Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peranan Notaris dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat sekarang ini sangatlah penting, di mana banyak perbuatan hukum yang selalu melibatkan kinerja Notaris. Dalam hal ini hubungan antara Notaris dan orang atau badan hukum yang membuatnya yang biasanya disebut klien, yang selama ini berlangsung ada ketimpangan dalam pelaksanaannya karena peranan kinerja Notaris sangat luas maka diambil batasan untuk membahasnya hanya mengenai bidang pelaksanaan pengesahan akta Perseroan Terbatas (PT) yang dibuat oleh seorang Notaris terhadap kliennya.Dalam pembuatan akta PT, Notaris harus melakukan prosedur pengecekan nama terlebih dahulu baru dilakukan pemesanan nama yang memakan waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) hari di dalam proses inilah Notaris banyak melakukan kelalaian yakni dalam hal Notaris lupa untuk melihat apakah nama tersebut sudah mendapat persetujuan pemakaian nama sedangkan nama sudah dibuat dulu. Juga Notaris lupa untuk memperpanjang proses pesan nama, hal inilah yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan surat keputusan PT tersebut. Hubungan Notaris dan klien dapat dikatakan hubungan vesultaatvernintenis di mana hasil dari pada perikatan atau perjanjian antara mereka adalah hasil dari pada apa yang mereka perjanjikan sebelumnya yakni mendapatkan pengesahan anggaran dasar PT sebagai badan hukum yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.Dalam hal kelalaian yang disebabkan oleh Notaris maka klien dapat mengajukan tuntutan kepada Notarisnya tersebut melalui jalur profesi, baik berupa teguran, pemberhentian sementara bahkan pemberhentian sebagai Notaris dan melalui sudut hukum perdata baik itu berupa biaya, ganti rugi bahkan bunga.Notaris berkewajiban untuk bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya dan mematuhi serta menjunjung tinggi kode etik Notaris. Hal-hal inilah yang bisa meringankan beban hukuman yang dapat dikenakan terhadapnya."

"Peranan Notaris dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakatsekarang ini sangatlah penting, di mana banyak perbuatanhukum yang selalu melibatkan kinerja Notaris. Dalam halini hubungan antara Notaris dan orang atau badan hukumyang membuatnya yang biasanya disebut klien, yang selamaini berlangsung ada ketimpangan dalam pelaksanaannyakarena peranan kinerja Notaris sangat luas maka diambilbatasan untuk membahasnya hanya mengenai bidangpelaksanaan pengesahan akta Perseroan Terbatas (PT) yangdibuat oleh seorang Notaris terhadap kliennya.Dalam pembuatan akta PT, Notaris harus melakukan prosedurpengecekan nama terlebih dahulu baru dilakukan pemesanannama yang memakan waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) hari didalam proses inilah Notaris banyak melakukan kelalaianyakni dalam hal Notaris lupa untuk melihat apakah namatersebut sudah mendapat persetujuan pemakaian namasedangkan nama sudah dibuat dulu. Juga Notaris lupa untukmemperpanjang proses pesan nama, hal inilah yang menjadikendala dalam proses pelaksanaan surat keputusan PTtersebut.Hubungan Notaris dan klien dapat dikatakan hubunganvesultaatvernintenis di mana hasil dari pada perikatanatau perjanjian antara mereka adalah hasil dari pada apayang mereka perjanjikan sebelumnya yakni mendapatkanpengesahan anggaran dasar PT sebagai badan hukum yangdisahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.Dalam hal kelalaian yang disebabkan oleh Notaris makaklien dapat mengajukan tuntutan kepada Notarisnyatersebut melalui jalur profesi, baik berupa teguran,pemberhentian sementara bahkan pemberhentian sebagaiNotaris dan melalui sudut hukum perdata baik itu berupabiaya, ganti rugi bahkan bunga.Notaris berkewajiban untuk bekerja dengan sungguh-sungguhsesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya dan mematuhiserta menjunjung tinggi kode etik Notaris. Hal-hal inilahyang bisa meringankan beban hukuman yang dapat dikenakanterhadapnya."

"Berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik gencar memberitakan tentang terjadinya kejahatan dengan variasi jenisnya, peningkatan kuantitas dan kualitasnya, modus operandinya, korban maupun jumlah kerugiannya. Data kejahatan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti kepolisian, kejahatan dan pengadilanpun setiap tahun mengalami peningkatan. Kompas tanggal 23 Januari. 1990 memberitakan bahwa antara tanggal 20 Oktober sampai 19 November 1989 telah terjadi. 1.893 kasus kamtibmas, sedangkan.antara tanggal 20 November sampai 19 Desember 1989 telah terjadi 2.205 kasus, yang berarti naik 312 kasus atau 16,98 %.Dari 10 jenis peristiwa kamtibmas, 7 jenis mengalami kenaikan yakni:1. pembunuhan naik 11 kasus (20 %);2. pencurian dengan pemberatan naik 199 kasus (26 %);3. pencurian dengan kekerasan naik 31 kasus (15,19 %);4. pencurian kendaraan bermotor naik 123 kasus atau naik 30,98 %;5. perkosaan naik 12 kasus (57,14 %);6. kejahatan (penyalahgunaan) narkotika naik 6 kasus atau naik 300 %;7. kejahatan mata uang palsu naik 6 kasus (75 %).Selain 7 jenis peristiwa kamtibmas di atas, diketahui juga bahwa diberbagai kota di Indonesia terjadi kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana khusus seperLi korupsi, subversi, tindak pidana ekonomi, delik pers, dan sebagainya yang juga mengalami kenaikan dan berakibat timbulnya banyak kerugian. Anton Tahah mengemukakan data korupsi pada Harian Kompas tanggal 19 September 1991 beserta jumlah kerugian negara. Sebagai pembanding pada 5 tahun (1977 - 1981) terjadi 1.325 kasus korupsi dengan kerugian negara Rp 137.500 juta; 5 tahun berikutnya (1982 - 1985) terjadi. 4.985 korupsi; tahun 1989 kerugian korupsi mencapai Rp 260 milyar, dan pada tahun 1990 kerugiannya mencapai Rp 1 trilyun. Berdasarkan data dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta pada tahun 1988 sampai tahun 1990 terjadi 12 kasus korupsi dengan kerugian Rp 1.363.494.506,95,00 Kerugian tersebut sangat mengerikan, dan kalau tidak segera dicari terapinya, sangat menggoyahkan sendi-sendi perekonomian nasional."

"Bank untuk menjalankan fungsi perantara keuangan memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang bertindak sebagai nasabah penyimpan. Kepercayaan tersebut dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi nasabah penyimpan, sehingga diharapkan dapat membina kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana Dalam Likuidasi adalah salah satu bank yang ditangani oleh LPS. Dengan demikian maka timbul permasalahan mengenai proses penyelesaian simpanan nasabah dan perlindungan hukum bagi nasabah di BPR Tripanca Setiadana Dalam Likuidasi apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang didukung dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah LPS sudah melaksanakan pembayaran kepada nasabah penyimpan BPR Tripanca Setiadana Dalam Likuidasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009, sedangkan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dilaksanakan dalam bentuk penjaminan oleh LPS atas simpanan nasabah BPR tersebut, LPS menjamin simpanan pada bank dan akan membayar simpanan pada bank yang dicabut sesuai izin usahanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009. Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini adalah harus adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksananya kepada masyarakat luas

---

Bank, in its function of a financial intermediary, needs trust from the society acting as their deposit customer. Such trust can be gained by legal certainty in the regulatory and supervisory measures of banks, as well as the customer?s savings guarantee. Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009 concerning the Indonesia Deposit Insurance Corporation (?LPS?) has the objective to give legal coverage and legal certainty toward the deposit customers, which therefore is expected to be able to manage the society?s trust towards banking industry. Liquidated People Creditor Bank Tripanca Setiadana (?BPR Tripanca Setiadana?) is one of those bank handled by LPS. Therefore, legal problem of giving solution towards customers? deposit and legal protection for customers of BPR Tripanca Setiadana on whether it has been in accordance with the Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009. In order to solve such problem a research is done by using literal study research method having the characteristic of legal normative supported by the data collection tool of interviews. The conclusion of this research is that the LPS has made their payments towards the deposit customers of BPR Tripanca Setiadana in accordance with the Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009, and the legal protection for the deposit customers is done in the form of guarantees by the LPS for the deposits of the BPR?s customers, LPS guarantees the deposits in the bank and will pay the deposits in banks which license has been revoked according to its business license in accordance with Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009. Suggestions that can be offered in relation to this research is that socialization to the broad society of the Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009 as well as its implementation regulations has to be made."

"Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi · secara pesat, maka timbul berbagai dampak. Salah satunya adalah perkembangan yang terjadi dalam dunia perbankan. Perkembangan ini dapat dilihat dari beraneka ragam produk pelayanan jasa bank yang dikeluarkan dimana salah satunya adalah kartu kredit. Pihak Penerbit Kartu Kredit biasanya telah membuat terlebih dahulu perjanjian secara sepihak yaitu Perjanjian Keanggotaan Kartu Kredit yang merupakan perjanjian baku. Dalam perjanjian ini biasanya pihak penerbit kartu kredit mempunyai posisi yang dominan, dimana klausul-klausul yang ada, biasanya memberatkan pihak pemegang kartu kredit yang dalam hal ini disebut juga konsumen. Secara jelas penerbit kartu kredit membatasi tanggung jawabnya terhadap konsumen. Posisi Pemegang kartu kredit dalam perjanjian keanggotaan kartu kredit adalah sebagai pihak yang lemah karena tidak memiliki posisi tawar menawar. Di dalam perjanjian kartu kredit Citibank sebagai suatu perjanjian baku mempunyai suatu ketidakseimbangan yang terlihat dari adanya klausul-klausul eksonerasi yang tidak adil bagi pemegang kartu kredit, dimana hal itu bertentangan dengan KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam perjanjian keanggotaan kartu kredit Citibank banyak ditemui klausul-klausul eksonerasi/eksensi, yang merugikan nasabah pemegang kartu kredit sebagai konsumen. Sebenarnya UU Perlindungan Konsumen merupakan undang-undang yang cukup baik dalam melindungi hak-hak konsumen, namun pengaturannya masih bersifat umum sehingga diperlukan suatu peraturan perundang-undangan khusus mengenai kartu kredit ini. Dan saat ini, telah ada upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yaitu dengan dibentuknya BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Lembaga ini merupakan alternatif peradilan yang cukup baik dalam menyelesaikan sengketa-sengketa konsumen yang timbul."

"ABSTRAKKebutuhan akan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan hidup yang memudahkan manusia untuk beraktivitas seperti jembatan, pelabuhan, rumah, jalan dan bangunan lainnya semakin diperlukan. Keseluruhan bangunan tersebut menggunakan konstruksi beton bertulang, yang kekuatannya ditentukan tidak hanya oleh mutu beton itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi fisik di sekitar bangunan tersebut. Pencemaran air, tanah dan udara di daerah Jakarta sudah semakin buruk, terutama pencemaran air laut akibat produksi limbah yang semakin meningkat. Kondisi tersebut akan mempengaruhi kekuatan struktur dan umur bangunan. Unsur kimia pada air laut yang tercemar tersebut secara teoritis mendukung terjadinya korosi pada tulangan beton bertulang. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan teori bahwa kemungkinan terjadinya korosi dipengaruhi oleh mutu beton; kecepatan korosi dipengaruhi oleh pencemaran air laut yang semakin tinggi di sekitar tulangan beton bertulang; dan semakin rendah mutu _tulangan beton, semakin cepat terjadinya korosi. Pembuktian hipotesa yang ada tersebut akan dibuktikan dengan menggunakan metode immersi dan metode polarisasi, yang sesuai dengan standar ASTM. Hasil yang diperoleh dengan penggunaan metode immersi menunjukkan bahwa laju korosi pada tulangan besi ST 41 yang dicelupkan selama 34 hari pada air bersih sebesar 7,62 mpy lebih cepat daripada tulangan besi ST 41 yang dicelupkan pada air laut dengan nilai 5,45 mpy. Sedangkan melalui penggunaan metode immersi menunjukkan bahwa laju korosi pada tulangan besi ST 60 yang dicelupkan selama 60 hari pada air bersih sebesar 5,15 mpy lebih cepat daripada tulangan besi ST 60 yang dicelupkan pada air laut dengan nilai 3,09 mpy. Sedangkan hasil yang ditunjukkan pada pengujian dengan menggunakan metode polarisasi yang dicelupkan pada air bersih, yaitu laju korosi pada tulangan besi ST 41 sebesar 2,039 lebih cepat dibandingkan dengan tulangan besi ST 60 yaitu 1,229 mpy. Dan hasil yang ditunjukkan pada pengujian dengan menggunakan metode polarisasi yang dicelupkan pada air laut, yaitu laju korosi pada tulangan besi ST 41 sebesar 7,482367 lebih cepat dibandingkan dengan tulangan besi ST 60 yaitu 3,876433 mpy.

---

"

"Asam levulinat telah diidentifikasi sebagai bahan kimia menjanjikan yang berasal dari biomassa. Konversi glukosa dari selulosa alang-alang (Imperata cylindrica) menjadi asam levulinat dalam sistem mirip Fenton dengan katalis Mn/ZSM-5 dan asam fosfat telah dilakukan. Sistem mirip Fenton yang terdiri dari H2O2 dan Mn/ZSM-5 dalam kombinasi dengan asam fosfat, terbukti efektif dalam reaksi dehidrasi glukosa dari selulosa alang-alang menjadi asam levulinat. Dari hasil yang diperoleh, jumlah dan persentase yield asam levulinat yang terkonversi semakin lama semakin bertambah seiring dengan meningkatnya waktu reaksi dan konsentrasi Mn pada katalis ZSM-5.

---

Levulinic acid has been identified as a promising biomass-derived platform chemical. The convertion of glucose from cellulose of cogongrass (Imperata cylindrica) under heterogeneous Fenton-like system with catalyst Mn/ZSM-5 and phosphoric acid media have been investigated. The Fenton-like system, comprising of H2O2 and Mn/ZSM-5 in combination with phosphoric acid, can be effectively used in dehydration reaction of glucose from cellulose of cogongrass to levulinic acid. The results showed that longer the reaction time and the higher the Mn concentration, the higher the levulinic acid formed."

"Penelitian ini didasarkan akan gejala kejahatan yang biasa terjadi ditengah-tengah masyarakat, yaitu pencurian dengan pemberatan atau biasa disebut dengan curat. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan teori ecology of crime dan broken windows theory. Penulis menggunaan statistik kriminal kepolisian sebagai acuan dalam melihat peristiwa curat yang terjadi. Kemudian berdasarkan data statistik tersebut penulis mengkaji kondisi ekologi tempat terjadinya curat dan juga mengkaji secara broken windows theory. Kondisi ekologi yang dikaji mengacu pada 3 hal, pertama kondisi lingkungan fisik, kondisi tingkat kemiskinan pada area tersebut dan selanjutnya berdasarkan heterogenitas lingkungan tersebut. Sementara itu kajian secara broken windows theory mengacu pada 8 ide pokok yang dikemukakan oleh Sousa dan Kelling. Penelitian ini menemukan bahwa walaupun dikatakan bahwa lingkungan yang memiliki tingkat rata-rata kejahatan tinggi cenderung memiliki kesamaan kebobrokan lingkungan fisik, kondisi kemiskinan yang tinggi dan penduduk yang heterogen, kenyataanya hal tersebut tidak berlaku pada peristiwa curat yang dikaji pada penelitian ini. Meskipun begitu perlu dipertimbangkan lagi karena proses pengumpulan data ataupun penelitian yang dilakukan pada kajian ini belum tentu setara dengan kajian yang mencetuskan pendapat tersebut. Disamping itu masyarakat nampaknya kurang menyadari akan ancaman curat yang mungkin terjadi, mereka cenderung acuh akan peristiwa curat yang telah terjadi dan mungkin saja menimpa mereka.

---

This study based on the crime that are common amongst in society, for instance burglary. The method used is qualitative by using theory ecology of crime and broken windows theory. The author uses police crime statistics as a reference to see of the events that burglary occurred. Then, based on statistical data, the writer examines the ecological conditions where the burglary occurred and also study in broken windows theory. Ecological conditions studied refers to three things, the first is condition of the physical environment, the condition of poverty in these areas and then based on the heterogeneity of the environment. While the study is broken windows theory refers to the 8 main ideas put forward by Sousa and Kelling.

The study found that although it's said that the environment which have an average rate of crimes tend to have in common depravity of the physical environment, the condition of poverty is high and the population is heterogeneous, in fact it doesn't apply in the event burglary examined in this study. Despite that, need to be considered because the process of data collection or research conducted in this study is not necessarily equivalent to a study that sparked this opinion. Besides, the public seems less aware of the threat of burglary that may occur, they tend to be ignorant of the events that have occurred and the burglary may befall them."

"Latar Belakang : Keberhasilan pengobatan antihipertensi dipengaruhi banyak hal, salah satunya adalah faktor genetik, termasuk perbedaan ras dan aktivitas renin plasma (ARP). Perbedaan ras, berkaitan dengan ARP, mungkin dapat memberikan perbedaan respon terhadap obat antihipertensi. Aktivitas renan plasma dan perbandingan efektifitas obat antihipertensi (lisinopril dan amlodipin) pada ras melanesia di Provinsi Papua belum pernah diteliti. Tujuan : Mengukur aktivitas renin plasma dan membandingkan efektifitas obat lisinopril dan amlodipin pada pasien hipertensi ras melanesia untuk menurunkan tekanan darah. Metode : Pada awal penelitian, 68 subjek berhasil direkrut, dilakukan randomisasi dan dibagi ke dalam dua kelompok. Sebanyak 34 subjek mendapat lisinopril 5 mg dan 34 subjek mendapat amlodipine 2.5 mg. Tekanan darah, ARP dan karakteristik dasar lainnya diukur sebelum intervensi, dan kemudian di follow up tiap minggu. Subjek yang belum mencapai target tekanan darah akan diberikan peningkatan dosis obat, lisinopril 10 hingga 20 mg dan amlodipin 5 hingga 10 mg. Pada akhir penelitian (minggu keempat), tekanan darah diukur sebagai luaran klinis. Sebanyak 7 subjek drop out, 4 subjek pada kelompok lisinopril dan 3 subjek pada kelompok amlodipin. Hasil : Aktivitas renin plasma pada populasi penelitian ini 1.6 ng/ml/jam (normal). Karakteristik dasar klinis tidak berbeda antara kedua kelompok, termasuk rerata tekanan darah sebelum intervensi dan ARP. Pada kedua kelompok didapatkan penurunan tekanan darah yang signifikan setelah intervensi, baik pada tekanan darah sistolik (TDS), distolik (TDD) dan tekanan nadi (TN). Namun, pada penelitian ini, perbedaan respon penurunan tekanan darah antara kelompok lisinopril dan amlodipin tidak berbeda (TDS 24.6 ± 9.3 vs 25.9 ± 8.9 mmHg, p=0.56; TDD 13.3 ± 5.5 vs 11.4 ± 4.8 mmHg, p=0.15; TN 17.1 ± 5.6 vs 16.3 ± 5.0 mmHg, p=0.55). Kesimpulan : Aktivitas renin plasma pada pasien hipertensi ras melanesia normal dan pemberian lisinopril tidak menunjukkan perbedaan penurunan respon penurunan tekanan darah dibandingkan dengan amlodipin.

---

Background: The success of antihypertensive treatment are influenced by many factors, one of which are genetic factors, including differences in race and plasma renin activity (PRA). Racial differences, regarding PRA, may give different response to antihypertensive drugs. Plasma renin activity and comparison of the effectiveness of antihypertensive medications (lisinopril and amlodipine) in the Melanesian race in the province of Papua have not been investigated.

Objectives: To measure plasma renin activity and compare the effectiveness of lisinopril and amlodipine in melanesian hypertensive patients to reduce blood pressure.

Methods: Sixty eight subjects were randomly assigned into 2 groups, those receiving lisinopril 5 mg (34 subjects) and amlodipine 2.5 mg (34 subjects). Blood pressure, PRA and other baseline characteristics were measured before the intervention, and then evaluated every week. Dose of lisinopril and amlodipine will be increased in subjects who have not achieved blood pressure target, 10 mg to 20 mg and 5 mg to 10 mg, respectively. At the end of the fourth week, blood pressure is measured as the main clinical outcome. Seven subjects were drop out, four from lisinopril group and three from amlodipin group.

Results: Plasma renin activity in this study population was 1.6 ng/ml/h (normal). Baseline characteristics did not differ between two groups, including blood pressure and PRA before intervention. Significant decrease in blood pressure occurred in both group after the intervention, including systolic blood pressure (SBP) , diastolic (DBP) and mean arterial pressure (MAP). However, there are no differences in blood pressure reduction between lisinopril and amlodipine groups. (SBP 24.6 ± 9.3 vs 25.9 ± 8.9 mmHg, p=0.56; DBP 13.3 ± 5.5 vs 11.4 ± 4.8 mmHg, p=0.15; MAP 17.1 ± 5.6 vs 16.3 ± 5.0 mmHg, p=0.55).

Conclusion: Plasma renin activity in melanesian hypertensive patients was normal and administration of lisinopril showed no difference in blood pressure reduction compared with amlodipine."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji faktor yang mempengaruhi perilaku antikorupsi pemuda menggunakan persepsi tentang korupsi dan kepemimpinan transformasional melalui Madrasah Antikorupsi Pemuda Muhammdiyah. Pendidikan Madrasah antikorupsi memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan tentang korupsi dan keterampilan dalam upaya melawan korupsi bagi pada pemuda. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan skala model likert pada kuesioner yang telah disebar untuk mengukur persepsi tentang korupsi, kepemimpinan transformasional, dan perilaku antikorupsi pemuda. Data dalam penelitian ini didapat menggunakan kuesioner terhadap 105 siswa Madrasah Antikorupsi Pemuda Muhammadiyah di 5 Kota Tangerang, Pariaman, Medan, Sukoharjo, dan Yogyakarta . Hasil penelitian menunjukan ada pengaruh signifikan antara pendidikan antikorupsi terhadap persepsi tentang korupsi sebesar 4,5 , ada pengaruh signifikan antara pendidikan antikorupsi terhadap kepemimpinan transformasional sebesar 4,1 , ada pengaruh signifikan antara persepsi tentang korupsi terhadap perilaku korupsi sebesar 5,6 , dan ada pengaruh signifikan antara kepemimpinan transformasional terhadap perilaku korupsi sebesar 14,3 .

---

ABSTRACTThis study aims to examine the factors that influence youth anticorruption behavior using perceptions of corruption and transformational leadership through the Madrasah Anticorruption Muhammadiyah Youth. Madrasah Anticorruption education has the purpose to provide knowledge about corruption and skills in the fight against corruption for the youth. The research was conducted using quantitative approach, with data collection method using Likert model scale on questionnaires that have been spread to measure perception about corruption, transformational leadership, and youth anticorruption behavior. The data in this study were obtained using questionnaires to 105 students of Madrasah Anticorruption Muhammadiyah Youth in 5 Cities Tangerang, Pariaman, Medan, Sukoharjo, and Yogyakarta . The result of research shows that there is significant influence between anticorruption education to perception about corruption equal to 4,5 , there is significant influence between anticorruption education to transformational leadership equal to 4,1 , there is significant influence between perception about corruption to behavior of corruption equal to 5,6 And there is a significant influence between transformational leadership on corruption behavior of 14.3 ."