Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini diharap dapat menjadi informasi tentang evaluasi distribusi BBM di lingkungan Polri dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional guna mewujudkan penguatan pengawasan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan sistem perencanaan dan pengadaan BBM di lingkungan Polri, pelaksanaan distribusi BBM, dan sistem pengawasan distribusi BBM saat ini, serta merumuskan tata kelola BBM yang tepat di lingkungan Polri. Penelitian ini menggunakan metode campuran antara metode kuantitatif yang didukung dengan metode kualitatif. Responden menjawab kuesioner melalui handphone secara online. Selanjutnya, data kualitatif yaitu berupa narasi yang mendeskripsikan suatu realitas atau keadaan tertentu dari ruang lingkup penelitian. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan cara FGD dengan peserta yang terdiri dari pejabat utama dan anggota Polri yang menjadi responden. Dalam pendistribusian BBM, masih terdapat beberapa kendala seperti kesamaan dokumen perencanaan dari tahun sebelumnya dan sertifikasi personel yang minim. Diharapkan tata Kelola pendistribusian ke depannya dapat lebih efektif dan efisien dan pengalihan penggunaan bentuk kertas pada

Abstrak :
Salah satu cara untuk mewujudkan pelayanan di bidang hukum atau penegakan hukum kepolisian adalah pendekatan sistem elektronik Manajemen Penyidikan (e-MP). E-MP merupakan sebuah aplikasi yang sangat membantu anggota reserse dari level pimpinan hingga penyidik serta penyidik pembantu untuk dapat berinteraksi dalam bekerja di dalam sebuah sistem manajemen penyidikan. Interaksi dimulai dari laporan polisi, penugasan personel dalam menangani suatu perkara hingga perkara tersebut selesai ditangani. Bagi pimpinan aplikasi e-MP ini berguna untuk melakukan analisa dan evaluasi kinerja anggota Polri khususnya jajaran Bareskrim. Hal ini sejalan dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 pasal 45 ayat (1) dan (2) ditegaskan juga bahwa untuk mengukur keberhasilan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu, dilakukan evaluasi kinerja melalui aplikasi e-MP. Bareskrim Polri menargetkan penggelaran perangkat lunak (software rollout) secara masif penggunaan e-MP sebesar 90% pada tahun 2024. Hal ini memerlukan perubahan organisasi secara mendasar baik dari aspek sumber daya manusia (cultureandpeople),proses, dan teknologi. Penelitian ditujukan untuk meingkatkan efektivitas penggelaran sistem e-MP Reskrim dalam mewujudkan pelayanan prima. Penelitian menggunakan Mix Methode. Analisastatistik deskriptif digunakan untuk data kuantitaif, sementara Teknik reduksi data, kategorisasi, display data dan pengukuran loyalitas pengguna melalui Net Promoter Score (NPS) dan System Usability Scale (SUS)untuk data kualitatif. Temuan yang menjadi sorotanterdapat aspek sumber daya manusia serta sarana dan prasarana sehingga diperlukannya penyelenggaraan pelatihan pengoperasian e-MP dan peningkatan sarana dan prasarana.

Abstrak :
Dilakukan penelitian dengan latar belakang bahwa perlu mengetahui kondisi bangunan Polsek dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan menunjang kinerja Polri sekaligus bertujuan untuk mengetahui kondisi riil bangunan Mako Polsek saat ini dan memberikan rekomendasi peningkatan kelayakan mutu bangunan Polsek yang sesuai standar. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif serta pendekatan Teori Evaluasi dan Pelayanan Prima. Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode FGD, pengisian kuesioner secara online, wawancara dan observasi. Lokasi, responden dan informan penelitian di 10 (sepuluh) Polda dan 1 (satu) Polsek untuk masing-masing Polres. Obyek penelitian berupa struktur dan non struktur bangunan Polsek (aspek fasum dan fasos). Penelitian dilakukan tanggal 8 Februari s/d 11 Maret 2021 dengan melibatkan Peneliti Puslitbang Polri dan Konsultan yaitu Slog Polri, Universitas Indonesia (UI), Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) dan PT. Rekacipta Kreasindo. Hasil penelitian ini ditemukan beberapa kendala terkait struktur dan non struktur bangunan Mako Polsek yang kurang selaras dengan standar dan kelayakan mutu bangunan. Selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi untuk peningkatan mutu dan standar bangunan. Berdasarkan temuan dari sampel uji petik terlihat bahwa mayoritas bangunan Mako Polsek yang dikunjungi tidak memenuhi persyaratan konstruksi yang aman, terutama pada Polsek yang dibangun 15 tahun lalu atau sebelumnya. Bangunan Polsek yang lama tersebut juga banyak yang tidak memiliki sertifikat dan IMB. Kondisi fasilitas umum dan sosial terlihat sudah cukup memadai, namun dapat ditingkatkan lagi misalnya dengan lebih memperhatikan fasilitas untuk warga dengan disabilitas. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah standardisasi pemasangan CCTV dan jaringan internet, serta penyesuaian anggaran Harwat untuk pemeliharaan rutin bangunan.