Ketika suatu perkara perdata mengandung unsur asing di antara lain pihak ataupun objek berperkara berada di luar negeri. Sebuah pengadilan dapat saja membutuhkan bantuan hukum seperti keterangan saksi, alat bukti dokumen, dokumen peradilan dari negara asing yang mempunyai hukumnya tersendiri berkaitan dengan pihak atau objek tersebut. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya hubungan keperdataan dengan pihak asing yang tidak luput dari terjadinya sengketa karena perbedaan pendapat. Permasalahan timbul apabila dokumen berada di luar negeri sebagai alat bukti ketika ingin digunakan di Indonesia. Permasalahan ini meliputi legalitas suatu dokumen yang terbit di luar negeri untuk digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum acara perdata di Indonesia guna untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum dari para si berperkara. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan penelitian bahan pustaka berdasarkan data primer dan sekunder dengan analisa data secara kualitatif. Hasil dari analisa mendapatkan penanganan dokumen asing di Indonesia dilakukan dalam bentuk bantuak teknis hukum yang menjadi 3 (tiga) aspek yaitu legalisasi, penyampaian dokumen dan penerimaan dokumen. Legalisasi dapat dilakukan secara konsuler ataupun melalui apostille, sedangkan penyampaian dokumen dan penerimaan dapat dilakukan melalui surat rogatori dan perjanjian kerja sama di bidang peradilan antar negara. Maka, untuk memberikan informasi kepada khalayak umum di era globalisasi sekarang ini, penulis mempunyai harapan untuk memberikan informasi yang lebih dalam mengenai penanganan dokumen asing sebagai alat bukti dalam proses Hukum Acara Perdata di Indonesia.

---

When a civil case contains foreign elements, among others, the litigants or objects located abroad. A court may need legal assistance such as witness statements, documentary evidence, court documents from foreign countries which have their own laws relating to that party or object. This happens due to the increasing number of civil relations with foreign parties which the occurrence of disputes might happen due to differences of opinion. Problems arise when documents are abroad as evidence when they want to be used in Indonesia. This problem includes the legality of a document issued abroad to be used as evidence in Indonesian civil procedural law in order to protect and provide legal certainty for the litigants. The research method used is doctrinal research with library materials based on primary and secondary data with qualitative data analysis. The results of the analysis in the administration of foreign documents in Indonesia are carried out in the form of technical legal assistance which is divided into 3 (three) aspects, namely the legalization, services of document and taking of evidence. Legalization can be done through consular channels or apostille, while services of document and taking of evidence are done through letters of rogatory and judicial cooperation agreement between countries. Thus, to provide information to the general public in the current era of globalization, the authors hope to provide more in-depth information regarding the handling of foreign documents as evidence in civil procedural proceedings in Indonesia.