Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mengingat bahwa jalan tol merupakan jalan umum/terbuka bagi lalu lintas umum dan mempunyai sifat khusus, maka penyelenggaraan jalan tol dilaksanakan oleh Badan Hukum Usaha Negara dalam hal ini PT Jasa Marga (Persero) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13, Tahun 1980 tentang Jalan.Permasalahannya adalah bahwa peraturan yang ada saat ini belum mengatur secara rinci peran Jasa Marga, pertama sebagai kuasa yang mempunyai tugas dan peran sebagai agen pembangunan yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah dalam rangka penyelenggaraan jalan Tol, kedua Jasa Marga sebagai penanam modal yang merupakan pelaku bisnis untuk mendapatkan keuntungan serta yang ketiga Jasa Marga sebagai operator sehingga banyak kerancuan di dalam aktivitasnya.Tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh kejelasan seberapa jauh wewenang multi peran Jasa Marga dalam penyelenggaraan jalan tol.Alasan teoritis mengapa privatisasi di dalam .penyelenggaraan jalan tol lebih baik dari pada pemerintah adalah bahwa tradisi taktis untuk memperbaiki aktivitas pemerintah menjadi lebih efektif, dalam rangka upaya untuk mengurangi pemborosan dan pembebanan batas anggaran.Metode penelitian ini berawal dengan kajian dokumenter. Berbagai Kebijaksanaan Pemerintah mengenai Penyelenggaraan Jalan Tol. Selanjutnya untuk mengetahui bekerjanya kebijaksanaan tersebut dilakukan penelitian lapangan. Tipe penelitian ini adalah Deskriptif Analisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerahan wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol dari Pemerintah kepada Jasa Marga, masih belum sepenuhnya diserahkan, karena Jasa Marga masih dibebani misi Pemerintah.Sebagai kesimpulan bahwa ketentuan penyelenggaraan Jalan Tol belum memadai, sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat tanpa didasarkan pada peraturan yang ada.Sebagai saran bahwa perlu adanya rencana strategis jangka panjang yang realistis dan terarah, dengan cara menganalisis kondisi eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap Jasa Marga."

"Go private merupakan salah satu bentuk restrukturisasi struktur kepemilikan yang pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham itu sendiri.Go private bukanlah suatu langkah mundur bagi perseroan terbuka dengan pengalamannya sebagai perseroan terbuka yang wajib menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance sehingga dengan melakukan go private dan tetap menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance maka perseroan tersebut dapat lebih maju dan fleksibel dalam mengembangkan usahanya. Walaupun saat ini peraturan khusus mengenai syarat dan ketentuan dan tata cara go private belum ada, namun Bapepam dapat menetapkan kebijakan peraturan dan ketentuan yang wajib diperhatikan dalam pelaksanaan go private. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham publik yang umumnya minoritas, go private dilakukan melalui penawaran tender, sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.F.1 tentang Penawaran Tender atau sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dalam hal terjadi pengambilalihan yang mengakibatkan perubahan pengendalian perseroan terbuka; Dalam RUPS diperlukannya persetujuan dari pemegang saham independen sesuai dengan Peraturan Bapepam IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu; penetapan harga penawaran pembelian saham dalam Penawaran Tender; serta bagi pemegang saham yang tidak menyetujui tindakan perseroan berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, sesuai Pasal 55 UUPT."

"Short Message Service adalah sebuah fitur yang relatif masih baru dalam telekomunikasi nirkabel. Fitur ini mengizinkan pesan teks pendek agar dapat dikirim ke telepon selular. Pesan teks pendek ini tandem dengan trafik pensinyalan panggilan suara di dalam jaringan SS7. Dengan semakin berkembangnya SMS maka beban trafik juga semakin besar. Dalam skripsi ini dilakukan tinjauan mengenai keandalan dan kapasitas SMS. Tinjauan ini dibagi menjadi dua bagian yaitu keandalan dan kapasitas. Pada bagian keandalan dibahas mengenai definisi keandalan dan keandalan jaringan pensinyalan. Sedangkan pada bagian kapasitas dibahas kongesti pada jenis-jenis kanal dan elemen-elemen jaringan nirkabel. Hasil skripsi ini adalah tinjauan mengenai aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi SMS. Pada skripsi ini, aspek-aspek yang perlu diperhatikan dipersempit menjadi dua bagian yaitu keandalan dan kapasitas."

"Fraud merupakan fenomena yang sangat merugikan banyak pihak. Penelitian sebelumnya telah menemukan hubungan antara keterikatan orangtua-anak dan perselingkuhan. Akan tetapi, sebagai faktor eksternal, keterikatan orang tua-anak tidak cukup menjelaskan mengapa ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Identitas moral karena posisinya sebagai faktor internal diduga berperan dalam memediasi hubungan kedua variabel tersebut. Penelitian ini memiliki dua tujuan, (1) apakah keterikatan orang tua-anak mempengaruhi identitas moral dan (2) apakah identitas moral memediasi pengaruh keterikatan orang tua-anak terhadap kecurangan. Penelitian yang dilakukan pada 213 siswa di Jabodetabek ini menunjukkan pengaruh keterikatan orang tua-anak terhadap identitas moral. Namun, tidak ditemukan adanya peran mediasi yang signifikan dari identitas moral dalam pengaruh keterikatan orangtua-anak terhadap perselingkuhan. Diskusi dan saran akan dibahas.

---

Fraud is a phenomenon that is very detrimental to many parties. Previous research has found a link between parent-child attachment and infidelity. However, as an external factor, parent-child attachment does not adequately explain why there is a relationship between the two variables. Moral identity due to its position as an internal factor is thought to play a role in mediating the relationship between the two variables. This study has two objectives, (1) whether parent-child attachment affects moral identity and (2) whether moral identity mediates the effect of parent-child attachment on cheating. This study, which was conducted on 213 students in Jabodetabek, shows the effect of parent-child attachment on moral identity. However, it was not found that there was a significant mediating role of moral identity in the influence of parent-child attachment to infidelity. Discussions and suggestions will be discussed.

"

"Penelitian ini memiliki dua tujuan utama, pertama, menganalisis faktor yang berhubungan dengan politically connected boards (PCB) perusahaan. Faktor-faktor yang diuji yaitu: peran tata kelola negara, industri teregulasi dan karakteristik perusahaan seperti kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga serta ukuran usaha. Tujuan kedua, menganalisis hubungan PCB dan kinerja, dengan mempertimbangkan karakteristik jenis koneksi politik, struktur kepemilikan dan tata kelola negara. Studi ini menggunakan data politically connected boards yang dikumpulkan secara hand collected dari 20 negara, dengan jumlah sampel 573 perusahaan dan 1700 firm year. Hasil pengujian menunjukan, akuntabiltas negara memiliki hubungan negatif dengan PCB, sedangkan stabilitas politik menunjukan hasil positif signifikan. Perusahaan yang berada di industri teregulasi cenderung memiliki jumlah PCB yang lebih tinggi dibanding perusahaan dari industry lainnya. Kepemilikan institusional terbukti memiliki hubungan negatif, sedangkan kepemilikan keluarga dan ukuran usaha terbukti memiliki korelasi positif dengan PCB. Tata kelola negara terbukti memperlemah hubungan kepemilikan institusi dan PCB. Ketika perusahaan berada di negara dengan tata kelola negara yang baik, investor institusi cenderung menghindari koneksi politik. Hasil pengujian variabel proporsi PCB perusahaan dan kinerja tidak terbukti memiliki hubungan langsung terhadap kinerja. PCB yang terkoneksi dengan mantan pejabat memiliki hubungan negatif dengan kinerja, sedangkan jenis koneksi yang lainnya tidak terbukti memiliki hubungan signifikan. Hasil pengujian moderasi menemukan semakin baik tata kelola negara terbukti memperlemah hubungan PCB dan kinerja. PCB yang terkoneksi dengan pimpinan negara dan beroperasi di negara dengan akuntabilitas rendah memiliki hubungan positif dengan kinerja. Hasil penelitian ini menunjukan, kualitas tata kelola negara dan jenis koneksi menentukan manfaat yang diperoleh perusahaan dari PCB. Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi yang belum pernah dilakukan pada studi sebelumnya, diantaranya: penelitian ini menguji peran tata kelola negara dengan menggunakan proxy akuntabilitas, stabilitas, regulatory quality dan efektivitas pemerintahan. Studi ini juga memberikan bukti baru terkait peran kepemilikan institusi dan kepemilikan keluarga terhadap keputusan perusahaan terkoneksi politik. Hasil pengujian juga membuktikan peran tata kelola negara dalam memoderasi hubungan kepemilikan institusi dan PCB. Selain itu, studi ini menggunakan data PCB lintas negara dengan jumlah relatif besar.

---

This study aims to examine the factors that associate the presence of politically connected boards (PCBs) in firms and to analyze the relationship between PCBs and firm performance. The study focuses on the role of country governance, regulated industries, and firm characteristics such as institutional ownership, family ownership, and business size in relation to PCBs. The research is based on a sample of 573 firms from 20 countries, totaling 1,700 firm years, and utilizes hand-collected data on PCBs. The results show that state accountability is negatively correlated with the presence of PCBs, while political stability has a positive realtionship. Firms in regulated industries are more likely to have PCBs compared to those in non-regulated industries, and institutional ownership has a negative relationship with PCBs. On the other hand, family ownership and firm size are positively correlated with political connections. The study also found that state governance can weaken the relationship between institutional ownership and PCBs, as institutional investors tend to avoid political connections in countries with good governance. Regarding the relationship between PCBs and firm performance, the study found that the proportion of a firm's PCB has no direct relationship on performance. PCBs connected to former officials are negatively related to performance, while other types of connections have no significant association. The moderation analysis revealed that better state governance weakens the relationship between PCBs and performance. PCBs connected to state leaders in low-accountability countries have a positive relationship with performance, while those in medium-accountability countries have a negative relationship, and there is no significant relationship in high-accountability countries. These findings suggest that the quality of country governance and the type of connection play a role in determining the benefits of PCBs for firms. This study offers a number of novel contributions that have yet to be previously explored in previous research, including: This study to use proxies for accountability, stability, regulatory quality, and government effectiveness to examine the role of state governance in PCBs. Additionally, it provides new evidence on the role of institutional ownership and family ownership in politically connected firm decisions and on the role of state governance in moderating the relationship between institutional ownership and PCBs. Finally, the use of cross-country data collected through a hand-collected method, with a relatively large sample size, is a unique aspect of this research and this method has been relatively infrequently utilized in previous studies."