Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam kaitannya dengan kredit bermasalah , masih terdapat perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan ketentuan perbankan yang menyangkut pengakuan pendapatan bunga kredit bermasalah , pencadangan piutang ragu - ragu dan penghapusan piutang macet . Permasalahan yang ditemui adalah: (1) apakah yang menjadi dasar timbulnya perbedaan antara ketentuan perbankan dengan ketentuan perpajakan mengenai kredit bermasalah , (2) apakah antara ketentuan perbankan dan ketentuan perpajakan mengenai kredit bermasalah tersebut sudah memperhatikan fungsi dan falsafah yang mendasari kegiatan masing - masing pihak yang terkait ? , (3) apakah dengan dilaksanakannya kebijaksanaan pemerintah tanggal 21 Januari 1998 tentang Program Reformasi dan Restrukturisasi Ekonomi dan Keuangan dapat meminimalisir perbedaan antara ketentuan perbankan dengan ketentuan perpajakan mengenai kredit bermasalah tersebut ? Dari hasil penelitian nampak bahwa ketentuan - ketentuan yang mengatur kegiatan perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakal adalah dengan semangat prudential banking ,sehingga sifat konservatisme sangat menonjol dalam praktik akuntansi perbankan. Sedangkan ketentuan perpajakan lebih melihat kepada reality (keadaan nyata) dengan meneliti secara seksama tiap elemen pengurang basis pengenaan pajak. Mengingat ketentuan pajak merupakan produk legislatif yang mengikat semua anggota masyarakat , maka apabila terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan pajak dengan praktik atau standar akuntansi yang berlaku umum, Undang - undang Perpajakan mempunyai prioritas untuk dipatuhi di atas praktik atau kelaziman akuntansi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagai akibat adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan ketentuan perbankan mengenai kredit bermasalah tersebut , perhitungan pajak penghasilan bagi perbankan akan menjadi semakin besar sehubungan dengan koreksi positif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas laba - rugi bank. Disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan ketentuan yang mengatur penerapan Cash basis atau Accrual basis yang tidak taat azas mengingat dalam praktik dunia bisnis berlaku sistem hybrid (campuran) antara Cash basis dan Accrual basis . Disamping itu Direktorat Jenderal Pajak agar dapat mengakomodir pembentukan cadangan piutang ragu - ragu atas setiap investasi yang mengandung risiko , tidak saja terhadap usaha perbankan , tetapi juga usaha lainnya seperti asuransi , reksadana dan sekuritas.

Abstrak :
Air adalah sumberdaya alam yang sangat penting dalam kehidupan manusia.Hasil pengeloiaan air minum oleh organisasi air minum seringkali tidak dapat memenuhi tujuan/target organisasi karena ketidak efisienan organisasi yang bersangkutan. Salah satu akibatnya adalah terjadi tingkat kebocoran produk air minum yang tinggi sehingga konsumen harus membayar harga air dengan tarif yang lebih tinggi dari harga semestinya.Juga cakupan pelayanan air minum tidak mampu menjangkau seluruh penduduk kota yang membutuhkan air minum dan sebagai akibatnya penduduk berpenghasilan rendah membayar air dengan harga lebih tinggi. Untuk mengatasi hal di atas,dilakukan penanganan teknis dengan dana yang besar. Namun, penanganan teknis semata ternyata tidak cukup untuk mengatasi masalah yang ada karena inefisiensi yang terjadi bukan hanya masalah teknis saja. Melainkan, juga dan bahkan sebagian besar disebabkan oleh masalah non-teknis. Oleh karena itu,dilakukan studi jaringan sosial untuk memahami pengelompokan-pengelompokan sosial dalam jaringan kerja organisasi PAM JAYA guna mendapatkan pemahaman tentang struktur sosial yang berlaku yang mengakibatkan sistem kontrol,monitoring dan koordinasi menjadi lemah. Dalam berbagai studi tentang struktur organisasi telah banyak dilakukan, ada yang melihat organisasi dengan kerangka dikotomi formal-informal-kemudian diperbaruhi dengan memandang organisasi sebagai sebuah sistem yang berada di dalam sistem yang lebih besar lainnya seperti masyarakat atau negara,yang berpijak pada kerangka integrasi.Perkembangan terakhir, para akhli ilmu sosial yang mempelajari struktur organisasi melihatnya sebagai suatu konfigurasi relasional antara kelompok-kelompok (divisi), dan kelompok kuasi yang secara ada (lihat Mouzelis 1985). Berdasarkan perkembangan terakhir di atas, konsep power memainkan peran yang krusial. Sebab individu atau kelompok/kelompok kuasi bisa memiliki kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap pengambilan keputusan dan lahirnya kebijakan yang mengarah ada sumberdaya-sumberdaya yang terdapat pada organisasi yang bersangkutan. Sehingga,distribusi kontrol terhadap sumberdaya, perilaku individu atau kelompok lain dan formasi kelompok kuasi (power,interest dan sentiment), formasi yang ada saling berkompetisi dalam rangka melindungi/menjaga atau mencari kesempatan dalam mendapatkan reward atau sumberdaya yang bersedia di dalam organisasi.Ditegaskan oleh Mouzelis bahwa konflik dan perjuangan - perjuangan antara 'klik' (cyclic block, block dan isolated tree) untuk memproleh `power dan jaminan terhadap pembagian reward-reward organisasi (aktivitas politikal organisasional yang terjadi dari hari ke hari) ini secara keseluruhan sering tidak nampak bagi `orang luar' atau tidak nampak dari mata para ahli sosiologi yang naive-yang hanya mengandalkan wawancara dan kuesioner. Dengan berbagai cara (kamuflase)-'klik-klik tersebut mampu melahirkan kebijakan, aturan-aturan dan sebagainya (hasil kompetisi)-yang akan tampak harmoni bagi para anggota organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, dengan bergesernya 'pusat power formal/resmi' dan ketidak patuhan terhadap aturan-aturan organisasi dalam jaringan kerja PAM JAYA mengakibatkan melemahnya sitem kontrol, monitoring dan koordinasi yang diciptakan.Dengan melemahnya sistem kontrol, monitoring dan koordinasi maka ketahanan organisasi menjadi lemah sehingga tujuan organisasi tidak dapat dicapai. Dan, ketahanan organisasi yang lemah akan memperlemah kinerja organisasi yang pada akhirnya memperlemah ketahanan - ketahanan wilayah ;dan bilamana beberapa / seluruh organisasi-organisasi air minum di Indonesia memperlihatkan ketahanan organisasi yang lemah maka secara nasional akan memperlemah ketahanan nasional.

Abstrak :
ABSTRACT
The recommendation and estimation of human energy and dietary requirement until today has been based only on the physiological needs of food nutrients. The fact that food is also an integral part of socialization process seemed to be ignored. In some communities beside having a social function, food is also used non-physiologically such as in religious ceremonies. It was hypothesized that for communities like Bali Island where food is used extensively for non-physiological purpose, such as in religious ceremonies, the present recommendation is still inadequate as--it failed to consider the food needed for that purpose. Furthermore it was believed that the quality and quantity of food used for that practice depends on the socio-economic status of the households.

---

The general objectives of this study was to observe the non-physiological. usage of food in Balinese household, in order to calculate the total food requirement of households for both physiological and social needs and to obtain information on the religious and cultural background or explanation of the practice.

---

The results of semi-structured interviews and observations on 60 households from two villages in Tabanan Districts, Bali, indicated that there were no statistically significant relationship between the quality and quantity of food used non-physiologically and the socio-economic status of the households. Based on the three alternate days 24-hour recall, it was calculated that the food used for' non-physiological purpose in terms of kcal amounted to 3.6 % of the total daily average energy intake of households in village Timpag and 4.1 % of households in Pandakbandung village. Based on observation, Focus Group Discussion and in-depth interview with selected key informants it was estimated that in term of energy, the average daily usage of food for non-physiological purpose for the whole year, were more than 641 kcal which equals to more than 7.5 % of aver-age daily calorie intake of-the sample households.

Abstrak :
Seiring dengan perkembangan perekonomian dan persaingan yang semakin ketat, kelangsungan hidup maupun kesempatan berkembangnya suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dana serta akses terhadap sumber dana yang tersedia. Alternatif sumber pendanaan bagi perusahaan umumnya berasal dari modal sendiri atau hutang. Pinjaman dari bank merupakan salah satu sumber pendanaan utama bagi sebagian besar perusahaan di Indonesia. Deregulasi Pakto '88 memberi kemudahan persyaratan pendirian bank, sehingga mengakibatkan munculnya sejumlah bank-bank baru. Menghadapi kesempatan investasi yang menguntungkan dalam kondisi keterbatasan modal, maka pendanaan melalui hutang kepada bank merupakan cara yang relatif cepat bagi perusahaan untuk dapat merealisasi peluang-peluang yang ada. Selanjutnya terjadi ekspansi kredit yang tak terkendali dan peningkatan jumlah kredit macet yang cukup berarti. Tetapi penggunaan pinjaman bank yang berlebihan justru akin berpengaruh negatif pada cash flow perusahaan. Apalagi saat ini kondisi perbankan nasional sedang mengalami keguncangan karena krisis moneter. Sumber pendanaan lain yang layak untuk dipertimbangkan adalah sumber dana yang memberikan biaya lebih murah dibanding pinjaman bank. Penerbitan saham atau pendanaan melalui pasar modal adalah alternatif selain hutang bank pada saat suku bunga bank tinggi. Selain memperoleh sumber pendanaan, perusahaan juga mendapat keuntungan lain. Sebagian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk membayar hutang bank, dengan demikian beban bunga dan cicilan menjadi ringan. Struktur modal menjadi lebih baik dengan turunnya rasio debt to equity.

Abstrak :
Salah satu standar dan acuan keamanan yang banyak diadopsi adalah ISO 17799. Standar ini sangat luas dan jika diterapkan secara keseluruhan pada suatu organisasi dapat menimbulkan overhead biaya dan beban bagi organisasi. Pada studi ini dilakukan kajian dan eksplorasi pemanfaatan standar tersebut untuk penyusunan kebijakan keamanan dalam lingkup E-learning di Universitas BCD. Pembahasan difokuskan pada identifikasi aset, ancaman dan kerawanan dalam konteks manajemen keamanan. Hasil akhir proyek ini adalah sebuah rancangan kebijakan keamanan yang dibuat berdasarkan kebutuhan keamanan pada sistem E-learning di Universitas BCD. Kebijakan keamanan yang dibuat meliputi kebijakan akses kontrol, kebijakan kerahasiaan data, kebijakan integritas data, kebijakan instalasi dan operasi, dan kebijakan proteksi transmisi data.

---

One of the standard and security reference that most adopted is ISO 17799. This standard is very large, and if this entire standard implemented in an organization, can make an overhead of cost and load in organization. In this study do a learning and exploration of standard usage for compile E-learning security policy at BCD University. The study focused on asset identification, threat and vulnerabilities in security management context. The result of this project is a draft security policy that create based on security needs at e-learning system in BCD University. These security policies include Access control policy, data secret policy, data integrity policy, installation and control policy, and data transmissions protection policy.

Abstrak :
ABSTRAK
Telah berhasil dibuat sebuah alat yang dapat berfungsi sebagai stasiun penguapan/evaporasi otomatis yang telah terintegrasi dengan pengamatan parameter iklim lainnya yang berhubungan dengan proses evaporasi. Alat ini diberi nama ?Automatic Evaporation Station (AES)?, dengan kemampuan mengukur 6 (enam) parameter klimatologi seperti penguapan, suhu permukaan air, suhu udara, kelembaban udara, curah hujan dan kecepatan angin. Selain itu alat AES ini juga dilengkapi dengan 2 (dua) buah sistem kontrol untuk mempertahankan ketinggian air di Open Pan Evaporimeter agar tetap 5 cm dari bibir panci (sesuai ketentuan dari World Meteorological Organization, WMO). Keberadaan AES ini dapat menggantikan sistem pengamatan penguapan konvensional yang masih dilakukan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), atau dapat pula digunakan untuk menggantikan stasiun hujan kerjasama yang dimiliki BMKG. Pengantian stasiun hujan kerjasama dengan stasiun evaporasi otomatis diharapkan akan lebih bermanfaat bila ditinjau dari segi biaya, kemudahan pengoperasian, jumlah parameter klimatologi yang dapat diukur dan tingkat keakurasian data yang tetap terjaga walau diamati oleh petugas/observer yang tidak memiliki latarbelakang pendidikan khusus dibidang meteorologi/klimatologi.