Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tugas karya akhir ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui penyebab perpindahan lintas batas limbah elektronik. Negara Belgia dan Nigeria menjadi kajian utama dalam tulisan ini. Negara Belgia merupakan salah satu pengirim terbanyak limbah elektronik ke Nigeria yang kini dianggap sebagai tempat pembuangan utama limbah elektronik di dunia. Analisis dalam tulisan ini menggunakan pemikiran criminogenic asymmetries dari Nikos Passas. Data didapatkan dari studi-studi yang telah dilakukan oleh lembaga internasional dan regional. Hasil dari tulisan ini menemukan bahwa perbedaan atau asimetri dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan budaya memfasilitasi perpindahan lintas batas limbah elektronik. Hal ini mendorong permintaan barang illegal, mendorong insentif bagi pelaku untuk terlibat dalam kejahatan, dan melemahkan kontrol atau pengawasan dari pihak berwenang. Dalam tulisan ini perpindahan limbah elektronik dianggap sebagai transnational environmental crime karena berbahaya dan merugikan lingkungan, manusia, dan makhluk hidup lain.

---

This paper aims to search for the cause of the transboundary movement of electronic waste. Belgia and Nigeria are the main countries in this research. Belgia is one of the main exporter of electronic waste to Nigeria that known as the major dumpsite of electronic waste in the world. The analysis is based on criminogenic asymmetries, a concept by Nikos Passas. The data for this study is derived from research done by international and regional institutes. This study found that asymmetry in economy, politic, law, dan culture facilitate transboundary movement of electronic waste. These asymmetries then stimulate demand for illegal goods, incentive for perpetrators to contribute in illegal activity, and weaken the ability of authority to control crime. In this study, the transboundary movement of electronic waste is considered as a transnational environmental crime because of the harms it causes for environment, human, and other living being.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kewajiban penerapan validasi BPHTB yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi sebelum melakukan proses pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli. Permasalahan timbul ketika Bapenda menolak untuk memvalidasi bukti pembayaran BPHTB walaupun Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan menggunakan harga transaksi atau harga sesuai NJOP jika harga transaksi lebih rendah. Bentuk penelitian yang akan dipakai adalah bentuk penelitian yuridis-normatif dan bersifat deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan pengumpulan data, menganalisis suatu perkara hingga penyusunan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses validasi BPHTB pada transaksi jual beli di Kota Bekasi, Bapenda tidak berwenang melakukan penentuan harga NPOP untuk pembayaran BPHTB, karena penetapan harga NPOP sudah diatur dalam UU Pajak dan Retribusi Daerah. Selanjutnya akibat dari kewajiban validasi ini adalah dapat membuat harga kesepakatan para pihak berubah sehingga ada kemungkinan dibatalkannya perjanjian. Selain itu juga proses balik nama sertipikat menjadi terhambat. Akan tetapi, walaupun kewajiban validasi ini memberatkan sebagian masyarakat, Bapenda sebagai bagian dari Pemerintah Daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan Kota Bekasi. ......This thesis discusses about the obligation of applying the validation of Acquisition Duty of Right on Land and Building (BPHTB) which is done by Regional Revenue Body (Bapenda) of Bekasi before doing the registration of conveyance process by sale and purchase transaction. The conflict emerges when Bapenda declines to validate the receipt of BPHTB payment even though the Acquisition Value of Taxable Object (NPOP) used is in accordance with the aplicable law and regulations which is to use transaction price or the price in accordance with Sale Value of Taxable Object (NJOP) if the transaction price is lower than the latter. This research was conducted by using a normative juridical approach and descriptive analysis. The data analysis method used is qualitative method, by collecting the data, analyzing the conflict, and writing the reports. Based on the result of this research, it can be concluded that in the process of validating the BPHTB on sales and purchase transaction in Bekasi, Bapenda does not have the authority to determine NPOP price for BPHTB payment, because the determination of NPOP price is regulated by local tax and retribution law. The effect of this validation obligation is that it can change the price agreement from both parties so there is a chance for the agreement to be cancelled. Also, it can detain the process of land title transfer document. Even though this validation obligation stresses some parts of the society, Bapenda as a part of the local government has an intention to increase local income which is used to develop the city of Bekasi.

Abstrak :
Penelitian ini mempunyai tujuan menguji pengaruh risiko kredit, modal bank, komisaris independen, dan komite audit terhadap kinerja keuangan perbankan. Obyek penelitian ini adalah bank-bank umum konvensional dengan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2017-2021. Teknik sampling yang dipakai yaitu metode purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel (fixed effect model). Hasil penelitian menampakkan bahwa ada pengaruh signifikan negatif dari risiko kredit pada kinerja keuangan perbankan yang dihitung dengan Return on Asset (ROA) dan tak ada pengaruh signifikan dari risiko kredit terhadap kinerja keuangan perbankan yang dihitung menggunakan Net Interest Margin (NIM). Lalu terdapat pengaruh signifikan positif dari modal bank dan komisaris independen terhadap kinerja keuangan perbankan yang dihitung menggunakan Return on Asset (ROA) dan Net Interest Margin (NIM). Selain itu, terdapat pengaruh signifikan positif dari komite audit terhadap kinerja keuangan perbankan yang dihitung menggunakan Return on Asset (ROA) dan tak terdapat pengaruh signifikan dari komite audit pada kinerja keuangan perbankan yang dihitung menggunakan Net Interest Margin (NIM). Hasil penelitian tersebut dapat berkontribusi di bidang teoretis dan praktis (perbankan dan pengguna laporan keuangan terutama investor). ......This study aims to examine the effect of credit risk, bank capital, independent commissioner, and audit committee on banks financial performance. The object of this study is conventional commercial banks listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the 2017-2021 period. The sampling method used to determine the sample is purposive sampling. Data analysis techniques are performed using panel data regression (fixed effect model). The results show that there is a negative significant effect of credit risk on the financial performance of banks calculated using Return on Asset (ROA) and there is no significant effect of credit risk on banking financial performance calculated using Net Interest Margin (NIM). Then there is a positive significant effect of bank capital and independent commissioners on the financial performance of banks calculated using Return on Asset (ROA) and Net Interest Margin (NIM). In addition, there is a positive significant effect of the audit committee on the financial performance of banks calculated using Return on Asset (ROA) and there is no significant effect of the audit committee on the financial performance of banks calculated using Net Interest Margin (NIM). The results of such research can contribute in theoretical and practical fields (banking and financial statement users, especially investors).

Abstrak :
Pertumbuhan internet yang cepat dan kemajuan teknologi telah menyebabkan berkembangnya layanan keuangan baru dan inovatif atau disebut juga financial technology (fintech). Peer-to-Peer Lending adalah salah satu kategori Fintecth yang memfasilitasi mekanisme pinjam meminjam melalui Internet tanpa adanya jaminan dan tidak terlibatnya lembaga keuangan. Kepercayaan perlu dibangun dalam menghadapi risiko yang tinggi ketika menggunakan sistem pinjaman online. Kepercayaan antara lender dan borrower telah banyak dibahas, namun masih sedikit studi yang fokus kepada kepercayaan terhadap platform pinjaman. Studi ini dilakukan untuk memahami faktor penting yang mendorong kepercayaan lender terhadap platform untuk berinvestasi pada Peer-to-Peer Lending Platform. Penelitian ini mengumpulkan 180 responden yang memiliki pengalaman berinvestasi di Peer-to-Peer Lending Platform Indonesia. Model penelitian kemudian diuji secara empiris menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) dengan hasil hubungan positif antara Perceived Regulatory Protection, Service Quality, dan Security Protection dengan Trust in Platform dan Trust in Platform mempengaruhi Willingness to Lend secara positif. Penemuan dari penelitian ini memberikan tambahan wawasan bagi akademis di masa depan dan sebagai pedoman bagi Peer-to-Peer Lending Platform. ......The rapid internet growth and advancement in technology has led to the expansion of a new and innovative financial service or financial technology (Fintech). Peer-to-Peer Lending is one of the Fintech categories that facilitate lending mechanism between lender and borrower through the Internet without the involvement of collateral and financial institutions. Trust must be cultivated to tackle the high risk while using the online lending systems. Trust between lender and borrower have been discussed a lot, but there are limited studies focusing on trust towards lending platforms. This study aims to understanding the critical factors that drive lender’s trust in platform to invest on Peer-to-Peer Lending Platform. To test the model, 180 participants with investing in Indonesian Peer-to-Peer Lending experiencee were collected. The proposed model is empirically tested using Structural Equation Modeling (SEM) resulting positive effect of Perceived Regulatory Protection, Service Quality, and Security Protection on Trust in Platform and Trust in Platform positively affecting Willingness to Lend. The findings of this research provide valuable insights for future academic studies as well as practical guidance for Peer-to-Peer Lending Platform.

Abstrak :
Dengan adanya kemajuan teknologi dan kemudahan berbelanja secara daring (online shop), kita sering menghadapi berbagai pilihan atau yang biasa disebut dengan intertemporal choice. Pilihan yang bernilai lebih kecil dan diperoleh lebih cepat disebut dengan smaller-sooner (SS) sedangkan pilihan yang bernilai lebih besar dan diperoleh lebih lama disebut dengan larger-later (LL). Salah satu faktor yang dapat memengaruhi intertemporal choice adalah emosi. Penelitian eksperimen ini bertujuan untuk membuktikan apakah mahasiswa dengan tingkat arousal emosi negatif yang tinggi akan memilih SS dalam intertemporal choice secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa dengan tingkat arousal emosi negatif yang rendah. Sebanyak 82 mahasiswa Universitas Indonesia berpartisipasi dalam penelitian ini. Desain penelitian ini adalah randomized between-subject two groups design dengan membandingkan kelompok emosi marah (n = 35) dan sedih (n = 47). Tingkat arousal emosi dimanipulasi melalui autobiographical recall. Hasil analisis chi-square for independence menunjukkan bahwa mahasiswa kelompok marah tidak memilih SS secara signifikan lebih tinggi dibandingkan kelompok sedih (χ2(1) = 2,377, p = 0,119, d = -0,170). ......With the advances of technology and the convenience of online shopping, we often face a variety of choices or what is commonly referred to as intertemporal choices. Choices that are valued smaller and can be directly obtained are called smaller-sooner (SS), while those that are valued larger and can be obtained later are called larger-later (LL). One factor that can influence intertemporal choice is emotion. This experimental study aimed to prove whether college students with high levels of negative emotion’s arousal would significantly choose SS in intertemporal choices higher than students with low levels of negative emotion’s arousal. A total of 82 University of Indonesia students participated in this study. The design of this study was randomized between subject two groups design which compared angry (n = 35) and sad group (n = 47). Arousal emotions are manipulated through autobiographical recall. Chi-square for independence analysis showed that the college students in angry group did not choose the SS significantly higher than the sad group (χ2 (1) = 2.337, p = 0.119, d = -0.170).

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan persepsi antara konsumen pria dan wanita yang berbelanja di ritel modern, yakni hipermarket, terkait karakteristik toko yang penting bagi mereka ketika memilih tempat berbelanja keperluan rumah tangga atau kebutuhan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif yang dilakukan pada satu kali periode pengambilan data (single cross sectional). Peneliti menggunakan metode non-probability sampling, yakni jenis purposive sampling, dalam mengumpulkan 163 responden, baik yang sedang berbelanja atau pernah berbelanja di Hypermart Depok Town Square. Total responden ini terbagi dengan proporsi yang sama rata, yakni 82 pria, dan 82 wanita. Dalam melakukan pengolahan data, peneliti menggunakan uji beda t-test (2-tailed) dengan dibantu software IBM SPSS Statistic 20. Hasil penelitian ini menjawab dua dari sepuluh rumusan masalah yang peneliti ajukan, yakni terdapat perbedaan persepsi antara pria dan wanita terkait promotion and specials, dan availabity of advertised products. Untuk variabel karakteristik toko lainnya, pria dan wanita menunjukkan tingkat kepentingan yang tidak berbeda. ......The purpose of this research is to investigate the differences in male and female consumer relating to their perceived importance level of store characteristics, which influences them in selecting the store for grocery shopping. This research would also like to prove that the level of importance male respondents has over store characteristics are lower than female respondents. This research uses single-cross-sectional descriptive approach as the research design, and uses purposive sampling method for sample collection. Total 163 respondents are deliberately divided into two categories, male consumers counted for 82 respondents, and the rests 81 are female. This research use t-test (2-tailed). In doing so, researcher utilized software IBM SPSS Statistic 20. The results indicate only two from ten proposed research-problems have been successfully proven, which are related to promotion and specials, and availabity of advertised products. For the other store characteristic variables, male and female consumers show no differences relating to their perceived important level.

Abstrak :
Remaja merupakan masa dimana seseorang mengalami perubahan yang kompleks dalam berbagai aspek kehidupan. Perubahan yang kompleks serta berbagai tuntutan peran yang ada dapat menimbulkan masalah kesehatan mental bagi individu, seperti munculnya gejala depresi. Salah satu faktor yang dapat mencegah kemungkinan gejala depresi terjadi pada remaja adalah attachment dengan orangtua. Penelitian kali ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk melihat hubungan antara attachment orangtua dengan gejala depresi pada remaja di DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan kepada sebanyak 753 siswa SMA yang berada di wilayah DKI Jakarta. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur gejala depresi ialah Hopkins Symptoms Checklist-25 yang sudah diadaptasi kedalam Bahasa Indonesia. Sementara itu, attachment dengan orangtua diukur menggunakan Inventory of Parent and Peer Attachment IPPA bagian orangtua. Hasil penelitian ini menunjukkan, terdapat korelasi yang signifikan antara attachment dengan orangtua dan gejala depresi pada remaja. Dengan demikian, semakin tinggi attachment remaja dengan orangtua, maka semakin rendah gejala depresi pada remaja. ......Adolescence is a phase when someone experiencing a complex changing in various aspects of life. The complexity of transformation and roles responsibility could become a serious mental health problem over teenage life, such as the appearance of depressive symptoms. One of the protective factors of depressive symptom is adolescent attachment with parent. This study is a quantitative research to see a relationship between parental attachment and depressive symptoms in high school students. Samples of this study were 753 high school students in DKI Jakarta. Depression is measured with Hopkins Symptoms Checklist 25 and has been adapted in Indonesian, whereas attachment is measured with Inventory of Parent and Peer Attachment IPPA , using parental part only. Result of this study shows that there is a significant relationship between parental attachment and depressive symptoms among high school student in DKI Jakarta. It means, the higher is parental attachment, the lower is appearance of depressive symptoms in adolescent.

Abstrak :
Skripsi ini memuat perbandingan hukum mengenai asuransi kesehatan nasional di Indonesia dan di Singapura. Kesehatan tidak hanya merupakan hak warga tetapi juga merupakan barang investasi yang menentukan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi negara. Karena itu negara berkepentingan agar seluruh warganya sehat, sehingga ada kebutuhan untuk melembagakan pelayanan kesehatan semesta. Ada dua isu mendasar untuk mewujudkan tujuan pelayanan, yaitu bagaimana cara membiayai pelayanan kesehatan untuk semua warga, dan bagaimana mengalokasikan dana kesehatan untuk menyediakan pelayanan kesehatan dengan efektif, efisien, dan adil.Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana Singapore dan Indonesia melakukan kewajibannya sebagai negara untuk melindungi warganya untuk mendapatkan kesejahteraan, terutama dalam hal asuransi kesehatan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hokum positif tertulus maupun tidak tertulis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Singapura memiliki sistem pembiayaan berlapis untuk mencover penduduknya agar semua penduduk tanpa terkecuali memiliki akses ke kesehatan. Di Indonesia, hal tersebut masih belum bisa diterapkan karena sebagian besar masyarakatnya masih menggunakan sistem pembiayaan Out of Pocket yang sangat bergantung kepada kemampuan ekonomi masing-masing individu. Dengan demikian, masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah akan sangat sulit untuk mengakses pelayanan kesehatan. Untuk itu, Indonesia harus terus berbenah diri di bidang sistem kesehatan nasionalnya agar penduduk Indonesia mampu mencapai tingkat kesehatan yang lebih baik. ...... This undergraduate thesis discusses about legal comparative study regarding national health insurance between Indonesia and Singapore. Health is not only a citizen right but also an investment that determines productivity and economic growth of a country. Therefore, the state is concerned that all its citizens are healthy thus there is a need to institutionalize universal health services. There are two fundamental issues for realizing service goals, namely how to finance health services for all citizens, and how to allocate health funds to provide health services effectively, efficiently and fairly. The main problem in this thesis is how Singapore and Indonesia do their duty as a country to protect their citizens to obtain prosperity, especially in terms of health insurance. The method used in this undergraduate thesis is normative juridical research, i.e. a research conducted on the positive law that is both not written and written. The research concludes that Singapore has a layered financing system to cover its population so that all residents without exception have access to health. In Indonesia, it is still not applicable because most of the people still use the Out of Pocket financing system which is highly dependent on economic capability of each individual. Thus, people with low economic levels will find it very difficult to access health services. To that end, Indonesia must continue to improve itself in the field of its national health system so that the Indonesian people can achieve a better level of health.

Abstrak :
Apabila pihak merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan dokter dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap dokter ataupun melapor kepada polisi untuk diproses secara hukum pidana. Selain itu, dapat pula perbuatan dokter tersebut diadukan kepada MKDKI. Skripsi ini membahas mengenai peran dan kedudukan hukum MKDKI dalam penegakan disiplin kedokteran terutama dalam halnya kewenangan MKDKI untuk memeriksa dugaan pelanggaran disiplin, serta mengenai kewajiban untuk melakukan pengaduan kepada MKDKI sebelum mengajukan gugatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tidak adanya kewajiban untuk melakukan pengaduan kepada MKDKI terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan. Bahwa ranah MKDKI adalah pada disiplin profesi dokter dan dokter gigi, dimana apabila seorang dokter dinyatakan salah secara disiplin, tidak berarti secara langsung salah secara hukum pula. Saran yang diberikan adalah untuk lebih mencermati peraturan terkait MKDKI agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemahaman akan kewenangan MKDKI. ...... If a party suffers from loss over the actions of a doctor in doing medical practice, they can file a lawsuit against the doctor or report to the police to be processed in criminal law. In addition, they can also report the doctor to Indonesian Medical Disciplinary Board. This thesis discusses the role and legal status of MKDKI in enforcing medical discipline mainly in MKDKI rsquo s authority to examine alleged disciplinary violation, as well as on the obligation to make a complaint to MKDKI before filing a lawsuit. This research uses literature research method that is juridical normative. This study concludes that there is no obligation to make a complaint to MKDKI first before filing a lawsuit. MKDKI rsquo s authority is in the disciplinary of doctors and dentists, whereas if a doctor is declared in violation of discipline, it does not immediately mean that the doctor also violates the law. Both of it are different things and should be examined respectively according to each provisions. The suggestion given is to examine the regulation regarding MKDKI more thoroughly in order to avoid mistakes in understanding the authority of MKDKI.

Abstrak :
Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tergolong pekerja sektor kritikal bagian pelayanan masyarakat. Adanya kondisi pandemi COVID-19, tidak membuat mereka dapat bekerja di rumah karena tanggung jawab dalam pelayanan fasilitas publik sehingga hal ini berdampak terhadap pengeluaran belanja rumah tangga. Untuk itu banyak keluarga termasuk pekerja PPSU perlu adaptasi guna memenuhi kebutuhan hidup selama pandemi COVID-19. Skripsi ini mendeskripsikan strategi adaptasi yang dilakukan pekerja PPSU dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga selama pandemi COVID-19. Skripsi ini merupakan laporan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan pada bulan September 2020 hingga November 2021 melalui wawancara mendalam secara daring karena kondisi pandemi COVID-19. Wawancara melibatkan lima informan pekerja PPSU dan dua informan dari pihak kelurahan yang dipilih dengan purposive sampling. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pekerja PPSU mendapatkan fasilitas berupa upah, tunjangan hari raya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Atribut kerja, dan hak cuti; juga mendapat bantuan dari pemerintah dalam bentuk tunai seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta bentuk non tunai seperti sembako, kuota belajar gratis untuk anak pekerja PPSU, dan penunjang protokol kesehatan. Namun, pemberian bantuan ini tidak diberikan secara rutin sedangkan akibat pandemic ini ada peningkatan kebutuhan keluarga seperti pemasangan WiFi, membeli suplemen makanan, dan adanya persiapan untuk biaya tak terduga. Oleh karena itu terungkap adanya strategi adaptasi yang dilakukan pekerja PPSU agar tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga yaitu pertama, strategi adaptasi aktif berupa mengkomunikasikan masalah ekonomi dengan pasangan. Kedua, strategi adaptasi pasif yaitu menunda kebutuhan yang tidak mendesak, menabung, dan menyikapi keadaan dengan sabar. Ketiga, strategi adaptasi jaringan berupa meminjam uang. Selain ada strategi itu, terungkap pula adanya dukungan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dimasa pandemi dalam bentuk seperti anak yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, mencari pekerjaan sampingan, dan mendapatkan bantuan dari keluarga besar. Terungkap pula adanya kendala-kendala adaptasi yang dialami oleh pekerja PPSU dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yaitu (1) bantuan yang diberikan pemerintah tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, (2) memberikan bantuan kepada kerabat, (3) kesulitan mencari pekerjaan sampingan, (4) kesulitan untuk hidup lebih hemat, (5) kesulitan mencari pinjaman uang, (6) kesulitan untuk membuka bisnis, (7) adanya pengeluaran tambahan untuk menjaga kesehatan. ......Public infrastructure and facilities workers (PPSU) workers have a job to be done as soon as possible to accelerate functionality of public facilities/infrastructure because if postponed it can be financial loss, dangers, even disrupt public interest. PPSU workers can be referred as “blue collar workers” which include in critical sector workers as a part of public services and cannot work from home because PPSU workers responsibility in the service of public facilities. The thing has impacts to their household needs expenditure, so that many families including PPSU workers must adapt to fulfill their needs during the COVID-19 pandemic and this research shows the welfare of PPSU workers carrying out adaptation strategies that provide academic benefits to social welfare science that provide academic benefits to social welfare science. This undergraduate thesis describes adaptation strategy have done by PPSU workers to fulfill their household needs during COVID-19 pandemic. This thesis is descriptive qualitative research. Data collection start from September 2020 to November 2021 with online deep interview because of this research is made during COVID-19 pandemic. The informant involved five PPSU worker informants and 2 informants from the urban village workers with selection purposive sampling. The result show there are an increase in needs such as Wi-Fi installation and its monthly bill, buying food supplement, and preparing for unforeseen expenses. Despite an increase in needs, PPSU workers get facilities such as salary, religious holiday allowance, Social Health Insurance Administration Body, work attributes, and leave rights. Moreover, there are assistance from the government in the form of cash such as Cash Social Assistance (BST), Direct Cash Assistance (BLT), and the Family Hope Program (PKH), as well as in non-cash forms such as necessities, mobile data package for their kids, and healthcare equipment to support their health protocol. However, this financial assistance is not provided routinely. So that adaptation strategy adjusting with Suharto’s concept which divide adaptation strategies in three ways, first, active adaptation strategy consisting of communicating about finances with their partners. Second, passive adaptation strategy consisting of postponing non-urgent needs, saving money, and responding the condition patiently. And the last, network adaptation strategy consisting of made loans. Other than that, the financial support they have gained are family members who work to support financial condition, find other side jobs, and financial support from their relatives. This research it is revealed that there are various adaptation barriers experienced by PPSU workers to fulfill their household needs during the COVID-19 pandemic. (1) Government assistance doesn’t fulfill their household needs, (2) They give assistance to their relatives, (3) difficulty of finding side job, (4) difficulty of live frugally, (5) difficulty to find loans, (6) difficulty to start their own business, (7) There are additional expenses to keep their life healthy.