Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan diratifikasinya Persetujuan TRIPs-WTO dengan UU No. 7 Tahun 1994 menimbulkan konsekuensi bagi Indonesia untuk membentuk dan menyempurnakan ketentuan hukum nasionalnya di bidang HKI, termasuk desain industri. Hal tersebut telah dipenuhi Indonesia dengan diundangkannya UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.Dalam pembentukan UU No. 31 Tahun 2000 tersebut, pengaruh Persetujuan TRIPs-WTO amat kuat dan mendasari pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 2000 tersebut. UU No. 31 Tahun 2000 secara terperinci memberikan pengaturan mengenai desain industri.Persetujuan TRIPs-WTO memberi kebebasan kepada negara anggotasepanjang tidak menyimpang dari ketentuan dalam TRIPs dalam rangka pembentukan dan penyesuaian hukum dan peraturan perundang-undangan nasionalnya untuk dapat mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan dalam rangka periindungan kesehatan dan gizi masyarakat dan dalam rangka menunjang kepentingan masyarakat pada sektor-sektor yang sangat panting bagi pembangunan sosio-ekonomi dan teknologi. Undang - undang Desain Industri dalam tataran normatif masih memiliki beberapa kelemahan walaupun juga mempunyai beberapa kelebihan. Kelemahan dari Undang-Undang Desain Industri jeias akan membawa konsekuensi Iebih lanjut terhadap implementasi dari norma-norma yang ada pada UU Desain Industri."

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka (11) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam penyaluran kredit, bank dapat bekerjasama dengan lembaga/perusahaan lain. Pada prakteknya, penyaluran kredit berdasarkan pola kerjasama dibedakan menjadi dua yaitu channeling dan executing. Pada pola channeling, kredit diberikan kepada debitur melalui lembaga/perusahaan lain (agen). Fungsi agen dalam pola channeling ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama. Dalam hal ini agen bertindak dalam kapasitasnya berdasarkan kuasa untuk dan atas nama bank/kreditur. Berbeda dengan channeling, dalam executing debitur adalah agen tersebut langsung. Hubungan hukum antara agen dengan nasabahnya (end user) adalah hubungan hukum yang terpisah dengan hubungan hukum antara bank dengan agen. Dapat disimpulkan bahwa aspek hukum yang sangat penting dan mendasar dalam pelaksanaan kredit dengan pola kerjasama adalah mengenai kedudukan hukum, hubungan hukum, serta hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dikenal juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Data yang didapat akan dianalisa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian akan dikaitkan dengan kaidah-kaidah yang ada dalam konsep kerjasama penyaluran kredit dengan pola channeling, sehingga diharapkan dapat memberikan suatu analisis logis.

---

Credit is the provision of money or bills are similar based on the approval or lending agreement between bank with other parties that require the borrower to repay the debt after a certain period with the provision of interest, as defined in Article 1 point (11) of Law Number 10 Year 1998 regarding Amendment of Law Number 7 Year 1992 on Banking. In credit distribution, banks could cooperate with other agency/company. In practice, credit distribution based on the pattern of cooperation is divided into channeling and executing. In channeling patterns, credit given to debtor through the institution/other companie (agent). The function of channeling agent is established in the Cooperation Agreement. In this case the agent acting in his capacity based on the authorization for and on behalf of the bank/creditor. In contrast to the channeling, in executing pattern the agent is debtor. Legal relation between the agency and its customers (end users) is a separate legal relation with the legal relation between bank and the agent. It can be concluded that legal aspects which is very important and fundamental in the implementation of credit with the pattern of cooperation is legal positions, legal relations, and the rights and obligations of the parties. This study uses normative research methods also known as library research. All data will be analyzed in accordance with the applicable law and then be linked with the existing rules within the concept of cooperation of credit distribution with channeling patterns, which is expected to provide a logical analysis."

"ABSTRAKDiabetes melitus (DM) merupakan salah satu penyakit kronik yang terjadi diseluruh negara di dunia, dan terus menerus mengalami peningkatan jumlah yangsignifikan dari tahun ke tahun. Komplikasi jangka panjang dari DM baikmikrovaskular dan makrovaskular dapat menyebabkan insufiensi aliran darah ketungkai, yang dapt berujung pada infeksi, ulkus dan berakhir pada amputasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan perawatan kaki denganrisiko ulkus kaki diabetes. Jenis penelitian ini adalah non eksperimentalkorelasionaldengan desain cross sectional. Jumlah responden dalam pemelitianini adalah 45. Hasil analisis bivariat didapatkan perawatan kaki (p=0.003) danpemilihan dan pemakaian alas kaki (p=0.008) berhubungan dengan risiko ulkuskaki diabetes. Hasil analisis multivariat didapatkan bahwa perawatan kakiberhubungan dengan risiko ulkus dengan p<0.05 (p=0.013). Diabetisi denganperawatan kaki yang baik berpeluang untuk mencegah risiko ulkus kaki diabetessebesr 14 kali dibandingkan dengan diabetisi yang perawatan kakinya buruk.

---

ABSTRACTDiabetes Mellitus (DM) is one of chronic diseases that exist in all countries inthe world and keep growing significantly from year to year. Long termcomplication from diabetes, both micro vascular and macro vascular, can causeinsufficiently blood supply to hills which can culminate to ulcer infection andwill end with an amputation.The purpose of this research is to know the relationship between foot care andulcer risk of diabetes foot. This research design is non experimental- corelationalwith sectional cross design. In this research, there are 45respondents. Based on Bivariate analysis, it is known that foot care (p=0.003)and footwear choice and usage (p=0.008). Multivariate analysis showed thatfoot care related to ulcer risk with p<0.05 (p=0.013). People with diabetes whoget good foot care have chance to prevent diabetes foot ulcer risk 14 timescompared with people with diabetes who get poor foot care."

"Praktik klinik residensi di Rumah Sakit Kanker Dharmais bertujuan untuk memberikan asuhan keperawatan pada pasien kanker menggunakan Teori Peaceful End of Life menerapkan praktik keperawatan berdasarkan pembuktian dan melakukan inovasi keperawatan Masalah keperawatan terbanyak pada perawatan end of life adalah nyeri nutrisi intoleransi aktifitas gangguan citra tubuh kecemasan dan spiritual distress Inovasi keperawatan yang dilakukan adalah evaluasi dan uji coba pengembangan Format pengkajian keperawatan untuk mencapai asuhan keperawatan pasien kanker yang lebih holistik dan mampu laksana Pengkajian risiko dengan Skala Braden untuk mengidentifikasi risiko luka tekan dilakukan sebagai praktik keperawatan berbasis bukti pada pasien kanker Kata kunci dysgerminoma peaceful end of life theory skala braden luka tekan asuhan keperawatan

---

Residency clinical practice on patient cancer at Dharmais Hospital of Cancer Jakarta using peaceful end of life theory to provide nursing care based on evidence and nursing innovation The most frequent nursing problems occured in end of life care were pain nutrition activity intolerance body image disorders anxiety and spiritual distress Nursing innovation in this clinical practice was trial on development of nursing assessment in order to get the more holistic and applicable cancer nursing care Braden Scale was used to identified pressure ulcer risk in cancer patients as the evidence based clinical practices Key words dysgerminoma peaceful end of life theory braden scale pressure ulcers nursing care "

"Diberlakukannya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 25 tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah berimplikasi pada perubahan yang cukup besar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan yang sebelumnya lebih bersifat sentralistik, berubah menjadi terdesentralisasi ke daerah otonom di tingkat Kabupaten/KotaSejalan dengan pelaksanaan desentralisasi, dibutuhkan organisasi kesehatan kabupaten/kota yang lebih profesional dan mandiri serta organisasi yang mau terns menerus belajar dalam rangka meningkatkan kinerjanya sebagaimana disebutkan dalam beberapa literatur sebagai Organisasi Pembelajar. Berdasarkan pengamatan peneliti sampai saat ini belum terdapat alat ukur atau instrumen organisasi pembelajar yang dapat digunakan oleh sebuah organisasi untuk mengevaluasi organisasinya. Atas dasar tersebut peneliti merasakan perlu adanya sebuah penelitian untuk mengembangkan alat ukur atau instrumen organisasi pembelajar dalam rangka membantu organisasi kesehatan untuk mengevaluasi organisasinya.Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan alat ukur atau instrumen organisasi pembelajar untuk organisasi kesehatan tingkat kabupaten/kota berdasarkan konsep Peter Senge (Disciplines of Learning Organization). Penelitian ini menggunakan studi kualitatif dan studi kuantitatif yang dilakukan di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor pada bulan Juli tahun 2002.Hasil penelitian menunjukkan terdapat 5 variabel disiplin dalam organisasi pembelajar berdasarkan konsep Peter Senge yaitu berpikir sistem, keahlian pribadi, model-model mental, visi bersama, dan pembelajaran tim. Hasil studi eksploratif dan konfirmatif menunjukkan terdapat pengembangan terhadap konsep Peter Senge, yaitu terdapat 3 pemyataan untuk variabel berpikir sistem, 12 pernyataan untuk variabel keahlian pribadi, 6 pernyataan untuk variabel model-model mental, 8 pemyataan untuk variabel visi bersama, dan 10 pernyataan untuk variabel pembelajaran tim. Dalam penelitian ini juga didapatkan alat ukur atau instrumen organisasi pembelajar yang memiliki nilai validitas isi, konstruk, dan kriteria yang baik. Sehingga instrumen ini dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi organisasi untuk menilai seberapa jauh organisasinya termasuk organisasi pembelajar.Untuk menindaklanjuti penelitian ini ada beberapa saran dan rekomendasi yang peneliti ajukan diantaranya; sebaiknya penelitian ini dapat dilanjutkan terutama pads kedua organisasi kesehatan di atas untuk dapat memberikan gambaran mengenai organisasi pembelajar secara lebih komprehensif, selain itu untuk mendapatkan alat ukur atau instrumen organisasi pembelajar yang lebih valid sebaiknya penelitian. ini juga dilakukan pada setiap organisasi kesehatan tingkat kabupaten/kota di Indonesia.

---

The Development of Instrument of Learning Organization on Health Organization in The Regency/City Level (Study on Health Section Official of West Jakarta and Health Official of Bogor Regency).

Being in progress of ordinances No.22 in 1999 about territorial administration along with ordinances No.25 in 2000 about the equilibrium of central government finance and district implicated on a great deal of change in governmental implementation in Indonesia. The governmental implementation which was then more centralized changed into decentralized to the autonomous district in regency/city.

At the same time, the regency/city health organization it needed to be more professional, independent and willing to keep on studying which some literatures called as learning organization. Currently there are no a measure or an instrument of learning organ1zation which can be used by an organization to evaluate the organization. Upon that reason a study is needed to develop a measure or an instrument of learning organization to help any health organization to evaluate it's our institution.

The instrument was developed based on Peter Senge concepts (Disciplines of Learning Organization). The research used the qualitative study and quantitative study and performed in health official section of west Jakarta and health official of Bogor regency/city on July, 2002.

The result showed there were five discipline variables in the field similar to Peter Senge concept which were system thinking, personal mastery, mental models, shared vision, and team learning. The result of explorative and confirmative analysis showed that there were derivated of Peter Senge concept; three statements for the variable of system thinking, twelve statements for the variable of personal mastery, six statements for the variable of mental models, eight statements for the variable of shared vision, and ten statements for the variable of team learning. This research also developed a measure or an instrument of learning organization which was validated accords to content, construct, and criteria. So that this instrument may become an evaluation for any organization to judge it's learning condition.

The study recommended to intensify the study in the same area in order to be able to give some pictures about learning organization in a more comprehensive way. In addition, the study recommended to expanse similar study in different areas in Indonesia, so that the research can be more valid."

"Imunisasi adalah upaya untuk secara aktif meningkatkan kekebalan seseorang melawan terjadinya penyakit, sehingga jika terkena penyakit itu tidak akan sakit atau hanya nyeri ringan. Imunisasi dasar adalah salah satu imunisasi rutin dilakukan terus menerus dan terus menerus, dan diberikan kepada bayi sebelum 1 tahun untuk mencegah beberapa kejadian penyakit (hepatitis B, TBC, difteri, pertusis, tetanus, polio, meningitis dan campak). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi faktor-faktor yang berhubungan dengan status imunisasi dasar yang tidak lengkap untuk anak-anak berusia 1-2 tahun di Indonesia pada tahun 2017. Desain penelitian yang digunakan adalah cross-sectional dengan analisis multivariat regresi logistik berganda. Data yang digunakan adalah data sekunder dari survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017. Sampel besar diperoleh dari hasil perhitungan uji selisih dua proporsi dan. Sampel yang digunakan adalah 6.091 wanita berusia 15 - 49 tahun yang memiliki anak berusia 1-2 tahun dan menerima imunisasi. Hasil Analisis multivariat menunjukkan faktor-faktor yang berhubungan signifikan status imunisasi dasar yang tidak lengkap adalah jenis kelamin anak (nilai-p = 0,011; OR adj = 1.158; 95% CI: 1.034 - 1.296), jumlah anak yang hidup (p-value = 0,007; OR adj = 1.228; 95% CI: 1.057 - 1.427), tingkat pendidikan ibu (p-value = 0,000; OR adj = 1,301; 95% CI: 1.139 - 1.486), perawatan antenatal (p-value = 0,000; OR adj = 2.574; 95% CI: 2,078 - 3,187), tempat pengiriman (p-value = 0,006; ATAU ajd = 1,259; 95% CI: 1,069 - 1,484), dukun bayi (p-value = 0,000; OR adj = 2,213; 95% CI: 1,712 - 2,861), dan kepemilikan KMS (p-value = 0,000; OR adj = 2,776; 95% CI: 2.293 - 3.360). Faktor yang memiliki efek terbesar pada status imunisasi dasar tidak lengkap adalah Kepemilikan KMS. Karena itu, perlu ada perhatian pada status imunisasi dasar tidak lengkap pada anak untuk meningkatkan cakupan dan pemerataan kesehatan di setiap populasi.

---

Immunization is an effort to actively increase one's immunity against the occurrence of disease, so that if exposed to the disease it will not hurt or only mild pain. Basic immunization is a routine immunization carried out continuously and continuously, and is given to babies before 1 year to prevent several events of the disease (hepatitis B, tuberculosis, diphtheria, pertussis, tetanus, polio, meningitis and measles).

This research aims to determine the description of the factors associated with incomplete basic immunization status for children aged 1-2 years in Indonesia in 2017. The study design used was cross-sectional with multivariate analysis of multiple logistic regression. The data used are secondary data from the 2017 Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS). A large sample was obtained from the calculation of the difference test of two proportions and. The sample used was 6,091 women aged 15 - 49 years who have children aged 1-2 years and receive immunizations.

The results of multivariate analysis showed that factors significantly related to incomplete basic immunization status were child sex (p-value = 0.011; OR adj = 1,158; 95% CI: 1,034 - 1,296), number of children living (p-value = 0,007; OR adj = 1,228; 95% CI: 1,057 - 1,427), mother's education level (p-value = 0,000; OR adj = 1,301; 95% CI: 1,139 - 1,486), antenatal care (p-value = 0,000; OR adj = 2,574; 95% CI: 2,078 - 3,187), place of shipment (p-value = 0.006; OR ajd = 1.259; 95% CI: 1.069 - 1,484), traditional birth attendants (p-value = 0,000; OR adj = 2,213; 95% CI: 1,712 - 2,861), and KMS ownership (p-value = 0,000; OR adj = 2,776; 95% CI: 2,293 - 3,360). The factor that has the greatest effect on incomplete basic immunization status is KMS ownership. Therefore, attention needs to be paid to the incomplete basic immunization status of children to increase health coverage and equity in each population."

"Permasalahan yang hendak dibahas, khususnya sengketa yang terjadi di Desa Cimacan adalah tentang prosedur pengadaan tanahnya sudah sesuaikah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu serta membahas mengenai aspek-aspek perlindungan hukum yang mungkin didapatkan selama pelaksanaan prosedur pembebasan tanah baik untuk pihak yang menjadi pemegang hak atas tanah dalam hal ini pihak Desa Cimacan ataupun pihak yang membutuhkan tanah (P.T. Bandung Asri Mulya) melalui metode pendekatan kepustakaan yuridis normatif dengan sumber-sumber peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat dari para ahli hukum. Sengketa tanah antara pihak Desa Cimacan dengan P.T. Bandung Asri Mulya (P.T. BAM) menunjukkan bahwa telah terjadi penyelewangan dalam prosedur pelaksanaan pembebasan tanah karena prosedur tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tabun 1975) sehingga mengakibatkan terjadi ketimpangan juga terhadap perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh secara seimbang oleh kedua belah pihak (pihak Desa Cimacan dan P.T.BAM), tetapi ternyata pihak Desa Cimacan sebagai pemegang hak lebih banyak dirugikan atas pembangunan proyek Cibodas Golf Park oleh P.T. BAM."

"Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengalaman konflik peran yang dialami oleh pekerja yang baru pertama kali menjadi ibu. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mengunakan pedoman umum. Subjek penelitian adalah ibu bekerja yang baru pertama kali memiliki anak, dengan usia anak tidak lebih dari dua tahun. Konflik peran adalah suatu bentuk interrole conflict, saat tuntutan peran dalam pekerjaan dan keluarga berbenturan sehingga pemenuhan satu peran mempersulit pemenuhan peran lainnya. Untuk memastikan seseorang berfungsi baik dalam semua perannya, masalah ini harus diatasi. Dari banyaknya cara mengatasi konflik peran, penelitian akan mengamati dengan menggunakan metode yang ditawarkan Shelton(1996), yaitu memanipulasi peran untuk mengurangi tingkat konflik, dilanjutkan dengan manajemen emosi dan pikiran. Hasil penelitian menunjukkan strategi pembagian peran dan pengurangan peran dimanfaatkan untuk mengurangi tuntutan peran sehingga mengurangi konflik peran. Pemilihan strategi disesuaikan bukan hanya dengan tuntutan dan ketersediaan dukungan. Penelitian ini menunjukkan, bahwa sikap ibu terhadap tuntutan peran-perannya dan reaksi pribadi ibu terhadap penggunaan sumber daya yang mendukung juga berpengaruh penting pada keberhasilannya mengatasi konflik peran.

---

Aim of the study is to understand role conflict on working mother with their first child. The research use qualitative method. Data collected by means of interview. Subjects are young adult working mother, who has first child under two years old. This conflict is a form of interrole conflict in which the demands of work and family roles are incompatible in some respect so that participation of one role is more difficult because of participation in the other role. To ensure a wellfunctioning of all roles, the conflict must be solved. This study is using Shelton (1996) proposed method, by manipulating roles to reduce the level of conflict, and continued by managing thoughts and emotions. Research resulted that role sharing and role reduction strategy were used to lower conflict level. In order to choose the most suitable strategy, consideration should be taken not only on demand of each role and availability of support. Mother`s attitude on her roles` demand and her personal reaction in using available support also play an important role to enable her manage the conflict successfully."