan harian. Responden yang akan diwawancarai adalah para pegawai yang memiliki keterkaitan dalam kajian penelitian dengan sara non-probability sampling dan teknik sampel bertujuan (puposive sampling). Hasil dari wawancara tersebut dianalisa secara induktif, yailu mencari, menjelaskan dan memahami permasalahan yang terjadi dalam kegiatan administrasi dikaitkan dengan konsep-konsep yang relevan. Peranan konsep-konsep tersebut hanya untuk memperkaya pemaharnan terhadap gejala dan kenyataan yang diamati, bukan sebagai alat utama untuk memahami atau pengujian hipotesa. Hasil deskripsi lapangan dapat dianalisis bahwa proses pemberdayaan pembimbing kemasyarakatan di balai pemasyarakatan Bandung belum dilaksanakan secara sistematis artinya pemberdayaan pegawai tidak dilakukan sesuai dengan konsep pemberdayaan yang benar. Perlunya pemberdayaan terhadap pembimbing kemasyaralcatan adalah kaitannya dengan banyaknya program-program pembangunan yang tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan tersebut justru merupakan tugas-tugas pokok pada Balai Pemasyarakatan seperti, Pelatihan kerja, penyaluran kerja, program magang pada perusahaan dan penyuluhan hukum pada masyarakat. Sedangkan tugas yang dapat dilaksanakan adalah kegiatan penelitian kemasyarakatan (litmas), padahal sebenarnya kegiatan tersebut adalah kegiatan awal guna menyusun program-program selanjutnya. Kondisi tersebut tentu ada kaitannya dengan kinerja Pembimbing kemasyarakatan sebagai pelaksana tugas dan fungsi pada balai pemasyarakatan. Dari gambaran yang diperoleh menunjukkan kurangnya motivasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam rnelaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan kondisi tersebut peran pinlpinan untuk melakukan proses pemberdayaan menjadi begitu penting. Untuk lebih memudahkan dalam upaya pemberdayaan, sebenarnya sudah diupayakan melalui jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Namun sampai saat ini rancangan tersebut belum dapat dilaksanakan. Mengingat sebenarnya Pembimbing Kemasyarakatan adalah menyandang Jabatan Fungsional penegak hukum, sudah saatnya pembinaan karir, penghargaan baik dalam bentuk prestasi manifestasi penghitungan angka kredit dan tunjangan merupakan program ke depan yang perlu mendapat perhatian layaknya eksistensi pegawai yang menyandang Jabatan Fungsional pada institusi pemerintah lainnya. Dengan adanya pennasalahan tersebut diharapkan unsur pimpinan di lingkungan Departemen Hukum dan HAM, kiranya dapat Inengangkat permasalahan ini dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak khususnya pada Iembaga yang sudah ajeg dalam pembinaan pejabat fungsional, diantaranya dengan Deparlemen Sosial RI. Guna eksistensi dari Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan.

---

Empowerment of probation officer is an important topic because they are one of law enforcer in the integral court system nowadays. The existence of probation officer has not been known by the law enforcer itself or public. The role of them is also important equal with others such as judge, attorney, or police. Even after the law number 12 year 1995 on Socialization ofthe Role of Probation Officer has been legalized, the role of probation officer must be the first element who initiates the probation process in the social rehabilitation system. This topic is more important in the process of integral social rehabilitation system. Facing the problems of probation process nowadays, it is a need to initiate a policy to empower probation officer in the social rehabilitation center. It is expected that such policy can endorse the existence of probation officer as a functional law enforcer, hence they can implement their duty well and equalize their position with other law enforcer. This research is a descriptive research which describes the problem and condition of probation officer objectively and base on fact. Because this research is examined the officer with specific position and clear duty and function, the research is evaluative which examine the process and result that can be achieved. The approach of the research is qualitative as a case study which is applied to limited group of officer and related element to the problem who represent the population. The technique of data collection is depth interview and participatory observation. Interview with respondent is guided by semi-structured questions and the data is recorded in the daily observation note. Respondents are officers related to the research who are selected by non-probability sampling. It means that the technique is categorized as purposive sampling technique. The data of the observation and interview is analyzed inductively which finds, explains and understand the existing problems in administrative activities and then connect it with relevant concepts. The function of those concepts is to enrich the awareness of hints and facts, not as the main tool to analyze and examine a hypothesis. The result of field description can be analyzed that the process of empowerment of probation officer in Social Rehabilitation Center Bandung is not prepared and implemented according to the concept of empowerment. The need of empowerment relates to the fact that there are many programmes which are not implemented. Those unimplemented programmes are the main duties of the center such as job training, job distribution, part time job in company and socialization of law in the society. The only implemented programme is initial activity to arrange further programmes. This condition relates to the performance of probation officer who implements the duties and functions of the center. From the description, it is found that there is a lack of motivation among the officers in the implementation of the duties and functions. In that condition the role of their supervisor is very important. In order to empower them, functional position for them is applied. However, the effort has not been implemented. Based on the fact that probation officer is a functional position as law enforcer, it is a must that career arrangement, appreciation of credit of work and financial assistance have to be considered as ofticer who has functional position in the government institution. Based on the problem, it is expected that the functionaries in the Department of Law and Human Rights review it and make a significant coordination with other institution such as Department of Social Affair. It is important to the existence of functional position of probation officer in the social rehabilitation center.

Abstrak :
This thesis aimed to test and detemtine the relation between motivator and hygiene factors to work satisfaction of employees Directorate General Administration of General Law, Department of Law and Human Rights, Republic of Indonesia. Problem posed in this thesis is the nonexistence of similar perception and certainty on what factors causing work satisfaction of employees. ln order to study this problem. a research combining literature study and questioners posed to 111 respondents out of the population of 371 people using simple random sampling.

Data analyzed using SPSS for windows by Spearman Rank correlation method. According to Frederick Her1Jaerg's opinion which senred as the major theory In this thesis. factors causing work satisfaction are motivator and hygiene factors. Hence in the theoretical framework, a hypothesis is fonned that there is a positive and signihcant relation between existing factors towards work satisfaction. From data analysis' result, it shown that there is a retatlon between these factors to work satisfaction. lt can be concluded that sig nificant and strong relation toward work satisfaction is motivator factor which comprised of achievement, acknowledgement, responsibility, improvement and the work factor itself. While the hygiene factor that has positive and signilicant relation to work satisfaction comprised of salary, work safety, work condition, status, policy and supervision quality factors.

These can be seen from the score of coefficient correlation and level of significance of each factors above, which are less than 5%. This means there ls a positive and significant relation between the independent variable and the dependent variable, where Ho can be rejected and Ha accepted. lt is recommended that related institution to perfonn improvement and change factors which can lower work satisfaction into factors which can enhanced work satisfaction of employees.

Abstrak :
DKI Jakarta merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang sangat diminati oleh banyak investor haik asing maupun nasional, untuk mendirikan dan mengembangkan usahanya dalam bentuk perusahaan Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA/PMDN). Dalam rangka menarik investasi PMA/PMDN, Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijaksanaan yang berkaitan dengan Penanaman Modal, yang terakhir dengan diterbitkannya SK Presiden RI No. 117 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal, berdasarkan Keputusan tersebut di atas ditetapkan bahwa permohonan persetujuan dan perizinan pelaksanaan Penanaman Modal dilimpahkan kepada Ketua BKPMD atas nama Gubernur sebagai Kepala Daerah. Berdasarkan banyaknya jumlah proyek dan investasi dari perusahaan PMA/PMDN yang umumnya berskala menengah dan besar, penanaman modal di DKI Jakarta secara langsung berdampak positif dalam memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan peluang berwirausaha atau berusaha skala kecil, namun perlu upaya pencegahan dini (preventiv) dengan instrumen-instrumen penataan ruang, AMDAL, penetapan bahan mutu lingkungan ekonomi dan audit lingkungan yang mekanisme pengaturannya dilakukan melalui perizinan pembangunan.

Sesuai dengan identifikasi masalah, penelitian ini difokuskan pada masalah berbagai paktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan AMDAL di DKI Jakarta. Berdasarkan pada pembatasan masalah, maka masalah yang akan diteliti untuk dipecahkan dan didapatkan jawabannya adalah seberapa jauh hubungan antara peranan BKPMD dengan pelaksanaan kebijakan AMDAL di DKI Jakarta. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk :

1. menjelaskan pertumbuhan PMA/PMDN di DKI Jakarta dalam kurun waktu tahun 1993 sampai dengan tahun 1997.
2. menelaah dampak pertumbuhan PMAIPMDN terhadap lingkungan hidup.
3. menganalisis hubungan antara BKPMD dengan tidak efektifnya pelaksanaan AMDAL di DKI Jakarta selama tahun 1993 hingga tahun 1997.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian post facto. Dalam penelitian post facto, peneliti tidak memanipulasi variable babas, lebih tepatnya variabel babas ditentukan terlebih dahulu. Lokasi penelitian lapangan di DKl Jakarta antara lain Kawasan industri Pulogadung, Kawasan Berikat Nusantara, serta lokasi-lokasi lainnya dimana perusahaan PMA/PMDN melakukan kegiatannya dalam berproduksi, sebanyak 15 (lima belas) perusahaan.

Analisis kuantitatif untuk pengujian hipotesis penelitian (ha) dilakukan dengan menetapkan variabel penelitian menjadi 3 {tiga) variabel babas yakni kebijakan AMDAL, peranan BKPMD, dan perilaku perusahaan PMA/PMDN serta 1 (satu) variabel terikat yaitu tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan AMDAL. Adapun 3 (tiga) hipotesis penelitian (ha) untuk diuji berdasarkan koefisien korelasi urutan jenjang Spearman Rho (p), masing-masing adalah:

1. terdapat hubungan antara kebijakan AMDAL dengan tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan AMDAL, yang ditunjukan oleh angka P= -0,678.
2. terdapat hubungan antara peranan BKPMD dengan tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan AMDAL. yang menghasilkan angka p = - 0,534.
3. terdapat hubungan antara perilaku perusahaan PMA/PMDN dengan tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan AMDAL, berlandaskan 2 (dua) tolok ukur di mana :
   • perilaku mencerminkan partisipasi, menunjukkan angka p = -0,713.
   • perilaku mencerminkan tekad dan persetujuan, menunjukkan angka p = -0,538.

Penanaman modal di DKI Jakarta pada periode tahun 1993 sampai dengan tahun 1997 untuk perusahaan PMA/PMDN, masing-masing mencapai jumlah persetujuan PMA terendah pada tahun 1994 yakni 98 Proyek dengan rencana 1,290,830.20 (Ribu US $) dan jumlah persetujuan PMA tertinggi pada tahun 1996 yakni 294 Proyek dengan rencana investasi sebesar 3,752,123.50 Ribu US $ sedangkan nilai persetujuan PMDN terendah pada tahun 1993 dengan 123 proyek dan jumlah rencana investasi sebesar 7,652.394.10 (Rp. Juta) dan jumlah persetujuan tertinggi PMDN pada tahun 1996 dengan jumlah proyek 193 dan jumlah tertinggi rencana investasi sebesar 16,660,415.60 (Rp. Juta). Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan selama tahun 1997 yakni 345 kasus pencemaran. Jumlah di atas mencerminkan kasus pencemaran lingkungan belum dapat sepenuhnya ditekan agar mencapai jumlah minimal. Kasus pencemaran/kerusakan lingkungan di DKI Jakarta terlihat dengan jelas bahwa kecenderungannya stabil pada Tahun 1993-1994, tetapi pada Tahun 1996-1997 mengalami kenaikan yang drastis, meskipun pada Gambar Grafik 14 dan 15 jumlah investasi mengalami penurunan.

Untuk mengatasi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta mengantisipasi berbagai isu pokok berkaitan dengan masalah lingkungan di DKI Jakarta, telah ditempuh langkah langkah melalui berbagai program yakni melalui Program Kali Bersih (Prokasih), program Penataan Daerah Pengaliran Sungai (DPS) ini dititik beratkan pada penertiban sumber limbah yang berada didekat badan sungai, seperti penertiban lokasi pembuangan sampah sementara (LPS) dan penertiban MCK gantung di sisi sungai, agar sumber limbah tersebut dapat mengurangi beban limbah di dalam sungai dimaksud, program Penghijauan dan Keindahan Kota, penghijauan taman kota pada jalur jalur jalan, bantaran sungai serta program sejuta pohon oleh Pemerintah Daerah atau juga melalui kerjasama dengan masyarakat setempat balk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tertentu maupun organisasi lainnya. BKPMD DKI Jakarta merupakan salah satu aparatur pembina dan pengawas dalam pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan, dengan titik berat tugas dan tanggung jawab pada pengembangan penanaman modal (investasi) utamanya PMA/PMDN, sehingga penanaman modal meningkat dan pengelolaan lingkungan berjalan sebagaimana mestinya atau sesuai ketetapan perizinan. Tugas dan tanggung jawab BKPMD DKI Jakarta untuk mengembangkan penanaman modal dan pengelolaan lingkungan, sehubungan dengan hal tersebut di atas, BKPMD DKI Jakarta bersama instansi terkait di lingkungan Pemda DKI Jakarta antara lain Bapedalda khusus dalam perianganan AMDAL, menjaga dan menghilangkan berbagai kesan negatif misalnya :

1. proses penyelesaian AMDAL relatif berlarut-larut, sehingga sering terdengar AMDAL menghambat iklim investasi;
2. AMDAL yang semula bertujuan untuk mengendalikan dampak lingkungan, justru hanya dijadikan sebagai persyaratan administratif dalam rangka perizinan;
3. tidak jarang ditemui suatu kegiatan investasi (kegiatan bisnis) yang sudah dilengkapi dokumen AMDAL, namun ternyata terus berlangsung pencemaran lingkungan sebagai akibat kegiatan bisnis tersebut.

BKPMD DKI Jakarta berperan di dalam pelaksanaan AMDAL, melalui pemberian izin prinsip PMAIPMDN, pengawasaan di lapangan, juga terlibat di dalam Tim Komisi AMDAL, sehingga mempunyai posisi yang sangat srtategis di dalam penerbitan izin utamanya bagi perusahaan PMA/PMDN yang akan berinvestasi di DKI Jakarta, sesuai dengan kebijakan Pemda DKI Jakarta bahwa Industri yang diperbolehkan investasi di Jakarta adalah yang tidak membutuhkan lahan terlalu banyak, tidak terlalu banyak menyerap air tanah, tidak menimbulkan polusiltidak mencemarai lingkungan, berteknologi tinggi, dan banyak menyerap tenaga kerja. Dari uraian di atas tersebut dapat dikatakan pertumbuhan PMA/PMDN pada tahun 1997 menurun, sedangkan kasus pencemaran Iingkungan meningkat pada tahun 1997. Untuk itu BKPMD sangat berperan di dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, melalui bidang Perizinan dan bidang Pengawasan yang terdapat di BKPMD dan wajib memberlakukan kebijakan AMDAL beriandaskan PP 51/1993 tentang AMDAL dan UU 23/1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga peningkatan jumlah PMA/PMDN dimaksud mestinya setara kemampuan melestarikan lingkungan. Karena BKPMD membina perusahaan yang berpasilitas PMA/PMDN perlu kiranya BKPMD diberikan kewenangan yang lebih luas lagi dalam menindak perusahaan yang mencemari lingkungan, khususnya perusahaan PMA/PMDN, mengingat saat ini telah ada ± 4.000 perusahaan PMA/PMDN yang beroperasi di DKI Jakarta.

Untuk selalu terjaganya kelestarian lingkungan utamanya dalam rangka ketertiban pengendalian pencemaran oleh industri dan perorangan, perlu dibentuk polisi lingkungan atau layaknya seperti polisi kehutanan (jagawana) dan polisi pariwisata, yang dapat langsung bertindak di lapangan bila melihat langsung perusahaan yang mencemari lingkungan serta membuang limbahnya dengan sembarangan.

---

Several Factors Which Affect The Implementation Of The EIA Policies In DKI Jakarta (Period 1993-1997)DKI Jakarta is one of the provinces in Indonesia which is very attractive to many investors foreign as well as domestic, to establish and develop their business in the from of Foreign investment/Domestic Investment. To Attract the PMA/PMDN investment the Government issued various policies related to Investment, the latest being the issued various policies related to Investment, the latest being the issuance of the Decree of the President of the Republic Of Indonesia No. 117 Year 1999 re the Second change on the Presidential Decree No. 97 Year 1993 re the Procedures on investment, Based on said Decree it was stipulated that application for approval and the permits for implementation on Investment was transferred to the Chairman of the BKPMD (Regional Investment Coordinating Board) in the name of the Governor as the Head of the Region. Based on the number of projects and investment of PMA/PMDN business which are generally of the medium and large scale, the capital investment in DKI Jakarta directly have a positive impact in the expansion of work opportunities and increase the opportunity to engage in business or do business on small scale, However, it will require early preventive measures through instruments for organizing the space, AMDAL (Environmental Impact Analysis) the decision for the standard quality of the economic environment and environmental audit the mechanism of which is implemented through construction permits.

In accordance with the identification of the problem, this research is focused to the problem of several factors which affect the implementation of policies on AMDAL in L'KI Jakarta. Based on the scope of the problem, the problem to be researched for a solution and to obtain the answer on how far is the relationship between the roles of the BKPMD (Regional Investment Coordinating Board) with the implementation of the policies on AMDAL in DKI Jakarta. While this research has the purpose to:

1. Explain the growth the PMA/PMDN in DKI Jakarta in the period 1993 up to and inclusive 1997.
2. Review the impact of the growth of the PMA/PMDN on the living environment.
3. Analyze the relation between the BKPMD with the in-effectiveness of the AMDAL implementation in DKI Jakarta during the years 1993 up to 1997.

The research method used is the post-facto research method. In the post-facto research, the researcher does not manipulate the independent variable, more exactly the independent variable was determined earlier. The location of the field survey was in DKI Jakarta, among others at the industrial estate Pulogadung, the Bonded Zone Nusantara and other locations where the PMA/PMDN business undertake their activities in production, altogether 15 (fifteen) companies.

The quantitative analysis to test the research hypothesis (ha) is done determining the research variable into 3 (three) independent variable, that are the AMDAL policies, the role of the BKPMD, and the attitude of the PMAIPMDN companies and 1 (one) dependent variable that is the ineffectiveness in the implementation of the AMDAL policies. The 3 (three) research hypotheses to be tested based on the Spearman Rho (p) sequential level correlation coefficient are:

1. There is a relationship between the EIA policies with the in-effectiveness in the implementation of the EIA policies, which is shown by the figure P =-3,678.
2. There is a relationship between the role of the EIA with the in-effectiveness in the implementation of the EIA policies, which results in the figure P=-0,534.
3. There is relationship between the attitude of the PMA/PMDN companies with the in-effectiveness in the implementation of the EIA policies, based on 2 (two) measurement standards where:
   • the attitude reflected participation, showing the figure p = -0,713.
   • the attitude reflected commitment and agreement, showing a figure of p =-0,538.

The capital investment in DKI Jakarta in the period 1993 up to and inclusive 1997 for PMA/PMDN, research to lowest level of approval for PMA in 1994 with 98 project and planned investment of 1,290,830.20 (Thousand US$) and the highest PMA approval in 1996 with 294 project with planned investment of 3,752,123.50 (Thousand US$), while the lowest PMDN approval was in 1993 with 123 projects with planned investment of 7,652,394.10 (million Rp.) and the highest PMDN approval in 1996 with 193 project with planned investment of 16,660,415.60 (million Rp.). The existence of pollution and environmental damage during 1997 were 345 cases of environmental pollution could not be suppressed to a minimum. The cases of pollution and environmental damage in DKI Jakarta is clearly evident from the tendency to be stable in the years 1993-1994, but in 1996-1997 suffered a drastic increase, although the graphs 14 and 15 showed that investments suffered a decrease.

To overcome the problem of pollution and environmental damage and anticipate several main issues related with the problem of environment in DKI Jakarta, several steps were taken through various programs like Clean River Program (Prokasih), Management of the River Basins Program (DPS), which emphasizes on the orderliness of waste source located close to the river body, like the arrangements of the temporary waste disposal dumps and orderliness of the toilets alongside the rivers, so the waste source can decrease the burden of waste in said rivers, the roads, river banks and the one million tree program by the Regional Government or even through the cooperation with the local community, with certain Non-Government Organizations as well with other organizations. The BKPMD DKI Jakarta is one of the guiding and supervising institutions in the prevention of pollution and environmental damage, with the focus on the task and-responsibility to the development of capital investment (especially PMA/PMDN), so capital investment will increase and the environmental management can be executed as it should be or in accordance with the conditions in the permits. The task and the environmental management, related to the issue above, the BKPMD DKI Jakarta with the other related institutions in the DKI Jakarta Government among others the Regional Environmental Impact Agency (Bapedalda), especially in the handing of the AMDAL, Should maintain erase some negative images like:

the process for completing the EIA is relatively dragging on, so it is often heard that the EIA hinder the investment climate;
EIA which initially has the objective to control the environmental
impact, is just made into an administrative requirement to obtain a permit;
it is often discovered that an investment activity which were completed with the EIA documents, but in actuality continues to pollute the environment as a result of the production activities.

The BKPMD DKl Jakarta plays a role in the implementation of the EIA through the issuance of the PMA/PMDN principal permit, supervision in the field, also involved in the EIA Committee Team, so it occupies a very strategic position in the issuance of the principal permit for PMA/PMDN businesses which will invest in DKI Jakarta, in accordance with the policy of the land, does not consume to much ground water, does not generate pollution/pollute the environment, high technology and can absorb the labor force. From the analysis above it can be stated that the growth of the PMA/PMDN was declining in 1997, while the case of environmental pollution increased in 1997 for this the BKPMD has an important role to prevent the incidence of environmental pollution through the issuance of permits and supervision found at the BKPMD and should implement the AMDAL policy based on Government Regulation 5111993 re EIA and the law 23/1997 re management of the human environment, so the increase in the number of PMA/PMDN as meant should be equal to capacity of preserving the environment.

Because the BKPMD provides guidance to the business enjoying facilities of the PMAIPMDN in should be given more extensive authorization to take actions against companies which are polluting the environment, especially PMA/PMDN companies, considering that at present there are around 4,000 PMA/PMDN companies operating in DKI Jakarta.

To always maintain the preservation of the environment especially in the framework to organize the control over pollution by the industry and individuals, it is necessary to form the environmental police or more likely like the forest wardens and the tourist police, who can act immediately in the field if discovering a company which pollutes the environment and through away its waste haphazardly.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai Badan Banding WTO (WTO's Appellate Body/AB) yang hingga saat ini sedang tidak beroprasi seperti biasanya. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Dispute Settlement Understanding (DSU) menyatakan bahwa jumlah anggota Badan Banding terdiri dari 7 orang anggota. Namun, sejak Juli 2018, anggota Badan Banding hanya tersisa 4 orang anggota, dimana 3 dari 4 anggota tersisa telah habis masa jabatannya di tahun 2019. Hal ini menyebabkan pemenuhan jumlah quorum dalam Badan Banding yang memerlukan 3 orang anggota dari 7 orang anggota Badan Banding tidak terisi, dikarenakan Badan Banding hanya menyisakan 1 orang anggota. Keadaan Badan Banding yang hanya tinggal 1 anggota mengakibatkan Badan Banding tidak berkapasitas untuk mendengarkan, memeriksa dan membuat Laporan Banding. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat Deskriftif-Analisis, dengan metode pendekatan Yuridis-Normatif. Hasil penelitian yang di dapat adalah Negara-negara anggota yang bersengketa dapat membawa Laporan Panel ke Badan Banding terlebih dahulu sebelum Badan Penyelesaian Sengketa WTO (WTO's Dispute Settlement Body/DSB) mengeluarkan keputusan dan rekomendasi. Situasi yang tidak kondusif pada Badan Banding sebagai lembaga pengadilan tingkat banding di WTO saat ini bisa saja dihindari oleh Negara-negara anggota yang sedang bersengketa dengan cara tidak dipergunakannya Badan Banding. Namun keadaan ini menimbulkan rasa khawatir dari Negara-negara anggota, baik terhadap penyelesaian sengketa-sengketa dagang yang saat ini sedang berproses, maupun terhadap perkembangan sistem penyelesaian sengketa perdagangan WTO kedepan. Kekhawatiran tersebut dikarenakan tanpa berfungsinya Badan Banding, Negara-negara anggota yang sedang bersengketa kesulitan untuk dapat memperoleh hasil yang adil sesuai aturan WTO. Maka, beberapa Negara anggota WTO sepakat untuk membentuk Badan Banding Sementara yang didasarkan pada sistem Arbitrase WTO sesuai ketentuan Pasal 25 DSU. Pereplikasian aturan Pasal 25 DSU dalam pengadilan tingkat banding di WTO ini merupakan solusi yang dipergunakan sementara waktu sampai situasi Badan Banding kembali normal. ......This study discusses the WTO's Appellate Body (AB) which is not operating as usual until today. The provisions of Article 7 paragraph (1) on Dispute Settlement Understanding (DSU) states that the number of members of the Appellate Body should consist of 7 members. However, since July 2018, there is only 4 the Appellate Body members left, where 3 out of the 4 remaining members have finished their term in 2019. This caused the fulfillment of the quorum in the Appellate Body who requires 3 more members out of 7 members was not filled since there is only 1 the Appellate Body left. The situation caused the Appellate Body did not have the capacity to listen, examine, and make an Appeals Report. This study used a normative legal research method, a Descriptive-Analysis with a juridical-normative approach. The result of the study is the disputed member states can bring the Panel Report to the Appellate Body before the WTO's dispute Settlement Body (DSB) issues a decision and recommendation. The unconducive situation of the Appellate Body as an appellate court in the WTO can currently be avoided by the disputed member states by not using the Appellate Body. However, this situation emerged concerns from the member states, both over the settlement of trade disputes that are currently in process and its development of the WTO trade disputes settlement system that is going forward. These concerns were due to the less functioning of the Appellate Body, the member states that were in dispute found it difficult to obtain fair results according to WTO's rules. Therefore, several WTO's member states agreed to form a Provisional Appellate Body based on the WTO Arbitration system in accordance with Article 25 of the DSU. The replication of Article 25 of the DSU rules in the appellate court at the WTO is a solution and used temporarily until the situation of the Appeals Board returns to normal.

Abstrak :
ABSTRAK
Grinding ball merupakan salah satu komponen dalam mesin ball mill yang berfungsi untuk menggerus batuan mineral menjadi partikel yang sangat halus (100-300 mesh). Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh penambahan unsur paduan berupa khromium, molibdenum, vanadium, dan boron terhadap sifat-sifat mekanik grinding ball terbuat dari material high chromium white cast iron, serta pengaruh volume karbida primer, karbida sekunder, dan austenit sisa terhadap ketahanan aus produk grinding ball.
Pembuatan grinding ball berukuran Ø50 mm dilakukan dengan menggunakan teknik pengecoran logam dengan menggunakan tungku induksi. Berikut ini adalah komposisi kimia dari masing-masing grinding ball dalam penelitian ini: 2,18C - 13Cr - 1.38Mo; 1.94C - 13.1Cr - 1.29Mo - 1.307V; 1.89C - 13.1Cr - 1.32Mo - 1.361V - 0.00051B; 2.12C - 16.5Cr - 1.55Mo. Proses perlakuan panas dilakukan terhadap material tersebut berupa: (1) subcritical heat treatment (700oC, 1 jam) dengan pendinginan udara atmosfer, (2) hardening (950oC, 5 jam) dengan pendinginan udara paksa, (3) tempering (250oC, 1 jam) dengan pendinginan udara atmosfer. Karakterisasi untuk mengetahui sifat-sifat mekanik dan struktur mikro dari material tersebut dilakukan melalui beberapa pengujian diantaranya adalah analisa komposisi kimia (Optical Electron Spectroscopy/OES), uji kekerasan (Brinell/ASTM E-10), uji impak (Charpy/ASTM E-23), analisa struktur mikro (mikroskop optik, SEM, XRD), dan uji ketahanan aus/wear rates (laboratory ball mill unit).
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa penambahan khromium, molibdenum, vanadium, dan boron memberikan peningkatan yang signifikan terhadap nilai kekerasan dan ketahananan aus pada material high chromium white cast iron. Nilai ketahanan aus grinding ball yang tinggi dimiliki oleh material dengan komposisi 1.89C - 13.1Cr - 1.32Mo - 1.361V - 0.00051B (as-cast) dan 2.12C - 16.5Cr - 1.55Mo (as-tempered), dimana nilai ketahanan aus material tersebut lebih baik dibandingkan dengan grinding ball impor asal China dan India. Ketahanan aus yang tinggi pada material tersebut diakibatkan oleh nilai kekerasan dan ketangguhan yang berimbang, besarnya kandungan volume karbida primer dan sekunder dalam matriks martensit, rendahnya kandungan austenit sisa, serta morfologi karbida primer dan sekunder yang halus.

---

Abstract
Grinding ball is one of the components in the ball mill unit to grind the minerals rock into very fine particles (100-300 mesh). The purpose of this research are to investigate the effect of alloying elements, such as chromium, molybdenum, vanadium, and boron on the mechanical properties of grinding ball which is made from high chromium white cast iron, and to investigate the effect of primary and secondary carbide volume fraction and also retained austenite volume on the wear resistance of grinding ball.
The manufacturing of Ø50 mm grinding ball was conducted by using the iron casting process. The following are the chemical composition of the grinding ball?s materials in this research: 2.18 C-13 Cr- 1.38 Mo; 1.94 C-13.1 Cr-1.29Mo-1.307 V; 1.89 C-13.1Cr-1.32 Mo-1.361 V-0.00051B; 2.12 C-16.5 Cr-1.55 Mo. The heat treatment process were conducted into those materials include: (1) Subcritical heat treatment (700 ° C, 1 h) with atmospheric air cooling , (2) Hardening (950oC, 5 hours) with forced air cooling, and (3) Tempering (250oC, 1 hour) with atmospheric air cooling. Materials characterization was conducted to find out the mechanical properties and micro structure of those materials by using a few testing methods, there were: chemical analysis (Optical Electron Spectroscopy/OES), hardness testing (Brinell/ASTM E-10), impact testing (Charpy/ASTM E-23), micro structure analysis (optical microscope, SEM, XRD), and wear resistance/wear rates testing (laboratory ball mill unit).
From the results, the addition of alloying elements, such as chromium, vanadium, molybdenum and boron provided a significant improvement on the hardness and wear resistance of high chromium white cast iron. The high wear resistance was owned by the material with 1.89 C-13.1Cr-1.32 Mo-1.361 V-0.00051B (as-cast) and 2.12 C-16.5 Cr-1.55 Mo (as-tempered), which were better than grinding ball?s material from China and India. It was caused by a good combination between hardness and toughness, higher primary and secondary carbide volume fraction in martensitic matrix, lower retained austenite volume, and finer structure of primary and secondary carbide.

Abstrak :

Pengolahan bijih nikel menggunakan teknologi peleburan konvensional (blast furnace dan rotary kiln electric furnace) membutuhkan konsumsi energi yang besar serta keekonomisan proses dibatasi hanya untuk bijih nikel kadar tinggi (lebih dari 2% Ni). Proses reduksi selektif merupakan salah satu teknologi alternatif dalam pengolahan bijih nikel laterit (kadar rendah) menjadi konsentrat ferronikel dengan menggunakan temperatur proses (atau konsumsi energi) yang rendah. Namun, rendahnya kadar nikel dan recovery yang dihasilkan masih menjadi permasalahan pada teknologi tersebut. Dalam penelitian ini telah dipelajari mengenai pengaruh basisitas (biner, terner dan kuarterner) dalam proses reduksi selektif bijih nikel laterit (limonit dan saprolit) terhadap (1) kadar dan recovery besi-nikel dalam konsentrat, (2) transformasi fasa, (3) struktur mikro ferronikel yang terbentuk, serta (4) kinetika reaksi reduksi. Proses reduksi bijih nikel laterit dilakukan menggunakan muffle furnace dengan batubara sebagai reduktan dan sodium sulfat sebagai aditif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa besi dan nikel dalam senyawa magnesium silikat-hidroksida (lizardite) dalam bijih nikel saprolit memiliki tingkat reduksibilitas yang lebih rendah dibandingkan dalam bentuk senyawa oksida-hidroksida (goethite) pada bijih nikel limonit. Modifikasi basisitas dengan penambahan CaO, yaitu basisitas biner (CaO/SiO₂) dengan nilai 0,1 merupakan basisitas optimum untuk bijih nikel limonit (menghasilkan konsentrat dengan kadar dan recovery nikel sebesar 6,14% dan 89,94%), sedangkan basisitas terner (CaO+MgO/SiO₂) dengan nilai 0,6 untuk bijih nikel saprolit (menghasilkan konsentrat dengan kadar dan recovery nikel sebesar 16,11% dan 50,57%). Penambahan CaO mampu memecah ikatan besi dan nikel dalam senyawa silikat, dimana penambahan dalam jumlah yang optimal memberikan dampak positif terhadap peningkatan kadar dan recovery nikel. Modifikasi basisitas melalui penambahan SiO₂ menyebabkan terbentuknya senyawa besi silikat, yang akan menghambat laju reduksi besi oksida, namun efektivitasnya jauh lebih rendah dibandingkan besi sulfida dikarenakan titik leburnya yang tinggi. Penambahan MgO akan menyebabkan semakin banyaknya senyawa forsterite (magnesium silikat) dan diopside yang terbentuk, dimana keduanya juga memiliki titik lebur yang lebih tinggi dibandingkan troilite. Penambahan Al₂O₃ akan menyebabkan terbentuknya senyawa alumino-magnesioferrite dengan tingkat reduksibilitas yang rendah. 

---

Nickel laterite processing by using conventional technology (blast furnace and rotary kiln electric furnace) requires a large amount of energy consumption. Its feasibility is limited to high-grade ores (more than 2% Ni). The selective reduction process is an alternative technology in low-grade nickel ores processing using low temperature (or low energy consumption). Nevertheless, the low nickel grade and recovery of the product are still the main problems in the selective reduction process. In this work, the effect of basicity (binary, ternary and quarternary) in selective reduction of lateritic nickel ore (limonite and saprolite) on (1) grade and recovery of iron-nickel in concentrate; (2) phase transformation; (3) microstructure of ferronickel; and (4) kinetic of reduction has been investigated clearly. The reduction process of nickel laterite was carried out in a muffle furnace with coal and sodium sulfate as reductant and additive, respectively. The result showed that iron and nickel in silicate magnesium-hydroxide (lizardite) in saprolite had lower reducibility than oxide-hydroxide (goethite) in limonite. Modifying the basicity with CaO addition, which was 0.1 of binary basicity (CaO/SiO₂), was the optimum basicity for limonite (producing concentrate with nickel grade and recovery of 6.14% and 89.94%, respectively), while the 0.6 of ternary basicity (CaO+MgO/SiO₂) for saprolite (producing concentrate with nickel grade and recovery of 16.11% and 50.57%, respectively). The CaO addition could break the iron-nickel bond in silicate magnesium. Its addition in optimal amount had positively affected the increase of nickel grade and recovery. Modifying basicity with SiO₂ addition caused the formation of iron silicate, which could inhibit the reduction of iron oxide. However, it has lower effectivity than iron sulfide due to its high melting point temperature. The MgO addition would promote the formation of forsterite (magnesium silicate) and diopside, which also has high melting point than troilite. The addition of Al₂O₃ would generate the alumino-magnesioferrite, which had low reducibility.

Abstrak :
Fokus Tulisan ini adalah untuk mendeskripsikan pembentukan makna dalam identitas Aktivis Dakwah Kampus dan bagaimana dinamikanya dengan konteks dan agen-agen sosial lainnya dalam lingkup kehidupan kampus. Tulisan ini mengangkat studi kasus di Lembaga Dakwah Nuansa Islam Mahasiswa Kampus Universitas Indonesia dengan mengamati berbagai ritual-ritual keagamaan dan sosial sebagai bentuk dari kumpulan simbol-simbol keagamaan. Tidak hanya melihat pada pembentukan identitas saja, tulisan ini juga menggambarkan bagaimana relasi antara identitas keislaman yang hadir di kalangan mahasiswa dalam lingkungan Masjid Kampus. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode etnografi dengan menekankan pada konsep immersion dan inscription. Dinamika identitas yang diangkat dalam tulisan ini digambarkan dalam bentuk narasi ilmiah yang disajikan secara nyata bagaimana sebuah identitas dibentuk, dipertahankan terhadap konteks dan agen-agen sosial lain yang hadir dalam lingkup kehidupan kampus dengan kerangka agency. ......The focus of this paper is to describe the formation of meaning in the identity of Campus Da'wah activists and how its dynamics with the context and other social agents within the scope of campus life. This paper raised a case study in the nuances of Student Da?wah Campus Organization Nuansa Islam Mahasiswa University of Indonesia by observing various religious rituals and social as a form of a collection of religious symbols. Not only look at the formation of identity alone, this paper also illustrates how the relationship between Islamic identity among the students who attended the mosque campus environment. This research was conducted using ethnographic methods with emphasis on the concept of immersion and the inscription. The dynamics of identity raised in this paper are described in the scientific narrative form presented a vivid account of how identity is formed, maintained on the context and other social agents that are present within the scope of campus life with a framework agency.

Abstrak :
Asetosal sebagai obat antiplatelet mudah terhidrolisis menjadi asam salisilat setelah pemberian oral. Pemantauan asam salisilat sebagai metabolit utama dalam plasma bersama asetosal sebagai senyawa induk dapat dilakukan melalui studi farmakokinetika. Sebelum melakukan studi farmakokinetika, metode bioanalisis harus tervalidasi. Salah satu parameter validasi metode bioanalisis adalah uji stabilitas jangka panjang secara in vitro di dalam plasma. Akan tetapi, uji tersebut tidak menggambarkan kondisi stabilitas in vivo karena adanya proses metabolisme obat di dalam tubuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis stabilitas in vivo incurred sample stability asetosal dan asam salisilat dalam plasma 6 subjek sehat pada hari ke-7, 14 dan 25 pada fase Cmax dan fase eliminasi. Analisis asetosal dan asam salisilat dilakukan terhadap 6 subjek sehat yang mengkonsumsi tablet asetosal 80 mg. Pengambilan darah subjek dilakukan sebanyak 12 titik pada beberapa interval waktu hingga jam ke-24. Kondisi kromatografi optimum yang digunakan adalah kolom C18 Waters, Reliant ? 5 m, 250 mm x 4,6 mm ; suhu kolom 35oC; fase gerak asetonitril ?? dapar fosfat pH 2,5 35 : 65 v/v ; laju alir 1,0 mL/menit; detektor UV-Vis; panjang gelombang 230 nm; dan furosemid sebagai baku dalam. Hasil incurred sample stability untuk asetosal dan asam salisilat sampai hari ke-25 pada 6 subjek menunjukkan stabilitas yang memenuhi persyaratan EMEA bioanalytical guideline tahun 2011 yaitu nilai diff tidak lebih dari 20. ......Acetosal as an antiplatelet drugs is rapidly hydrolyzed to salicylic acid after oral administration. Monitoring salicylic acid as the main metabolite in plasma together with acetosal as a parent compound can be performed through pharmacokinetics studies. Before pharmacokinetics studies, the method of bioanalysis should be validated. One of the validation parameters of the bioanalytical methods is long term stability test of in vitro in plasma. However, the analysis can t describe in vivo stability condition due to the metabolism of drugs in the body. This study aims to analyze the in vivo stability incurred sample stability of acetosal and salicylic acid in plasma on days 7, 14 and 25 in the Cmax phase and elimination phase. Acetosal and salicylic acid analysis were performed on 6 healthy subjects who consumed 80 mg acetosal tablets. Blood sampling on the subjects will be taken in 12 points at several times for to 24 hours. The optimum chromatographic conditions that used were C18 columns Waters, Reliant 5 m, 250 mm x 4.6 mm column temperature 35oC mobile phase was acetonitrile phosphate buffer pH 2.5 35 65 v v flow rate was 1.0 mL min UV Vis detector at wavelength of 230 nm and furosemide as internal standard. The diff values of acetosal and salicylic acid incurred sample stability until day 25 on 6 subjects not more than 20 , which fulfilled the acceptance criteria of validation method based on EMEA Bioanalytical Guideline 2011.