Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian dilatar belakangi oleh terjadinya dualisme kurikulum yang saat ini digunakan dalam pendidikan Indonesia. Terdapat sebagian besar sekolah yang menggunakan KTSP 2006 dan sebagian sekolah yang menggunakan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 disahkan di masa Mendikbud Moh.Nuh yang kemudian diimplementasikan secara serentak pada tahun ajaran 2014/2015. Tiga bulan setelah implemetasi serentak dilakukan, muncul hasil evaluasi Kurikulum 2013. Kemudian terbitlah Permendikbud No.159/2014 Tentang Evaluasi Kurikulum yang pada intinya menjelaskan bahwa evaluasi telah dilaksanakan sehingga pedoman evaluasi pada Permendikbud No.81A/2013 tidak lagi berlaku. Pasca peralihan jabatan, Mendikbud Anies Baswedan melihat keganjilan tersebut dan menugaskan Tim Sebelas untuk meninjau Permendikbud No. 159/2014. Hasilnya mengungkapkan bahwa evaluasi tersebut terburu-buru dan pelaksanaan Kurikulum 2013 terkesan dipaksakan. Oleh sebab itulah diterbitkan Permendikbud No.160/2014 tentang penundaan Kurikulum 2013. Analisa kasus menggunakan konsep Evaluasi dalam Kebijakan Pendidikan Oleh US Committee in Program Evaluation in Education Assembly yang menjelaskan cara ideal melakukan evaluasi pada kebijakan yang menyangkut pendidikan. Konsep Policy Development Framework oleh Meredith Edwards yang memberikan pemaparan tahapan kebijakan publik yang detail dan pokok pertanyaan dalam melakukan studi evaluasi. Penelitian berjenis eksplanatifanalisis dan argumentative. Peneliti melakukan studi lapangan untuk mengumpulkan informasi. Informasi diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait di lingkungan Kemendikbud, mencari dokumen terkait di Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, dan menambah informasi pendukung melalui artikel berita di media massa. Penelitian menemukan bahwa terdapat agenda politik yakni untuk membangun warisan kinerja yang dilakukan baik oleh Mendikbud Moh. Nuh maupun Mendikbud Anies Baswedan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam proses kebijakan publik, tidak berlaku proses tahapan melainkan siklus. Sebab masalah bisa jadi tidak dituliskan dalam hasil evaluasi tapi justru evaluasi itu sendiri adalah awal masalah

---

ABSTRACT
The background research is the dualism curriculum which currently used in Indonesian education. There is a majority of schools that use KTSP 2006 and some schools use the Curriculum of 2013. Curriculum 2013 was ratified in the Mendikbud Moh.Nuh period, then it is implemented simultaneously in the academic year 2014/2015. Three months after the implementation is done simultaneously, appeared evaluation results of Curriculum 2013. Then published Permendikbud 159/2014 About the Curriculum Evaluation which basically explains that the evaluation has been carried out so that the evaluation guidelines on Permendikbud No.81A / 2013 are no longer valid. Post-transition office, Education Minister Anies Baswedan identify those anomalies and assign Tim Sebelas to review Permendikbud No. 159/2014. The results reveals that the evaluation results on Permendikbud No.159/2014 was published in a rush and the implementation of Curriculum 2013 somewhat forced to happened. That is why Education Minister Anies Baswedan published Permendikbud 160/2014 about the postponement of Curriculum 2013 implementation. Analysis of this case are using the concept of Policy Evaluation in Education By US Committee in Program Evaluation in Education Assembly which describes the ideal way to evaluate the policies relating to education. The concept of Policy Development Framework by Meredith Edwards which exposure stage of public policy detail and basic questions within an evaluation study. The research is kind of analytical-explanation and argumentative research. Researchers conducted a field study to collect information. Information obtained from interviews with stakeholders in Kemendikbud, seeking documents related Kemendikbud Research and Development Agency, and add some supporting information through news articles in the mass media. The study found that there is a political agenda which is to build a legacy by both the Education Minister Moh. Noh and Education Minister Anies Baswedan. The results of this study explains that in the process of public policy, do not apply stages form but preferably use cycle form. Because the problem may not be written in the results of the evaluation but rather be that evaluation itself is the beginning of the problem

Abstrak :
Penelitian ini membahas bagaimana hubungan aktor internal dan aktor eksternal yang turut berperan dalam perjuangan etnis Kurdi mencapai tuntutan pengesahan wilayah otonom Kurdistan dengan bentuk pemerintahan otonom Kurdistan Regional Government (KRG). Penelitian ini hendak melihat siapakah aktor yang lebih dominan dalam proses pembentukan KRG. Pembentukan KRG merupakan jawaban atas tuntutan etnis Kurdi yang menginginkan pengakuan atas etnis mereka dan hak otonom atas wilayah Kurdistan di Irak Utara. Dalam skripsi ini juga dijelaskan bagaimana bentuk usaha perjuangan etnis Kurdi untuk mencapai tuntutan mereka. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif dengan metode penelitian kualitatif. Aktor eksternal dan internal sama-sama punya peranan dalam proses pembentukan KRG di Irak Utara pada 2003-2005 lalu. Namun hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa aktor internal yang diwakili oleh Kurdistan Democratic Party (KDP) dan Patriotic Union Kurdistan (PUK) merupakan pihak yang sangat berperan besar dalam perjuangan Kurdi hingga disahkannya KRG. ......This research discusses how the relation among internal actors and external actors which play a role in achieve Kurdish claim who struggle for Kurdistan autonomy region with the Government formation by Kurdistan Regional Government (KRG). This research has purposes to see who actors are more dominant in the process of formatting the KRG. Formatting the KRG were consensus to Kurdish claim for their ethnic recognition and the authority right of Kurdistan area in Northern Iraq. In this paper also described how the form of Kurds struggle to achieve their claims. This research is explanatory research with qualitative research methods. External and internal actors are equally influential in the formation of the KRG in northern Iraq in last 2003-2005. But the results of this study revealed that the actor who had represented internally by the Kurdistan Democratic Party (KDP) and the Patriotic Union of Kurdistan (PUK) as the parties whose play a huge role in the fight and struggle until the ratification of the KRG Kurdish autonomy region has done.