Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini melakukan klasifikasi otomatis lagu-lagu daerah Indonesia, yaitu daerah Jawa Tengah, Bali, dan Jakarta. Penelitian dilakukan pada lagu berformat MIDI berjenis monophonic. Pengklasifikasian dilakukan dengan lima metode yaitu klasifikasi berdasarkan rata-rata tick/detik per 4 ketukan, klasifikasi berdasarkan range nada, klasifikasi berdasarkan rata-rata jumlah nada per 4 ketukan, klasifikasi berdasarkan kontur nada dengan local alignment similarity, dan yang terakhir adalah klasifikasi berdasarkan kontur nada dengan vector space similarity. Hasil penelitian yang dilakukan pada 24 lagu daerah ini menunjukkan bahwa klasifikasi berdasarkan rata-rata tick/detik per 4 ketukan memberikan ketepatan hasil sebesar 87.5 %, klasifikasi berdasarkan range nada memberikan ketepatan hasil sebesar 45.83 %, klasifikasi berdasarkan rata-rata jumlah nada per 4 ketukan memberikan ketepatan hasil sebesar 45.83 %, klasifikasi berdasarkan kontur nada dengan local alignment similarity memberikan ketepatan hasil sebesar 58.33 %, dan yang terakhir ketepatan hasil yang diberikan oleh klasifikasi berdasarkan kontur nada dengan vector space similarity adalah 66.67 %."

"Saat ini terjadi ketidaksesuaian pengaturan mengenai kekayaan negara yang ada pada BUMN Persero, termasuk pengaturan mengenai piutang BUMN Persero karena masih berlakunya Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang mengatur bahwa piutang negara meliputi pula piutang BUMN Persero. Walaupun telah terbit Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa BUMN Persero dapat melakukan pengurusan piutang sesuai mekanisme korporasi, namun pihak BUMN Persero tetap ragu-ragu untuk melakukan pengambilan keputusan strategis menyangkut penghapusan piutangnya karena dapat dianggap merugikan negara dan bisa dikenai tuduhan korupsi. Upaya pemerintah dengan meminta fatwa Mahkamah Agung, menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, dan membuat pasal mengenai pengurusan piutang BUMN Persero dalam undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya pembaharuan hukum di bidang piutang negara dengan menyusun rancangan undang-undang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Upaya pembaharuan hukum tersebut menjadi topik utama dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif ini. Pendekatan tersebut dilakukan untuk menganalisis data dalam menggambarkan kedudukan piutang BUMN Persero dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia dan menjelaskan bagaimana perkembangan dan pembaharuan hukum di bidang piutang negara di Indonesia.

---

Currently, there is a discrepancy regarding the regulations on state assets that exist in the State-Owned Enterprises (SOEs), including the regulation of SOEs receivables as the Law No. 49 Prp. 1960 on the State Receivable Affairs Committee is still enforced. The law stipulates that the state receivables also include state-owned enterprises receivables. Although Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises and the Law No. 1 of 2004 on State Treasury have been enacted to provide SOEs to manage their receivables in appropriate mechanisms of corporate governance, but the SOEs still hesitate to make strategic decisions making regarding write-off of their receivables as it would be considered detrimental to the state and may be subject to allegations of corruption. Government initiatives to ask fatwa (legal opinion) from Supreme Court, issued Government Regulation No. 33 of 2006 on Amendment of Government Regulation No. 14 of 2005 on the Write-Off Procedures of State/Regional Receivables, and made an article regarding the management of SOEs receivables in the law on State Budget doesn't solve the problem. Therefore, the government is conducting legal reform regarding state receivables by preparing a draft as amendment of Law Number 49 Prp. 1960. This effort to reform the law is the main topic in this research which uses normative juridical approach. This approach is performed to analyze the data in describing the legal standing of SOEs receivables within the framework of law in Indonesia and to explain the development and legal reform of the state receivables law in Indonesia."

"Reksa dana mempakan salah satu pilihan produk investasi yang menarik. Dengan berinvestasi di reksa dana, investor tidak harus memiliki pengetahuan dan waktu yang cukup untulc mengelola investasinya karena pengelolaan dilakukan oleh manajer investasi. Sejak tahun 1995, reksa dana di Indonesia tems berkembang Dalam reksa dana, selain return, yang perlu diperhatikan adalah risiko yang melekat pada produk ini. Tesis ini membahas mengenai analisis kinerja reksa dana saham dan reksa dana pendapatan tetap di Indonesia periode 2004-2008 dengan mempertimbangkan fakior risikonya. Pengukuran dilakukan dengan Sharpe 's Measure, Treynor 's Measure, Jensen is Measure, Appraisal Ratio, M2 Measure,dan 7° Measure. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa reksa dana saham dan pendapatan tetap yang kinerjanya. mampu melampaui kinezja tolok ukurnya masing-masing.

---

Mutual fund is one of interesting investment product choices. Investors who don't have enough knowledge and time to manage his/her investment don?t need to worry because investment manager will carry out the mutual fund management task. Since 1995, mutual fund in Indonesia keeps growing. In mutual fund, beside return, something that also needs to be concerned is the risk.

This thesis discuss about the performance measurement of equity and fixed~income mutual fund in Indonesia for 2004-2008 by considering the risk. The measurement use Sharpe's Measure, Treynor's Measure, Jensen's Measure, Appraisal Ratio, M2 Measure, and T2 Measure. The result shows that there arc several equity and fixed-income mutual fund that outperformed the market."

"ABSTRAKPemanfaatan pelayanan akupunktur di Puskesmas merupakan pelayanan pelengkap yang diharapkan dapat mempercepat proses penyembuhan pasien, akan tetapi penyelenggaraannya belum berjalan secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui determinan pengguna pelayanan akupunktur di 2 Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun2016. Penelitian ini menggunakan disain cross sectional, pengumpulan data melalui pengisian kuesioner pada 86 pasien yang mendapatkan terapi akupunktur di 2 puskesmas Kota Administrasi Jakarta Selatan yang diambil secara simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan pelayanan akupunktur di 2 Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah 3.76 kali kunjungan per pasien. Sebagian besar penggunapelayanan akupunktur berjenis kelamin perempuan dan berpendidikan SMU keatas. Pengetahuan, pendidikan, persepsi responden terhadap sikap petugas dan dukungan teman sebaya dianalisis tidak berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan akupunktur di 2 puskesmas Kota Administrasi Jakarta Selatan, sedangkan variabel jenis kelamin merupakan variabel yang secara signifikan berpengaruh (p=0.024) dan diasumsikan sebagai variabel yang dominan dalam kaitannya dengan Pemanfaatan Pelayanan Akupunktur di 2 Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Selatan.

---

ABSTRACTThe utilization of acupuncture health service in public health center as a complementary is expected to speed up the healing process, but the implementation of acupuncture health service is not running optimally. The aim of the study is to know the user determinant of acupunture health service in 2 public health center in South of Jakarta 2016. This is a cross sectional study, using questionnare to 86 participants who get acupuncture therapy in 2 publichealth center and taken by simple random sampling. The results of the study showed that the utilization level of acupuncture health services is 3.76 times per visit patients. Most of acupuncture health service user are woman and educated senior high school and above. Knowledge, the perception of atittude of the officers and support of peers analyzed is not related with the utilization of acupuncture health service in 2 public health center in South Jakarta 2016, while gender is a variable that significantly affect (p=0.024) and assumed as adominant variable in relation with the utilization of acupuncture health service in 2 public health in South Jakarta 2016."

"Kondisi Indonesia sebagai Negara kepulauan mempersulit usaha penyediaan tenaga listrik terutama pada daerah-daerah yang terpencil bila dilakukan dengan cara ekspansi main grid. Energi baru terbarukan, khususnya tenaga surya telah teridentifikasi sebagai solusi dengan potensi yang tinggi untuk mengelektrifikasi area pedesaan. Penyediaan listrik di daerah pedesaan memiliki tantangan tersendiri, beberapa diantaranya adalah kepadatan penduduk yang rendah, dengan pendapatan yang rendah pula. Beberapa penelitian telah memberikan rekomendasi untuk mengatasi tantangan tersebut. Salah satunya adalah dengan mengaplikasikan skema pendanaan yang inovatif. Keuangan mikro atau microfinance sederhananya merupakan akses finansial untuk masyarakat miskin. Keuangan mikro pada sektor energi masih terbilang cukup baru dibahas, namun terdapat bukti kesuksesan bahwa skema pendanaan ini dapat membantu meningkatkan penjualan SHS pada rumah tangga miskin. Produk keuangan mikro Grameen Shakti dianggap sukses dalam usaha mengelektrifikasi pedesaan masyarakat miskin di Bangladesh. Grameen Shakti berhasil menjual sebanyak lebih dari 740.000 SHS kepada masyarakat miskin dalam kurun waktu 10 tahun. Penelitian ini mencoba mengadaptasi produk keuangan mikro Grameen Shakti, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai kebutuhan listrik, serta kemampuan membayar masyarakat desa yang belum berlistrik di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat desa yang belum berlistrik membutuhkan tenaga listrik sebagai sumber penerangan. Hasil analisis untuk kemampuan membayar menunjukkan, rumah tangga di desa belum berlistrik dapat mengeluarkan biaya sebesar 600 – 900 ribu rupiah untuk membeli bahan bakar genset setiap bulannya. Namun, biaya tersebut dirasa cukup berat bagi mereka. Ada pula beberapa kasus yang menunjukkan beberapa warga desa tidak mampu untuk memiliki genset sehingga menggunakan lampu pelita sebagai sumber penerangannya di malam hari. Rekomendasi produk keuangan mikro SHS untuk masyarakat desa belum berlistrik dibuat berdasarkan karakteristik masyarakat desa belum berlistrik yang telah dianalisis sebelumnya. SHS berkapasitas 20 Wp, 50 Wp, dan 100 Wp dapat ditawarkan kepada mereka. Skema yang dibuat mengacu pada produk milik Grameen Shakti dan beberapa penelitian yang relevan. Produk keuangan mikro yang direkomendasikan diharapkan dapat meningkatkan keterjangkauan SHS sehingga masyarakat desa yang belum berlistrik dapat beralih ke tenaga surya.

---

The condition of Indonesia as an archipelagic country complicates efforts to supply electricity to remote areas with the expansion of the main grid. Renewable energy, especially solar energy has been identified as a solution with high potential to electrify rural areas. Electricity supply in rural areas has its own challenges, specifically low-income population with often low income.

Several studies have provided suggestions to overcome these challenges. One of them is with an innovative financing. Microfinance is simply a financial access for the poor. Microfinance in the energy sector is still fairly new, however, there are evidences showing that this scheme has successfully penetrates SHS in poor households. Grameen Shakti's microfinance products are considered successful in the effort to electrify poor rural areas in Bangladesh. Grameen Shakti managed to sell more than 740,000 SHS to the poor in 10 years.

This study attempts to implement the Grameen Shakti microfinance product, which is adapted to the conditions of Indonesia. Therefore, it should be noted in advance about electricity needs, as well as the need to pay rural communities who are not yet electrified in Indonesia.

The results of the analysis showed that the village community who had not been electrified needed electricity as a source of lighting. The results of the analysis for the ability to pay show that unelectrified households can spend 600 - 900 thousand rupiah to buy generator fuel every month. However, this fee is quite expensive for them. There are several cases which show that poor people unable to have generators so that they use kerosene lamp as lighting at night.

SHS microfinance product recommendations made based on the characteristics of the un-electrified household. SHS with a capacity of 20 Wp, 50 Wp and 100 Wp can be offered to them. The schemes created support the Grameen Shakti products and some relevant research. Microfinance products are expected to increase the affordability of SHS, therefore unelectrified household can afford solar power."

"Dukungan organisasi merupakan salah satu konsep organisasional yang paling penting dalam menjaga karyawan dalam organisasi. Penelitian ini memfokuskan kepada antesedan dari Persepsi Dukungan Keorganisasian POS yang ada di PT. PGN Persero Tbk. Penelitian ini menggunakan dua-tahap desain metode penelitian campuran berurutan terdiri dari metode kuantitatif yang dilanjutkan dengan metode kualitatif. Model penelitian dikembangkan berdasarkan tinjauan literatur, penyebaran kuesioner, dan studi lapangan kualitatif. Survei dilakukan pada 190 karyawan.POS memiliki tiga dimensi utama yakni dukungan atasan, keadilan dan kondisi kerja. Ketiga dimensi ini diujikan kepada responden dan diklarifikasikan kepada informan untuk mengetahui gambaran dimensi POS di PT. PGN. Secara keseluruhan, ketiga dimensi ini telah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan yang harus diperbaiki. Saran yang diberikan adalah transformasi menyeluruh yang menitikberatkan pada kebutuhan sosioemosional karyawan.

---

Organizational support is one of the most important organizational concept that keep employees in the organization. This study focused on antesedan of Perceived Organizational Support POS in the PT. PGN Persero Tbk. This study uses a two stage sequential mixed method research design consisted of a quantitative method followed by qualitative methods. The research model was developed based on literature review, questionnaires, and qualitative fieldwork. The survey was conducted on 190 employees.POS has three main dimensions namely supervisor support, justice and job conditions. The third dimension is tested to the respondent and clarified to the informant to describe the dimensions of POS in PT. PGN. Overall, these three dimensions has been running well, but there are still shortcomings that must be rectified. Advice given is the comprehensive transformation which focuses on socio emotional needs of employees."