Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan prosedur kerja dari setiap jenis kegiatan pelayanan yang diberikan. Bila dilihat dari pendekatan sistem yang terdiri dari komponen masukan, proses, keluaran, maka SOP dapat dikatakan sebagai komponen proses.
Dari data laporan tahunan RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, untuk tiga tahun terakhir nilai indikator-indikator kesehatan menggambarkan rendahnya mutu pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan proses pelaksanaan SOP pelayanan rawat inap oleh perawat dalam meningkatkan mutu pelayanan di RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman tahun 2000.
Penelitian dilakukan secara observasional dengan rancangan cross sectional. Populasi penelitian merupakan observasi kegiatan oleh perawat di ruang rawat inap. Sedangkan jumlah sampel adalah 64 kali observasi yang dilakukan oleh 32 orang perawat di ruang rawat inap RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Pengumpulan data menggunakan tiga buah instrumen. Instrumen untuk perawat dan pasien berupa data sekunder. Instrumen untuk pelaksanaan SOP berupa data primer. Pengolahan data menggunakan program Epi Info dan SPSS, sedangkan analisis data dengan melakukan analisis univariat, bivariat, dan multivariat.
Hasil penelitian menunjukkan hahwa faktor-faktor yang berhubungan secara signifikan pada cc=0,05 terhadap pelaksanaan SOP adalah pendidikan, status pernikahan, beban kerja, diagnosa penyakit, dan kemandirian pasien. Faktor yang paling dominan adalah beban kerja dimana perawat yang tidak diberi tugas rangkap akan cenderung bekerja sesuai dengan SOP 6,564 kali dibanding dengan perawat yang punya tugas rangkap. Untuk itu perlu kiranya pertimbangan sejauh mungkin agar tidak memberikan tugas rangkap kepada perawat yang bertugas di ruang rawat inap RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

---

Factors Related to Implementation of SOP of in-Patient Service by Nurses in Increasing the Quality of Service in Regional General Hospital Regency of Pasaman Year 2000.Standard Operating Procedure (SOP) is the work procedure of each type of service activities provided. In terms of system approach that consists of input, process, output process components, the SOP is a part of the process component.
From the annual report of Lubuk Sikaping Regional General Hospital, in regency of Pasaman, for the past three years it turned out that the health indicators that describe the health service quality is not in accordance with to the expected level_
The purpose of this research is to identify the factors related to the implementation process of the SOP of in-patient service by nurses in improving the service quality in the regional general hospital of Lubuk Sikaping in 2000.
This research is done through observation with cross sectional method. The population of the research is observation activities from nurses that in charge in an in-patient room. While the sample of the research is 64 observation activities from 32 nurses that in charge in an in-patient room of the Regional General Hospital of Lubuk Sikaping. The data collection is done by using 3 instruments. The instrument for nurses and patients are obtained from secondary data. While instrument for SOP is primary data.
The data processing is done by using Epi Info and SPSS, while the data analysis is done by using univariate, bivariate, and multivariate analysis.
The result of this research indicates the factors that related significantly within a=0.05 toward the implementation of SOP is education, marital status, workload,
diseases diagnosis, and self-sufficiency of patients. The most dominant factors is the workload in which the nurses that have no multiple tasks will tend work according the SOP 6.564 times compared to the nurses that have multiple tasks.
Therefore, the management of the Regional General Hospital of Lubuk Sikaping needs to consider not to give multiple task to nurses that are in charge in the in-patients ward.

Bibliography 30 (1980 - 2000)

Abstrak :
Pemahaman kondisi reservoir merupakan salah satu aspek penting dalam aktivitas monitoring proses produksi fluida dalam sistem panas bumi. Langkah awal manajemen reservoir bagi Lapangan Panas Bumi FR yang baru berproduksi sejak tahun 2014 perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan mendelineasi reservoir khususnya fasa uap menggunakan metode tomografi waktu tunda. Penelitian ini menggunakan data seismogram yang diukur selama 95 hari yang direkam oleh 11 stasiun perekaman. Hasil picking waktu tiba mendapatkan 215 kejadian gempa mikro dengan minimal terekam oleh 3 stasiun perekaman. Distribusi hiposenter awal menunjukkan posisi episenter cenderung mengkluster pada sumur produksi akan tetapi dari segi kedalaman hiposenter masih terdapat fix depth pada elevasi 1170 masl, oleh sebab itu masih diperlukan proses relokasi hiposenter. Relokasi hiposenter dilakukan dengan dua metode secara kombinasi yaitu menggunakan metode Joint Hypocenter Determination (JHD) dan metode double difference. Selanjutnya dilakukan proses tomografi waktu tunda menggunakan perangkat lunak simulsp12. Hasil distribusi relokasi hiposenter menunjukkan satu cluster di sekitar sumur produksi utama yaitu sumur B dan C. Sedangkan dari segi kedalaman hiposenter terdistribusi cluster disekitar trajectory sumur produksi B dan C dari elevasi 1000 sampai 0 masl dengan residual waktu tempuh antara 0.2 sampai 0.4 detik. Hasil tomogram menunjukkan bahwa pada elevasi sekitar 2000 sampai 1000 masl diduga sebagai zona batuan yang mengandung air dengan tingkat alterasi yang cukup besar yaitu zona clay cap dengan nilai VP/VS berkisar 1.73. Sedangkan dugaan zona uap berada pada elevasi 1000-500 masl dengan nilai VP/VS berkisar 1.67-1.7 melampar sepanjang Kawah Ciwidey dengan Kawah Putih. Selanjutnya dilakukan rekonstruksi model konseptual sederhana Lapangan Panas Bumi FR Jawa Barat dengan mengintegrasikan antara data utama penelitian yaitu tomografi microearthquake dan distribusi hiposenter yang sudah terelokasi dengan data pendukung berupa line penampang metode MT 2-D, section vertikal geologi berdasarkan data cutting sumur, profiling sumur temperatur serta lokasi sumur ekstraksi untuk memberikan arah fluida.

---

Understanding reservoir conditions is one of the important aspects in fluid production monitoring activity in geothermal systems. The initial step of reservoir management in the FR Geothermal Field which has only been producing since 2014 needs to be done. The object of this study to delineate the reservoir elemen especially the vapor phase using the tomography delay time method. This research used seismogram data measured for 95 days recorded by 11 seismometers. Arrivals time picking results get 215 micro earthquake events with a minimum recorded by 3 recording seismometers. The initial hypocenter distribution shows that the position of the epicenter tends to cluster in production wells but in terms of hypocenter depth there still fix depth at 1170 masl, therefore hypocenter relocation is still needed. Hypocenter relocation is done by two methods in combination. The first use Joint Hypocenter Determination (JHD) and second Double difference relocation method. Then the delay time tomography invers is using simulsp12 software. The results of the hypocenter relocation distribution show one cluster around the main production wells that are wells B and C. While in terms of hypocenter depth distributed clusters around the trajectory of production wells B and C from elevations 1000 to 0 masl with a residual travel time of 0.2 to 0.4 seconds. The tomogram results show that at an elevation arround elevation 2000 to 1000 masl it is prediction that the zone containing water with a considerable alteration rate or usually calls of clay cap zone with a value of Vp / Vs ranging from 1.73. While the prediction steam zone is at an elevation of 1000-500 masl with a value of Vp / Vs ranging from 1.67-1.7 on the part between Ciwidey Crater and Putih Crater. The reconstruction of a simple conceptual model of West Java FR Geothermal Field by integrating the main data likes hypocenter distribution that has been relocated and microearthquake tomography with supporting data in the form of cross section MT 2-D method, geological vertical section based on well cutting data, profiling temperature wells and location of extraction wells to provide fluid direction.

Abstrak :
Untuk bisa memenuhi kebutuhannya, sebuah rumah tangga perlu menjalankan mata pencaharian. Komunitas transmigran di Desa Sungai Radak Satu merupakan komunitas yang di program oleh pemerintah untuk bekerja sebagai petani padi, namun karena adanya berbagai hambatan tidak memungkinkan mereka untuk menggantungkan hidup hanya dari bekerja sebagai petani padi saja. untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pendapatan para komunitas transmigran di Desa Sungai Radak Satu harus menjalankan pekerjaan lain. Dalam memilih pekerjaan terdapat berbagai strategi yang dilakukan oleh masing-masing rumah tangga, ragam strategi ini didasarkan oleh berbagai faktor seperti aset dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing rumah tangga. Skripsi ini menunjukkan ragam strategi yang dilakukan oleh Komunitas Transmigran di Desa Sungai Radak satu dalam menjalankan dan memilih mata pencaharian mereka. Penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif, data-data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan etnografi. Penelitian menemukan bahwa komunitas transmigran di Desa Sungai Radak Satu beradaptasi dengan melakukan diversifikasi pada mata pencaharian tertentu untuk bertahan hidup dan menambah kekayaan. ......A household must engage in livelihood in order to meet their necessities. The government has programmed the transmigration community in Sungai Radak Satu Village to work as rice farmers, however due to many obstacles, they are unable to rely solely on rice farming. The transmigration community in Sungai Radak Satu Village must rely on various sources of income to meet their necessities and improve their revenue. Each household employs a variety of strategy when it comes to selecting works. This sort of strategy is dependent on a number of criteria, including each household's assets and skills. This thesis will show the numerous strategy used by the transmigration community in Sungai Radak Satu Village to support themselves. Qualitative approaches are used in the research, and the data displayed are the findings of interviews, observations, and ethnographic methodologies.This study discovered that the transmigrant population in Sungai Radak Satu Village adapts to these circumstances by diversifying their livelihoods in order to survive and grow their wealth.

Abstrak :
Korupsi sistemik merupakan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Hal ini ditunjukan dari Laporan Transparency International tahun 2005 mengenai Corruption Perception Index yang menempatkan Negara Indonesia pada rangking 134 dan 158 negara yang di survey. Korupsi sistemik yang melanda birokrasi dad berbagai instansi di struktur pemerintahan. Walaupun, telah banyak peraturan perundangundangan anti korupsi yang telah diterapkan, namun persoalan korupsi ini tidak kunjung usai. Bahkan, Komisi Pemilihan Urnum, sebagai lembaga pengawal dan instrumen demokrasi yang menentukan kualitas kepemimpinan negara ini dan berasal dari unsur kalangan independen, juga tidak terlepas dan "virus" korupsi. Dalam konteks seperti ini, upaya pemberantasan korupsi belum menampakan hasil nyata dan masih dilihat sebagai upaya elitis penegak hukum dan belum melibatkan peran serta masyarakat sipil. Sebagai kejahatan luar biasa, cara-cara luar biasa dalam melakukan pemberantasan korupsi, dengan melibatkan elemen masyarakat sipil seperti LSM, merupakan salah satu altematif ditengah kebuntuan pemberantasan korupsi yang diintrodusir oleh pemerintah. Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran peran dan pengalaman koalisi LSM dalam pengungkapan kasus korupsi KPU, strategi dan bentuk advokasi yang dilakukan, pola hubungan anggota Koalisi LSM, hasil dan dampak yang dicapai serta faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan gerakannya. Pada akhimya, penelitian ini mengajukan tawaran solusi untuk peningkatan peran serta LSM dalam pemberantasan korupsi, dan tawaran kebijakan agar kasus korupsi KPU tidak terulang, berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi selama penelitian. Dalam konteks ini, penelitian peran Koalisi LSM dalam pemberantasan korupsi dengan studi kasus korupsi KPU mempergunakan pendekatan kualitatif. Sementara kerangka teori yang dipergunakan meliputi teori civil society diantaranya dan Toqueville, Habemas dan Putnam, LSM dan korupsi dari Alatas dan Klitgaard. Korupsi di KPU merupakan gambaran korupsi sistemik yang berada di birokrasi, karena melibatkan aktor dari instansi lain seperti Dirjen Anggaran Departemen Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Para pengusaha yang melakukaan pengadaan barang dan jasa di KPU. Kalangan KPU yang dikenal sebagai akademisi tidak terlepas dari jerat korupsi sistemik yang disebabkan iemahnya mekanisme pengawasan atau kelembagaan di KPU, kebijakan penganggaran yang tidak aplikatif diterapkan dalam proyek politik Pemilu yang menelan anggaran besar, dan sistem pengadaan barang dan jasa yang memberika kondisi atau mendorong terjadinya korupsi di lembaga ini. Pada akhimya, menimbulkan modus-modus korupsi seperti mark-up dalam pengadaan logistik Pemilu, suap untuk melakukan pencairan anggaran maupun pemeriksaan, dan aliran dana "kick -back" yang berasal dari pengusaha ke sejumiah oknum di KPU. Peran Koalisi LSM untuk Pemilu Bersih dan Berkualitas yang terdiri dari 5 LSM ini (FITRA, FORMAPPI, LBH Jakarta, IPW dan KIPP Indonesia) masih belum mampu untuk membedah secara mendalam korupsi sistemik yang terjadi di KPU. Laporan dugaan korupsi KPU yang disusun Koalisi LSM masih sebatas pengungkapan kasus korupsi yang muncul ke permukaan dan belum menunjukan secara nyata terjadinya korupsi di KPU. Namun demikian, Laporan Koalisi LSM ini, merupakan bukti awal bagi KPK untuk mengungkap kasus korupsi ini lebih jauh. Dalam advokasi-advokasi yang dilakukannya, Koalisi LSM mempergunakan kontrol ekstemal melalui pembentukan opini publik di media massa dalam bentuk diskusi publik dan kofrensi pers dan mempergunakan mekanisme kenegaraan yang ada dengan melakukan tekanan-tekanan kepada DPR, KPK dan BPK untuk menindakianjuti laporannya. Gerakan Koalisi LSM ini dapat dikategorikan dalam gerakan sosial baru karena tidak lagi mengandalkan massa. Pola hubungan internal koalisi dengan kepemimpinan kolektif dan mekanisme pengambilan keputusan secara bersama, menumbuhkan adanya solidaritas, kepercayaan dan etika berjaringan yang dipahami bersama. Di tingkat eksternal, dalam melakukan advokasinya Koalisi LSM dihadapi oleh isu sebagai gerakan yang berupaya menggagalkan Pemilu dan tuntutan pencemaran nama baik. Ditingkat internal, data-data yang dilaporkan Koalisi LSM belum menunjukan bukti yang kuat terjadinya korupsi di KPU, besaran dugaan korupsi yang berubah-ubah dan kesulitan mengkases data serta slat bukti. Meskipun demikian, pengungkapan kasus korupsi KPU merupakan tonggak titik terang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kasus korupsi KPU sebagai kasus terbesar pertama yang ditangani KPK, menjadikan lembaga ini memperoleh kepercayaan publik ditengah kebuntuan pemberantasan korupsi. Dengan demikian, penguatan pecan LSM dalam pemberantasan korupsi, dengan visi yang jelas menjadi penting untuk diperhatikan. Ke depan untuk mencegah terjadinya korupsi di KPU dan meminimaiisir terjadinya korupsi sistemik di lembaga lain, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan kelembagaan KPU dengan meningkatkan posisi dan kewenagan Panwaslu, pembenahan dalam sistem penganggaran dengan menerapkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah (MTEFIMedium Term Expenditure Framework), dan reformasi dalam pengadaan barang dan jasa publik, seperti pembentukan badan indpenden. Sementara untuk LSM-LSM anti korupsi perlu melakukan konsolidasi untuk tidak sekedar mengungkap kasus korupsi melainkan juga mendorong adanya kondisi, instrumen dan kebijakan yang anti korupsi.

Abstrak :
Pertumbuhan associated gas flaring sebagai efek samping dari perkembangan fasilitas produksi minyak dan gas bumi menimbulkan pemasalahan perubahan iklim global akibat emisi CO₂. Pengurangan associated gas flaring harus dilakukan dengan cara memanfaatkanya karena masih memiliki value dengan penerapan teknologi yang tepat. Thesis ini menyajikan analisis tekno-ekonomi pemanfaatan skala kecil terkait pembakaran gas terakumulasi dari platform stasiun terapung. Skema teknologi pemanfaatan yang diusulkan adalah pembangkit listrik, mini LNG, mini GTL dan sumur injeksi ulang gas. Metode analisa teknis menggunakan proses simulasi dan cashflow untuk analisa keekonomiannya. Hasil simulasi menunjukkan bahwa skema pertama menghasilkan listrik 13 x 10⁶ kWh/tahun dan skema kedua menyediakan 20 tpd produk LNG, dan skema ketiga menyediakan 80 bpd produk syncrude dan skema terakhir hanya terjadi peningkatan tekanan reservoir sekitar 3 bar. Hasil analisis ekonomi, pembangkit listrik membutuhkan CAPEX terendah dan memberikan IRR tertinggi yaitu 30,12% dengan NPV sebesar 4,2 juta USD. Skema pembangkit listrik ini menjadi teknologi yang paling optimal berdasarkan tekno-ekonomi untuk pemanfaatan pembakaran gas terkait skala kecil di platform stasiun terapung. ......The accretion of associated gas flaring as a side effect oil and gas production facilities growth raise climate changes issue in global due to CO₂ emissions. Reduction of associated gas flaring should be done because associated gas still have a value by applying the right technology. This paper presents techno-economics analysis of utilization small-scale associated gas flaring of flow station platform. The proposed technology utilization scheme is a power plant, mini LNG, mini GTL and gas re-injection wells. Technical analysis method uses the simulation process and cashflow for economic analysis. The simulation results show that 1^st scheme generates 13 x 10⁶ kWh/year of electricity and 2^nd rd scheme provides 80 bpd of syncrude products and the last scheme only generate reservoir pressure enhancement around 3 bar Economic analysis result, Power generation requires lowest CAPEX and provides highest IRR 30.12% with NPV 4.2 million USD. Power generation scheme become the most optimum technology based on techno-economic analysis for the small-scale associated gas flaring utilization in flow station platform.

Abstrak :
Kecepatan kapal adalah suatu nilai yang penting guna untuk memenuhi standart kecepatan dinas kapal. Pengoptimalan sistem propulsi kapal adalah faktor yang perlu diperhatikan. Beberapa penelitian untuk meningkatkan sistem propulsi kapal sudah banyak dilakukan, salah satunya adalah wake equalizing ducts dan kort nozzle. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengarahkan aliran air lebih banyak dari sisi bawah dan sisi samping lambung kapal menuju ke baling - baling kapal. Cara ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan efisiensi baling - baling, yang nantinya akan meningkatkan kecepatan kapal secara langsung. Dengan tujuan yang sama dengan wake equalizing ducts dan kort nozzle, maka water tunnel dirancang dengan rancangan yang lebih sederhana. Water tunnel adalah suatu terowongan air berbentuk kotak lengkung yang terhubung dari bawah lambung kapal ke buritan menuju baling - baling. Water tunnel ini memanfaatkan aliran air bawah lambung kapal untuk mengubah energi mekanik menjadi energi kinetik setelah aliran air masuk ke baling - baling. Cara ini diharapkan dapat mengalirkan air lebih terarah menuju ke baling - baling, sehingga efisiensi baling - baling meningkat, yang dapat terukur langsung melalui kenaikan kecepatan kapal. Penelitian ini dilakukan dengan cara ekperimental dan simulasi untuk mengetahui fenomena yang terjadi akibat penggunaan water tunnel. Cara Eksperimental dilakukan untuk membandingkan kecepatan kapal yang terjadi antara penggunaan water tunnel dan tidak menggunakan water tunnel, dan cara simulai dilakukan guna mengetahui fenomena aliran yang terjadi di dalam water tunnel. Sehingga pada akhir penelitian didapatkan analisa kecepatan yang terjadi akibat penggunaan water tunnel pada kapal pelat datar. Dari hasil uji kecepatan secara eksperimen didapatkan kenaikan 19-32% dengan menggunakan water tunnel pada kapal pelat datar, dan dari hasil simulasi didapatkan kontur kecepatan aliran di dalam water tunnel dengan batasan pengujian yang dihasilkan. ......Ship velocity is the important value to meet the standard of ship velocity service. Optimalization ship propulsion system is a factor that have to consider. Some studies to improving ship propulsion system has been done, one of study is wake equalizing ducts and kort nozzle. In this study aims to direct the flow more water fro the bottom and side of hull towards the propeller. This method is conducted to improve the efficiency propeller, that will increase the velocity of the ship directly. With the same purpose as wake equalizing ducts and kort nozzle, the water tunnel is designed with a simply design. Water tunnel is a duct of water that shaped is curve box and connected from bottom hull ship toward aft propeller. Water tunnel takes the water flow from under the hull to convert mechanical energy to be kinetic energy after the water flow enter propeller. This method is expected to drain the water more directed toward the propeller, so the efficiency would increase, which can be measured directly through the ship velocity increase. The research was done by experimental and simulation to know the phenomenon that occurs due to using water tunnel. Experiment test conducted to compare the velocity ship that happen between unsing water tunnel and not using water tunnel, and with simulation test conducted to know the flow phenomena in water tunnel. So at the end of study was obtained that analisys of the velocity result using water tunnel system on the flat plate ship. Result of the ship velocity test experiment, obtained 19-32% increase by using a water tunnel on a flat plate ship, and from simulation test result obtained the value of contours flow in the water tunnel with boundary of study result.

Abstrak :
Tesis ini membahas untuk memahami bagaimana penerapan konsesi pada area pelabuhan bagi BUMN sektor kepelabuhanan, baik terhadap kegiatan pengusahaan sebelum maupun setelah berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, guna selanjutnya menganalisis secara yuridis atas akibat hukum dari pelaksanaan rencana Restrukturisasi BUMN sektor Kepelabuhanan terhadap pemberlakuan Konsesi Kepelabuhanan pada Pelabuhan yang telah diusahakannya sebelum berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Penelitian ini juga membahas mengenai alternatif skema rencana Restrukturisasi yang memungkinkan bagi BUMN Kepelabuhan beserta langkah-langkah persiapan dan akibat hukum yang berpotensi timbul atas masing-masing skema tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yang mengacu dan bersumber pada hukum positif tertulis di Indonesia, dengan tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa terhadap rencana Restrukturisasi BUMN Kepelabuhanan, Pemerintah diharapkan dapat secara konsisten menjalankan asas kepastian hukum tersebut kepada BUMN Kepelabuhanan tersebut dengan tetap memberikan hak menyelenggarakan kegiatan pengusahaan di Pelabuhan yang telah diselenggarakan sebelum berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan juga kewenangan untuk tetap memperoleh Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah, dengan cara mengeluarkan kebijakan khusus pemberian perlakuan yang sama dengan BUMN kepada PT Pelindo I, II, III dan IV (Persero) melalui Peraturan Pemerintah.

---

This thesis analyzes to understand how the application of concessions in the port area for BUMN in the port sector, both for business activities before and after the enactment of Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, in order to further juridically analyze the legal consequences of the implementation of the port sector BUMN Restructuring plan against Port Concessions in Ports that have been attempted before the enactment of Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. This study also analyzes the alternative schemes of a possible restructuring plan for port SOEs along with preparatory steps and legal consequences that could potentially arise for each of these schemes. This research is juridical-normative research which refers to and is based on written positive law in Indonesia, with the type of research that will be used in this research is descriptive-analytical research. The results of the study suggest that with regard to the Port Restructuring BUMN plan, the Government is expected to be able to consistently carry out the principle of legal certainty to the Port State-Owned Enterprise (BUMN) by providing the right to carry out business activities in the Port that was held before the enactment of Law No. 17 of 2008 concerning Shipping and also the authority to continue obtaining Hak Pengelolaan (HPL) on land, by issuing a special policy for providing equal treatment with SOEs to PT Pelindo I, II, III and IV (Persero), through the issuance of Government Regulations.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan audit investigatif yang dilakukan oleh KAP dan mengidentifikasi indikator kualitas audit investigatif (IAQI) sebagai dasar evaluasi. Penelitian ini didasarkan pada beberapa fenomena antara lain peran dan reputasi akuntan publik dalam melakukan audit investigatif, dikeluarkannya standar audit investigasi baru oleh IAPI efektif 1 Januari 2022, serta teori dan penelitian sebelumnya untuk menguji rumusan masalah. Metode penjelasan sekuensial digunakan untuk menganalisis data kualitatif. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena berfokus pada membangun kerangka konseptual Kualitas Pemeriksaan Investigatif dan Indikatornya menggunakan pendekatan Jabareen (2009) dengan memodifikasi menjadi 7 (tujuh) tahap. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa KAP X telah melaksanakan pemeriksaan investigatif sesuai dengan standar jasa investigasi dan teori segitiga akuntansi forensik serta fraud theory approach , penelitian juga menghasilkan sebuah 6 elemen kerangka konseptual kualitas pemeriksaan investigatif dan 70 faktor yang menjadi indikator kualitas pemeriksaan investigatif, sedangkan dari hasil evaluasi terhadap penerapan indikator kualitas pemeriksaan investigatif, KAP X memenuhi 66 indikator dari 70 indikator yang ditetapkan hal ini menunjukkan bahwa KAP X telah memenuhi harapan dari theory inspired confidence. ......The aim of this research is to evaluate the implementation of investigative audits conducted by audit firms and identify the investigative audit quality indicators (IAQIs) as a basis for evaluation. The research is based on several phenomena, including the role and reputation of public accountants in conducting investigative audits, the issuance of new investigative audit standards by IAPI effective January 1, 2022, and previous theories and research to test the formulation of the problem. The sequential explanatory method is used to analyze qualitative data. This research different from the previous ones because focuses on building a conceptual IAQIs using the Jabareen (2009) with modification become 7 (seven) stages. The results of this study indicate that KAP X has carried out investigative implementation in accordance with investigative service standards and the forensic accounting triangle theory and fraud theory approach, this research also produced a 6 element conceptual framework of investigative audit quality and 70 factors which became indicators of investigative audit quality, while from the results of the evaluation of the application of investigative audit quality indicators, KAP X fulfilled 66 indicators out of 70 indicators set, this shows that KAP X has meet expectations theory inspired confidence.

Abstrak :
Fluid Catalytic Cracking (FCC) merupakan metode perengkahan minyak nabati menjadi fraksi yang lebih sederhana dan menghasilkan produk biofuel. Grup riset AIR mengembangkan sebuah teknologi sistem FCC skala bench untuk mengolah minyak kelapa sawit menjadi bahan bakar nabati. Salah satu komponen sistem FCC adalah FCC furnace. FCC furnace merupakan tempat terjadinya proses pembakaran dan memberikan perpindahan panas yang tinggi di seluruh sistem FCC, terutama untuk memanaskan striper. Pengujian pertama menggunakan 2 kg bricket biochar dan pengujian kedua menggunakan 1kg bricket biochar dan 1kg biochar halus. Tujuan penelitian ini untuk melakukan optimasi online menggunakan model ANN dan optimasi PSO pada FCC furnace. Optimasi pemodelan ANN dan Optimasi PSO dapat memprediksi temperatur maksimum striper terjadi dengan menggunakan 1 kg bricket biochar dan 1 kg biochar halus. Dengan menggunakan optimasi online, temperatur striper actual mencapai 131.25 oC ,dan perbedaan pada setiap temperatur distabilkan dibawah 100 oC. Pemodelan algoritma optimasi online dapat berjalan dengan baik namun belum dapat meningkatkan temperatur aktual striper mencapai temperatur striper PSO maksimum dengan baik. ......Fluid Catalytic Cracking (FCC) is a method of cracking vegetable oil into simpler fractions and producing biofuel products. The AIR research group developed a bench-scale FCC system technology to process palm oil into biofuels. One component of the FCC system is the FCC furnace. The FCC furnace is where the combustion process occurs and provides high heat transfer throughout the FCC system, especially for heating the striper. The first test used 2 kg of biochar bricks and the second test used 1 kg of biochar bricks and 1 kg of fine biochar. The purpose of this study is to carry out online optimization using the ANN model and PSO optimization on the FCC furnace. ANN modeling optimization and PSO optimization can predict the maximum temperature of the striper that occurs using 1 kg of biochar bricket and 1 kg of fine biochar. By using online optimization, the actual striper temperature reaches 131.25 oC, and the difference at each temperature is stabilized below 100 oC. Online optimization algorithm modeling can run well but has not been able to increase the actual temperature of the striper to reach the maximum PSO striper temperature properly.

Abstrak :
Saat ini, semakin banyak orang memilih bermukim di Kota Depok hingga proporsi komuternya tertinggi se-Indonesia. Hal tersebut memberikan dampak terhadap pembangunan wilayah itu, salah satunya yakni membangun perumahan untuk mengakomodasi populasinya yang meningkat. Peningkatan jumlah perumahan di Kota Depok tentunya harus diiringi pula dengan ketersediaan sarananya. Namun, standar tentang sarana perumahan di Indonesia disusun pada tahun 2003 kemudian disahkan pada tahun 2004 sehingga perlu diketahui kesesuaiannya dengan kebutuhan saat ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengevaluasi penyediaan sarana pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Tujuan penelitian ini yakni mengetahui kesesuaian ketersediaan sarana perumahan di lokasi penelitian dengan SNI tersebut, keberadaan implikasi sosio-spasial sarana perumahan di lokasi penelitian, dan keberadaan pengaruh ketersediaan sarana perumahan di lokasi penelitian terhadap kepuasan bermukim dan keinginan untuk pindah rumah penduduk setempat. Metode penelitian yang digunakan yakni metode campuran, terdiri atas metode kualitatif dan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana perumahan di Kota Depok masih tidak sesuai dengan SNI terkait. Selain itu, terdapat sarana perumahan yang perlu dan tidak perlu tercantum pada SNI tersebut berdasarkan kebutuhan informan. Lalu, sarana perumahan di Kota Depok memiliki implikasi sosio-spasial. Akan tetapi, ketersediaan sarana tersebut tidak terlalu memengaruhi kepuasan bermukim dan keinginan pindah tempat tinggal penduduk setempat. Meskipun begitu, pemerintah pusat perlu merevisi SNI terkait sarana perumahan berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini. Setelah itu, menghasilkan Undang-Undang (UU) baru yang mengharuskan pembangunan perumahan di Indonesia harus berdasarkan SNI terbaru tersebut. Kemudian, pemerintah pusat mensosialisasikan hal tersebut kepada pemerintah daerah. Lalu, pemerintah daerah menerapkannya pada peraturan daerah setempat kemudian mensosialisasikan hal tersebut kepada warga daerah setempat sehingga mereka menaatinya. Nantinya, semua developer dan arsitek membangun perumahan di Indonesia berdasarkan SNI terbaru tersebut. Masyarakat Indonesia juga menjadi kritis terhadap ketersediaan sarana perumahan. Peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini perlu memperluas sampel penelitian dan sarana perumahan yang belum disebutkan pada penelitian ini diperbanyak lagi. ......Currently, more people are choosing to live in Depok City until its proportion of commuters is the highest in Indonesia. That matter gives an impact on the development of that area, one of which is building housing to accommodate its increasing population. The increasing in the number of housing in Depok City must be accompanied by the availability of that facilities. However, standards regarding housing facilities in Indonesia were drawn up in 2003 and then finalized in 2004 so it is necessary to know its suitability with current needs. Therefore, the author is interested in researching the provision of facilities in the Indonesian National Standard (Standar Nasional Indonesia abbreviated SNI) 03-1733-2004 concerning Procedure for Environment Housing Planning in Urban Area. The purpose of this study was to determine the suitability of the availability of housing facilities at the research location with mentioned SNI, the existence of housing facilities socio-spatial implications at the research location, and the influence of housing facilities availability at the research location on living satisfaction and the desire to change residence. The research method used is mixed methods, consisting of qualitative method and quantitative method. The research results show that housing facilities in Depok City are still not in accordance with the relevant SNI. Apart from that, there are housing facilities that need and do not need to be listed in the SNI based on the informant's needs. Then, housing facilities in Depok City have socio-spatial implications. However, the availability of these facilities does not really influence the settlement satisfaction and desire to move local residents. Even so, the central government needs to revise SNI regarding housing facilities based on the current needs of Indonesian society. After that, a new Law (UU) was produced which required housing construction in Indonesia to be based on the latest SNI. Subsequently, the central government socialized this matter to regional governments. Then, the regional government applies it to local regional regulations and then socializes this to local residents so that they obey it. In the future, all developers and architects will build housing in Indonesia based on the latest SNI. Indonesian society has also become critical of the availability of housing facilities. Researchers who want to continue this research need to expand the research sample and increase the number of housing facilities that have not been mentioned in this research.