Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fokus dari tesis ini adalah untuk membahas tentang legalitas biaya tambahan yang dikenakan oleh pelaku usaha kepada konsumen, karena Peraturan Gubernur. Peraturan Gubernur mengakibatkan pembebanan biaya tambahan oleh pelaku usaha kepada konsumen, yang sebenarnya tidak sah. Tujuan dari tesis ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran konsumen, untuk lebih berhati-hati dan cermat sebelum memutuskan untuk membeli apartemen. Hukum yang mengatur masalah ini adalah Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang Undang Rumah Susun No 20 Tahun 2011, dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Indonesia. Tesis ini menganalisa bahwa sebagai pelaku usaha, penjual apartemen harus tepat dan yakin tentang total biaya dalam penjualan apartemen. Biaya tambahan tidak dapat dikenakan kepada konsumen, karena itu bukan kewajiban bagi konsumen untuk membayar biaya tambahan. Konsumen seharusnya hanya membayar untuk apa yang telah disepakati di perjanjian awal, tidak lebih. Tesis ini menyarankan bahwa konsumen harus berhati-hati dan mereka harus selalu bertanya tentang segala hal. Tesis ini akan membahas lebih lanjut tentang pengamatan hukum mengenai biaya tambahan akibat dari Peraturan Gubernur yang dikenakan oleh pelaku usaha bagi konsumen mereka di bisnis apartemen.

---

The focus of this thesis is to discuss about the legality of the additional charges imposed by the business actors to the consumers, because of the governor regulations. The governor regulations resulted in the encumbrance of additional charges by the business actors to the consumers, which is actually not legal.

The purpose of this thesis is to attempt to raise the awareness of the consumers, to be more careful and thorough before deciding to buy the apartments. The law governing this issue is the Indonesian Consumers? Protection Law No. 8 Year 1999, Indonesian Flats Law No. 20 Year 2011, and the Indonesian Civil Code.

The thesis analyzes that as a business actor, the seller of the apartments should be precise and sure about the total selling cost of the apartments. The additional charges should not be imposed to the consumers, because it is not the obligations for the consumers to pay for the additional charges. The consumers should only pay for what have been agreed in the first place, not more.

The thesis suggests that the consumers should be very careful and they should always ask for everything. This thesis will discuss further about the legal observation regarding the additional charges due to the governor regulations imposed by the business actors for their consumers in the apartment businesses."

"Pemerintah mulai merealisasikan program pembentukan holding company Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada masing-masing sektor yang sama secara bertahap, dengan tujuan meningkatkan efisiensi antar korporasi. Pengalihan saham tersebut menimbulkan beberapa isu hukum yaitu terjadi perubahan status pada perseroan terbatas yang sebelumnya merupakan induk perusahaan menjadi perseroan yang tergabung dalam struktur holding company dan menjadi sebuah Anak Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, mengakibatkan status hukum keuangan negara pada perseroan tersebut menjadi rancu jika dilihat sebagai badan hukum privat. Selain itu, adanya penyertaan modal negara berupa satu lembar saham A dwiwarna pada BUMN yang telah berubah status menjadi Anak Perusahaan BUMN masih dapat dianggap sebagai keuangan negara, serta konsekuensi hukum mengenai campur tangan negara pada anak perusahaan BUMN yang merupakan badan hukum privat. pengaturan mengenai holding company di Indonesia belum secara khusus diatur, karena pengaturan undang-undang BUMN dan Perseroan Terbatas tidak secara lengkap mengatur hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan status keuangan negara pada BUMN Persero yang berubah status menjadi Anak Perusahaan BUMN menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 terpisah dari rezim keuangan negara serta status keabsahan kekayaan BUMN Persero sebagai badan hukum privat bukanlah menjadi bagian dari kekayaan negara.

---

The government began to realize the program of establishing a holding company of State-Owned Enterprises (BUMN) in each of the same sectors in stages, with the aim of increasing efficiency between corporations. The transfer of shares raises several legal issues, namely a change in the status of a limited liability company which previously was the parent company into a company incorporated in the holding company structure and a Limited Liability Company, resulting in the states legal financial status being ambiguous when viewed as a legal entity private law. In addition, the existence of state capital participation in the form of a single A Dwiwarna share in a BUMN that has changed its status to a BUMN subsidiary can still be considered as state finances, as well as legal consequences regarding state interference in BUMN subsidiaries which are private legal entities. Arrangements for holding companies in Indonesia have not been specifically regulated, because the regulation of state-owned companies and limited liability companies does not completely regulate this. The research method used is normative juridical with analytical descriptive type. The results of the study conclude the state`s financial status in state-owned enterprises that have changed their status to state-owned subsidiaries according to Government Regulation No. 72 of 2016 separate from the state financial regime and the legal status of state-owned enterprises as private legal entities."