Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk menghasilkan kinerja yang baik, sebuah proyek harus dimanage dengan baik oleh manajer yang berkualitas baik, yaitu yang memiliki kompetensi yang disyaratkan. Kompetensi tersebut mencakup unsur ilmu pengetahuan (knowledge) dan unsur kemampuan (Skill) dan unsur sikap (attitude). Kompetensi manajer proyek merupakan salah satu faktor yang penting untuk keberhasilan dalam pencapaian sasaran proyek yaitu proyek yang dapat diselesaikan tepat pada waktunya, mutu yang disyaratkan dan biaya yang optimum. Manajer proyek merupakan individu yang paling menentukan keberhasilan / kegagalan suatu proyek konstruksi, karena manajer proyek berperan dalam mengintegrasikan dan mengkoordinasikan semua sumber dan kegiatan dalam sebuah proyek dan bertanggung jawab sepenuhnya atas keberhasilan pencapaian sasaran proyek. Karena semakin berkembangnya dan pentingnya peran manajer proyek dalam dunia konstruksi saat ini, maka LPJKN (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional) merumuskan suatu bakuan kompetensi manajemen proyek konstruksi bagi seorang manajer proyek. Bakuan kompetensi manajemen proyek konstruksi mencakup seluruh pengetahuan yang harus dikuasai oleh tenaga ahli dibidang manajemen proyek selaras dengan perkembangan / kebutuhan dunia jasa layanan dibidang konstruksi, sehingga pengetahuan & standard kompetensi menganut ketentuan internasional. Standar ini akan memberikan seorang manajer proyek ringkasan keahlian yang lengkap yang dibutuhkan didalam perkerjaannya. Seorang manajer proyek dapat melihat lingkup pekerjaan yang telah dikuasainya dan juga lingkup pekerjaan lain yang diperlukan untuk pengembangan atau pengalaman lebih lanjut.Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk meneliti pengaruh tingkat pemahaman manajer proyek untuk kompetensi manajemen finansial terhadap kegiatan tahap pelaksanaan proyek dalam usaha meningkatkan kinerja biaya proyek. Variabel yang digunakan adalah kompetensi manajer proyek yang meliputi unsur knowledge, unsur skill dan unsur perilaku. Penelitian dilakukan terhadap manajer proyek dalam berbagai tingkatan bakuan kompetensi LPJKN terdiri dari manajer proyek pratama, manajer proyek madya dan manajer proyek utama dalam cakupan perusahaan yang berada di Jakarta. Pengumpulan data primer dilakukan dengan pengisian kuisioner oleh responden (manajer proyek).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman manajer proyek dalam area knowledge manajemen finansial berkisar pada level cukup memahami sampai memahami. Dari penelitian, diketahui juga tingkat penguasaan manajer proyek dalam kompetensi skill berkisar pada level baik dan tingkat penguasaan manajer proyek dalam kompetensi sikap berkisar pada level cukup baik sampai baik. Dari penelitian juga diketahui bahwa tingkat pemahaman manajer proyek dalam kompetensi manajemen finansial berpengaruh secara signifikan terhadap kegiatan - kegiatan pelaksanaan proyek.

---

In order to achieve great efficiency, a project must be managed by a good project manager which has qualified competencies. The competency has various aspects including knowledge, skills, and attitude. Project manager competency is one of the important factors which affect the project to achieve a good result of its objective. A good results in a project means project can be done in its time frame, achieve the prerequisite quality, and cost effective. Project manager certainly is the most important person who determining the construction project will successful or failure, because he/she has a role to integrate and coordinate whole project resources and activities in the project. Also, the project manager has a full responsibility for the successfulness of project objectives.

As the more and more important project manager role in construction world today, then LPJKN (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional) or a Foundation of National Construction Service Improvement formulate a standard for a construction project management especially for a project manager. A standard of construction project management including whole knowledge that must be knew by an expert in project management field appropriate with the improvement and/or necessity in construction management service world. For that sake, the standard refers to international standard. This standard will give project manager a brief explanation of the skills that needed in his/her works. Also, the project manager can see the competency he/she has and another task which needed for further improvement.

This thesis wrote to evaluate the influence of project manager competency especially in financial management competency toward project implementation stage in order to improving project expenses efficiency. The variable is project manager competencies including knowledge aspect, skills, and attitude. The research has been done toward project manager in various LPJKN competency levels; they are consisting of pratama project manager, madya project manager, and utama project manager in a several company in Jakarta. Primary data collection had been done through questioner method.

The result of this research shows that the project manager's understanding level in the area of knowledge management financial is on the level of 'fairly understand' to 'understand'. From the research, it is found out that the project manager?s skill competency is on the level of 'good' and the project manager's attitude competency is on the level of 'fairly good' to 'good'. In addition, from this research, it is also figured out that the project manager?s understanding level in the financial management competency is significantly influence the activities of the project."

"Tesis ini membahas tentang harmonisasi antara ketentuan yang dibuat Pemerintah Pusat dengan ketentuan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam kaitannya dengan pungutan retribusi menara telekomunikasi melalui studi kasus Pemerintah Kota Lampung. Di dalamnya juga membahas tentang jenis-jenis pungutan retribusi yang dapat dikenakan terkait keberadaan menara telekomunikasi, tata cara pemungutan, serta bagaimana konsep harmonisasi pungutan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengacu pada ketentuan Pemerintah Pusat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa terkait keberadan menara telekomunikasi, Pemerintah Daerah sebaiknya perlu membuat suatu aturan khusus retribusi menara telekomunikasi dengan memperhatikan asas harmonisasi dan hirarki serta kendala-kendala sosial-politik yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya.

---

This thesis discusses the harmonization of provisions between central & regional/ district government related to Telecommunication Tower Retributions through case studies of Lampung Local Government. It also discusses the types of payments that may be imposed related to telecommunication tower existence, procedures of payment collectingg, and models of harmonization in retributions of tower telecommunication made by local government refers to the regulations of the Central Government. This study is a descriptive qualitative research design.The results suggest that in related to tower existance, local government should have to prepare special regulation with regard to the principle of telecommunications towers and the harmonization of the hierarchy and the constraints of social-political that may arise in its implementation."

"ABSTRAKUndang-undang telekomunikasi No.36 tahun 1999 yang diberlakukon sejak bulanSeptember 2000 telah memberikan dampak yang cukup besar dalam tataran bisnistelekomunikosi di Indonesia. Hak eksklusif yang dimiliki PT. Telkom dan PT. Indosat akandicabut dan kedua perusohaan ini akan bersaing secara bebas sebagai penyedialayanan telekomunikasi Iengkap. Pemerintah juga membuka kesempotan bagi sektorswasta untuk mendapatkan perijinan dalam mengoperasikon layanan telekomunikasitanpa kerja sama dengan kedua perusahaan milik negara ini. Undang-undang baru ini juga merupakon bagian dan implementasi cetak biru sektortelekomunikasi yang akan menghapus monopoli dan memberikan kebebasan didalamindustri telekomunikasi dan diharapkan akan menarik perusahaan asing untukmelakukan investasi didalam industri telekomunikasi dengan kebebasan untuk mengaturoperosinya secara bebas. Didalam undang-undang yang baru, pengoperasian telekomunikosi dibagi menjadi tigabagian yaitu pengoperosion jaringan telekomunikasi, pengoperasian jasa telekomunikasidan pengoperasian telekomunikosi khusus. Penyedia jaringan telekomunikosi dibolehkonuntuk menjadi penyedia jasa telekomunikasi dengan perusohaon yang berbeda. Individu,instansi pemerintah atau badan hukum lainnya dapat menyelenggarakan telekomunikasikhusus yang dipergunakan untuk kepentingan sendiri. Lisensi untuk operator jaringan telekomunikasi sepenti jaringan telepon tetap atau teleponseluler, diberikan pemerintah melalui proses seleksi. Sedangkon ijin bagi operator jasatelekomunikasi, pemerintah akan membuat suatu prosedur untuk mendapatkan ijin danakan memberikan pemberitahuan bagi operator yang mengajukan aplikasi danmemenuhi persyaratan yang ditetapkan."