Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad Najib
"Penelitian tentang kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Wilayah Kalimantan ini pada umumnya bertujuan untuk menentukan kualitas SDM daerah-daerah tingkat II di Wilayah Kalimantan dan sekaligus melihat perbedaan antar daerah dengan menggunakan metode Analisis Faktor. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data SUSENAS 2000 Wilayah Kalimantan. Dari data ini kemudian dipilih variabel-variabel yang didefinisikan dapat mengukur konsep kualitas sumber daya manusia daerah-daerah di Wilayah Kalimantan. Variabel-variabel yang dipilih tersebut merupakan gabungan dari berbagai sumber seperti Fadjri (2001), Agung dkk 1999, Rusli dkk (1995), LIPI (1992), serta Ananta dan Hatmadji (1985). Variabel-variabel yang terpilih ada 14, kemudian dikelompokkan secara substansi menjadi empat kelompok variabel tunggal yaitu kelompok pendidikan, kelompok kesehatan, kelompok keluarga berencana, dan kelompok aktivitas ekonomi.
Dalam penelitian ini Analisis Faktor dilakukan dalam dua tahap. Analisis Faktor tahap pertama dilakukan berdasarkan setiap kelompok variabel tunggal untuk membentuk nilai faktor. Dari hasil analisis ini diperoleh nilai faktor pendidikan, nilai faktor kesehatan, nilai faktor keluarga berencana, dan nilai faktor aktivitas ekonomi. Kemudian dilanjutkan dengan analisis faktor tahap kedua yaitu membentuk nilai faktor baru dari hasil analisis faktor tahap pertama, menghasilkan sebuah nilai faktor total/gabungan yang disebut dengan nilai faktor kualitas sumber daya manusia. Dari nilai faktor total ini kemudian ditransformasi ke dalam Indeks Agung untuk mendapatkan Indeks Komposit Kualitas Sumber Daya Manusia (IKSDM). Dan nilai faktor total ini sekaligus juga dapat disajikan urutan ranking dan klasifikasi daerah.
Hasil analisis menunjukkan ada 11 daerah tingkat II yang memiliki IKSDM terendah dan masuk dalam klasifikasi "Kurang". Lima daerah di Propinsi Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Pontianak, Sanggau, Ketapang, Sintang, dan Kapuas Hulu. Lima daerah di Propinsi Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara. Satu daerah Propinsi Kalimatan Tengah yaitu Kabupaten Barito Selatan. Daaerah-daerah tingkat II yang masuk dalam klasifikasi "Kurang" ini perlu mendapatkan perhatian dan prioritas intervensi kebijakan pemerintah. Karena nilai IKSDM merupakan indeks komposit yang dibentuk dari 4 faktor yaitu Pendidikan, Kesehatan, Keluarga Berencana, dan Aktivitas Ekonomi, maka untuk membuat suatu kebijakan atau program perlakuan haruslah dilihat nilai yang terendah dari keempat faktor tersebut. Selanjutnya berkaitan dengan faktor terendah tersebut dilihat lagi nilai yang terendah untuk variabel tunggal yang bersangkutan. Jadi saran perbaikan untuk pemerintah adalah agar kebijakan atau program perlakuan yang akan dibuat mempunyai tujuan untuk meningkatkan nilai variabel tunggal terendah tersebut."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002
T5235
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Najib
"Di era digitalisasi ini, teknologi informasi (TI) di lingkungan perusahaan otomotif memiliki peran penting dalam keberlangsungan proses bisnis perusahaan. Agar tetap mampu bertahan dan bersaing di pasar global industri otomotif, PT XYZ menargetkan penerapan smart manufacturing dengan memanfaatkan TI. Namun hal ini tidak diimbangi dengan arahan yang jelas mengenai aktivitas TI untuk menuju digitalisasi dan smart manufacturing. Peran TI di PT XYZ juga masih dianggap sebagai pendukung, bukan sebagai bagian inti dari pencapaian penerapan smart manufacturing. Disamping itu permasalahan TI juga masih terjadi, antara lain permasalahan berhentinya proses produksi karena masalah TI, kurangnya sumber daya manusia untuk TI, tertundanya penyelesaian proyek TI, serta tidak adanya pedoman tata kelola TI. Permasalahan TI ini terjadi karena PT XYZ belum mengetahui seberapa penting dan seberapa tingkat kapabilitas tata kelola TI karena belum dilakukannya evaluasi tata kelola TI di PT XYZ.
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI di lingkungan PT XYZ menggunakan kerangka kerja COBIT 5 dengan atribut pengukuran berdasarkan Process Assessment Model (PAM). Pemilihan proses COBIT 5 yang relevan dilakukan dengan pemetaan tujuan bisnis PT XYZ menuju tujuan terkait TI dan tujuan proses sesuai dengan COBIT 5 goals cascade. Pemetaan tersebut menghasilkan proses yang relevan yang kemudian diukur tingkat kapabilitasnya. Selanjutnya penulis menyusun rekomendasi perbaikan setelah dilakukan analisis kesenjangan antara tingkat kapabilitas saat ini dengan target kapabilitas yang diinginkan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan FGD dengan manajemen PT XYZ, serta didapatkan dari observasi dokumen perusahaan dan studi pustaka terhadap teori yang relevan.
Dari 37 proses COBIT yang diukur, sebagian besar proses berada pada tingkat kapabilitas 1 dari skala 5. Sejumlah 12 proses mencapai tingkat kapabilitas 0 (incomplete), 21 proses mencapai tingkat kapabilitas 1 (performed), 4 proses telah mencapai tingkat kapabilitas 2 (managed), dan masih belum ada proses yang mencapai tingkat kapabilitas 3 (established). Rekomendasi disusun oleh penulis dan diberikan ke PT XYZ untuk menuju target di kapabilitas tingkat 3 dan dapat digunakan sebagai solusi permasalahan TI yang terjadi di PT XYZ.

In this digitalization era, information technology (IT) in the automotive company's environment has an important role in the sustainability of the company's business processes. In order to survive and compete in the global automotive industry, PT XYZ targets the adoption of smart manufacturing by utilizing IT. However, this is not matched by a clear direction on IT activities for digitalization and smart manufacturing. The role of IT in PT XYZ is still regarded as a supporter, not as a core part of the achievement of smart manufacturing implementation. In addition, IT problems are still occurring, including problems of production linestop due to IT problems, lack of IT human resources, delays in IT project completion, and lack of IT governance guidelines. This IT problem occurs because PT XYZ does not know the importance and the capability of IT governance because it has never been evaluated.
This study aims to measure the level of IT governance capability within PT XYZ using the COBIT 5 framework with measurement attributes based on the Process Assessment Model (PAM). The relevant COBIT 5 process selection is done by mapping PT XYZ's business goals toward IT related objectives and process objectives in accordance with COBIT 5 goals cascade. The mapping resulted in a relevant process which then each level of capability will be measured. Furthermore, the authors compose recommendations for improvement after analyze the gap between the current level of capability with the desired target capability. Data were collected through interviews and FGD with the management of PT XYZ, and obtained from company document observation and literature study on relevant theory.
37 COBIT processes was measured then most processes are at the level of capability 1 of scale 5. There is 12 processes achieved capability level 0 (incomplete), 21 processes achieved capability level 1 (performed), 4 processes had reached capability level 2 (managed), and still no process reached capability level 3 (established). Recommendations are composed by the authors and given to PT XYZ to reach targets at capability level 3 and it can be used as a solution to IT problems that occur in PT XYZ.
"
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Najib
"Tulisan ini berusaha untuk melihat pola komunikasi ulama dan pesantren dalam dinamika politik Nahdlatul Ulama. Keduanya tidak hanya merupakan elemen
penting organisasi dan kultur Nahdlatul Ulama, tapi juga basis dukungan bagi
beberapa partai politik. Adanya konflik ulama akibat fragmentasi keterlibatan mereka
dalam politik mempengaruhi dinamika komunikasi di pesantren dan luar pesantren.
Hubungan antara ulama dan dunia politik membawa implikasi pada terjadinya
persebaran politik dan kultur para ulama dan pesantren di basis wilayah NU di Jawa
Timur.
Dalam hubungan ini, kepentingan parpol,--sebagaimana dimaksud dalam
konsep oligarki—lebih menentukan.
Tentu saja, komunikasi politik mencakup segala bentuk komunikasi yang
dilakukan dengan maksud menyebarkan pesan-pesan politik dari pihak-pihak tertentu
untuk memperoleh dukungan massa yang merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari dinamika politik, tempat komunikasi itu berlangsung.
Posisi kiai di dalam organisasi pesantren dan NU mempunyai andil besar bagi
penyebaran informasi, ilmu keagamaan dan wawasan kebangsaan. Disinilah,
pentingnya posisi kiai sebagai komunikator yang ia jalankan, baik di ranah
pendidikan, keagamaan, dan juga politik kebangsaan.
Peran sebagai komunikator itulah yang menjadi titik tolak penelitian ini.
Khususnya, sikap mereka menghadapi tarik menarik kepentingan politik yang
memasuki ranah keagamaan dan pola komunikasi di internal organisasi pesantren

This paper seeks to look at patterns of communication and Islamic scholars in the political dynamics of the Nahdlatul Ulama . Both are not only an important element of Nahdlatul Ulama organization and culture , but also the base of support for some political parties . The existence of conflicts scholars due to their involvement intf the political fragmentation affects the dynamics of communication in school and outside boarding . The relationship between scholars and political world have implications for the distribution of political and religious leaders and culture in the base region of the NU pesantren in East Java.
In this connection , the interests of political parties - as defined in the concept of oligarchy - more decisive .
Of course, political communication encompass all forms of communication made
with the intention of spreading political messages from certain parties to gain mass
support is an integral part of the political dynamics,where thecommunicationtakesplace. Position in the organization pesantren kiai and NU has a big hand for the dissemination of information , knowledge and insight religious nationality . Here, the importance of the position of the kiai as a communicator , which he ran, both in the realm of education, religious, and national politics .
Role as a communicator that is the starting point of this research . In particular , they face attitude tug political interests into the realm of religious and communication patterns in the internal organization of boarding
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library