Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk menunjang keberlangsungan kehidupan di kota metropolitan, Pemerintah Daerah Khusus lbukota (DKI) Jakarta telah melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Mengingat kondisi dan kawasan yang dimiliki DKI Jakarta maka pembangunan yang dilaksanakan sangatlah kompleks.Pesatnya pertumbuhan penduduk selain menyebabkan kebutuhan akan ruang sangat tinggi juga menjadikan pembangunan fisik kota tidak terstruktur secara baik sehingga pemanfaatan lahan sebagai sumber daya alam yang terbatas menjadi tidak efisien.Hal ini juga terjadi pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota Jakarta, tercermin dari banyaknya RTH yang berubah fungsi .menjadi kawasan bentuk lain. RTH mempunyai fungsi yang penting baik bagi lingkungan alam maupun lingkungan buatan dan lingkungan sosial. Pertimbangan dalam penataan dan pengelolaan RTH di kota-kota besar sering kali mempunyai konflik yang tinggi antara upaya pemanfaatan dan kelestarian lingkungannya sehingga diperlukan penataan ruang yang jelas dan terpadu. Dalam pengelolaan RTH sering terjadi tumpang tindih atau konflik antara wewenang dan kepentingan. Konflik wewenang meliputi: perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, dan pemeliharaan.

---

To support the life sustainability in metropolitan city, regional government (pemda) of DKI Jakarta has conducted the development in various sectors. Considering the condition and the area of DKI Jakarta, the development of this region is very complex.

The rapid population growth, besides causing the need of spaces increasing also resulting development of the city is spahaly. So, the land-use as a limited nature resource becomes inefficient.

This is also happened in public space/open space area in Jakarta, which reflected from its functional change which becomes the other form area. The open space area has important functions, for natural environment, urban green space man made environment or cultural environment. Consideration in settlement and management of open space area in big cities frequently has high conflict from the effort of the utility and continuity of the environment. So it is need to have the right and integrated of space management. in management of open space area often happened conflict or overlap between authority and conflict of interest which is caused by the weak of coordination between related institution. Conflict of authority cover: planning, development, and conservancy."

"Pembauran budaya antar suku bangsa, kebudayaan agama, dan negara yang menyebabkan perubahan pandangan terutama pada ikatan antar individu seperti ikatan perkawinan antar orang yang berbeda agama. Perbedaan agama ini sebelumya tidak menjadi masalah hingga timbul pengaturan terbaru dalam hukum positif di Indonesia, yakni adanya definisi perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Kemudian pada tahun 2006 keluar Undang-Undang Adminduk yang menyatakan perkawinan beda agama dapat dicatat berdasarkan penetapan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan menganalisis Penetapan Pengadilan Negeri No. 112/Pdt.P/2008/PN.Ska yang akan dikaitkan dengan peraturan terkait seperti UU No.1 tahun 1974, UU No. 23 tahun 2006. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini ialah yuridis normatif dengan sumber data melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini bahwa UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan kemudian diubah menjadi UU No. 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan saat ini yang dijadikan sebagai dasar permohonan perkawinan beda agama.

---

The assimilation of cultures between ethnic, religious, cultural and country changes the views of individual especially for their relation such as different religion marriage. In the beginning there isn’t problem with the different of the religion, but after arising arrangement until recent positive law in Indonesia is a existence of the definition of marriage in article 1 of the law Number 1/ 1974 about Marriage that stating “marriage was born inner ties between a man with a woman as husband and wife with the aim of forming a family (of a household) happy and eternal based on God". Based on that, the writer will analyze the determination of District Court Number 112/Pdt.P/2008/PN.Ska will be associated with the regulations such as Act Number 1 of 1974, Act Number 23 of 2006. The methodology in this study use juridical normative with data source through the study of librarianship. The results of this research is that law Number 23 of 2006 about the Residency and Changed to Administration of Act No. 24-2013 about changes of Act Number 23 of 2006 about the Administration of the Population here, currently used to have the marriage of difference religious request."

"Tesis ini membahas business coaching mengenai penerapan strategi promosi untuk meningkatkan penjualan dari UMKM Bengkel Trijaya Ban. Masalah yang diangkat pada tesis ini lebih kepada masalah yang dihadapi oleh Bengkel Trijaya Ban yang belum mempunyai strategi promosi yang lebih dapat menjangkau target pasar yang lebih luas. Usulan yang diajukan adalah dengan menerapkan empat strategi promosi baru yang cocok dengan kondisi Bengkel Trijaya Ban dan sesuai dengan kemajuan zaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan owner dan staff bengkel Trijaya Ban demi mengetahui kekurangan dan gap di Bengkel Trijaya Ban. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan strategi promosi yang sesuai dapat meningkatkan penjualan di Bengkel Trijaya Ban. Hasil dari implementasi promosi ini adalah agar bengkel bisa bersaing dengan para kompetitor dan meningkatkan penjualan dikala kompetisi bengkel sangat ketat.

---

This thesis discusses the business coaching on the implementation of promotion strategy to increase sales of SME Trijaya Tires Workshop. The problem raised in this thesis is more to the problems faced by Bengkel Trijaya Ban who do not have a promotional strategy that is more able to reach the broader target market.

The proposed proposal is to apply four new promotional strategies that match the condition of Trijaya Ban Workshop and in accordance with the progress of the times. The method used in this research is an interview with the owner and staff of Trijaya Ban workshop in order to know the shortcomings and gaps in Trijaya Tires Workshop.

The conclusion of this research is the implementation of appropriate promotion strategy can increase sales in Bengkel Trijaya Ban. The result of this promotional implementation is that the workshop can compete with the competitors and increase sales when the competition is very tight."

"Hak-hak tersangka/terdakwa dalam KUHAP sejalan dengan pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM). Berdasarkan demikian seorang tersangka/terdakwa tidak dapat dianggap bersalah sebelum dinyatakan oleh keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti. Perlindungan tersangka/terdakwa dari kesewenangan penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus dapat dilaksanakan dalam peradilan pidana. Namun kesenjangan hak tersangka/terdakwa dapat terjadi baik secara normatif maupun secara empiris, hal ini dapat disebabkan rumusan undang-undang yang tidak jelas, atau persepsi penegak hukum dan pencari keadilan yang berbeda terhadap hak tersebut. Oleh karena itu masalah penelitian adalah :1. Apkah terdapat kesenjangan hak tersangka/terdakwa dalam KUHAP?.2. Bagaimana kesenjangan hukum secara empiris hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana di Propinsi Lampung?.3. Pada tingkat proses peradilan manakah kesenjangan hak tersangka/terdakwa paling banyak terjadi.Penelitian normatif dan empiris dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hakhak tersangka/terdakwa dan para penegak hukum serta pencari keadilan dalam proses peradilan pidana di wilayah Pengadilan Tinggi Propinsi Lampung, menghasilkan data bahwa secara normatif dan empiris terdapat kesenjangan mengenai hak tersangka/terdakwa baik dalam KUHAP maupun dalam pelaksanaan penerapan hak tersebut.Kesimpulan kesenjangan hak tersangka/terdakwa secara normatif, karena tidak konsisten perumusan hak yang ada dalam KUHAP. Hal lain adalah disebabkan penggunaan bahasa yang tidak jelas dalam rumusan hak tersangka/terdakwa dalam KUHAP menyebabkan perbedaan persepsi di kalangan penegak hukum maupun dari pencari keadilan terhadap hak tersangka/terdakwa. Kesenjangan hak-hak tersangka terdakwa secara empiris terjadi dalam seluruh tahap pemeriksaan peradilan pidana baik pemeriksaan penyidikan, pemeriksaan penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Kesenjangan yang paling banyak terjadi dalam pelaksanaan penerapan hak-hak tersangka/terdakwa terjadi pada proses praadyudikasi.Saran yang diajukan adalah :1. Mengurangi atau menghilangkan kesenjangan secara normatif mengenai hak tersangka/terdakwa dengan mengadakan peninjauan kembali KUHAP.2. Meningkatkan kemampuan profesional para penegak hukum, maupun kesadaran hukum masyarakat pencari keadilan secara memadai.3. Mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu dalam proses peradilan pidana dengan menumbuhkembangkan sikap batin antara penegak hukum untuk menghargai dan melaksanakan secara benar hak-hak tersangka/terdakwa sebagai komitmen terhadap negara hukum dan negara demokrasi.

---

It is understood that the rights of the suspect/ accused in the KUHAP are parallel with the declaration/acknowledgement of human right. Based on that a suspect/accused should not be considered guilty before it is officially decided as a final verdict. Protection of the suspect/accused from law enforcement officials cruelty in conduction their duties and authorities should be established in criminal justice. However, discrepancy between rights of the suspect/accused could occur bath normatively as well as empirially due to unclear formulation of law or perception differences on that right between law enforcement officials and justice seekers.

Therefore, the problems of this research are :

1. Is there any discrepancy within the rights of the suspect/accused in the KUHAP?.

2. How is law discrepancy of the rights of the suspect/ accused within the process of criminal law in Lampung empirically?.

3. In what level of law process is the discrepancy of right of the suspect/accused mostly occured?.

Research is carried out normativelly toward regulation of laws concerning rights of the suspect/accused, law enforcement officials, as well as justice seekers within the process of criminal law in Lampung Provincial. High Court shows that both normatively and empirically there are discrepancies concerning the rights both in the KUHAP and in the implementation of the establishment of rights. It can be concluded that normatively the discrepancy of the rights in the KUHAP. The unclarity of the language used in the formulation of the rights in the KUHAP also causes various perceptions among law enforcement officials and justice seekers concerning the rights.

Discrepancies of rights of the suspect/accused emprically occures within all the stages of crimial justice investigations, in spot/close investigations, prosecutions, and hearings. The greatest number of discrepancies concerning the implementation of the establishment of rights of the suspect/accused occur during the prejudiciary process.

To overcome the situation some suggestions are recommended, namely :

1. Decreasing or eliminating the discrepancies concerning rights of the suspect/accused normatively by reevaluating the KUHAP.

2. Increasing the professional skills of the law enforcement officials, and the law awareness of the justice seekers' society appropriately.

3. Establishing integrated criminal justice system within the criminal justice process by developing a certain inner attitude among the law enforcement officials which respects and is willing to establish correctly rights of the suspect/accused as a commitment toward a lawful and democratic country."

"Tujuan : Untuk mengetahui gambaran status vitamin B-12, asam folat, nutrisi dan profit lipid serum pada lanjut usia, agar dapat dimanfaatkan untuk pertimbangan pencegahan dan terapi penyakit jantung ; coroner (PJK) dan aterosklerosis.Tempat : Sepuluh puskesmas kecamatan di Jakarta Selatan,Cara : Studi cross-sectional pada lanjut usia z 60 tahun, subjek dipilih secara acak pada tingkat puskesmas. Data yang dikumpulkan meliputi sosio-demografi; pola makan; asupan energi, karbohidrat, lemak, protein, kolesterol, vitamin B-12, asam folat; kadar vitamin B-12; asam folat dan lipid serum, indeks massa tubuh (A.fl) dan rasio LPe-LPa.Hasil : Prevalensi kekurangan vitamin B-12 serum 34,6% dan kekurangan asam folat serum 34,0%. Konsentrasi vitamin B-12 serum dan asam folat serum pada pria lebih rendah dari wanita. Pada pria dan wanita vitamin B-12 serum kelompok umur z 70 tahun lebih rendah dibanding kelompok umur 60-69 tahun. Prevalensi hiperkolesterolemia dan kolesterol LDL serum yang tinggi (z 160 mg/dL) adalah, 42,6% dan 24,1%. Pada pria dan wanita kolesterol total serum pada kelompok umur z 70 tahun lebih rendah dibanding kelompok umur 60-69 tahun. Di lain pihak kolesteroI HDL serum pada pria dan wanita kelompok umur Z 70 tahun lebih tinggi dibanding kelompok umur 60-69 tahun. Rata-rata IMl' untuk pria 23,9 dan wanita 24,1 dan rata-rata rasio LPe-LPa untuk pria 0,93 dan wanita 0,85. Pada lanjut usia dengan konsentrasi vitamin B-I2 serum < 350 pg/mL berkorelasi positif dengan kolesterol HDL serum (r = 0,29; P = 0,03), tetapi tidak berkorelasi dengan kolesterol total serum, kolesterol LDL serum, rasio kolesterol total/ kolesterol HDL dan rasio kolesterol LDLlkolesterol HDL. Di lain pihak lanjut usia dengan konsentrasi vitamin B-I2 serum Z 350 mg/mL tidak berkorelasi dengan lipid serum.Kesimpulan : Melalui pendekalan faktor resiko PiK, prevalensi kekurangan vitamin B-12 dan kekurangan asam folat di Indonesia relatif tinggi dan sesuai dengan penelitan-penelitian yang telah dilakukan di negara-negara maju. Interaksi antara vitamin B-12 serum dan lipid serum belum dapat ditentukan sebagai interaksi yang linier tanpa adanya informasi mengenai homosistein serum. Kecukupan vitamin B-12 serum untuk lanjut usia sangatlah esensial untuk memperkecil terjadinya dislipidemia sebagai salah satu faktor resiko PJK.

---

Objective : To determine vitamin B-l2, folic acid, anthropometric and serum lipid profiles of the Indonesian elderly which are considered to be important in the prevention and treatment of coronary atherosclerosis.

Place : Ten PHC in the district of South Jakarta.

Methods : A cross-sectional study on the elderly (z 60 year) was carried out in 10 PHCs, Subjects were drawn randomly at the PHC levels. Data collected were sosio-demography; food habits; intakes of energy, carbohydrate, fat, protein, cholesterol, vitamin B-12, and folic acid; serum vitamin B-12, serum folic acid, serum lipids; anthropometry [body mass index (BMI) and waist-hip ratio].

Results : The prevalence of biochemical vitamin B-12 and folic acid deficiencies were 34.6% and 34.0% respectively. Serum vitamin B-12 and folic acid concentrations of the elderly men were lower than those of the elderly women. Serum vitamin B-12 of both elderly men and women aged Z 70 years was lower than their younger counterparts aged 60-69 years. The prevalence of hypercholesterolemia and high serum LDL cholesterol (z 160 mg/di.) was 42.6% and 24.1% respectively. Mean serum total cholesterol of both elderly men and women aged z 70 years was lower than those aged 60-69 years old. On the other hand, serum HOL cholesterol of both elderly men and women aged z 70 years was higher than their younger counterparts aged 60-69 years. Mean BMI values were 23.9 kglm2 for the elderly men and 24,1 kglrn2 for the elderly women. Mean waist-hip ratios for the elderly men and women were 0.93 and 0.85 respectively, In the elderly subjects with low serum vitamin B-12 (< 350 pg/mL), positive correlations were found between serum vitamin B-12 and serum HDL cholesterol (r 0.29; P = 0.03), but not with any of serum total cholesterol, serum LDL cholesterol, total cholesterol/HDL cholesterol ratio, and LDLIHDL ratio. On the other hand, in the elderly subjects with normal and high serum vitamin B-12 (z 350 pglmL), there were no correlations between serum vitamin B-I2 and serum lipids.

Conclusions: Using the CHD-risk approach, the prevalence of biochemical vitamin B-12 and folic acid deficiencies of the Indonesian elderly was relatively high and comparable with existing studies in developed countries. Without information on serum homocysteine concentration, the interactions between serum vitamin B-12 and lipids were not linear. Clearly, adequacy of serum vitamin B-12 for the elderly is essential to minimize disorder of lipid metabolism as one amongst other CHD risk factors."

"Paduan Aluminium 6201 adalah paduan yang khusus dipakai untuk kawat penghantar. Oleh karena lingkungan pemakaiannya seringkali menerima beban tarik yang cukup besar dan bersifat korosif, maka untuk memenuhi kriteria ini paduan tersebut harus diberikan perlakuan panas penguatan (precipitation hardening). Dalam penelitian ini proses perlakuan panas (artificial-aging) paduan Aluminium 6201 dilakukan pada temperatur antara 140°C-200°C dengan waktu "aging" selama 4 (empat) jam. Hasil pengamatan pengaruh temperatur aging terhadap kekuatan-tarik dan kekerasan menunjukkan, harga optimum terjadi pada temperatur "aging" antara 155°C-170°C. Sedangkan pengaruh temperatur "aging" terhadap laju korosi, menunjukkan laju terendah terjadi pada temperatur aging antara 140°C-155°C. Dari hasil pengamatan dengan "SEM-EDAX" menunjukkan bentuk korosi merupakan kombinasi antara "pitting" dan "intergranular" dan umumnya paduan Aluminium 6201 tidak tahan terhadap unsur Cl (chloride) yang terdapat didalam elektrolit disamping unsur yang lain seperti Si, Fe, Mn, Cu, dan Cr yang bersifat lebih katodik terhadap matrik aluminium. Sedang unsur Mg dan Zn bersifat lebih anodik. Hasil pengamatan dengan EPMA pada produk korosi menunjukkan makin tinggi temperatur "aging" makin banyak distribusi unsur paduan yang muncul ke permukaan sampel uji seperti Fe, Mg, Cu, Zn, Cl, K dan 0 yang berarti laju korosi maksimum lebih mungkin terjadi pada temperatur "aging" maksimum 200°C. "

"Maluku Tenggara saat ini memiliki potensi sumber daya perikanan laut yang cukup besar, baik dari segi kuantitas maupun diversitas. Potensi sumber daya perikanan yang besar tersebut jika pengelolaannya dilakukan secara profesional dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Namun, dibalik strategis dan prospek yang cerah clan potensi perikanan yang dimiliki Maluku Tenggara, ternyata hingga kini belum dapat dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal, sehingga hampir 80 persen penduduk Maluku Tenggara masih berada dalam taraf kehidupan sosial yang sangat rendah. Hal ini menarik untuk dikaji lebih mendalam guna memperoleh penjelasan mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya perikanan. Selain itu juga untuk memperoleh informasi mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dan mengidentifikasi pengembangan partisipasi masyarakat lokal main stakeholders dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di Kabupaten Maluku Tenggara untuk mensejahterakan masyarakat.Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu atau gambaran tentang gejala, atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Informan penelitian ini adalah masyarakat pesisir (nelayan) dan kalangan stakeholder yang meliputi kalangan pemerintah daerah, lembaga legeslatif (DPRD), pihak swasta, lembaga swadaya, tokoh masyarakat/tokoh adat, dan peneliti (pakar) yang terkait dengan permasalahan pembangunan perikanan dan kesejahteraan sosial. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi di lokasi penelitian yang hasilnya kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif.Ada tiga temuan penting panting dari penelitian ini. Pertama, kebijakan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara mengenai pemanfataan sumber daya perikanan sudah cukup banyak, antara lain dalam bentuk: peningkatan pengawasan, pembinaan mutu hasil perikanan, pengembangan sistem Informasi, pengembangan sarana dan prasarana, pemberian kredit kepada nelayan, mengeluarkan Perda tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan termasuk Retribusi Pelelangan Ikan dan SK Bupati tentang Harga Dasar Jenis-jenis Hasil Laut, pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat dengan mempertimbangkan lingkungan.Kedua, kebijakan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara dalam bidang sarana dan prasarana bagi pemanfataan sumber daya perikanan cukup banyak antara lain: sarana penangkapan (bagan, hand line, gill net, dsb), sarana budidaya (tripang, rumput laut, ikan kerapu, mujaer dan ikan mas, pengolahan (pengeringan dan pendinginan), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Khusus, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pabrik es, kapal (motor), alat tangkap (alat jaring, pancing), keramba, jalan dan jembatan, namun kebijakan tersebut dinilai kurang memadai oleh sejumlah pihak, khususnya DPRD, pihak swasta, dan LSM.Ketiga, kebijakan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara dalam mengembangkan partisipasi masyarakat bagi pemanfataan sumber daya perikanan antara lain terlihat dalam bentuk: kegiatan sosialisasi/penyuluhan kebijakan, kursus dan pelatihan, kegiatan magang, kunjungan promosi, dan pameran lokal maupun nasional, penyediaan dana bergulir dalam bentuk dana modal dan pandanaan, bantuan sarana penangkapan ikan.Dengan merujuk pada temuan tersebut, maka pemda Kabupaten Maluku Tenggara perlu melanjutkan dan menyempurnakan kebijakan-kebijakan dalam bidang pemanfataan sumber daya perikanan dengan lebih banyak mengakomodasi aspirasi masyarakat dan perlunya respon secara antusias mengenai sarana dan prasarana bagi pemanfataan sumber daya perikanan yang menjadi kebutuhan aktual masyarakat nelayan. Selain itu, untuk mempercepat proses pembangunan sektor perikanan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara perlu menggalakkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dengan cara melibatkan sebanyak mungkin masyarakat dalam pengambilan, pelaksanaan., pengawasan dan evaluasi kebijakan."

"Perjanjian publik merupakan satu bentuk perikatan yang terjadi diantara pemerintah sebagai pengguna jasa dan pihak lain yang bukan merupakan bagian dari pemerintah tetapi merupakan subyek hukum yang memenuhi syarat untuk menjalankan proses pengadaan barang/jasa sebagai penyedia jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah tersebut. Untuk dapat milakukan kegiatan sebagai penyedia jasa, subyek hukum yang memenuhi syarat harus mengikuti serangkian proses seleksi yang diadakan oleh pengguna jasa yaitu pemerintah. Biasanya proses seleksi tersebut dilakukan dalam bentuk pelelangan umum, pelelangan terbatas ataupun dengan sistem pemilihan langsung, jarang ditemui suatu proyek pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan sistem penunjukan langsung. PT. Gunung Sibao Membangun telah memperoleh penunjukan langsung dalam proyek pembuatan jalan dan jembatan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue, yang menimbulkan berbagai dugaan adanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Bagaimana kedudukan para pihak dalam perjanjian/kontrak, apa akibat hukum yang timbul terhadap pelaksanaan perjanjian/kontrak, apa perjanjian tersebut telah sesuai dengan perundang-undangan. Dengan menggunakan metodologi yang bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran lengkap dan jelas tentang perikatan yang dilakukan oleh para pihak yang tertuang dalam perjanjian (kontrak) yang dibuat dan disepakati oleh para pihak menurut ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selain itu dikaitkan dengan teori pengadaan barang/jasa pemerintah dan juga dengan melihat hubungan-hubungan yang terjadi dilapangan yang menyebabkan permasalahan dalam tesis dapat muncul ke permukaan, untuk selanjutnya dianalisis dengan berpedoman pada teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan khususnya keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian dibuat berdasarkan bentuk preskiptif, untuk memberikan jalan keluar dalam bentuk saran atau rekomendasi bagi yang memerlukan. Dalam penelitian yang dilakukan tidak terlihat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak baik dalam proses pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian, sehingga penunjukan langsung tersebut adalah sah dan dapat dilaksanakan oleh para pihak."

"ABSTRAK Keselamatan dan kesehatan kerja dalam bidang proyek konstruksi, merupakan suatu subyek yang oleh sebagian besar kalangan hanya dijadikan sebagai bahan percakapan selingan saja. Padahal fakta telah memperlihatkan bahwa bidang proyek konstruksi ini memang benarbenar merupakan industri yang berbahaya. Kegiatan Industri Proyek Konstruksi mempunyai sifat yang berbeda dengan industri lain, yaitu : Kegiatan lndustri terdiri dari bermacam-macam kegiatan yang rawan kecelakaan. Jenis - jenis kegiatannya sendiri tidak standar, sangat dipengaruhi oleh banyak faktorluar seperti kondisi lokasi bangunan, cuaca, bentuk design, metode pelaksanaan dansebagainya. Perkembangan teknologi. Tingginya turn over tenaga kerja menjadikan masalah yang tersendiri. Banyak pihak-pihak yang terkait dalam proses konstruksi.Oleh karena itu "Penerapan Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Kegiatan Proyek Konstruksi Bangunan Bertingkat" merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan proyek sesuai Biaya yang hemat, Waktu yang tepat, Mutu yang cermat dan Manusia berikut Bangunannya selamat adalah menarik untuk dipertimbangkan.Penelitian ini melakukan analisis statistik terhadap sampel-sampel dalam bentuk questionnaire, yang memperlihatkan suatu basil bahwa kualitas penerapan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) untuk :Kinerja Biaya K-3 ProyekDengan model persamaan linier mempunyai pengaruh sebesar 83,2 %, dengan variabelvariabel penentunya adalah kualitas pengalaman kontraktor dalam penerapan program K-3, kualitas turn over personil proyek, kualitas sistem pengadaan sumber days manusia proyek dan kualitas sistem pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program K-3. Kinerja Kecelakaan ProyekDengan model persamaan Tinier mempunyai pengaruh sebesar 81,9 %, dengan variabelvariabel penentunya adalah kualitas perencanaan program K-3, kualitas sistem pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program K-3, kualitas sistem pengadaan sumber daya manusia proyek, kualitas pengalaman kontraktor dalam penerapan program K-3 dan kualitas pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai reneana kerja. Dan penelitian yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa penerapan program K-3 pads proyek mempunyai pengaruh postif dalam meningkatkan kinerja K-3 proyek, sehingga penerapan program K-3 pada proyek apabila dilakukan dengan baik dan benar akan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar untuk insdustri jasa konstruksi."

"ABSTRAKNias, adalah nama pulau atau daerah yang terletak disebelahbarat pulau Sumatera. Daerah ini merupakan salah satukabupaten yang termasuk dalam propinsi sumatera Utara. Masyarakat di daerah itu sebagian besar hidup sebagai petani. Daerah Nias, mulanya merupakan daerah yang banyak menghasilkan dan mengeksport kopra. Karet. Beras, biji pala, kopi dan babi ke luar daerah. Ajab tetapi menjelang tahun 1960 an dan sampai sekarang, hasil-hasil itu terus mengalami penurunan. Bahkan beras yang merupakan kebutuhan pokok penduduk, sebagian harus dibantu dengan didatangkan dari luar daerah. Keadaan ini selalu ditimpahkan kesalahan pada sistem kehidupan sosial masyarakatnya, dianggap statis, tidak berkembang, tidak dapat menyesuaikan diri, kolot dan sebagainya. Akan tetapi mereka sering tidak memahami bahwa perubahan kehidupan sosial masyarakat, juga dapat menjadi penyebab menurnnya hasil produksi pertanian. Misalnya meningkatnya tuntutan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat dapat mempengaruhi pola tingkah laku dalam menggunakan sumberdaya alam. Timbulnya upaya dengan maksud menaikkan daya dukung lingkungan, tetapi sering terjadi sebaliknya yakni menurunnya daya dukung lingkungan. Yang pada gilirannya membawa dampak pada sistem lain, dan diantaranya menurunnya hasil produksi pertanian. Bertitik tolak dari pemikiran itu kami mencoba mengadakanpenelitian pada dinamika kehidupan sosial masyarakat Niasdalam kaitannya dengan keserasian ekosistem. Yang meniadimasalah dalam penelitian ini adalah : (1) Sejauh mana danfaktor apa yang mendorong terjadinya perkembangan/Perubahanpada sistem kehidupan sosial masyarakat ; (2) bagaimanafungsi perubahan terhadap ekosistem. Penelitian bertujuan : (a) untuk dapat mengidentifikasidipertimbangkan untuk mengadakan proyeksi terhadap pola-polakehidupan masa mendatang serta (b) dapat mengetahuikemungkinan kebijaksanaan dan mekanisme pengendalian sosialuntuk membatasi gangguan terhadap ekosistem yang sebaik?baiknya. Adapun vaniabel yang diteliti yaitu perkembangan sistempencaharian hidup, mulai dari stadium antropòsere I sampaidengan stadium antroposere V. Dengan indikator : faktor yangmendorong mereka melakukan dan tidak melakukan sistempencaharian itu ; bagaimana dampak sistem pencaharian ituterhadap unsur ekosistem ( lingkungan alam ); bagaimanakeadaan hasil yang diperoleh dengan keadaan lìngkungan itu ?Penelitian ini dilakukan di daerah Nias, dengan ernpatkecamatan sebagai sampel lokasi, setiap kecamatan ituditetapkan empatdesa/kelurahan yang menjadi sampel lokasi.Sampel lokasi ditentukan secara stratifeld samplingberdasarkan purposive sample. Setiap desa/kelurahan sampellokasi ditetapkan dua orang informan puposive sample.Sedangkan responder, ditetapkan sebanyak 100 orang yangdiambil dari setiap sampel lokasi yang jumlahnya didasarkanPada Perentase. jumlah rumah tangga yang terdapat padaMasing-masing kecamatan dan desa/kelurahan sampel lokasi itu. Data diperoleh dengan cara ; Wawancara dengan para informanangket utuk dijawab oleh para responden, pengamatan lapangan dan menelaah bahan?bahan bacaan yang berkaitandengan penelitian. Adapun hasil penelitian dapat disimpulkan secara ringkassebagai berikut : (1) Dinamika yang terjadi dalam sistem kehidupan sosialmasyarakat Nias dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, padasaat ini telah berada dan beradaptasi dengan semakinterkosentrasi pada sitem pencaharian agraris ( tingkatkehidupan manusia pada stadium antroposere IV ). (2) Adaptasi yang dilakukan pada setiap tahap stadiumkehidupan itu ( stadiurn antroposere I, II dan III ),walaupun telah berada pada sistem pencaharian agraris,selalu meniadi penyebab dan menyebabkan rnenurunnyakualitas lìngkungan hidup alam. Seperti menjadilangkanya berbagai jenis Flora dan fauna, menyempitnyaareal hutan, rusaknya ekosistem pantai dan sebagainya. (3) Si Dinamika kehidupan sosial masyarakat Nias yangmenyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup alamTerutama seperti semakin tingginya pertumbuhan penduduk,semakin menyebarnya kemiskinan dan ketidak tahuan,integrasi budaya dan luar. Sehingga hal inimempengaruhi sistem interaksi masyarakat itu terhadaplingkungan hidup alam. Misalnya sikap penggunaansumberdaya alam yang tak bijaksana, intensif danekstensifnya penggunaan sumberdaya alam dan sebagainya.Keadaan ini membawa dampak pada sistem lain, diantaranyamenurunnya hasi produksi pertanian.

---

ABSTRACTNias is an island in the area of west Sumatera. Thisdistricts is part of the province of north Sumatera. Most ofit population are farmers and fisherman. Initially, Niasproducts and exports are copra, rubber, rice, nutmeg, coffeeand pigs. As of 1960, results of said products decrease.Rice, as a primary need, must be imported. Thus may be caused by the system of its social life which isnot developing and unable to cope with the present situation.Thus resulting in the decrease of the agricultural product.Based On this reality, we are trying to make a re.1m12reserach on the social life of the Nias community, connectedto the dynamics of the adapted interrelated ecosystem. Thequestion in this research are : (1) What factors areconnected to development of the social life of the community?(2) what is the impact of the development on the ecosystem?the purpose of this research are : (a) to identyfy the sociallife of the Nias community ; factors that must be consideredfor the projections of its life design and (b) thepossibility of common social mechanisme to overcamedisturbances on the ecosystem. The variable to research is the system of their means ofliving, starting from stadium antroposere I till stadiumantroposere V. An indicator : system to perform the means ofliving ; how the impact works regarding the ecosystem( natural environment ) ; and what is the result of thepersent natural enveronment ? A reserach was made in the Nias area, with fours districts( kecamatan ) as an example, and each district was chosen asfour country/district ( desa/kelurahan ) as location example.Then the location was each village/village head was drawn upby two infromants. While a respondent was drawn up 100persons based on its total percentage of hauses at eachdistrict and village. Data werw gathered from ; interviews with informants,circulation of questionnaires, observation on the spot anrecing materials connected to this research. Conclution of this research : (1) The dynamics accured on the system of the social life ofNias community in fulfilling the needs of life adapted toagriculture ( human life on stadium antroposere IV ). (2) Adapted at each stadium of living ( stadium antroposereI, II, and III ). Although a system on agriculture wasreached always causing a decrease in the quality ofnatural environment. For instances flora and fauna,forest, sea coastr, etc. (3) Social life of Nias community which its decrease in thequality of the environment of nature. Mostly, theincrease of its population, poverty and ignorance ofcultural integration from outside. Such effecting theinteraction system on the people towartds the naturalenvironment. Such as benefinting from natural sources,and the like, also an un avourable impact on othersystems, like the decrease in the result of agriculture."