Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh pelatihan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan di PT. Indah Berkah Bersaudara, yaitu perusahaan yang dipercaya PT. Jalur Nugraha Ekakurir di wilayah Depok dan sekitarnya untuk mengelola dan menjalankan manajemen, pelayanan, dan penjualan untuk jasa ekspedisi dengan merek JNE. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif serta pengumpulan data menggunakan metode survei dengan cara memakai total sampling terhadap populasi. Jumlah responden yang ada dalam penelitian ini berjumlah 135 orang. Penelitian ini mengaplikasikan tiga teori utama yaitu pelatihan dari Bulut dan Culha (2010), motivasi kerja dari George dan Jones (2002) serta kinerja karyawan dari Mitchell dalam Sudiardhita et al. (2018). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh terhadap kinerja karyawan, motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya juga ditemukan bahwa pelatihan dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan....... The purpose of this research is to explain the effect of training and work motivation on employee performance. This research is conducted at PT. Indah Berkah Bersaudara, a company that is trusted by PT. Jalur Nugraha Ekakurir in Depok and surrounding areas to manage, services, and sales for expedition service under the JNE brand. This research uses a quantitative approach to gather the data using a survey method that implements total sampling to the population. Total respondents in this research are 135 employees. This research employs three main theories, which are the theory of training by Bulut and Culha (2010), work motivation by George and Jones (2002), and employee performance by Mitchell in Sudiardhita et al. (2018). The results showed that training affect employee performance, work motivation affect employee performance. Furthermore, also found that training and work motivation affect employee performance."

"Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana hegemoni maskulinitas muncul dan mengopresi perempuan dalam seluruh lapisan kehidupan perempuan untuk meneguhkan dominasi laki-laki dengan cara membentuk seksualitas perempuan dan mitos kecantikan. Penulisan ini menggunakan metode penulisan unobtrusive melalui pendekatan analisis wacana. Berdasarkan hasil tinjauan penulis, hegemoni maskulinitas terjadi dalam seluruh lapisan wilayah hubungan sosial perempuan. Baik dari bagianterkecil yaitu keluarga, hingga bagian paling luas yaitu industri hiburan global.......The purpose of this writing is to explain how hegemonic masculinity occurred and oppressing female in every layers of female’s life to strengthen male’s domination by creating female’s sexuality and beauty myth. This writing used unobtrusive research through discourse analysis approach. Based on results of author’s review, hegemonic masculinity occurred in every female’s life layers. From the smallest area which is family, to the widest area which is global entertainment industry."

"Sebagaimana yang tercantum di dalam UUD 1945 pasal 28D ayat (2) yang berbunyi Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ayat tersebut dapat dijadikan dasar bahwa setiap orang berhak untuk bekerja, Manusia sendiri sebagai makhluk ekonomi bertindak sebagai agen yang melakukan tindakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan tersebut adalah dengan melakukan usaha. Bentuk usaha perseorangan merupakan bentuk badan usaha yang paling tua dan paling umum digunakan oleh para pengusaha sebagai sarana menjalankan kegiatan usaha. Dalam skripsi ini Penulis mengangkat rumusan masalah bagaimana pengaturan mengenai Perusahaan Perseorangan di Indonesia dan dalam skripsi ini Penulis menggunakan sampel sebuah perusahaan perseorangan bernama restoran S. Sehingga rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana praktik Restoran S sebagai Perusahaan Perseorangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. yang mana hasil hasil dari skripsi ini dapat disimpulkan Belum adanya ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai Perusahaan Perseorangan....... As stated in Undang-Undang Dasar 1945 article 28D paragraph (2) which said Every person has the right to work and to get fair and proper compensation and treatment in an employment relationship. The verse can be used as the basis that everyone has the right to work, Human himself as an economic being acts as an agent who takes economic action to meet their needs. One form of meeting these needs is to do business. The form of Sole Proprietorship is the oldest and most commonly used form of business entity as a means of carrying out business activities. In this thesis I raise the formulation of the problem of how to regulate the Sole Proprietorship in Indonesia and in this thesis I use a sample of an individual company called Restaurant S. So the second problem formulation is how the practice of Restaurant S as a Sole Proprietorship with the applicable law in Indonesia today. This study uses a juridical-normative legal research method. which results from this thesis can be concluded There is no provision that specifically regulates the Sole Proprietorship."

"Implan tulang belakang obat antituberkulosis (OAT) berpotensi mengatasi ketidakpatuhan pasien spondilitis tuberkulosis dan meningkatkan daya jangkau obat ke daerah luka. Namun, peningkatan stres oksidatif karena respon tubuh terhadap infeksi patogen berpotensi mengakselerasi degradasi OAT isoniazid (INH) dan pirazinamid (PZA). Uji degradasi paksa dilakukan dengan terlebih dahulu membuat kurva kalibrasi obat dan menstandardisasi H2O2 stok. Sampel INH dan PZA disimpan selama 5 hari dalam media phosphate buffered saline (pH 7,4) dengan kadar H2O2 3% (w/v). Konsentrasi zat diukur dengan instrumen high performance liquid chromatography (HPLC) Shimadzu LC 20AD dengan kolom C18 (250 x 4,6 mm x 5 µm). Sampel INH dan PZA tersebut mengalami degradasi sebesar 54,01% dan 8,67% secara berurutan. Untuk menghambat degradasi, kedua obat ditambahkan stabilisator asam galat (AG), asam kafeat (AK), atau asam askorbat (AA) dengan perbandingan massa 1:1. Hasil uji degradasi menunjukkan bahwa penambahan AG paling signifikan menghambat degradasi INH dan PZA hingga ke angka 4,96% dan 2,27% secara berurutan.......Orally administered first line antituberculosis drugs (ATD) have risk of low patient adherence and low bioavailability in bone tissue. Unfortunately, elevated oxidative stress around infection area could endanger two ATDs, isoniazid (INH) and pyrazinamide (PZA), stability and further limit its release. Forced degradation study was conducted by prior creation of calibration curves and standardization of H2O2 stock concentration. INH and PZA samples were kept for 5 days in phosphate buffered saline (pH 7.4) aqueous media, H2O2 concentration was adjusted to 3% (w/v). Concentration of analyte was measured with Shimadzu LC 20AD, paired with C18 (250 x 4.6 mm x 5 µm) column, high performance liquid chromatography (HPLC). INH and PZA showed 54.01% and 8.67% degradation, respectively. To inhibit degradation; gallic acid (AG), caffeic acid (AK), and ascorbic acid (AA) stabilisator were added with 1:1 mass ratio to ATD. In both ATDs sample, AG showed the most significant results. Degradation was lowered to 4.96% and 2.27% for INH and PZA, respectively."

"Migrasi merupakan komponen penting dalam pertumbuhan pasar tenaga kerja, dan migran baru merupakan kontributor utama terhadap pertumbuhan lapangan kerja di pasar tenaga kerja Australia. Kebijakan Australian Labour Party (ALP) dalam perubahan Migration Act tahun 2023 berfokus pada pembatalan visa dan perlindungan hukum bagi buruh migran. Masalah utama yang dihadapi adalah eksploitasi dan kerentanan buruh migran akibat sistem visa yang tidak adil. Menggunakan teori demokrasi deliberatif oleh Joshua cohen, analisis dilakukan terhadap peran ALP dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan buruh migran. Metode yang digunakan melibatkan analisis dokumen kebijakan dan studi kasus, termasuk kasus pencabutan visa dan eksploitasi buruh migran. Temuan memperlihatkan bahwa ALP menunjukkan komitmen Demokrasi deliberatif menurut Cohen yang bersifat inklusif dan publik, dimana tidak ada yang dikecualikan termasuk pihak yang dapat terkena dampak keputusan memiliki peluang yang sama untuk ikut serta. ALP menunjukkan komitmen ini melalui kebijakan mereka dalam Migration Amendment (Strengthening Employer Compliance) Bill 2023. Penelitian ini menunjukan bahwa partai politik melalui kebijakannya menjadi gambaran suara masyarakat mayoritas karena fungsinya sebagai perantara yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintahan resmi. Kebijakan ALP berhasil mencerminkan komitmen terhadap keadilan sosial dan hak asasi manusia melalui perubahan legislatif yang meningkatkan kepatuhan pengusaha dan perlindungan hukum bagi buruh migran....... Migration is an important component of labor market growth, and new migrants are a major contributor to employment growth in the Australian labor market. The Australian Labor Party (ALP) policy in changing the Migration Act in 2023 focuses on visa cancellation and legal protection for migrant workers. The main problem faced is the exploitation and vulnerability of migrant workers due to an unfair visa system. Using the theory of deliberative democracy by Joshua Cohen, analysis was carried out on the role of the ALP in formulating policies that are responsive to the needs of migrant workers. The methods used involve analysis of policy documents and case studies, including cases of visa revocation and exploitation of migrant workers. The findings show that the ALP shows a commitment to deliberative democracy according to Cohen which is inclusive and public, where no one is excluded, including parties who can be affected by decisions, have equal opportunities to participate. The ALP shows this commitment through their policy in the Migration Amendment (Strengthening Employer Compliance) Bill 2023. This research shows that political parties through their policies become the voice of the majority community because of their function as intermediaries connecting social forces and ideologies with official government institutions. ALP policies successfully reflect a commitment to social justice and human rights through legislative changes that increase employer compliance and legal protection for migrant workers."