Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PKH telah memberi manfaat bagi peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, sehingga perlu dipertahankan dan dikembangkan pada wilayah lainnya, agar manfaat PKH bisa dirasakan oleh RTSM lain yang belum mendapatkan bantuan PKH.Hasil estimasi menunjukkan bahwa dampak program PKH terhadap penambahan jumlah cakupan imunisasi setelah kurun waktu dua tahun sebesar 0.75 kali dibandingkan rumahtangga kontrol. Penambahan tersebut signifikan secara statistik pada taraf 1 persen. Efek total program terhadap persentase cakupan imunisasi sebesar 2.3 persen meskipun tidak signifikan secara statistik. Evaluasi dampak rumahtangga intervensi PKH mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara statistik pada periode pemeriksaan kehamilan triwulan pertama dan triwulan kedua, tetapi tidak berpengaruh secara statistik pada pemeriksaan kehamilan triwulan ketiga. Pada pemeriksaan kehamilan triwulan pertama, rumahtangga penerima PKH meningkat 11.5 persen, pada pemeriksaan triwulan kedua 17.8 persen dan pada triwulan ketiga hanya 3.9 persen. Perbedaan dampak program PKH terhadap angka partisipasi murni sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama pada rumahtangga intervensi dibandingkan rumahtangga bukan penerima PKH dalam dua kurun waktu mempunyai besaran positif sekitar. Secara statistik, partisipasi anak sekolah di tingkat sekolah dasar maupun sekolah lanjutan tingkat pertama tidak ada signifikan. Efek total angka partisipasi murni sekolah dasar 0.84 persen, dan Efek total angka partisipasi murni sekolah lanjutan tingkat pertama 0.62 persen. Efek murni program terhadap pengeluaran perkapita rumahtangga positif baik itu untuk pengeluaran perkapita makanan, pengeluaran perkapita bukan makanan dan juga pengeluaran perkapita total rumahtangga. Evaluasi dampak terhadap pengeluaran perkapita makanan sebesar 3.250 rupiah, efek program terhadap pengeluaran perkapita bukan makanan sebesar 3.776 rupiah dan efek program terhadap perkapita total rumahtangga sebesar 6.926 rupiah. Meskipun secara keseluruhan besaran dampak program positif terhadap pengeluaran rumahtangga, tetapi ada satupun yang signifikan secara statististik.

---

PKH has provided benefits to improving education and public health, so it needs to be maintained and developed in other areas, so that the benefits can be felt by RTSM PKH others who have not received the help of PKH. The result indicates that the impact of the program to increase the number of PKH immunization coverage after a period of two years amounted to 0.75 times compared to the control households. Additions are statistically significant at 1 per cent levels. The total effect of the program on immunization coverage percentage of 2.3 percent, although not statistically significant.

The Impact Evaluation of interventions PKH households have a positive influence and statistically significant at the antenatal period the first quarter and second quarter, but not statistically significant in the third quarter. In the first quarter of antenatal care, PKH recipient increased by 11.5 percent, at the second quarter 17.8 percent and the third quarter is only 3.9 percent. Differences PKH impact on enrollment of primary school and secondary level schools in the intervention households compared with control in the two periods had a positive quantity around.

Statistically, the participation of school children in elementary or secondary school level there is not significant. The total effect of the primary school net enrollment rate to 0.84 percent, and the total effect of school enrollment secondary level 0.62 percent. Net effect of the program on household expenditure per capita was positive for both per capita food expenditure, expenditure per capita non-food and total per capita household expenditure. Evaluation of the impact on per capita food expenditure for 3250 rupiah, the effect of the program on non-food expenditure per capita for 3776 rupiah and the effects of the program on total household per capita for 6926 rupiah. Even though the overall magnitude of positive program impact on household expenditure, but it is not statistically significant."

"Masalah utama perkotaan yang dihadapi oleh kota- kota di dunia termasuk Jakarta adalah pertambahan penduduk yang kurang terkendali, pertumbuhan kota yang serba cepat dan kompleks dan kompleks dalam hal pengembangan fungsi-fungsi sebagai pusat dan berbagai kegiatan yang kesemuanya belum dapat tertampung secara semestinya di ruang-ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan kegiatan tersebut Salah satu upaya Pemerintah DKI Jakarta dalam mengatur ruang wilayahnya yaitu dengan mengadakan penataan pada pemukiman kumuh. Dalam upaya penataan kumuh tersebut, rumah susun merupakan satu pilihan utama bagi daerah kumuh yang ditata kembali, melalui konsep membangun tanpa menggusur."

"Penelitian ini merupakan suatu penelitian tentang bentuk-bentuk adaptasi sosial penghuni rumah susun terhadap lingkungannya. Adaptasi merupakan salah satu mekanisme yang terjadi pada manusia, ketika ia menghadapi suatu stressor yang bersumber dari alam, lingkungan fisik maupun lingkungan yang berkaitan dengan hubungan sosial antara manusia. Dalam hal ini manusia mengembangkan suatu mekanisme penyesuaian diri yang disebut adaptasi. Dalam kaitan dengan pokok penelitian ini, masalah utama perkotaan yang dihadapi oleh kota-kota di dunia termasuk Jakarta adalah pertambahan penduduk yang kurang terkendali, pertumbuhan kota yang serba cepat dan kompleks dalam hal pengembangan fungsi-fungsi sebagai pusat dari berbagai kegiatan yang kesemuanya belum dapat tertampung secara semestinya di ruang-ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan tersebut. Salah satu upaya Pemerintah DKI Jakarta dalam mengatur ruang wilayahnya yaitu dengan mengadakan penataan pada pemukiman kumuh. Dalam upaya penataan pemukiman kumuh tersebut, rumah susun merupakan satu pilihan utama bagi daerah kumuh yang ditata kembali. Upaya penataan pemukiman kumuh menjadi rumah susun, salah satu masalah yang dihadapi adalah membudayakan kehidupan rumah susun kepada warga yang semula menempati wilayah pemukiman perkampungan kumuh bukan rumah susun. Lingkungan pemukiman rumah susun yang merupakan lingkungan pemukiman baru bagi penghuninya, menuntut adanya proses penyesuaian teitentu sebagai suatu hunian bagi penghuninya. Penelitian lapangan ini menunjukkan bahwa proses penyesuaian penghuni rumah susun terhadap rumah huniannya dipengaruhi oleh latar belakang kebudayaan dari penghuni rumah susun tersebut. Pada saat kebudayaan menjalani fungsinya sebagai pedoman yang membekali pemilik kebudayaan untuk menafsirkan atau memberikan pandangan terhadap lingkungan sekitarnya, proses penyesuaian mereka akan dipengaruhi pula oleh dimensi waktu (sejarah) dan sesuai dengan konteks tempat kebudayaan itu berada."

"ABSTRACTIndonesian administration so far has produced several decentralization policies contained the principles of federal anangcments: Acts No. 2/I999 concerning Local Administration, and two specific autonomy regulation i.e. Acts No. l8r2001 conceming Specific Autonomy for Nanggroe Aceh Darussalam (Aceh Province) and Acts No. 2l/th 2001 concerning Specific Autonomy for Papua Province. Those regulations hold some federal arrangements principles which in turn raised opinions about lndonesia`s shift from unitary state (Negara Kesatuan Republik Indonesia) to federal administration system. Judicially, as well as empirically, such decentralization policies which led to federal system have influenced the implementation of State Function as mandated by the 1945 Constitution.This research hold several purposes. First, to explain reasons behind decentralization policies as implied on Acts No. 22/1999 and Acts No. 32/2004 which led to federal system administration. Second, to untold the influence of decentralization policies over state function based on unitary state , administration as experienced by The Republic of Indonesia not-radays. Third, to formulate efforts in order to adjust such decentralization policies supporting state functions as mandated by 1945 Constitution.As normative law research, the researcher examinated literature material consisted of primary law material, i.e regulation about local administration; secondary law "aterial, i.e. literature related with governance: and tertiary law material, i.e. dictionary and encyclopedia of law. This research employed theory of law state as grand theory, power segregation theory as middle range theory and decentralization theory as applied theory. To support the analysis, reviews about administration on several unitary state and federal state was added. Content analysis was conducted to attain details concerning decentralization which led to federal arrangements implied on regulations concerning local administration. Such analysis also worked to describe Local Administration policies according to the development history of constitutuion.There are several conclusions following research and findings. First, there are two reasons that lie beneath decentralization policies as implied on Acts No. 2/1999 and Acts No. 32/2004 which in turn led to Federal System: (a) to maintain the entirety of Indonesia as unitary state (Negara Kesatuan Republik Indonesia): and (b) to implement equality in development for nation`s wealth. Second, decentralization policies which led to federal administration system have resulted on both positive and negative consequences. Positive result comes from democracy uprising in governmental practices, meanwhile the negative one was Constitution mismatched in several affairs. Third, in order to keep decentralization policies successfully supporting state function as mandated by 1945 Constitution, one must arrange immediately implementation regulation derived from Acts No. 32/2004 by prioritize articles which potentially bring about various interpretations and vaguely understood by many parties.

---

AbstractIndonesian administration so far has produced several decentralization policies contained the principles of federal anangcments: Acts No. 2/I999 concerning Local Administration, and two specific autonomy regulation i.e. Acts No. l8r2001 conceming Specific Autonomy for Nanggroe Aceh Darussalam (Aceh Province) and Acts No. 2l/th 2001 concerning Specific Autonomy for Papua Province. Those regulations hold some federal arrangements principles which in turn raised opinions about lndonesia`s shift from unitary state (Negara Kesatuan Republik Indonesia) to federal administration system. Judicially, as well as empirically, such decentralization policies which led to federal system have influenced the implementation of State Function as mandated by the 1945 Constitution.This research hold several purposes. First, to explain reasons behind decentralization policies as implied on Acts No. 22/1999 and Acts No. 32/2004 which led to federal system administration. Second, to untold the influence of decentralization policies over state function based on unitary state , administration as experienced by The Republic of Indonesia not-radays. Third, to formulate efforts in order to adjust such decentralization policies supporting state functions as mandated by 1945 Constitution.As normative law research, the researcher examinated literature material consisted of primary law material, i.e regulation about local administration; secondary law "aterial, i.e. literature related with governance: and tertiary law material, i.e. dictionary and encyclopedia of law. This research employed theory of law state as grand theory, power segregation theory as middle range theory and decentralization theory as applied theory. To support the analysis, reviews about administration on several unitary state and federal state was added. Content analysis was conducted to attain details concerning decentralization which led to federal arrangements implied on regulations concerning local administration. Such analysis also worked to describe Local Administration policies according to the development history of constitutuion.There are several conclusions following research and findings. First, there are two reasons that lie beneath decentralization policies as implied on Acts No. 2/1999 and Acts No. 32/2004 which in turn led to Federal System: (a) to maintain the entirety of Indonesia as unitary state (Negara Kesatuan Republik Indonesia): and (b) to implement equality in development for nation`s wealth. Second, decentralization policies which led to federal administration system have resulted on both positive and negative consequences. Positive result comes from democracy uprising in governmental practices, meanwhile the negative one was Constitution mismatched in several affairs. Third, in order to keep decentralization policies successfully supporting state function as mandated by 1945 Constitution, one must arrange immediately implementation regulation derived from Acts No. 32/2004 by prioritize articles which potentially bring about various interpretations and vaguely understood by many parties."

"Hubungan resmi maupun tidak resmi antara Cina, Jepang dan Korea sudah berlangsung sepanjang sejarah dari ketiga negara di Asia Timur ini. Jepang telah terlibat perang dengan Korea dan Cina pada masa dinasti Tang (618-906) berkuasa. di Cina. Pada waktu itu Cina bergabung dengan salah satu kerajaan terbesar di Korea, yaitu Silla, untuk mengusir Jepang dari Korea dalam usaha mereka me_nyatukan Korea dibawah kerajaan Silla.Hubungan Jepang dengan Cina kemudian berkembang men_jadi hubungan antara sebuah negeri pemberi upeti kepada Cina yang pada waktu itu diperintah oleh kedinastian Ming (1368-1644). Hubungan dengan status ini berlanjut hingga tahun 1547, pada waktu itu shogun ke duabelas Jepang mengirimkan upeti terakhir kepada dinasti Ming.Pada akhir abad 16, Jepang berusaha untuk mengusai Cina, dan karena Korea merupakan satu-satunya pintu terdekat menuju Cina maka Jepang harus menaklukkan Korea..."

"Kesuksesan suatu proyek konstruksi, salah satunya diperoleh dari pengendalian biaya pekerjaan temporary. Pengendalian ini dapat berpengaruh pada kinerja biaya akhir proyek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh biaya pekerjaan temporary terhadap kinerja biaya akhir proyek. Pekerjaan temporary dapat digolongkan menjadi tiga yaitu : Common Temporary work, Direct Temporary work dan Site Expenses. Penelitian dikhususkan pada bangunan pabrik yang dikerjakan oleh PT.X. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptive exploration, yaitu hasil survey berupa kuesioner dan wawancara dari pakar dan responden. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel variabel dalam pekerjaan temporary yang paling berpengaruh terhadap kinerja biaya akhir proyek.

---

The success of a construction project, one of which is obtained from temporary work cost control. This control can affect the performance of the final cost of the project. This study aims to determine how much influence the cost of temporary works on the performance of the final cost of the project. Temporary works can be classified into three namely: Common Temporary Work, Direct Temporary Work and Site Expenses.

Specialized research on a factory building which was done by PT.X. Data processing is done by using descriptive exploration method, namely a questionnaire survey and interviews of experts and respondents. The results of this study was to determine the temporary variables in the work of the most influential on the performance of the final cost of the project."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh masuknya bank asing yang digambarkan oleh struktur kepemilikan dan ukuran bank terhadap alokasi kredit Bank Umum Konvensional di Indonesia. Penelitian ini membagi alokasi kredit berdasarkan tipe peminjam, yakni debitur UMKM dan debiur Non-UMKM serta dalam mata uang asing dengan periode penelitian 2009-2012. Dengan menggunakan model estimasi data panel logit, didapatkan hasil bahwa state-owned bank berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan ukuran bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi kredit kepada debitur Non-UMKM. Penelitian ini juga menemukan bahwa greenfield bank, takeover bank, serta ukuran bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi kredit dalam mata uang asing. Hasil yang berbeda ditemukan pada state-owned bank yang mempunyai pengaruh negatif dan signifikan. Untuk alokasi kredit kepada debitur UMKM, hanya greenfield bank yang berpengaruh signifikan. Penulis juga menemukan adanya pengaruh negatif dan signifikan antara interaksi NPL dan CAR terhadap alokasi kredit kepada debitur UMKM dan dalam mata uang asing.

---

This study aims to examine the impact of foreign bank entry as ownership structure and bank size on credit allocation of Conventional Banks in Indonesia. This study divided credit allocation based on type borrowers, i.e: small dan medium enterprises (SMEs) and non-small and medium enterprises (Non-SMEs), and foreign currency loan for 2009-2012. Using estimation model of panel data logit, this study found that state-owned bank is negative dan statistically significant while bank size is positive and statistically significant on credit allocation for Non-SMEs. This study also found that greenfield bank, takeover bank, and bank size is positive and statistically significant on foreign currency loan. Meanwhile, state-owned bank is negative and statistically significant on foreign currency loan. However, only greenfield bank that is statistically significant on credit allocation for SMEs. In this study, NPL and CAR interaction is found statistically significant on credit allocation for SMEs and foreign currency loan."

"ABSTRAKDalam melaksanakan kegiatannya, bank harus memperhatikan norma dan prinsip hukum yang berlaku agar tidak merugikan pihak yang berurusan dengannya. Di beberapa kasus yang terjadi di masyarakat, bank dalam menyelenggarakan kegiatannya tak jarang membuat kesalahan yang menimbulkan kerugian terhadap nasabahnya. Pada tanggal 1 Juni 2010, applicant mengirimkan Surat No. 2810/VI/2010 kepada Bank untuk mengakhiri kontra garansi atas dasar terselesaikannya semua pekerjaan. Namun ada kelalaian dari pegawai bank yang tidak segera menindaklanjuti pengakhirankontra garansi tersebut, yang mengakibatkan dicairkannya performance bond applicant. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, memahami, dan meninjau mengenai proses pemberian kontra garansi dalam praktik penerbitan bank garansi dikaitkan dengan Peraturan Bank Garansi. Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana proses pemberian kontra garansi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tanggung jawab bank sebagai penjamin dalam pemberian kontra garansi ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang sumbernya dapat diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen, serta penulis mengadakan wawancara kepada narasumber untuk menambah informasi untuk penelitian ini. Bank dalam kasus ini telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum dalam pemberian kontra garansi

---

ABSTRACTConducting its activities, the bank must pay attention to the norms and principles of law in order not to harm those who deal with it. However, in some cases, the bank, in conducting its activity, often makes mistakes that cause losses to customers. On June 1, 2010 , the applicant sent a letter (No. 2810/ VI / 2010) to the bank to terminate the counter guarantee on the basis of completion of all the work. But there is negligence of bank employees who do not immediately follow the termination of the counter guarantee, which resulted in the disbursement of applicant's performance bond. The purposeof this study is to assess, understand, and reviewing the process of closing a counter guarantee in bank guarantee's practice by Bank Guarantee?s rule. The subject matter that will be discussed is about how to closuring a counter guarantee in accordance with applicable regulations and responsibilities as aguarantor bank in the provision of this counter guarantee. The method used in this research is normative juridical research, which can be obtained from the material library source and documents study, as well as the interview to supplement informations for this study. In this case, bank hascommitted an un-lawful act in the provision of counter guarantee."