Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960. pendaftaran tanah pertama kali dilakukan dengan 2 cara, secara sistematik yaitu pendaftaran tanah yang dilakukan atas prakarsa pemerintah dalam wilayah suatu desa atau kelurahan dan secara sporadic yaitu pendaftaran tanah yang dilakukan atas permintaan pemilik hak atas tanah. Dengan pendaftaran tanah pemegang hak atas tanah akan mendapatkan tanda bukti berupa sertipikat tanah yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik pasca gempa bumi dan tsunami, hambatan-hambatannya serta bagaimana penyelesaiannya oleh panitia ajudikasi di Kampung Kota Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris dan bersifat deskriptif analitis, melalui penelitian ini didapatkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dan ketentuanketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah secara sistematik. Pelaksanaan pendaftaran tanah ini dimulai dengan beberapa tahapan yaitu persiapan, identifikasi batas bidang, kegiatan pengumpulan data yuridis, kegiatan pengumpulan data fisik, sidang panitia, pengumuman, pembukuan hak, penerbitan dan penyerahan sertipikat. Pada kenyataannya pendaftaran tanah oleh panitia ajudikasi pasca gempa bumi dan tsunami di Kampung Kota Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh banyak mengalami kendala seperti sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pengukuran masih kurang sehingga menghambat kelancaran pekerjaan yang dilakukan oleh panitia ajudikasi dan ada beberapa pemilik tanah yang tidak mendampingi sewaktu penetapan tanda batas karena masih berada di tempat pengungsian selain itu pelaksanaan ajudikasi oleh panitia ajudikasi belum memenuhi tujuan dari pendaftaran tanah karena masa tugas tim ajudikasi telah habis dan panitia ajudikasi tidak menerbitkan setipikat sehingga pemilik tanah tidak mendapatkan sertipikat.

---

Land registration is organized in the framework of providing the assurance of legal certainty as stated in Article 19 of Law No. 5 of the Year 1960. The first land registration can be carried out with 2 methods, systematically which is land registration carried out based on the initiative of the government in the territory of a village or a sub-district, and sporadically which is land registration carried out upon the request of the owner of right over land. With land registration, the holder of right over land will receive evidence in the form of land certificate which will be valid as strong evidence. This research has the objective of identifying the process for the implementation of post earthquake and tsunami systematic land registration, its obstacles as well as its settlements by the adjudication committee in Kampung Kota Baru, Kuta Alam District, Banda Aceh City. The method being used in this research is empirical normative and with descriptive analytic characteristic, through this research can be obtained a thorough and systematic overview regarding the principles of law, legal norms and provisions of the legislations related to land registration in a systematic manner. This implementation of land registration is started by several stages which are preparation, identification over the borders of the parcel of land, juridical data collection activity, physical data collection activity, committee meeting, publication, record entry of the right, issuance and delivery of certificate. I reality, post earthquake and tsunami land registration by adjudication committee in Kampung Kota Baru, Kuta Alam District, Banda Aceh City, faced many obstacles, such as, the facilities and infrastructures being used in the measurement process were still insufficient, therefore, they hampered the efficiency of work being carried out by the adjudication committee and there were several landowners who did not accompany the adjudication committee during the stipulation of marks of borders because they were still in the refuge, in addition, the implementation of adjudication by the adjudication committee did not yet fulfill the objective of land registration since the term of office of the adjudication team has already expired, and the adjudication committee did not issue certificates, therefore, landowners do not receive any certificates.

Abstrak :
Partisipasi pria di Indonesia dalam pemilihan KB berjenis MOP masih sangat rendah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran partisipasi suami dalam KB MOP di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada 10 orang informan utama yaitu suami yang memilih MOP dan suami yang memilih kontrasepsi lain. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam pada bulan Juni-Juli 2023 dan dilakukan analisis isi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa partisipasi suami dalam MOP disebabkan karena istri tidak bisa ber-KB lagi, ada efek samping dan kegagalan dari kontrasepsi sebelumnya. Suami yang memilih MOP memiliki pengetahuan dan keyakinan yang baik serta mendapatkan dukungan dari istri dan petugas kesehatan. Sementara suami yang memilih kontrasepsi lain memiliki pengetahuan yang kurang dan tidak memiliki keyakinan untuk melakukan MOP serta kurang mendapatkan dukungan dari keluarga, tokoh masyarakat maupun petugas kesehatan. MOP masih dianggap tabu dan ada anggapan tentang efek samping MOP yang dapat menganggu fungsi seksual pria. Fasilitas MOP sangat terjangkau dan prosedur MOP dilakukan secara gratis. Keberadaan sarana informasi tentang MOP di lingkungan tempat tinggal kurang memadai namun informan dapat mengakses informasi secara pribadi melalui media cetak maupun digital seperti internet. Diperlukan strategi peningkatan penyuluhan, pembentukan kelompok KB pria dan peningkatan pengetahuan tentang MOP bagi kader dan tokoh masyarakat. ......The participation of men in Indonesia in choosing the MOP type of family planning is still very low. This study aims to look at the picture of the husband in KB MOP in Selebar District, Bengkulu City. This research is a qualitative research with a case study approach on 10 main informants from husbands who choose MOP and husbands who choose other contraception. Data collection was carried out using in-depth interviews in June-July 2023 and content analysis was carried out. The results of the study revealed that the husband's participation in MOP was due to the fact that the wife could not take family planning anymore, there were side effects and failure of previous contraception. Husbands who choose MOP have good knowledge and confidence and get support from their wives and health workers. Meanwhile, husbands who chose other contraception had less knowledge and did not have the confidence to do MOP and received less support from their families, community leaders and health workers. MOP is still considered taboo and there are assumptions about the side effects of MOP that can interfere with male sexual function. The MOP facility is very affordable and the MOP procedure is performed free of charge. The existence of information facilities about MOP in the neighborhood is quite adequate, but informants can access information personally through print and digital media such as the internet. A strategy is needed to increase counseling, form family planning groups for men and increase knowledge about MOP for cadres and community leaders.

Abstrak :
Kejadian penyakit kulit pada santri di pondok pesantren masih banyak terjadi. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat pengetahuan santri mengenai kebersihan diri dan lingkungan sehingga dapat berpengaruh terhadap perilaku perawatan diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan kebersihan diri dan lingkungan dengan perilaku perawatan diri santri di pondok pesantren X Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan 107 sampel yang diambil menggunakan stratified random sampling. Penelitian ini juga menggunakan lembar observasi mengenai sanitasi lingkungan untuk mendukung hasil penelitian. Analisis statistik menggunakan chi-square mendapatkan bahwa tingkat pengetahuan kebersihan diri dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat bermakna dengan perilaku perawatan diri p=0,001; OR=5,924. Penelitian ini merekomendasikan agar perawat dapat meningkatkan pengetahuan kebersihan diri dan lingkungan melalui promosi kesehatan berupa penyuluhan kesehatan.

---

The incidence of skin diseases in students at boarding schools is still common. It was because the students have poor knowledge about personal hygiene and environment so it can affect the behavior of self care. Research aimed to analize relationship between level of knowledge of personal hygiene and environment with Self Care in Students at Boarding School X Bogor Regency. The research used design cross sectional with 107 samples which is chosen by stratifed random sampling. This research also used an observation sheet on environmental sanitation to support the research results. Statistic analized used chi square with the result that level of knowledge of personal hygiene and environment had correlation with self care practice p 0,001 OR 5,924. This study recommended the nurses to improved the knowledge of personal hygiene and environment with heath promotion in order to avoid skin disease.

Abstrak :
Gizi kurang pada balita menjadi masalah kesehatan perkotaan hal ini dapat disebabkan karena berbagai faktor, salah satunya balita pemilih makanan. Perawat komunitas berperan untuk memberikan asuhan keperawatan keluarga dalam membantu mengatasi masalah gizi kurang pada balita. Salah satu intervensi keperawatan yang dilakukan dalam upaya mengatasi masalah gizi kurang pada balita pemilih makanan adalah modifikasi makanan. Intervensi diberikan kepada keluarga dengan balita gizi kurang di Kelurahan Cisalak Pasar, Depok selama 6 minggu. Evaluasi didapatkan hasil peningkatan berat badan dan nafsu makan. Sehingga intervensi modifikasi makanan dapat digunakan perawat  komunitas atau keluarga sebagai salah satu upaya mengatasi masalah gizi kurang pada balita pemilih makanan.

---

Malnutrition among children under five hada become urban health problem, this can be caused by various factors, one  of which is picky eater. Community nurse have a role as care provider in nursing care to helping families with the problem of malnutrition. One of the nursing interventions is food variation. Intervention provided to families with children under five malnutrition in Cisalak Pasar, Depok for 6 weeks. The evaluation results of nursing care plan effective to made preschool gain weight. So, the food modifications could be used by the community nurses as one of efforts to solve malnutrition in child with picky eater problem.