Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bermula dari latar belakang permasalahan korupsi yang melibatkan penyelenggara negara di Indonesia yang tidak kunjung habisnya. Hal ini kemudian dibentuknya lembaga antikorupsi yang mempunyai wewewang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan komisi antikorupsi di Indonesia yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang yang sangat strategis dalam memberantas korupsi.

Penelitian ini membahas mengenai penggunaan penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi, khususnya penyuapan dan pemerasan. Posisi Komisi Pemberantasan korupsi cukup strategis terlihat pada penggunaan penyadapan yang sah secara hukum dalam mengungkap kasus korupsi, khususnya kasus penyuapan dan pemerasan.

Penggunaan penyadapan telah menjerat banyak pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga ditujukan untuk melihat manfaat dan kendala selama penggunaan penyadapan yang dilakukan oleh KPK sehingga dapat menggambarkan secara keseluruhan dari penggunaan penyadapan dalam mengungkap kasus penyuapan dan pemerasan yang melibatkan penyelenggara negara.

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa KPK menyadari penyadapan melalui telepon tidak cukup. Banyak kendala selama penggunaan penyadapan selama ini disebabkan oleh, yaitu kendala personel KPK yang sedikit dibandingkan kasus yang sedang ditangani, dibutuhkan aturan hukum dan insfrastruktur yang memadai dalam hal menunjang tata cara teknis penyadapan, khususnya penyadapan yang berbasis layanan data internet.

---

Abstract
This research started from a background of corruption involving state administrators in Indonesia that never end. It is then, forming anti-corruption agencies which have lawful interception and recording conversations. Indonesia?s Corruption Eradication Commission (KPK) is an anti-corruption commission which has the duties, functions, and authority are very strategic in eradicating corruption.

This research discusses the use of lawful interception Indonesia?s Corruption Eradication Commission (KPK) in exposing corruption cases, especially bribery and extortion. Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK) position is strategic at the use of lawful interception in exposing corruption cases, especially bribery and extortion.

The use of lawful interception has trapped many corruptors. The study also aimed to see the benefits and constraints of lawful interception conducted by the KPK, so that it can describes the use of it in exposing bribery and extortion cases involving state administrators.

The results of this research is KPK aware of intercepts telephone is not enough. Many obstacles during this policy, due to the lack of personnel in KPK, it takes the rule of law and adequate infrastructure in terms of technical procedures to support lawful interception especially internet-based data services.

Abstrak :
Ketika suatu perkara perdata mengandung unsur asing di antara lain pihak ataupun objek berperkara berada di luar negeri. Sebuah pengadilan dapat saja membutuhkan bantuan hukum seperti keterangan saksi, alat bukti dokumen, dokumen peradilan dari negara asing yang mempunyai hukumnya tersendiri berkaitan dengan pihak atau objek tersebut. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya hubungan keperdataan dengan pihak asing yang tidak luput dari terjadinya sengketa karena perbedaan pendapat. Permasalahan timbul apabila dokumen berada di luar negeri sebagai alat bukti ketika ingin digunakan di Indonesia. Permasalahan ini meliputi legalitas suatu dokumen yang terbit di luar negeri untuk digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum acara perdata di Indonesia guna untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum dari para si berperkara. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan penelitian bahan pustaka berdasarkan data primer dan sekunder dengan analisa data secara kualitatif. Hasil dari analisa mendapatkan penanganan dokumen asing di Indonesia dilakukan dalam bentuk bantuak teknis hukum yang menjadi 3 (tiga) aspek yaitu legalisasi, penyampaian dokumen dan penerimaan dokumen. Legalisasi dapat dilakukan secara konsuler ataupun melalui apostille, sedangkan penyampaian dokumen dan penerimaan dapat dilakukan melalui surat rogatori dan perjanjian kerja sama di bidang peradilan antar negara. Maka, untuk memberikan informasi kepada khalayak umum di era globalisasi sekarang ini, penulis mempunyai harapan untuk memberikan informasi yang lebih dalam mengenai penanganan dokumen asing sebagai alat bukti dalam proses Hukum Acara Perdata di Indonesia. ......When a civil case contains foreign elements, among others, the litigants or objects located abroad. A court may need legal assistance such as witness statements, documentary evidence, court documents from foreign countries which have their own laws relating to that party or object. This happens due to the increasing number of civil relations with foreign parties which the occurrence of disputes might happen due to differences of opinion. Problems arise when documents are abroad as evidence when they want to be used in Indonesia. This problem includes the legality of a document issued abroad to be used as evidence in Indonesian civil procedural law in order to protect and provide legal certainty for the litigants. The research method used is doctrinal research with library materials based on primary and secondary data with qualitative data analysis. The results of the analysis in the administration of foreign documents in Indonesia are carried out in the form of technical legal assistance which is divided into 3 (three) aspects, namely the legalization, services of document and taking of evidence. Legalization can be done through consular channels or apostille, while services of document and taking of evidence are done through letters of rogatory and judicial cooperation agreement between countries. Thus, to provide information to the general public in the current era of globalization, the authors hope to provide more in-depth information regarding the handling of foreign documents as evidence in civil procedural proceedings in Indonesia.

Abstrak :
Hadirnya pandemi covid-19 yang memberikan dampak besar bagi masyarakat terutama sektor kesehatan dan ekonomi, dan DKI Jakarta menjadi wilayah yang terus menerus mengalami peningkatan jumlah korban terinfeksi, menjadikan pemerintah mengambil banyak langkah salah satunya yakni upaya untuk memutus permasalahan penyebaran pandemi dengan melakukan beberapa kali PSBB. Kondisi ini memberikan dampak seperti keterbatasan aktifitas menjadi hanya di rumah saja sehingga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat merubah perilaku seperti yang biasanya melakukan pembelanjaan secara langsung sekarang dilakukan secara online. Adanya perubahan perilaku tersebut apakah berdampak terhadap adaptasi pemuda di DKI Jakarta yang menggunakan aplikasi digital dalam sektor ekonomi. Dengan adanya peningkatan penggunaan platfom pembelian digital di masa pandemi covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk menganalisis faktor psikologis, situasional dan sosial berhubungan terhadap perilaku pemuda dalam penggunaan aplikasi e-commerce saat pandemi covid-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta. (2) Untuk menganalisis pemanfaatan aplikasi e-commerce oleh pemuda berhubungan dengan keputusan pembelian di masa pandemi covid-19. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut, metode yang digunakan adalah pendekatan metode campuran dengan teknik analisis chi square dan penyajian data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil pengolahan data menyimpulkan pertama, terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian pemuda di dalam penggunaan aplikasi e-commerce di DKI Jakarta, yaitu faktor psikologis, faktor situasional, dan faktor sosial. Kedua faktor penerimaan pengguna aplikasi e-commerce yang terdiri dari 4 (empat) faktor yaitu, kebermanfaatan, tingkat kemudahan, sikap terhadap pengguna dan penggunaan secara aktual berpengaruh terhadap perubahan perilaku pemuda di masa pandemi covid-19. Sementara itu perubahan perilaku pemuda melalui pembelian menggunakan aplikasi e-commerce merupakan bentuk kontribusi pemuda terhadap Ketahanan Nasional melalui ekonomi digital, dimana membantu perputaran roda perekonomian di DKI Jakarta sehingga perekonomian dapat berjalan di masa pandemi covid-19 dan meningkatkan indeks ketahanan nasional Indonesia. ......The presence of the Covid-19 pandemic which has a major impact on the community, especially the health and economic sectors, and DKI Jakarta is an area that continues to experience an increase in the number of infected victims, making the government take many steps, one of which is an effort to resolve the problem of the spread of the pandemic by carrying out PSBB several times. This condition has an impact such as limiting activities to be only at home so that in meeting people's daily needs, people change their behavior as they usually do direct shopping now is done online. Does this change in behavior have an impact on the adaptation of youth in DKI Jakarta who use digital applications in the economic sector. With the increasing use of digital purchasing platforms during the Covid-19 pandemic. This study aims to (1) analyze psychological, situational and social factors related to youth behavior in using e-commerce applications during the Covid-19 pandemic in DKI Jakarta Province. (2) To analyze the use of e-commerce applications by youth in relation to purchasing decisions during the Covid-19 pandemic. To achieve these two objectives, the method used is a mixed methods approach with chi square analysis techniques and data presentation using descriptive qualitative analysis. The results of data processing conclude first, there are 3 (three) factors that influence youth purchasing decisions in using e-commerce applications in DKI Jakarta, namely psychological factors, situational factors, and social factors. The two factors of acceptance of e-commerce application users consist of 4 (four) factors, namely, usefulness, level of convenience, attitudes towards users and actual use have an effect on changes in youth behavior during the Covid-19 pandemic. Meanwhile, changes in youth behavior through purchases using e-commerce applications are a form of youth's contribution to National Resilience through the digital economy, which helps the economy in DKI Jakarta to turn around so that the economy can run during the Covid-19 pandemic and increase Indonesia's national resilience index.

Abstrak :
Nowadays, international transactions become common in obtaining goods or services abroad of a country. The ac- tors are not limited to natural person. Most of the time the actors are legal persons. The emergence of legal person in the said activity is due to its mere permanent existence compared to natural person. Asian countries such as Indonesia, Thailand, Vietnam, PRC, Japan, Taiwan, and South Korea are called the High performing Asian Economies (HPAEs) by World Bank. Due to their geographical affinity, actors within the HPAEs started to conduct international transactions to obtain eccentric goods or services that each country offers. This thesis focuses on the forms of legal person in the HPAEs. Apart from it, there is personal status to which law is applicable to the legal person. It plays an important role in international transactions. It has drawn an attention that the determination of personal status varies from one country to another. On how it varies, is one of the reason in conducting this thesis. The research is con- ducted through normative juridical method by examining positive law of the said countries. The result of the re- search will list the known forms of legal person as well as its personal status that each country adhere.

---

Saat ini, transaksi internasional menjadi hal yang umum dalam memperoleh barang atau jasa di luar negeri. Para pelaku tidak terbatas pada pribadi kodrati, sebagian besar, mereka adalah badan hukum. Munculnya badan hukum dalam kegiatan tersebut adalah karena keberadaannya yang lebih abadi dibandingkan dengan pribadi kodrati. Ne- gara-negara Asia seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, RRC, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan disebut sebagai High Performing Asian Economies oleh Bank Dunia. Karena lokasi geografisnya yang dekat satu sama lain, pelaku dalam HPAEs mulai melakukan transaksi internasional untuk mendapatkan barang atau layanan eksen- trik yang ditawarkan masing-masing negara. Karena salah satu pelaku adalah badan hukum, sangatlah penting untuk mengetahui bentuk-bentuk dari badan hukum yang dikenal dalam HPAEs. Selain itu, dalam berbicara tentang orang, ada status personal untuk menentukan hukum mana yang berlaku untuk orang tersebut. Menegaskan pada badan hukum, status personal memainkan peran penting di dalam transaksi internasional. Penentuan status personal telah menjadi perhatian dikarenakan caranya yang bervariasi dari satu negara ke negara lain. Adanya variasi tersebut adalah merupakan salah satu alasan dalam melakukan tesis ini. Penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis nor-matif dengan memeriksa hukum positif negara- negara tersebut. Hasil penelitian akan memaparkan bentuk badan hukum yang diketahui serta status pribadinya yang dianut oleh masing-masing negara.