Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Utang pajak memiliki keistimewaan yang membedakannya dengan utang niaga. Dimana utang pajak memiliki Hak Istimewa yang pemenuhannya didahulukan di atas pemenuhan pembayaran utang lainnya. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai kedudukan utang pajak dalam perkara kepailitan dan bagaimana seharusnya penyelesaian utang pajak atas perusahaan yang pailit. Pokok permasalahan tersebut akan dianalisa dengan menggunakan peraturan di bidang perpajakan dan peraturan di bidang kepailitan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan utang pajak yang memiliki hak mendahulu pada pelunasan utang pajak atas perusahaan yang pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini juga menjelaskan pengaturan utang pajak atas kepailitan yang diterapkan di Jepang dan Singapura. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kitab undang-undang hukum perdata, undang-undang perpajakan, dan undang-undang kepailitan, utang pajak harus didahulukan karena memiliki hak mendahulu dan penyelesaiannya tunduk dengan yang diatur dalam undang-undang perpajakan. ......Tax debt has specialties that make it different with commercial debt. Tax debt contains privilege to be fulfilled first than other debts. The main issues that would be discussed in this writing are about the position of tax debt in insolvency case and how it supposed to be settlement by the law. The issues would be analyzed with tax regulations and bankruptcy regulations. The purpose of this research is to know about tax debt position that has privilege in winding up process. Research method that is being used is juridical normative method, which means the research is based on regulation and library research that used secondary data. This research also explain the position of tax claims in Japan and Singapore. Based on the research of civil law, tax regulations, and bankruptcy regulations, tax debt must be fulfilled first because his privilege and winding up procedures based on process in tax regulation.

Abstrak :
Tentang orang Baduy sudah banyak ditulis oleh banyak pihak baik dari kalangan antropolog maupun pemerintah terutama pemerintah Hindia Belanda.

Di antaranya tulisan Ende (1889), Van Trick (1929), Geise (1992), Garna (1987), Ekadjati (1995), dan sebagainya. TuIisan-tulisan itu berupa laporan ataupun etnografi umum.

TuIisan yang lebih spesifik misalnya dari Johan Iskandar (1992) tentang sistem perladangan. Tulisan studi kasus belum banyak yang dipublikasikan.

Dari semua tulisan itu ditemukan bahwa masyarakat Baduy menolak ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mereka tidak terlibat dalam aktivitas modernisasi. Sementara itu, masyarakat di sekitar Baduy sudah terlibat dalam pembangunan dan modernisasi.

Masyarakat Baduy sengaja menghambat modernisasi di komunitasnya dengan Cara mempertahankan tradisi sistem pewarisan budaya mereka. Masalah yang diteliti adalah bagaimana peranan transmisi pengetahuan di keluarga Baduy terhadap upaya mempertahankan tradisi nenek moyang mereka.

Tujuan penelitian adalah, memahami proses pewarisan budaya atau transmisi pengetahuan melalui studi pola pengasuhan anak di Gajeboh, salah satu dusun di Baduy Luar.

Temuan penelitian antara lain, orang Baduy tidak mengenal sekolah dan media massa sebagai agen sosialisasi. Transmisi pengetahuan terjadi di keluarga dan masyarakat sekitarnya. Hampir semua wujud pengetahuan diperoleh melalui orang tua dengan peranan ibu yang dominan dibandingkan ayah atau kerabat dekat lainnya. Ketika menjelang remaja transmisi pengetahuan dilakukan oleh teman bermain atau masyarakat di sekitarnya.

Transmisi pengetahuan dari luar Baduy mengalami hambatan oleh adat istiadat yang berlaku, meskipun demikian pelanggaran adat sering terjadi. Sanksi terhadap pelanggaran tidak tegas bahkan ada yang tidak diberi sanksi selain pergunjingan. Peluang untuk perubahan tetap ada karena hagi masyarakat Gajeboh, apa yang dianggap baik boleh ditiru, meskipun kemudian dibambat pula oleh adat Sunda Wiwitan.

Orang Baduy yang mendapat transmisi pengetahuan dari keluarga dan masyarakat komunitasnya, memang masih mepertahankan adat istiadat terutama larangan menerima ilmu pengetahuan dan teknologi, bersawah, beternak kecuali ayam, memelihara ikan dan sebagainya. Bagi mereka yang ingin melakukan perubahan tradisi diperbolehkan meninggalkan Baduy dan tidak diakui sebagai orang Baduy lagi secara adat.

Abstrak :
[Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris wajib memenuhi syarat formil dan syarat materiil untuk memenuhi sifat otentiknya, agar dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna. Pokok permasalahan dari tesis ini adalah bagaimana implikasi akta pencabutan keterangan saksi yang dibuat oleh Notaris terhadap keterangan saksi yang sebelumnya telah diberikan di dalam persidangan, dan bagaimanakah tanggung jawab seorang Notaris bilamana akta yang dibuatnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian dilakukan secara Yuridis Normatif dan menyatukan dengan pola pikir deduktif analisis yang bersumber pada kebenaran koheren. Data yang digunakan adalah Data Sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Hasil Penelitian ini adalah akta pencabutan keterangan saksi tidak dapat digunakan untuk mencabut keterangan yang telah diberikan sebelumnya di dalam persidangan di bawah sumpah dan atas akta yang tidak mempunyai nilai pembuktian karena kehilangan otentisitasnya, Notaris dapat dimintakan ganti kerugian, peringatan tertulis, sampai dengan pemberhentian secara tidak hormat.;Notary is a public official who authorized to make an authentic deed. An authentic deed of Notary must fulfill both formal and material requirements to meet its authentic nature, in order to have the strength of evidence which is strong and perfect. The subject matter of this thesis are about how the implication of the deed of revocation of witness testimony by Notaries deed affect the witness testimony that had previously been given in court and how is the notary responsibilities for the deed that does not have the evidentiary value. To answer these problems, research conducted in Normative method and unite it with deductive analysis which is based on coherent truth. The writer using Secondary Data consist of Primary Legal Materials and Secondary Legal Materials. For the result, this research shows that The Deed of Revocation of Witness Testimony can not be used to revoke the previous given testimony which is given under the vow and for the deed that has no evidentiary value because it loses its authenticity, a Notary may be charged to compensate , be given of a written warning, up to dismissal in disgrace;Notary is a public official who authorized to make an authentic deed. An authentic deed of Notary must fulfill both formal and material requirements to meet its authentic nature, in order to have the strength of evidence which is strong and perfect. The subject matter of this thesis are about how the implication of the deed of revocation of witness testimony by Notaries deed affect the witness testimony that had previously been given in court and how is the notary responsibilities for the deed that does not have the evidentiary value. To answer these problems, research conducted in Normative method and unite it with deductive analysis which is based on coherent truth. The writer using Secondary Data consist of Primary Legal Materials and Secondary Legal Materials. For the result, this research shows that The Deed of Revocation of Witness Testimony can not be used to revoke the previous given testimony which is given under the vow and for the deed that has no evidentiary value because it loses its authenticity, a Notary may be charged to compensate , be given of a written warning, up to dismissal in disgrace;Notary is a public official who authorized to make an authentic deed. An authentic deed of Notary must fulfill both formal and material requirements to meet its authentic nature, in order to have the strength of evidence which is strong and perfect. The subject matter of this thesis are about how the implication of the deed of revocation of witness testimony by Notaries deed affect the witness testimony that had previously been given in court and how is the notary responsibilities for the deed that does not have the evidentiary value. To answer these problems, research conducted in Normative method and unite it with deductive analysis which is based on coherent truth. The writer using Secondary Data consist of Primary Legal Materials and Secondary Legal Materials. For the result, this research shows that The Deed of Revocation of Witness Testimony can not be used to revoke the previous given testimony which is given under the vow and for the deed that has no evidentiary value because it loses its authenticity, a Notary may be charged to compensate , be given of a written warning, up to dismissal in disgrace, Notary is a public official who authorized to make an authentic deed. An authentic deed of Notary must fulfill both formal and material requirements to meet its authentic nature, in order to have the strength of evidence which is strong and perfect. The subject matter of this thesis are about how the implication of the deed of revocation of witness testimony by Notaries deed affect the witness testimony that had previously been given in court and how is the notary responsibilities for the deed that does not have the evidentiary value. To answer these problems, research conducted in Normative method and unite it with deductive analysis which is based on coherent truth. The writer using Secondary Data consist of Primary Legal Materials and Secondary Legal Materials. For the result, this research shows that The Deed of Revocation of Witness Testimony can not be used to revoke the previous given testimony which is given under the vow and for the deed that has no evidentiary value because it loses its authenticity, a Notary may be charged to compensate , be given of a written warning, up to dismissal in disgrace]

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU dalam struktur ketatanegaraan, mekanisme penegakan hukum persaingan usaha dan kekuatan hukum Putusan KPPU, serta analisis mengenai apakah seharusnya mekanisme penegakan hukum persaingan menggunakan sistem peradilan administratif mengingat KPPU merupakan lembaga dengan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif. Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif doktrinal dengan melakukan analisis permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dimana sumber data dititikberatkan pada data sekunder yang diperoleh dari berbagai bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan internet yang dinilai relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, KPPU merupakan lembaga negara penunjang auxiliary state rsquo;s organ bersifat independen yang dibentuk untuk membantu kinerja lembaga negara utama dibidang penegakkan hukum persaingan usaha. Kedua, Kekuatan putusan KPPU sangat tergantung dari reaksi terlapor, akan mempunyai kekuatan hukum tetap bila : 1 Pelaku Usaha tidak mengajukan keberatan, 2 alasan keberatan terhadap putusan KPPU ditolak oleh pengadilan negeri dan pelaku usaha tidak mengajukan kasasi kepada MA, dan 3 alasan-alasan Kasasi yang diajukan ditolak oleh MA. Ketiga, sistem peradilan administrasi di Indonesia diselenggarakan oleh PTUN, dan PTUN telah mengatur secara tegas bahwa yang menjadi wewenangnya adalah persengketaan yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, sedangkan KPPU bukanlah pejabat Tata Usaha Negara dan Putusan KPPU bukan keputusan Tata Usaha Negara, sehingga KPPU bukanlah termasuk dalam lingkup kewenangan dari peradilan administrasi negara.

---

This thesis discusses the position of Business Competition Supervisory Commission KPPU in the constitutional structure, mechanism of law enforcement business competition and legal force of KPPU 39 s Decision, and an analysis of whether the competition law enforcement mechanisms should use administrative court system considering KPPU is an institution with the authority to impose administrative sanctions. This thesis uses normative doctrinal research method by conducting problem analysis through law principles approach and referring to legal norms existed in laws, where the data sources are focused on secondary data obtained from various literatures such as legislation, books, and internet sources which are considered as relevant. The results show that First, KPPU is an independent auxiliary state 39 s organ formed to assist the performance of main state organs in field of business competition law enforcement. Secondly, the KPPU rsquo s decision force depends very much on the reaction of convict, will have legal force decision if 1 the business actor does not object 2 the reason for objection to KPPU 39 s decision is rejected by district court and business actor does not appeal to Supreme Court 3 proposed cassation reasons was rejected by Supreme Court. Thirdly, the administrative court system in Indonesia is administered by the State Administrative Court, and the Administrative Court has stipulates that its authority is a dispute arising in field of State Administration, while KPPU is not a State Administrative Officer and KPPU 39 s Decision is not a State Administrative Decision, so that KPPU is not within the scope of authority of state administrative court.

Abstrak :
Pada tesis ini dirancang bangun sebuah quadrature hybrid coupler menggunakan subtrat FR4, yang bekerja pada frekuensi 2,55 GHz. Tapered line digunakan untuk meningkatkan bandwidthnya. Hal ini akan membuat lebar lengan seri coupler membentuk garis kurva. Hasil simulasi pada coupler yang diterapkan bentuk kurva pada frekuensi 2.55 GHz menunjukkan nilai reflection loss -21,68 dB , isolation loss -16,16 dB, beda phase 90,88o dan bandwidth yang dihasilkan sebesar 13,84 %. Sedangkan hasil pengukuran pada fabrikasi untuk frekuensi yang sama, memperlihatkan hasil reflection loss -17,898 dB, isolation loss -20,422, beda phase -82,3o dan bandwidthnya sebesar 17,84%. Penerapan garis kurva menunjukkan adanya penambahan bandwidth.

---

This thesis designs and builds a quadrature hybrid coupler using FR4 subtrate, which operates at 2.55 GHz. Tapered line used to increase bandwidth. This will make the width of the series arms to form curve line. The simulation results at a frequency of 2.55 GHz show the value of reflection loss of -21.68 dB, -16.16 dB isolation loss, 90.88° phase difference and the bandwidth of 13.84%. While the results of measurements on the fabricated, shows reflection loss -17.898, isolation loss -20.422 dB, -82.3 ° phase difference and the bandwidth of 17.84%. Application of curve line shows the impact of the additional bandwidth.

Abstrak :
ABSTRAK
Sesuai dengan asas pemerataan, Pemerintah dalam hal dni PERUM PERUMMS beusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dasar rakyat yakni perumahan.

Dalam melaksanakan pembangunan perumahan Pemerintah ( PERUM PERUMNAS ) selalu bekerjasama dengan pihak Swasta sehingga timbul Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan.

Masalah yang timbul dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut adalah penyimpangan prosedur pemberian pekerjaan yang terjadi karena keadaan yang mendesak dan juga memang dikehendaki oleh PERUM PERUMNAS sendiri.

Selain itu dalam skripsi ini juga dibabas mengenai Unforeseen, serta masalah perlindungan kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh PERUM PERUMNAS.

Sebagai kesimpttlan yang dapat ditarik adalah Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara PERUM PERUMNAS dengan Rekanan selain terdapat aspek Hukum Perdata, juga terdapat aspek Hukum Publik yaitu turut campumya pihak penguasa, yang bahkan sangat dominan dalam menentukan perjanjian itu sendiri.

Saran yang perlu dikemukakan dalam skripsi ini adalah perlu adanya penyempurnaan kembali Syarat-Syarat Kontrak yang berlaku di PERUM PERUMNAS dan tentunya PERUM PERUMNAS hendaknya menyingkirkan sistim birokrasi yang berbelit-belit.

Abstrak :
Interkoneksi antara jaringan GSM Satelindo dengan jaringan PSTN Telkom meliputi aspek-aspek teknis dan non teknis. Untuk menjamin kuahtas teknis pelayanan antarpenyelenggara, masing-masing penyelenggara harus mengacu kepada Fundamental Technical Plan (FTP) yang telah disusun oleh pemerintah, dalam hat ini adalah Dir.Jen ParPosTel. Sedangkan aspek yang bersifat non teknis, yang menjadi pennasalahan cukup dominan dalam interkoneksi seperti tarif jasa telekomunikasi dan pembagian pendapatan interkoneksi diatur oleh pemerintah. Pengaturan dari pemerintah diperlukan untuk menjembatani kesenjangan bargaining power antarpenyeienggara yang berinterkoneksi, dalam rangka mengembangkan kompetisi yang sehat secepat mungkin. Hingga saat ini proses interkoneksi di Indonesia telah berjalan baik. Namun beberapa aturan interkoneksi perlu ditinjau kembali , agar proses kompetisi dapat berlangsung secara sehat. Sehingga penyeleaggara jasa telekomunikasi di Indonesia menjadi lebih slap dalam menyambut pasar bebas yang akan datang.

Abstrak :
Penyandang tuna netra mesnpi nyai keterbatasan penglihatan. Karena keterbatasan itu,mereka menghadapi masalah ketergantungan gads yang lain. Adanya tenipat bergaul Berta mengalami pendiddcan dan pelatihan, akan membuat penyandang cacat perlahan-lahan metepaskan din dari berbagai keterganhmgan. Proses belajar-mengajar ini perlu sedini mungkin, sejak seseorang mengetahui menyandang tuna netra, agar semaldn cepat pula si penyandang cacat mandiri seperti yang normal.