Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan kerja, indikator-indikator yang penentu kepuasan kerja pada pustakawan di perpustakaan utama UIN Jakarta.] ndikator-indikator tersebut terdiri dari tingat usia, jenis kelamin, masa kerja, tingkat pendidikan, upaya meraih keunggulan, sifat pekerjaan, promosi karir, kondisi kerja, administrasi dan kebijakan, rekan kerja dan penghasilan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif dan crosstabs. Data diambil dari kuesioner, wawancara terbatas, observasi dan analisis dokumen. Sampel merupakan populasi penelitian yaitu 14 orang pustakawan di perpustakaan utama UIN Jakarta. Dari penelitian ini diketahui kepuasan kerja pustakawan adalah lemah-kuat. Sementara itu indikator-indikator karakteristik respoden tidak menjadi penentu sebagai kepuasan kerja. Disarankan bagi pemerintah, lembaga UIN dan pembuat keputusan perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk memperhatikan kepuasan kerja pustakawan dari berbagai indikator. ......This study aims to know the level of job satisfaction, indicators that determine the satisfaction of the librarian in the main library of UIN Jakarta. Indicators consists of age category, sex, lifetime employment, education level, efforts to achieve excellence, the nature of employment, promotion career, working conditions, administration and policy, co-workers and revenue. This Research used this method with the quantitative analysis and descriptive cross tabs. Data took with the questionnaire, limited interviews, observation and document analysis. Research sample is a population that is 14 people librarian at the main library UIN Jakarta. From this research librarian job satisfaction in mind is weak-strong. Meanwhile, indicators of respondent characterized as not determination of satisfaction of work. Suggest to the government, institutions and decision makers at UIN and Main library to observe the satisfaction of librarian from any aspect.

Abstrak :
Successful treatment of the adult patient with an open bite dental or skeletal pattern often presents a difficult challenge. The causes of open bite may be multifactorial in nature, there are spesific diagnostic criteria that may allow for an orthodontic treatment modality incorporating extraction therapy with retraction of incisors. The intent of this article is to describe and demonstrate the extraction treatment of a open bite caused by a hyperdivergent facial pattern.

Abstrak :
Biaya Pendidikan di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang jurusan Kesehatan Lingkungan, belum melalui analisis biaya satuan dan kemampuan serta kemauan membayar orang tua/wali mahasiswalsiswa. Untuk itu dilakukan penelitian analisis biaya pendidikan berdasarkan biaya satuan dan kemampuan serta kemauan membayar orang tua/wali mahasiswalsiswa di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Jurusan Kesehatan Lingkungan. Janis penelitian diskriptif, dengan memantaatkan data sekunder untuk mengetahuai biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya satuan aktual, biaya satuan normatif dan pengguna. Untuk mengetahui kemampuan dan kemauan membayar orang tuafwali mahasiswalsiswa dilakukan mengambilan data primer dengan wawancara menggunkan quesioner. Analisis biaya pendidikan rasional dilakukan melihat kemampuan dan kemauan membayar orang tua/wali mahasiswa/siswa serta mengembangkannya melalui simulasi biaya pendidikan. Penelitian menghasilkan biaya tetap sebesar Rp. 115.394.8000,- biaya variabel sebesar Rp, 440.071.300,- biaya total sebesar Rp. 555.466.100,- biaya satuan aktual sebesar Rp. 2.057.300,- kelas regular sebesar Rp 2.0380.000,- persemester permahasiswa, kelas khusus sebesar Rp 2.114.000,- persemester perrnahasiswa. Untuk biaya satuan normatif kelas reguler sebesar Rp 1.996.000,- persemester permahasiswa dan untuk kelas khusus sebesar Rp 1.479.000,- persemester permahasiswa. Pada hasil survei Ability To Pay (kemampuan membayar) pengeluaran non essensial orang tua/wali mahasiswa Politeknik Kesehatan Tanjungkarang jurusan Kesehatan Lingkungan dan orang tualwali Siswa SMU Bandar Lampung yang terbanyak adalah pada pengeluaran antara Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 1.499.000,- yaitu 35.4 %. Willingness To Pay (kemauan membayar) orang tua/lwali Siswa SMU Bandar Lampung dengan biaya pendidikan sebesar Rp. 2.300.000,- hanya 37 %. Hasil simulasi biaya pendidikan rasionaI di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang jurusan Kesehatan Lingkungan kelas reguler sebesar Rp 1.250.000,- persemester permahasiswa, orang tua/wali mahasiswa/siswa yang mampu membayar sejumlah 75.4 %, neraca minus Rp 233.8577.072, dimana Cost Recovery Raisnya hanya 11.8 %. kelas khusus pada Biaya pendidikan sebesar Rp 1.250.000,- persemester permahsiswa, orang tua yang mampu membayar sejumlah 75.4 %, neraca minusnya Rp. 71.714.300,-dengan cost recovery ratenya hanya 12.4 %. Diharapkan hasil penelitian ini, dapat dijadikan pertimbangan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia dalam menetapkan biaya pendidikan di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Jurusan Kesehatan Lingkungan. Daftar bacaan : 18 (1986-2002) An Analysis of Education Fee Based on Unit Fee and Capability and Willing to Pay of Student's Parents in Health Polytechnic Tanjung Karang Environment Health Department Education fee in Health Polytechnic Tanjung Karang of Environment Health Department hasn't based unit fee analysis and capability and willing to pay of students' parents. That's why, the analysis research of the education fee is done base on unit fee and the paying ability of students' parents in Heath Polytechnic Tanjung Karang of environment heath department. The descriptive research type, by using secondary data to know constant fee, variable fee, total fee, actual unit fee, normative unit fee and the user. To know the capability and willing of students' parents paying done by collecting primary data by interview and using questionnaires. For rational education fee analysis done by seeing capability and willing of students' parents paying and developing through educational fee simulation. The research produces constant fee as Rp. 115.394.8000,- variable fee as Rp. 440.071.300,- total fee Rp. 555.466.100,- actual unit fee as Rp. 2.057.300,- regular class Rp. 2.038.000,- per semester per student, special class Rp. 2.114.000; per semester per student. For normative unite fee regular class lip. 1.996.000,- per semester per students and for special class Rp. 1.479.000,- per semester per students. In the survey of ability to pay (kemampuan membayar) non essential outcome the students parent of Health Polytechnic Tanjung Karang of environment Health Department and the most out came of SMU Bandar Lampung student's parents is around Rp. 1000.000,- until Rp. 1.499.000 is 35,4% willingness to pay (kemauan membayar) the students' parent of SMU Bandar Lampung with education fee is Rp. 2.300.000,- 37% only. The result of rational education fee simulation in Health Polytechnic Tanjung Karang of environment Health Department regular class is Rp_ 1.250.000,- per semester, per students, the students parent can pay around 75,4%, minus balance is Rp. 233.857.072,- where the cost recovery rate is 11,8% only. Education fee of special class is Rp. 1.250.000,- per semester per student, the students parent can pay around 75A%, minus balance is Rp. 71.714.300,- with the cost recovery rate is 12.4% only The result of this research hoped, can be consideration by Health Department Republic Indonesia in determining education fee in Health Polytechnic Tanjung Karang of Environment Health Department. Literatures: 18 (1986-2002)

Abstrak :
ABSTRAK Naskah Arab Kunhu Ma La Budda Minhu yang tersimpan di Perpustakaan Nasional RI adalah salinan dari karya sufi terkenal, Ibn al-'Arabi. Penelitian filologis berhasil mengungkapkan bahwa naskah tunggal ini merupakan salah satu hasil rampasan perang tentara Belanda dari sebuah masjid di daerah Lamjong, Aceh, pada tahun 1879, Salinan naskah ini dapat ditemukan juga di perpustakaan lain di luar negeri seperti di Berlin, Kairo dan Damaskus. Dari segi bahasa, naskah ini mengandung 33 kesalahan; 27 di antaranya kesalahan ejaan dan selebihnya kesalahan gramatikal. Analisis teks berdasarkan pendekatan hermeneutik membuktikan bahwa teks ini mengandung delapan amanat pokok; empat menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, tiga menyangkut hubungan sesama manusia, dan satu menyangkut hubungan manusia dengan alam. Amanat-amanat itu dituangkan dalam bentuk jawaban atas pertanyaan "murid" mengenai hal-hal yang harus diyakini dan diamalkan dalam kehidupan sufi. Amanat-amanat itu tidak dapat dikelompokkan ke dalam ajaran tasawuf falsafi yang menekankan pemikiran filosofis, seperti yang terdapat dalam sebagian besar karya lain Ibn al-'Arabi, melainkan termasuk ajaran tasawuf sunni yang menekankan penghayatan dan pengamalan syariat agama Islam secara baik dan benar, sesuai Quran dan Hadis.

---

ABSTRACT The Arabic manuscript entitled Kunhu Ma La Budda Minhu that is stored in the National Library Perpustakaan Nasionat RI (PNRI), Jakarta, is a copy of famous Sufi?s works, Ibn al-'Arabi. The philological research reveals that the text is the only one manuscript kept in PNRI that was in 1879 carried a way by the Dutch army from a mosque in Lamjong, Aceh. The copies of the manuscript can also be found in other libraries such as in Berlin, Cairo, and Damascus. Based on the language analysis there are 33 word's mistakes found in the text; 27 of them are spelling errors and the rest are grammatical errors. The hermeneutic analysis shows that the text contains 8 fundamental instructions; 4 of them concerns about relation between man and God; 3 concerns about relation among human beings; and 1 relates to relation between man and nature. These instructions are formed in the response of "murid" questions about the important things that have to be believed and done in the Sufi?s life. These instructions can not be grouped into tasawuf falsafi doctrine that emphasizes on the philosophical thought, such as the majority of Ibn al-'Arabi's works. These instructions, however, can be included in the tasawuf sunni doctrine that stresses on the full and total religious experiences and the implementation of the Islamic law based on the Quran and Hadis.

Abstrak :
Fasilitas publik bcrupa tempat pembuangan akhir sampah (TPA) diperkotaan sangat penting keberadaanya. Hal ini karena tingginya jumlah produksi sampah perhari dibanding dengan di pedesaan. Di DKI Jakarta misalnya pada tahun 2003 volume sampah tercatat 9.125.000 m3, dan pada tahun 2005 volume sampah diperkirakan meningkat menjadi 13.900.000 m3.

Pemerintah DKI sejak 29 agustus 1989 telah membangun TPA di kawasan Bantar Gebang Bekasi. Tetapi saat ini TPA Bantar Gebang sudah sedemikian parah karena asal mula penanganan sampah sangat gegabah. Selama belasan tahun sampah langsung dibuang bertumpuk tanpa ditimbun tanah sebagai syarat sanitary landfill. Sejak dibuka 16 tahun lalu, berat tumpukan sampah Bantar Gebang sudah diperkirakan mencapai 36 juta ton. Akibatnya bau menyengat, karena gunung sampah tersebut mencapai radius 15 km. Dampak negatif lainnya adalah kerusakan lingkungan, antara lain saluran air lindi yang tidak memadai mengakibatkan leacheat yang mengandung banyak bakteri bercampur racun kimia meresap ke dalam tanah dan bercampur dengan air yang diminum warga.

Berkaitan dengan kondisi tersebut di atas, penelitian ini pada dasarnya mengidentifikasi tingkat daya dukung sosial masyarakat di lokasi dimana sedang berlangsungnya konstruksi untuk fasilitas tempat pembuangan akhir sampah. Kasus yang diteliti adalah masyarakat di sekitar pembangunan tempat pembuangan akhir sampah untuk warga Kabupaten. Tangerang, yakni di Desa Pasir Muncang yang berbatasan dengan desa Desa Jayanti. Kedua desa tersebut berada di wilayah Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat daya dukung social masyarakat baik Desa Pasir Muncang maupun Desa Jayanti berkaitan dengan pembangunan TPA, kemudian mengetahui perbedaan kedua desa tersebut dalam hal tingkat daya dukung sosial masyarakatnya. Selain itu mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat daya dukung sosial masyarakat di dua lokasi tersebut.

Dalam penelitian ini dilakukan analisa deskriptif, dengan teknik analisa data univariat yakni dijelaskan karakteristik dan ciri-ciri setiap indikator yang akan diteliti, kemudian disajikan dalam bentuk tabel frekuensi sehingga dapat dilihat penyebaran jawaban. Dari penelitian tersebut disimpulkan sebagai berikut: (a). Daya dukung sosial masyarakat di dua lokasi menunjukan kecenderungan tingkat daya dukung yang relatif rendah. (b). Masyarakat di Desa Pasir Muncang dan Desa Jayanti pada dasarnya memiliki respon positif terhadap pembangunan TPA, namun respon positif tersebut tampaknya terkait dengan harapan masyarakat yang menganggap bahwa kehadiran TPA di desa mereka akan membawa implikasi positif terhadap ekonomi masyarakat setempat. (c). Adapun faktor ekonomi di dua lokasi penelitian sangat berpengaruh terhadap munculnya persepsi positif masyarakat terhadap TPA.

Rendahnya daya dukung sosial masyarakat di dua lokasi penelitian memiliki implikasi terhadap rendahnya partisipasi masyarakat. Jika kondisi tersebut tidak diantisipasi dengan baik maka berdampak negatif pada keberlanjutan fasilitas tempat pembuangan akhir sampah yang saat ini sedang dalam tahap konstruksi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika dalam pengelolaan TPA tersebut tidak pernah mempedulikan daya dukung sosial masyarakat setempat, maka strategi apapun yang diterapkan dalam pembangunan TPA entah strategi partisipatif, sustainability atau people center development dan sejenisnya, dapat dipastikan akan mengancam keberlangsungan proyek itu sendiri dan kehidupan penduduk setempat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, diperlukan sebuah rekomendasi yakni berupa program pemberdayaan untuk meningkatkan daya dukung sosial masyarakat di Desa Pasir Muncang dan Desa Jayanti. Secara umum program tersebut dilaksanakan berkaitan dengan adanya prakiraan dampak negatif pembangunan tempat pembuangan akhir sampah terhadap aspek-aspek yang termuat baik pada komponen komunitas maupun ekonomi. Program yang diusulkan telah dituangkan dalam bentuk proposal kegiatan peningkatan daya dukung sosial masyarakat (P2DSM), antara lain: program peningkatan kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban masyarakat, pemberdayaan organisasi-organisasi lokal, perbaikan lingkungan, peningkatan keterampilan dan keahlian, serta pemberdayaan ekonomi lokal.

Abstrak :
The birth of constitution No 22 & 25 year 1999 is the first step to repair the running of the governance that tends to be centralistic to a more decentralistic environment by giving expanded autonomy at local level. Both constitutions are expected to generate democratization by giving more space for public participation in the politics field, the handling at local level monetary, and the utilization of other local resources. History has says that during the implementation of constitution No. 5 year 1974, the nuances policy is dominantly have the nature of top down, rather than bottom up. This kind of policy have the tendency to minimize local government roles. Therefore, the concept of local development that focused on the involvement of the local interest's (participation approach) needs to be nurtured. The public participation can be representated through a good election process, so the people role's can be seen from local council strength in controlling policy execution by the executive. Public participation at the local level is interesting to study because basically the public participation on the execution of local autonomy is the form of representativeness from a policy. This is needed as a way to create good governance by developing, strengthening and public empowering with the condition that there civil society and people have capability therefore to begin initiatives, discussing, formulating recommendation, debating it, make an agreement, deciding, monitoring and evaluating the making process and executing public policy that within the authority of the government. Participation has a very important meaning for democratic government system, even means for the embodiment of power that lies in the people's hand. Participation means to ensure that every policy taken reflect .the people's aspiration. Studies on various literature shows that participation is a mayor part of good governance. The aim of this research is to analyze how is the process of formulating local regulation, where in the process of formulating it there are two factors that will be effecting the result of a local regulation draft being discussed, which is the articulation of various interest by the local council and the public participation in the process of formulating it. This research basically is trying to bring up and describing many things thats connected to public participation in the process of formulating local regulation. The method of this research used qualitative approach. This research also comes as a case study, its means so that the research are conducted more throughly and to understand the symptoms in a holistic approach. The data is gamed from studying various document that related with the formulation process of local regulation and by conducting in depth interview to the members and staff of local council that involved in formulating each local regulation, special committee for public order in Depok, the community leaders, and non government organization involved in the process of formulating local regulation. From the analization it is known that in connection with the law ground on the public participation in the process of formulating local regulation, there is no clear regulations for the citizen right to participate. This research is conducted at Depok city shows that the rules of Local Council in Depok City is not sufficiently accommodate the existence of public participation in the process of formulating local regulation. The research shows that are space to public participation formally and informally in the process of formulating local regulation, but the utilization of the space available is not maximal due to the process of formulating local regulation regarding public order in Depok City, public participation only existed at RDPU (Public Hearing). The participation happened only in the formal context, which is the involvement in the RDPU at the consultation level. In Am stein perspective this consultation level is in the "degree of Tokenism' which marked the existence of two-way dialogue between public and local council even the nature of the dialogue is cooptative.

Abstrak :
Fokus tesis ini adalah mengkaji relevansi pemikiran Imamanuel Wallerstein tentang kapitalisme dalam Teori Sistem Dunia, dengan fenomena kebangkitan politik identitas, partai agama dan negara dalam kapitalisme semi pheripheri Indonesia pasta rezim otoriter. Konsep pemikiran Wallersetein merupakan bagian dari teori-teori ketergantungan dalam melihat relasi negara dunia ketiga terhadap negara maju. Gagasan besar dalam pemikiran ini bahwa sebuah negara tidak bisa melepaskan dari interaksi global. Dinamika global akan mempengaruhi dinamika lokali. Sejauhmana negara pinggiran (dinamika lokal) bisa merespon secara lebih cerdas terhadap dinamika global dan menggunakannya untuk menaikkan statusnya menjadi negara semi pinggiran. Kesalahan dalam merespon dinamika global, hanya akan menyebabkan negara pinggiran terjebak dalam jurang keterbelakangan dan kemiskinan. Studi kasus yang dirnunculkan adalah fenomena Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Damai Sejahtera (PDS) dalam kasus Blok Cepu. Dipilihnya PKS dan PDS diharapkan bisa menjadi representasi dua identitas politik yang berbeda. Selain itu kedua partai tersebut memiliki relasi politik kekuasaan tidak sama. PKS berada dalam lingkup lingkar kekuasaan atau partai pendukung pemerintahan (inner cycle). Sedangkan PDS adalah partai yang diluar kekuasaan (outsider)- Aspek kapitalisme tidak semata-mata dilihat sebagai konteks sosial kemunculan kasus tersebut, tapi juga menjadi isi (conten) dalam menganalisa dari tesis ini. Sedangkan kasus Blok Cepu merupakan arena terjadinya kontestasi antara negara yang lebih mewakili kepentingan multinational corporal (Exxon Mobile Oil Indonesia l EMOI) dengan kapitalisme lokal (Pertamina) yang disuarakan oleh keiompok partai agama. Hasil temuan tesis saya ini menunjukkan bahwa politik identitas, yang salah satunya direpresentasikan melalui kebangkitan partai agama, baik diluar maupun didalam struktur kekuasaan negara, terjebak kepada sikap ambivalensi dalam berhadapan dengan kekuatan kapitalisme. Bagi partai yang masuk dalam lingkar kekuasaan (PKS), yang terjadi adalah kooptasi kekuatan kapitalisme melalui negara terhadap kekuatan partai agama. Demikian juga dengan partai yang diluar kekuasaan (PDS). Semuanya terjebak dalam kooptasi dan pragmatisme kekuasaan. Data primer, data sekunder dan telah kepustakaan yang dilakukan mengarahkan pada pendapat bahwa hubungan di antara gejala perkembangan partai agama, bagaimana respon negara terhadap konteks global, sehingga memuncullkan kapitalisme, tidaklah sesederhana seperti yang dikemukakan dalam pemikiran Immanuel Wallerstein dengan Sistem Dunia. Menurut saya, hubungan diantara berbagai gejala tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut; (1) Kapitalisme Indonesia memiliki karakteristik tersendiri, berbeda dengan kapitalisme Eropa. Ada faktor-faktor lokal (primordialisme, kultur feodalis dan psikologi bekas negara terjajah) dalam mempengaruhi dinamika kapitalisme. (2) konteks global bukanlah faktor tunggal yang menentukan dinamika kapitalisme negara-negara pinggiran. Dia hanyalah satu dari berbagai faktor lain yang mempengaruhi dinamika kapitalisme. (3) pola relasi agama dan negara, agama dan kapitalisme dan negara dan kapitalisme sangat mempengaruhi bentuk dan dinamika kapitalisme negara pinggiran. Penelitian saya membuktikan bahwa hanya ada dua model capitalisme yang muncul di Indonesia; kapitalisme negara (state led capitalism) dan kapitalisme pasar (market friendly capitalism). Kapitalisme negara muncul karena pengaruh kultur feodalis dan faktor eksternal berupa penetrasi kekuatan kapitalisme global. Kapitalisme negara berbentuk patron clien dengan aktor tunggalnya rezim yang berkuasa. Dalam orde lama, aktor tunggalnya Soekarno, Orde Baru aktor tunggalnya Soeharto. Keduanya sama-sama tidak bisa memunculkan kelas kapitalis domestik yang tangguh. Penyebabnya karena kapitalisme Indonesia masih bersifat rent seeking dimana negara menjadikan kelas kapitalis tidak untuk tujuan social welfare, tetapi sebagai bagian yang menopang struktur kekuasaan. Sehingga jatuh bangunnya kelas kapitalis ini sangat tergantung dengan dinamika kekuasaan negara. Persoalan identitas dengan background etnisitas, agama, suku dan ikatan primordial lainnya, atas nama stabilitas dan pembangunan, yang selama ini diharamkan oleh rezirn orde baru, kembali muncul setelah terjadinya liberalisme politik. Persepsi bahwa partai agama yang sekarang, merupakan kontinuitas dari partai agama sebelumnya, Dan kapitalisme sekarang juga sebuah kontinuitas dari kapitalisme sebelumnya, merupakan sebuah pernyataan (statemen) bukan kenyataan (reality). Karena partai agama dan kapitalisme dalam dinamika historis Indonesia memiliki ciri dan karakteristik tersendiri. Partai Agama juga merupakan bagian dari politisasi identitas dalam negara semipheripheri ketika berhadapan dengan kapitalisme. Sehingga partai agama belum bisa menjadi basis perjuangan politik yang twat. Karena a mudah dipermainkan dan direduksi oleh kepentingan-kepentingan kapitalis. Inilah sebuah refashioning partai agama pasca rezim otoriter. Refashioning adalah terjadinya komestifikasi partai agama sebagai strategi survival. Caranya dengan mengkomodifikasikan identitas agama dengan bentuk, model dan strategi yang baru. Adapun tujuan, visi dan misinya tetaplah sama.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini berangkat dari permasalahan ketidakjelasan dari konsep Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pengecualian kompetensi absolut dimana dalam praktiknya menimbulkan kebingungan bagi penegak hukum dan masyarakat sehingga sering memunculkan persinggungan yuridiksi mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. Penelitian ini memiliki rumusan masalah tentang bagaimanakah konsep dari Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata dan problematika apakah yang ditimbulkan di Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan kasus dalam penelitian ini, ditemukan bahwa konsep dari Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata adalah tindakan pemerintah yang dilakukan berdasarkan hukum publik untuk mengantarkan pemerintah dalam melakukan hubungan perdata sehingga dianggap melebur ke dalam tindakan perdata. Dengan demikian dapat dilihat bahwa ternyata masih ada sengketa administrasi diselesaikan di Pengadilan Negeri. Untuk itu ke depan, tidak ada lagi sengketa administrasi yang diperiksa dan di adili di Pengadilan Negeri dan seiring dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan restrukturisasi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara melalui revisi Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara demi mewujudkan sistem peradilan yang terintegrasi, sederhana, cepat, dan biaya ringan.

---

ABSTRACT This research departs from the obscurity problem of the concept of State Administrative Decision which is a civil law action regulated in article 2 letter a of Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts as competent competencies, while in practice, in accordance with the demands of law enforcement and the community often raises jurisdiction over trial between the State Administrative Court and the General Courts. This research has a problem statement about the decision of the concept of State Administration which is the Act of Civil Law and what problems are caused in the State Administrative Court. Based on the normative juridical research method using invitational, comparative, and case studies in this study, it was found in the concept of State Administrative Decision which is a civil law action that is a government action carried out based on community law to deliver the government in making relations merging into action civil. Thus it can be seen that it turns out that there are still administrations that are settled in the District Court. For that going forward, there will be no more administrative disputes needed and tried in the District Court and in accordance with the development of the community and the necessary regulations will be carried out restructuring the absolute coordination of the State Administrative Court through the revision of the State Administrative Court Law to create a justice system integrated, simple, fast and light.

Abstrak :
Studi ini bertujuan untuk mengivestigasi eksistensi dari transmisi kebijakan moneter melalui jalur harga aset di Indonesia. Dengan menggunakan metode Strucutral Vector Auto Regression (SVAR), penelitian ini menemukan bahwa kontraksi kebijakan moneter hanya dapat mempengaruhi harga aset dalam jangka pendek. Sementara itu goncangan harga aset tidak mampu direspon secara signifikan oleh konsumsi rumah tangga. Lebih jauh, dengan menggunakan teknik counterfactual simulation, studi ini memperlihatkan bahwa harga perumahan lebih berperan dalam mempengaruhi respon konsumsi terhadap kebijakan moneter kontraktif. ...... This study aims to investigate the existence of monetary policy transmission through asset price channel in Indonesia. Using Structural Vector Auto Regression (SVAR) method, this research finds that contracting monetary policy indeed affect asset prices in a short run. However, asset prices do not significantly responded by household consumption. In addition, using counterfactual simulation, this study pointed out that house price plays an important role in influencing consumption after contraction on monetary policy.