Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemantauan terapi obat (PTO) merupakan kegiatan farmasi klinik yang dilakukan oleh seorang apoteker yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi Obat yang aman, efektif dan rasional bagi pasien. Kegiatan dalam PTO meliputi pengkajian pemilihan Obat, dosis, cara pemberian Obat, respons terapi, Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD), pemberian rekomendasi penyelesaian masalah terkait Obat; dan pemantauan efektivitas dan efek samping terapi Obat pada pasien untuk menurunkan risiko terjadinya Drug Related Problem (DRP). Pemantauan terapi obat harus dilakukan pada pasien yang dirawat di RSUD Tarakan Jakarta dengan komplikasi penyakit salah satunya adalah Hypertensive Heart Disease yang disertai penyakit penyerta seperti AKI, Non-insulindependent diabetes mellitus with multiple complications, Hiponatremia serta Pneumonia unspecified. Pemantauan terapi obat dilakukan selama 10 hari. Berdasarkan pengobatan yang diterima pasien untuk mengobati penyakitnya, ditemukan adanya 4 jenis DRP yaitu terapi obat yang tidak perlu, mengalami efek samping, interaksi obat dan overdose. ...... Medication Therapy Monitoring (MTM) is a clinical pharmacy activity performed by a pharmacist to ensure safe, effective, and rational drug therapy for patients. MTM involves assessing drug selection, dosing, administration route, therapeutic response, Adverse Drug Reactions (ADRs), providing recommendations to resolve drug-related problems (DRPs), and monitoring the effectiveness and side effects of drug therapy to reduce the risk of DRPs. MTM needs to be conducted for patients admitted to RSUD Tarakan Jakarta with complications from various diseases, including Hypertensive Heart Disease accompanied by conditions such as Acute Kidney Injury (AKI), Non-insulin-dependent diabetes mellitus with multiple complications, Hyponatremia, and unspecified Pneumonia. The drug therapy monitoring lasts for 10 days. Based on the treatment received by the patients for their respective conditions, four types of DRPs were identified: unnecessary drug therapy, experiencing side effects, drug interactions, and overdose.

Abstrak :
Hipertensi merupakan salah satu penyakit kronis yang membutuhkan pengelolaan dan terapi jangka panjang. Penyakit hipertensi tidak dapat disembuhkan tetapi harus selalu dikontrol. Kontrol tekanan darah sangat diperlukan untuk mencegah adanya komplikasi yang dapat terjadi akibat hipertensi yang tidak terkontrol. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pasien patuh minum obat, termasuk di dalamnya yaitu pengetahuan. Puskesmas berperan sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam penanganan awal dan kontrol pengobatan hipertensi. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Maka dari itu perlu dilakukan promosi kesehatan terkait pentingnya kepatuhan minum obat antihipertensi dalam upaya meningkatkan kepatuhan minum obat bagi penderita hipertensi. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan melakukan Pelayanan Informasi Obat (PIO) melalui media leaflet. Leaflet penyampaian mengenai Pentingnya Kepatuhan Minum Obat Antihipertensi pada Pasien Hipertensi di Puskesmas Jatinegara terdiri dari beberapa point yang meliputi pengertian penyakit hipertensi, pengertian patuh minum obat, pentingnya minum antihipertensi secara teratur, faktor – faktor penyebab ketidakpatuhan minum obat, serta dampak yang diakibatkan oleh ketidakpatuhan minum obat antihipertensi. Isi leaflet juga menyertakan solusi yaitu beberapa cara untuk meningkatkan kepatuhan minum obat. ...... Hypertension is one of the chronic diseases that requires long-term management and therapy. It cannot be cured but must always be controlled. Blood pressure control is crucial to prevent complications that can arise from uncontrolled hypertension. Several factors can affect patient adherence to medication, including knowledge. Community health centers (Puskesmas) play a role as primary healthcare facilities in the initial management and treatment control of hypertension. Puskesmas provides health services aimed at both community and individual health promotion and prevention efforts primarily in its operational area. Therefore, health promotion related to the importance of adherence to antihypertensive medication is essential to improve compliance among hypertensive patients. This effort can be achieved through Drug Information Services (DIS), using leaflets as a medium. The leaflet on the Importance of Adherence to Antihypertensive Medication among Hypertensive Patients at Jatinegara Community Health Center consists of several points, including understanding hypertension, the concept of medication adherence, the importance of regular intake of antihypertensive medication, factors contributing to non-adherence, and the impacts of non-adherence to antihypertensive medication. The leaflet also includes solutions such as strategies to enhance medication adherence.

Abstrak :
Bahan baku merupakan bahan yang biasanya digunakan dalam proses pembuatan produk jadi yang perlu melalui tahap uji untuk mengkonfirmasi bahwa bahan baku tersebut memang sesuai dengan standar yang ada dan sesuai dengan klaimnya untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan pada sediaan farmasi seperti pada kasus tercemarnya sediaan farmasi sirup akibat pelarut yang digunakan tercemar oleh Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG). BPOM mengharuskan semua bahan baku obat dapat menyesuaikan aturan Farmakope Indonesia. PT. Tatarasa Primatama sebagai PBF bahan baku obat perlu menyesuaikan kualifikasi bahan baku yang didapat atau diimpor dari luar negeri dengan standar yang berlaku yang ada di Indonesia. Kualifikasi bahan baku obat yang didapat dari supplier luar negeri biasanya mengacu pada parameter yang ada di United States Pharmacopeia. Perlu dilakukan perbandingan parameter yang ada di antara United States Pharmacopeia dan dan Farmakope Indonesia VI mengenai uji kuantitatif dan kualitatif suatu bahan baku obat untuk menyesuaikan dengan peraturan BPOM. Perbedaan parameter uji pada prosedur dan spesfikasinya antara USP 44 dan FI VI dikarenakan kondisi, suhu, serta cuaca masing – masing wilayah negara yang berbeda – berbeda. Parameter uji yang mempunyai prosedur dan spesifikasi yang berbeda dapat dipilih dengan memilih prosedur dan spesifikasi yang lebih lengkap, lebih tepat dan lebih ketat diantara USP 44 dan FI VI. Parameter uji yang terdapat pada FI VI tetapi tidak terdapat pada USP dapat dilakukan penambahan uji oleh PBF bahan baku obat itu sendiri. ...... Raw materials are substances typically used in the production of finished products that need to undergo testing to confirm their compliance with existing standards and claims to avoid undesired incidents in pharmaceutical preparations, such as the contamination of syrup preparations due to solvents tainted with Ethylene Glycol (EG) and Diethylene Glycol (DEG). BPOM (Indonesian FDA) requires all drug raw materials to conform to the Indonesian Pharmacopoeia standards. PT. Tatarasa Primatama, as a pharmaceutical raw material distributor, must ensure that the qualifications of raw materials obtained or imported from abroad comply with Indonesian standards. The qualification of drug raw materials obtained from international suppliers usually refers to parameters in the United States Pharmacopeia (USP). It is necessary to compare the quantitative and qualitative test parameters between the United States Pharmacopeia and the Indonesian Pharmacopoeia VI to align with BPOM regulations. Differences in test parameters in procedures and specifications between USP 44 and FI VI are influenced by varying conditions, temperatures, and climates in different countries. Test parameters with differing procedures and specifications can be selected by opting for procedures and specifications that are more comprehensive, precise, and stringent between USP 44 and FI VI. Parameters found in FI VI but not in USP may require additional testing by the pharmaceutical raw material distributor themselves.

Abstrak :
Kontaminasi mikroba di industri farmasi adalah suatu permasalahan serius yang dapat membahayakan kualitas dan keamanan produk obat. Faktor - faktor yang dapat menyebabkan kontaminasi mikroba di industri farmasi meliputi Lingkungan produksi yang tidak sesuai, Bahan baku yang terkontaminasi, Peralatan dan mesin yang tidak bersih, Karyawan yang tidak terlatih, serta Gangguan dalam rantai pasokan. Pembersihan dapat dilakukan dengan sanitasi dan hygiene. Namun kemampuan mikroorganisme untuk dapat bermutasi dan menjadi resisten perlu diwaspadai. Oleh karena itu, mapping dan identifikasi mikroorganisme harus secara rutin dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya mutasi mikroorganisme untuk mengetahui hasil mutasi tersebut masih dapat dikontrol dengan cara pembersihan yang ada. Identifikasi ini dapat dilakukan dengan mengisolasi mikroorganisme yang dan dilanjutkan dengan pengujian menggunakan ID Test mikroorganisme. Studi literatur ini dilakukan dengan melakukan perbandingan berdasarkan kelebihan dan kekurangan penggunaan antara BBL Crystal Kit dengan Remel RapID System. Pemilihan jenis ID Test Mikroorganisme sebaiknya dilakukan berdasarkan kebutuhan. Apabila kebutuhan suatu industri adalah waktu yang cepat, maka Remel RapID system merupakan pilihan yang tepat. Apabila jenis mikroba yang ingin diidentifikasi belum diketahui jenisnya dengan pasti, maka pemilihan BBL Crystal merupakan pilihan yang cukup memungkinkan dikarenakan jenisnya hanya terbagi 2 yaitu BBL Crystal untuk gram positif dan BBL Crystal untuk gram negatif. ...... Microbial contamination in the pharmaceutical industry is a serious issue that can jeopardize the quality and safety of drug products. Factors contributing to microbial contamination in pharmaceutical manufacturing include inadequate production environments, contaminated raw materials, unclean equipment and machinery, untrained personnel, and disruptions in the supply chain. Cleaning can be performed through sanitation and hygiene practices, but the ability of microorganisms to mutate and develop resistance needs careful consideration. Therefore, routine mapping and identification of microorganisms should be conducted to detect possible mutations, ensuring that these mutations can still be controlled through existing cleaning methods. Microorganism identification involves isolating the microorganism and conducting testing using microbial ID tests. This literature review compares the advantages and disadvantages of using the BBL Crystal Kit versus the Remel RapID System. The selection of microbial ID tests should be based on specific needs. If rapid results are required, the Remel RapID system is suitable. If the exact type of microorganism is uncertain, the BBL Crystal system is advantageous because it categorizes microorganisms into two groups: BBL Crystal for gram-positive and BBL Crystal for gram-negative bacteria.

Abstrak :
Apotek merupakan fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan yang salah satunya adalah pelayanan untuk farmasi klinik. Kegiatan pelayananan farmasi klinik yang terdapat di Apotek adalah bagian dari kegiatan Pelayanan Kefarmasian yang berhubungan langsung serta bertanggung jawab terhadap pasien. Pengkajian dan pelayanan resep merupakan salah satu pelayanan farmasi klinik yang ada di apotek. Kegiatan pengkajian Resep yang ada di apotek dibagi menjadi tiga, meliputi administrasi, kesesuaian farmasetik dan pertimbangan klinis. Tujuan pengkajian berdasarkan tiga aspek tersebut untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pelayanan obat (medication error). Ada beberapa kesalahan pengobatan atau medication error yang sering terjadi seperti pemberian obat yang tidak tepat, pemberian dosis obat yang salah, kesalahan dalam menulis atau kesamaan bunyi nama obat, kesalahan pada penggunaan serta kesalahan pada perhitungan dosis obat yang diresepkan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengkajian 10 resep racikan dan 10 resep non-racikan yang ada di Apotek Kimia Farma 494 Beji Depok pada periode bulan April 2023. Hasil kajian dari 20 resep yang dilakukan, permasalahan yang banyak terjadi terdapat pada aspek klinisnya seperti ada interaksi obat. Terdapat 3 jenis interaksi obat pada resep racikan dan non racikan yaitu interaksi mayor, moderat, dan minor. ...... Pharmacy is a healthcare facility that provides services, one of which is clinical pharmacy services. Clinical pharmacy services in pharmacies are part of pharmaceutical services directly related to and responsible for patient care. Prescription assessment and service are among the clinical pharmacy services available in pharmacies. Prescription assessment activities in pharmacies are divided into three parts: administrative, pharmaceutical suitability, and clinical consideration. The purpose of assessing prescriptions based on these three aspects is to prevent medication errors. Several common medication errors include incorrect drug administration, wrong drug dosage, errors in writing or sound-alike drug names, errors in drug use, and errors in calculating prescribed drug doses. This study aims to assess 10 compounded and 10 non-compounded prescriptions at Kimia Farma Pharmacy 494 Beji Depok during April 2023. From the study's results, it was found that clinical aspects such as drug interactions were the most prevalent issue. There were three types of drug interactions found in compounded and non-compounded prescriptions: major, moderate, and minor interactions.

Abstrak :
Dewasa ini, pusat perbelanjaan modern tumbuh berkembang dengan pesat Perkembangan ini tidak terlepas dari perubahan perilaku konsumen, terutama yang berada di perkotaan dan berbelanja di pasar-pasar tradisional menjadi berbelanja ke plaza atau mal. Di tengah maraknya perkembangan pusat perbeIanjaan sebenarnya pengelolaan pusat perbelanjaan termasuk bisnis yang sulit di bidang properti. Adanya dua jenis peIanggan yaitu para penyewa ruangan dan para pengunjung, membuat tingkat kesulitan mengelola pusat perbelanjaan bisa dikatakan Iebih tinggi daripada mengelola pusat perkantoran, kondominium, atau apartemen. Pengunjung memiliki peranan yang penting dalam bisnis pusat perbelanjaan. Pengunjung tidak saja diharapkan untuk terus datang tapi juga diharapkan untuk melakukan transaksi. OIeh karena itu, dalam menghadapi tingkat persaingan yang semakin kompetitif dengan pusat-pusat perbelanjaan lainnya yang ada di Jakarta, khususnya yang berada di wilayah Blok M, tingkat kepuasan para pengunjung terhadap atribut-atribut pelayanan yang telah diberikan Plaza Blok M selama ini penting untuk diketahui. Dalam karya akhir ini, metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan adalah customer satisfaction survey dengan mengacu pada model SERVQUAL. Di sini terdapat 22 atribut yang digunakan untuk meneliti perbedaan antara harapan akan jasa yang diberikan Plaza Blok M dengan penilaìan terhadap jasa yang diterima pengunjungnya. Hasil survei menunjukkan bahwa para pengunjung Plaza Blok M merasa tidak puas pada seluruh atribut Plaza Blok M yang diteliti. Hal ini terbukti dari nilai negatif yang diperoleh untuk masing-masing atribut pada gap analysis. Nilai terendah dimiliki secara berturut oleh atribut-atribut: jaminan keamanan, keramahan karyawan/pramuniaga, fasilitas fisik, kesopanan karyawan/pramuniaga, keandalan karyawan/pramuniaga, pemberian infomasi oieh karyawan, dan respon menangani keluhan pengunjung. Sementara itu berdasarkan analisis yang sama, secara keseluruhan, konsumen merasa tidak puas dengan pelayanan yang diperoleh dari Plaza Blok M. Hal ¡ni ditunjukkan oleh total nilai perbedaan (gap) antara nilai harapan dan nilai persepsi sebesar ?5,4060. Selanjutnya, hasil pemetaan atribut-atribut yang diteliti dalam Importance? Performance Matrix memperlihatkan atribut-atribut yang mendesak untuk segera ditangani adaiah fasilitas fisik, respon menangani keluhan pengunjung, kesediaan memberikan pelayanan, keramahan karyawan/pramunìaga, dan kesopanan karyawan/pramuniaga. Implikasinya, penìngkatan operasi fasilitas-fasilitas fisik (lift, escalator, telepon umum, parkir, toilet dan sebagaìnya) mendesak untuk dilakukan. Selain itu, training-training yang menekankan pada penìngkatan kualitas service seperti service of excelent juga perlu dilakukan sebagai upaya memperbaiki sikap dan meningkatkan kemampuan para karyawan pramuniaga. Salah satu kekurangan dan pengukuran tingkat kepuasan pengunjung adalah hasil penelitian hanya memperlihatkan apakah kebutuhan saat ini telah terpenuhì tetapi gagal untuk meneliti kebutuhan pelanggan/penguniung di masa datang. Selain itu, survey ini juga tidak melihat tingkat kepuasan para karyawan/pramuniaga terhaciap pusat perbelanjaan tempat mereka bekerja, padahal diyakini bahwa kepuasan mereka akan menggerakkan loyalitas pengunjung. Oleh karena itu, studi lanjutan terhadap permasalahan ini perlu untuk dilakukan. Selanjutnya, sebaiknya pada penelitian berikut pengukuran dengan skala interval menggunakan skor genap (1 ? 6) untuk menghindari jawaban yang tidak memberi penìlaian.

Abstrak :
Dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh sebuah bank swasta nasional, dengan tidak memotong Pajak Penghasilan atas bunga deposito yang diberikan kepada nasabahnya selama lima tahun berturut-turut, sangat merugikan negara. Bagi Bank tersebut bunga deposito yang diberikan kepada para deposan dianggap bukan sebagai objek pajak karena ia hanya menawarkan produk deposito dari sebuah Bank yang didirikan di Iuar negeri. Permasalahan pokok tesis ini adalah upaya-upaya apa yang perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat segera mengetahui penempatan deposito di luar negeri, sehingga penerima bunga di Indonesia dapat segera dikenakan pajak. Penelitian dilakukan untuk mengungkakan pendapat para ahli tentang penghasilan bunga yang diterima Wajib Pajak Dalam Negeri yang ditempatkan di luar negeri; ketentuan-ketentuan yang berlaku atas pemungutan pajak bunga deposito; modus operandi yang digunakan oleh Bank swasta nasional "X" dalam menggelapkan pajak atas bunga deposito dan unaya Direktorat Jenderal Pajak dalam menindak lanjuti penggelapan pajak yang dilakukan oleh Bank swasta nasional "X" tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analistis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut. Hasil analisis terhadap penggelapan pajak yang dilakukan Bank swasta nasional "X" tersebut bahwa Bank "X" memanfaatkan keberadaan Bank "Y" yang berbadan hukum di Iuar negeri, sedangkan Bank "Y" tersebut sebagian dimiliki oleh Bank "X" dan sebagian lagi adalah milik Yayasan Dana Jaminan Hari Tua Bank swasta nasional "X". Hendaknya ada kerja sama antara Bank Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal menembus kerahasiaan bank untuk kasus-kasus yang khusus, tanpa harus meminta ijin Menteri Keuangan. Apabila ada petunjuk bahwa ada transfer untuk penempatan deposito yang tidak diakui Wajib Pajak dikenakan bunga SBI sebesar 13%. Atas deemed interest tersebut harus di pungut pajak sebesar 20%. Jika pemeriksa terbentur pada Rahasia Bank maka petugas pajak harus mencari terobosan untuk menembusnya Pihak kepolisian harus lebih pro aktif untuk memberikan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Abstrak :
Kecenderungan peningkatan penggunaan antibiotika di Pelayanan Kesehatan Dasar merupakan penggunaaan obat yang tidak rasional dan akan menghambat penurunan angka morbiditas dan mortalitas penyakit. Pemberian antibiotika yang berlebihan akan meningkatkan resistensi terhadap bakteri, sehingga pembiayaan obat akan menjadi lebih tinggi di masa mendatang. Ada dua indikator utilisasi obat yang diteliti yaitu rata-rata biaya obat perlembar resep dan rata-rata R/ per-lembar resep. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran utilisasi obat antibiotika pada dua indikator diatas dan faktor faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menemukan bahwa persentase resep obat pasien RJTP yang berisi antibiotika 37,74 %. Proporsi terbesar pemanfaatan obat antibiotika pada pasien RJTP di Puskesmas Tebet tahun 2005 ditemukan pada kelompok usia dewasa (12-65 tahun) yaitu sebesar 56,5 %, pasien yang bayar sendiri yaitu sebesar 89,8 %, penyakit infeksi lain selain ISPA yaitu sebesar 61,6% dan rata-ratal hari pemberian obat antibiotika adalah 4 hari dimana nilai ini tidak sesuai dengan pedoman pengobatan antibiotika yang belaku. Rata-rata harga obat per-lembar resep adalah Rp. 6.226,01,- sedangkan rata-rata jumlah R/ nya adalah 3 R/. Hasil analisis bivariat dari ke dua indikator utilisasi obat terhadap variabel independen didapatkan adanya perbedaan yang signifikan menurut usia, status pembayaran pasien dan jenis penyakit. Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa usia, status pembayaran, jenis penyakit (ISPA) dan lama hari pemberian obat secara signifikan mempengaruhi rata-rata harga obat dan rata-rata jumlah R/ per-lembar resepnya. Disarankan perlu dilakukan upaya peresepan pengobatan sesuai dengan standar pengobatan yang berlaku terutama lama hari pemberian obat. Analisa lebih lanjut mengenai rata-rata harga obat per-lembar resep yang lebih spesifik yaitu dengan hanya menganalisa rata-rata harga obat antibiotika.

---

The tendency of overused of antibiotics in primary health care indicate the irrational used and inhibit lowering morbidity and mortality of diseases and hence increase bacterial resistance and so that elevate drug expenditure at future. There were two drug utility indicators examined named average drug cost per encounter and average drug per encounter. The objective of this research was to know the description of antibiotics drug utilization on two indicators mentioned above and the factors influence it. Results of this research were the percentages of encounter containing antibiotics was 37,74 %. The biggest proportion of antibiotics utilization based on adult patients (12 -65 year old) was 56,5 %. Based on payment status of self payer patients was 89,8 %. And based on type of diseses at other infection beyond UTI was 61,6 %. The average number of days antibiotics dispensed was 4 days, that the values incompatible with Antibiotics drug guidelines. The average of single encounter was Rp. 6.226,01 where the average R/ per encounter was 3 items. Bivariate analysis of two drug utilization indicators, with independent variable showed significant differences among age, payment status and type of diseases. The result of multivariate analysis indicated age (except elderly), payment status, diagnosis of UTI and number of days antibiotics dispensed significantly able to predict variable of drug price per encounter and the average R/ per-encounter. It was Suggested the treatment prescription that compatible with standard treatment guidelines that usually used, the length of therapy. More specific continuing of the analysis about average drug price per-encounter with analyzing average antibiotic drugs price.

Abstrak :
Persoalan inefisiensi membuat kebijakan subsidi BBM kurang diminati oleh banyak negara dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun demikian, penghapusan subsidi ini dapat berdampak negatif bagi perekonomian, khususnya terkait kemiskinan, apabila tidak diiringi dengan program kompensasi yang tepat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis program apakah yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia sebagai kompensasi penghapusan subsidi BBM. Program yang dibahas dalam artikel ini meliputi bantuan tunai, subsidi pangan, program pendidikan dan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Dengan mempertimbangkan jangka waktu program, akurasi sasaran, dan isu kebebasan memilih, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu program yang unggul di ketiga aspek tersebut. Oleh karena itu, keputusan untuk memilih program mana yang akan diterapkan tergantung dari tujuan utama yang ingin dicapai oleh pemerintah. Tujuan jangka pendek dapat diwujudkan melalui bantuan tunai dan subsidi pangan sedangkan pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur dapat mewujudkan penghapusan kemiskinan secara lebih berkesinambungan. ......Inefficiency has led to fuel subsidies being a much less favourable policy for many countries dealing with oil price hikes over the last few decades. Nevertheless, removing fuel subsidies can have detrimental effects on the economy, particularly related to poverty issue, if there is no appropriate compensation program implemented. This study aims to assess what the most suitable compensation would be in the case of fuel subsidies being phased out in Indonesia. Four different programs considered in this study are a cash transfer, a food subsidy, an education and healthcare program, and investment in infrastructure. Evaluating these programs in terms of time frame, targeting recipients, and freedom of choice, it is found that there is no single program superior in all aspects. The decision on which program should be chosen by the government then depends on its main objective. While an immediate and short-run effect can be achieved by providing cash or inkind transfers to the poor, human capital accumulation and improvement in physical infrastructure offer a long-run and more sustainable effect on poverty alleviation.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengetahuan mengenai kerentanan sosial ekonomi suatu wilayah terhadap penyalahgunaan narkoba dapat digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengelolaan risiko penyalahgunaan narkoba yang lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kerentanan sosial ekonomi (tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, tingkat penghasilan, rasio jenis kelamin, tingkat kemiskinan, dan akses ke pelayanan kesehatan) terhadap prevalensi penyalah guna narkoba ; serta untuk mengetahui indeks kerentanan sosial ekonomi terhadap penyalahgunaan narkoba di setiap provinsi yang kemudian digunakan untuk menganalisis risiko penyalahgunaan narkoba.

Metode yang digunanakan uji statistik regresi linier berganda dan analisis spasial. Hasil penelitian menunjukkan Uji F ke 6 indikator kerentanan sosial ekonomi signifikan terhadap prevalensi dan pada uji t tingkat penghasilan signifikan terhadap prevalensi; Indeks kerentanan sosial ekonomi di Indonesia terdiri dari kelas tinggi dan sedang; risiko penyalahgunaan narkoba di Indonesia terdiri dari kelas tinggi, sedang, dan rendah. Kesimpulannya kerentanan sosial ekonomi di setiap Provinsi di Indonesia mempengaruhi prevalesi dengan tingkat penghasilan yang paling berpengaruh; Indeks kerentanan sosial ekonomi kelas tinggi terdapat di 9 Provinsi dan kelas sedang di 25 Provinsi; risiko penyalahgunaan narkoba kelas tinggi terdapat di 5 Provinsi, kelas sedang di 9 Provinsi dan kelas rendah di 20 provinsi.

---

ABSTRACT
The Knowledge about socio-economic vulnerability that related to drug abuse in a region can be used for the preparation of risk management policy so it can be more targeted, effective and efficient. The purpose of this study is to determine the effect of socio-economic vulnerability (education level, unemployment rate, income level, sex ratio, poverty level, and access to health) to the prevalence of drug abuse; also to find out the socio-economic vulnerability index that related to drug abuse in each province, then it is used to analyze the drug abuse risk.

Using multiple linear regression test statistic and spatial analysis as the method. The results showed that F test of the 6 socio-economic indicators significant effect the prevalence and the t test show that income level effect the prevalence; The socio-economic vulnerability index in Indonesia consists of high and medium class; The drug abuse risks in Indonesia consist of high, medium, and low class. The conclusions are that socio-economic vulnerability in Indonesia province effect the prevalence of drug abuse with the income level effect the most; High class socioeconomic vulnerability index in 9 Provinces and moderate classes in 25 Provinces; High class of the drug abuse risk is in 5 provinces, middle class in 9 provinces and low grade in 20 provinces.