Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas tentang berbagai aspek Corporate Social Responsibility baik secara konsep maupun berdasarkan peraturan yang berlaku, terutama mengenai pelaksanaan CSR melalui mekanisme pemberian dana kepada Pemerintah. Penelitian ini mengambil studi pada pelaksanaan CSR oleh PT. Vale dimana PT. Vale memberikan dana sebesar Rp 11,7 Miliar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang kemudian mendapat protes dari beberapa pihak. Adapun pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan mengenai Corporate Social Responsibility dalam sektor pertambangan? 2) Bagaimana peran pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan corporate social responsibility dalam sektor pertambangan dan 3) Apakah tindakan PT. Vale Indonesia Tbk yang memberikan dana kepada Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah dapat dikatakan sebagai kegiatan CSR dari perusahaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah norma hukum tertulis dan studi dokumen. Pada Akhirnya, Penulis memperoleh kesimpulan bahwa CSR dalam sektor pertambangan diatur dalam beberapa pengaturan antara lain dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri ESDM No. 41 Tahun 2016. Kedua, peran pemerintah dalam CSR meliputi mengatur, mengawasi dan memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan CSR. Terakhir, tindakan PT. Vale yang memberikan dana kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan CSR dari PT. Vale karena melanggar ketentuan di sektor pertambangan. Saran penulis, pertama, bagi pembuat regulasi baik ditingkat pusat maupun daerah, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai peran pemerintah dalam kegiatan CSR. Khususnya berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam mengelola dana CSR. Kedua, bagi perusahaan tambang pelaksana CSR, dalam melakukan CSR agar memerhatikan ketentuan perundang-undangan terkait CSR. Terkahir, bagi Pemerintah Daerah, agar dibuat suatu mekanisme penyaluran dana CSR. Mekanime ini mengakomodir penyaluran dana CSR yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemerintah daerah. Dana tersebut tidak masuk kedalam APBD.

---

ABSTRACT
This thesis discusses various aspects of Corporate Social Responsibility both conceptually and based on applicable regulations, especially regarding the implementation of CSR through the mechanism of giving funds to the Government. This study took a study on the implementation of CSR by PT. Vale where PT. Vale provided funds amounting to Rp. 11.7 billion to the Central Sulawesi Provincial Government which later received protests from several parties. The main issues raised in this study are: 1) What are the regulation on Corporate Social Responsibility in the mining sector? 2) What is the role of the government in the implementation of corporate social responsibility activities in the mining sector? And 3) Whether the action of PT. Vale Indonesia Tbk, which provides funds to the Regional Government of Central Sulawesi, can be said to be a CSR activity of the company? The study was conducted by normative juridical method which was carried out by examining written legal norms and document studies.Finally, the author concludes that CSR in the mining sector is regulated in a number of settings, including in Law No. 25 of 2007, Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law No. 4 of 2009, Government Regulation No. 23 of 2010, Government Regulation No. 47 of 2012 and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 41 of 2016. Second, the role of government in CSR includes regulating, supervising and providing evaluations of the implementation of CSR. Finally, the actions of PT. Vale, which provides funds to the Central Sulawesi Provincial Government, cannot be said to be a CSR activity from PT. Vale for violating provisions in the mining sector. The author's advice, first, is for regulators at both central and regional levels, clear arrangements are needed regarding the role of government in CSR activities. Particularly related to government authority in managing CSR funds. Second, for mining companies implementing CSR, in carrying out CSR to pay attention to statutory provisions related to CSR. Finally, for the Regional Government, a mechanism for channeling CSR funds is made. This mechanism accommodates the distribution of CSR funds carried out by companies to local governments. The funds are not included in the APBD.

Abstrak :
Komplikasi Diabetes Mellitus (DM) sering terjadi akibat kurangnya pengontrolan pola makan dan aktivitas olahraga penderita DM di rumah sehingga menyebabkan kadar gula darah tidak normal. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran pola makan dan aktivitas olahraga penderita DM di rumah di Kecamatan Turikale, Maros, Sulawesi Selatan. Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan cross sectional menggunakan sampel penderita DM di Kecamatan Turikale, Maros, Sulawesi Selatan sebanyak 111 responden yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Instrument yang digunakan adalah kuesioner tentang kesesuaian pola makan dan aktivitas olahraga penderita DM di rumah dengan anjuran (r Alpha = 0,723). Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar penderita DM di rumah dalam menerapkan pola makan (62,2%) dan aktivitas olahraga (56,8%) masih belum sesuai dengan yang dianjurkan. Berdasarkan hasil penelitian ini direkomendasikan untuk dilakukan program senam DM dan kampaye makanan sehat, gizi seimbang bagi penderita DM oleh Puskesmas secara berkala untuk menurunkan angka kematian akibat komplikasi DM. ......Complications of Diabetes Mellitus DM are often caused by lack of dietary control and exercise activities Those situations lead to an uncontrolled increase of blood sugar level This study aimed to reveal the diet and exercise activities in outpatient DM sufferer at Turikale District Maros South Sulawesi The study design was a descriptive cross sectional approach involving 111 DM patients that were recruited by purposive sampling technique The instrument used was a questionnaire about the suitability of diet and exercise activities along with the recommendation r Alpha 0 723 Results of this study showed the majority of diabetic patients still have not implemented the diet 62 2 and sports activities 56 8 as recommended DM activity program and healthy food campaign with balanced nutrition for people with diabetes need to be programmed by the health center regularly to reduce mortality due to complications of uncontrolled diabetes

Abstrak :
ABSTRAK

Infertilitas merupakan kondisi yang dapat menyebabkan permasalahan psikologis. Pada pasangan yang mengalami infertilitas, kecemasan dan distres (infertility-related stress) menjadi masalah psikologis yang sering dialami. Meski infertilitas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, perempuan menjadi pihak yang lebih terbebani dalam menghadapi infertilitas. Untuk membantu menurunkan kecemasan dan infertility-related stress perempuan yang mengalami infertilitas, peneliti menggunakan intervensi Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Penelitian ini dilakukan dengan desain penelitian quasi experiment dengan metode pretest-posttest nonequivalent control group. Sebanyak lima orang partisipan terlibat dalam penelitian dengan dua orang partisipan kelompok eksperimen dan tiga orang partisipan kelompok kontrol. Pengukuran efektivitas intervensi dilakukan menggunakan State-Trait Anxiety Inventory (STAI) dan The Fertility Problem Inventory (FPI). Peneliti juga menggunakan alat ukur The Positive Negative Affective Scale (PANAS) untuk mengukur afek positif dan afek negatif partisipan kelompok eksperimen selama mengikuti sesi intervensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipan kelompok eksperimen yang mendapat intervensi ACT selama lima sesi mengalami penurunan kecemasan dan infertility-related stress. Pada partisipan kelompok eksperimen juga ditemukan bahwa ACT dapat menurunkan afek negatif dan meningkatkan atau menstabilkan afek positif partisipan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa intervensi ACT efektif dalam menurunkan kecemasan dan infertility-related stress pada perempuan yang mengalami infertilitas.

---

ABSTRACT

Infertility is a condition that could create psychological problem. To couples who experience infertility, anxiety and stress become psychological problems that are often experienced. Although infertility can be caused by various factors, women are more burdened in dealing with infertility. To help reduce the anxiety and infertility-related stress of women who experience infertility, the researcher use the intervention of Acceptance and Commitment Therapy (ACT). This study was conducted with a quasi-experimental research design using the pretest-posttest nonequivalent control group method. A total of five participants were involved in the study with two participants in the experimental group and three participants in the control group. Measurements of the effectiveness of the intervention were carried out using the State-Trait Anxiety Inventory (STAI) and The Fertility Problem Inventory (FPI). The researcher also used the The Positive Negative Affective Scale (PANAS) to measure the positive affect and negative affect of the experimental group participants during the intervention session. The results of this study indicate that the experimental group participants who received ACT intervention experienced decreased anxiety and infertility-related stress. The participants of the experimental group it was also found that ACT could reduce the negative affect of participants and increase or stabilize the positive affect of participants. Thus, it can be concluded that ACT intervention is effective in reducing anxiety and infertility-related stress in women who experience infertility.

Abstrak :
Perawatan Metode Kanguru (PMK) merupakan salah satu metode perawatan terhadap bayi BBLR yang mulai dikembangkan di Indonesia sejak tahun 90-an. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PMK, serta untuk mengidentifikasi hal-hal yang mendorong dan menghambat pelaksanaan PMK di rumah oleh Ibu pasca perawatan di RSUD Kota Depok tahun 2019. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen pada bulan Mei-Juni 2019 terhadap 4 orang Informan Ibu yang melakukan PMK di rumah dan 18 informan kunci. Berdasarkan hasil penelitian, belum keseluruhan Ibu melaksanakan PMK sesuai dengan kategori komponen PMK. Keberhasilan dan kegagalan pelaksanan PMK dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, usia, paritas, status pekerjaan, dan dukungan yang diterima Ibu yang melakukan PMK, serta kontrol ulang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Disarankan kepada RSUD Kota Depok untuk melakukan edukasi PMK yang tepat sasaran. Selanjutnya, perlu dimaksimalkan peran Kader Kesehatan dan kelompok pendukung dalam pengawasan pelaksanaan PMK di rumah yang berkelanjutan, serta advokasi terkait kebijakan PMK di tingkat kota Depok. ...... Kangaroo Mother Care (KMC) is one of the method used in Low Birth Weight (LBW) babies that has been developed in Indonesia since the 90s. The purpose of this study is to know about the implementation of KMC, and to identify things that stimulate and detain the implementation of KMC at home post-treatment in Depok Regional Public Hospital in 2019. This study used a qualitative method with a case study design. The data collected through in-depth interviews, observations, and document analysis in May-June 2019 to 4 mother informants who implement KMC at home and 18 key informants. Based on the results of the study, not all mothers have implemented KMC accordingly to the component category of KMC. The success and failure of KMC implementation is influenced by the level of education, age, parity, employment status, and support received by mothers who carry out KMC, as well as re-control of health care facilities. It is recommended to Depok Regional Public Hospital to conduct an on- target KMC education. Furthermore, it is necessary to maximize the role of Health Cadres and support group in order to monitor the implementation of KMC at home, as well as advocacy related to KMC policy in Depok.

Abstrak :
Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) merupakan salah satu Akta yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas (PT) sebagai Akta partij yang memuat hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat di bawah tangan dan selanjutnya dibuat dalam bentuk autentik. Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2018 merupakan contoh kasus dari pelanggaran jabatan yang dilakukan Notaris berkaitan dengan pembuatan Akta PKR yang dibuat berdasarkan Berita Acara Rapat yang diduga berasal dari pelaksanaan RUPS yang fiktif. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai jenis pelanggaran dan pertanggungjawaban Notaris serta penerapan sanksi terhadap Notaris dalam pembuatan Akta PKR RUPS PT fiktif berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2018. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah ditemukan jenis pelanggaran berupa pelanggaran administratif yang dilakukan Notaris yaitu pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan pemberian sanksi jabatan berupa usulan pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan yang diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta. Hal ini sejalan dengan kewenangan dari Majelis Pengawas Wilayah untuk menjatuhkan sanksi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, memberikan usulan pemberhentian sementara selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Pusat. Saran yang diberikan adalah putusan dari Majelis Pengawas seharusnya dapat dijadikan tambahan bukti untuk mengajukan pertanggungjawaban dalam ranah hukum pidana maupun organisasi, dan terhadap Notaris yang melakukan kesalahan berulang untuk diberikan sanksi seberat-beratnya untuk menimbulkan efek jera. ......Meeting Resolution Statement deed (MRS) is one of the legal documents of Limited Liability Company as one of the form of partij documents in which contains the decision of Shareholders Meeting (SM) that is signed under private deed. Thereafter, the Notary authenticates the deed. The Notarial Inspectorate Regional of Province DKI Jakarta Number 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2018 is one of the occupational infringement cases by Notary in the regards of making the MRS deed. The MRS deed is based on the Meeting Minutes (MM) that is allegedly produced from a fictional SM. This research focuses on violations and responsibilities Notary and application of sanctions based on The Notarial Inspectorate Regional of Province DKI Jakarta Number 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2018. This research uses yudicial normative methode with typology research of descriptive analytics and uses secondary data. The result of this research concludes that the implementation of sanction to the Notary in the analyzed case is of the administrative type due to the violation of Article 16 verse (1) letter a Notarial Occupation Act with the occupational saction in the form of recommendation to temporary discharge for 3 (three) to 6 (six) months or dishonorable discharge to the Central Inspectorate Committee. The advices given in this research are The Notarial Inspectorate verdict should be an additional evidence for affording responsibilities in other legal domains, along this verdict be delivered to Indonesian Notary Organization to be given guidance, and for The Notary who makes repeated violations to be given severe sanctions.

Abstrak :
Sistem manajemen mutu (SMM) adalah sistem manajemen organisasi yang direncanakan dan dibangun berdasarkan prosedur dokumentasi dalam suatu organisasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan (Natarajan, 2017). Sementara itu, Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang terstandarisasi, termasuk prosedur dan metode, yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak. Sertifikasi penting untuk mencapai kebutuhan dan harapan pelanggan. Banyaknya lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN di Indonesia, membuat perusahaan harus teliti dalam memilih lembaga sertifikasi, sehingga kerugian baik finansial maupun non finansial dapat diminimalisir. Penelitian diperlukan untuk menentukan peringkat kriteria dalam pemilihan lembaga sertifikasi sehingga kriteria yang paling menentukan dalam pemilihan lembaga sertifikasi dapat diketahui. Responden dipilih secara acak yang memiliki pengetahuan dan tanggung jawab untuk menerapkan dan memelihara sistem manajemen kualitas perusahaan. Kriteria dibagi menjadi empat dimensi, biaya, kualitas, reputasi, dan manajemen. Kerangka pengambilan keputusan yang dihasilkan dari penelitian ini, terutama pemilihan lembaga sertifikasi, diharapkan dapat membantu perusahaan memilih lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu dan SNI yang sesuai. ......Quality management system (QMS) is an organization management system that is planned and built based on documentation procedures in an organization in order to meet customer needs and expectations (Natarajan, 2017). Meanwhile, Indonesian National Standard (SNI) is a requirement of technical or something that is standardized, including procedures and methods, are compiled based on the consensus of all parties. The importance of certification is to achieve customer needs and expectations. The number of Certification Bodies accredited by KAN in Indonesia, makes companies must be conscientious in choosing the certification body, so the fallacy caused financial or non-financial losses can be minimized. The purpose is to determine the ranking criteria in selection of certification body. Respondents were randomly selected who have knowledge and responsibility for implementing and maintaining a company's quality management system. The criteria are divided into four dimensions, cost, quality, reputation, and management. The decision-making framework resulting from this research, especially the selection of certification bodies, is expected to assists companies choosing the appropriate quality management system and the Indonesian National Standards (SNI) certification body.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara penerimaan diri dan kecemasan menghadapi masa depan pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk mengukur penerimaan diri digunakan Unconditional Self-Acceptance Questionnaire (USAQ) yang dikembangkan oleh Chamberlain dan Haaga (2001), sementara itu untuk kecemasan menghadapi masa depan digunakan alat ukur yang dikembangkan oleh Zalenksi (1996) yaitu Future Attitude Scale (FAS). Partisipan dalam penelitian ini adalah 101 orang mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Teknik analisis data menggunakan pearson correlation untuk menjawab masalah penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara penerimaan diri dan kecemasan menghadapi masa depan (r = -0,419). ......This research aim to find correlation between future anxiety and selfacceptance among Faculty of Psychology of Universitas Indonesia student. Unconditional Self-Acceptance Questionnaire developed by Chamberlain and Haaga (2001) was used to measure self-acceptance, while Future Attitude Scale developed by Zaleksi (1996) was used to measure future anxiety. Participants in this research were 101 students of Faculty of Psychology of Universitas Indonesia. Pearson correlation analysis technique was used to answer the research problem. The result showed that there was a negative significant correlation between self-acceptance and future anxiety (r = -0,419).

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beberapa job-related factors yang terdiri dari supervisor support, organizational support dan job value terhadap work-life balance dan job satisfaction pada para auditor yang bekerja di Empat Besar (Big Four) Kantor Akuntan Publik (KAP) di DKI Jakarta. Penelitian ini juga menganalisis adanya kemungkinan peran mediasi yang dilakukan oleh work-life balance dalam perngaruh job-related factors tersebut dengan job satisfaction. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Multiple Regression dan hasilnya menunjukkan bahwa job-related factors yang memiliki pengaruh signifikan terhadap work-life balance adalah job value, sedangkan supervisor support dan organizational support tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap work-life balance. Work-life balance berpengaruh secara signifikan terhadap job satisfaction. Supervisor support dan job value memiliki pengaruh yang signifikan terhadap job satisfaction. Selanjutnya, work-life balance secara partial memediasi pengaruh job value terhadap job satisfaction, sementara itu work-life balance tidak memediasi pengaruh supervisor support dan organizational support terhadap job satisfaction.

---

This research aimed to analyze the effect of several job-related factors (supervisor support, organizational support, and job value) on work-life balance and job satisfaction among auditors who work at big four public accounting firms in Jakarta. This reasearch also aimed to explore the mediating role of work-life balance in the relationship between those job-related factors and job satisfaction. Multiple regression analysis demonstrated that the job value had significant effect on work-life balance among auditors while supervisor support and organizational support had not significant effect on work-life balance. Work-life balance had significant effect job satisfaction. Supervisor support and job value had significant effect on job satisfaction. It also confirmed that work-life balance partially mediated the associations between job value and job satisfaction.

Abstrak :
ABSTRAK

Arsitektur dan Tari menggunakan ruang sebagai medium untuk menghadirkan tempat bermakna bagi tubuh bereksplorasi secara bebas atau terpola. Ruang dapat bertransformasi dalam mengakomodir gerak yang terwujud akibat pemahaman dan pemaknaan seorang individu terhadap ruang itu sendiri. Seorang koreografer membutuhkan ruang untuk melakukan koreografi, sedangkan seorang arsitek menciptakan ruang dalam rancangannya. Setiap individu akan memaknai setiap ruang nyata dan ruang imajiner yang hadir di sekitarnya. Pemaknaan ini akan memberikan inspirasi penciptaan gerak tubuh dalam ruang. Seorang penari dapat merasakan ruang dengan caranya sendiri. Mereka memahami tubuhnya dan berinteraksi pada ruang melalui gerakan tari.

---

ABSTRACT

Architecture and Dance are using the space as a medium to present the meaningful space in which the body explores freely in a random or regular fashion. The space can be transformed to accommodate bodily movements as a result of an individual's understanding and meaning towards the space itself. A choreographer requires the space to perform a choreography, while an architect creates the space in his or her design. Every person will give meaning to any real as well as imaginary space present around him / her. The meaning inspires the creation of body movements in the space. A dancer can sense the space with his/her own way. They understand their bodies and interact with space through the dance movements.

Abstrak :
The recent studies have concluded that older adults with declining health conditions tend to have a negative self perception of aging. On the other hand, social relationship of people nearby can improve self perceptions of aging. Therefore, the purpose of this study is to investigate the correlation between perceived social support and self-perception of aging in older adults with chronic illness. This study hypothesized that perceived social support correlates positively and significantly with self perception of aging. The Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) is used to measure perceived social support and Attitudes Toward Own Aging (ATOA) is used to measure self perception of aging. 127 older adults are involved in this study, consisting of 46 males (36,2%) and 81 females (63,8%). Based on statistical analysis using Pearson Correlation, it is found that perceived social support correlate positively and significantly with self perception of aging (r=0,250; n=127; p<0,01, one tailed).

---

Beberapa penelitian terkini melihat bahwa lansia dengan kondisi kesehatan yang menurun cenderung memiliki persepsi negatif terhadap penuaan. Di sisi lain, adanya hubungan sosial dari orang terdekat dapat meningkatkan persepsi terhadap penuaan yang lebih positif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara perceived social support dan self perception of aging pada lansia dengan penyakit kronis. Penelitian ini memiliki hipotesis bahwa perceived social support memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan self perception of aging. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat ukur Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) untuk mengukur perceived social support dan Attitudes Toward Own Aging (ATOA) digunakan untuk mengukur self perception of aging. Penelitian ini melibatkan 127 lansia yang terdiri dari, 46 orang laki-laki (36,2%) dan 81 orang perempuan (63,8%). Berdasarkan pengolahan data menggunakan teknik statistik Pearson Correlation, ditemukan bahwa perceived social support berkorelasi positif dan signifikan dengan self perception of aging (r = 0,250; n = 127; p < 0,01, one tailed).