Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Speaking about Kyai is no end. Kyai has been attracting many circles, moreover,when kyai are connected with religious authority they have.Discussion around kyai is getting concroversial...."

"Pada dasarnya, penelitian ini didorong oleh perubahan besar yang tengah terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini. Perubahan tersebut terkait erat dengan semangat reformasi dan otoda yang bermaksud untuk lebih mengurangi peran pemerintah dengan memberikan kesempatan yang lebih besar pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tabun 1999 tentang pemerintah daerah merupakan bentuk respons atas semangat perubahan tersebut. Dengan demikian penyelenggaraan otonomi daerah harus dilandasi oleh prinsip-prinsip demokrasi, pemberdayaan masyarakat, partisipasi dan pemerataan. Akibatnya, paradigma pembangunan daerah juga mengalami perubahan, termasuk di antaranya perubahan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah.Renstra merupakan sistem perencanaan pembangunan yang digunakan oleh kabupaten Gresik sebagai penerjemahan atas semangat otonomi daerah tersebut. Penyusunannya dilakukan dengan mengundang seluruh elemen masyarakat Gresik. Partisipasi mereka diharapkan akan memberikan informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan keinginan masyarakat Gresik secara keseluruhan.Dalam penelitian ini, masyarakat tersebut direpresentasikan melalui unsur-unsur civil society yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Gresik. Civil society sendiri merupakan elemen penting kekuatan masyarakat dan proses demokratisasi di Gresik. Keberadaan mereka sangat strategis dalam mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan dalam proses penyusunan renstra. Namun demikian, masalah yang seringkali muncul adalah berkenaan dengan kesiapan, kualitas isu, kebijakan, kuantitas dan kredibilitas mereka.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tehnik pemilihan informan yang digunakan adaiah purposive. Informan-informan penting yang menjadi sampel penelitian ini adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, asosiasi profesi, organisasi sosial-keagamaan/kemasyarakatan dan Bappeda sendiri. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan para informan tersebut.Partisipasi civil society adalah keterlibatan mereka secara langsung dan aktif dalam proses penyusunan renstra. Partisipasi mereka sendiri berada pada tataran decision making ( pengambilan keputusan kebijakan ). Dengan demikian renstra sendiri merupakan dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan atau referensi untuk kegiatan operasional kabupaten Gresik.Temuan penting dalam penelitian ini adalah pemahaman dan pengetahuan civil society sendiri mengenai renstra sangat beragam dan kurang. Di antara satu civil society dengan lainya membawakan isu dan kebijakan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut didasarkan pada perbedaan concern dan kajian masing-masing. Mekanisme pendukung ( enforcing mechanism ) partisipasi sendiri berupa mekansime formal yang dirancang dan difasilitasi pihak pemda. Mekanisme tersebut berbentuk seminar pendahuluan, sidang komisi dan diakhiri dengan rapat paripurna yang bersifat memberikan keputusan final."

"On Islamic religious courts according to Indonesian laws."

"Ampas tebu merupakan limbah industri gula yang pemanfaatan sampai saat ini belum optimal. Abu ampas tebu memiliki kandungan silika yang cukup besar yakni berkisar 70 % sehingga abu ampas tebu memungkinkan digunakan sebagai bahan baku pembuatan silika gel. Prinsip pembuatan silika gel ini yakni dengan ekstraksi silika dalam abu ampas tebu dengan larutan NaOH 1 N kemudian dengan polimerisasi hydrogel dan pengeringan sampai menjadi silika gel. Secara khusus, penelitian ini mempelajari pengaruh pH serta suhu pengeringan terhadap sifat silica gel sebagai adsorban. Dari penelitian ini diharapkan menjadi solusi dalam pembuatan silika gel yang hemat energi dan ramah lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan silika gel yang memiliki kemampuan terbaik untuk menyerap uap air adalah silika gel yang terbentuk pada pH 7 yaitu sebesar 35.21 % (60°C) dan 37.20 % (80°C). Silika gel ini memberikan kemampuan terbaik dibanding silika gel komersial, dengan selisih kemampuannya yaitu sebesar (8.32 % (60°C) dan 10.31 % (80°C). Selain itu silika gel ini memberikan kemampuan lebih buruk dibanding silika gel dari sekam padi,dengan selisih kemampuannya yaitu sebesar 10.99 % (60°C) and 8.71 % (80°C). Dari uji FTIR dan BET didapatkan silika gel memiliki puncak spektrum siloksan (Si-O-Si) 1074.35 cm-1, puncak spektrum silanol (Si-OH) 1624 and 3622 cm-1 serta memiliki luas permukaanya sebesar 147.8 m²/g.

---

Bagasse is a waste of sugar industry that the useful have not optimal until now. The ash of bagasse is containing about 70 % of silica. Because of that, Ash Bagasse is possible as a basic commodity to produce a silica gel. The principe of making a silica gel is by extraction silica from the ash bagasse with NaOH 1 N solution until become hydrogel, than with polymerization and drying, hydrogel become a silica gel. Especially, this research to learn about the influence of pH and drying temperature a silica gel as an adsorbance. Expectation of this research is become a solution to the making of a silica gel which conserve energy and friendly to the environment. The result of this research showed the best silica gel to adsorb moisture that made at pH 7 which are 35.21 % (60°C) and 37.20 % (80°C). this silica gel gives a better performance than silica gel commercial, their difference 8.32 % (60°C) and 10.31 % (80°C) beside that this silica gel gives a worse performace than silica gel from rice hull, their difference 10.99 % (60°C) and 8.71 % (80°C). The result of FTIR and BET test showed that silica gel having peak siloksan (Si-O-Si) spectrum 1074.35 cm-1, silanol (Si-OH) spectrum 1624 and 3622 cm-1 and having surface area 147.8 m²/g."

"Kemunculan Jaringan Islam Liberal sesungguhnya adalah hasil dari sekularisasi-liberalisasi pemikiran yang dirancang pihak musuh Islam sejak era 1970an di Indonesia. Berbagai fakta dan bukti membenarkan hal tersebut. Salah satu agenda dan misi dari JIL adalah menyebarkan pemikiran liberal di Indonesia terutama di kalangan muda Islam. Dengan dasar kebebasan berpikir, Jaringan Islam Liberal seringkali mengeluarkan pandangan dan kritik terhadap Hukum Islam dengan argumen-argumen yang sebagian besar mereka contoh dari para tokoh liberal dunia, yang selalu mereka sebut sebagai cendekiawan dan pembaharu. Salah satu hukum yang sering mereka kritik adalah sanksi zina dalam Hukum Pidana Islam. Mereka mengatakan bahwa sanksi zina dalam Hukum Islam kejam, bertentangan dengan HAM, tidak sesuai dengan budaya modern, kuno, dan tidak efektif. Sayangnya, kritik ini tidak diimbangi dengan pemaparan delik dan sanksi zina secara komprehensif. Mereka hanya menekankan pada sisi sanksi atau hukuman zina saja. Padahal, pembahasan zina mendapat porsi yang cukup luas dalam Hukum Pidana Islam, yang jika dipaparkan seluruhnya secara proporsional akan menghilangkan persepsi negatif tentang had zina. Bahkan, jika diteliti secara historissosiologis, sesungguhnya had zina pernah diterapkan di Indonesia, dan hingga saat inipun masih cukup relevan untuk diterapkan di Indonesia. Meskipun diperlukan proses-proses dan langkah-langkah yang bersifat gradual dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Yang pasti, hukum pidana yang akan tetap eksis adalah yang dapat memberikan rasa keadilan dan ketenangan bagi masyarakat yang saat ini hilang.

---

The emergence of the JIL (Liberal Islam Network) is actually the result of secularization, liberalization of thought which are designed by the enemy of Islam since the 1970s era in Indonesia. The facts and evidences justify it. One of the agenda and mission of JIL is to spread liberal ideas in Indonesia, especially among young Muslims. With the basic freedom of thought, the JIL often Express their views and criticisms of Islamic Law with the arguments that most of those are duplicate of liberal leaders of the world, which they always call as scholars and reformers. One of their frequent criticism of the Islamic Law is the punishment of adultery in Islamic Penal Code (zina). They say that the sanction of adultery in Islamic law is cruel, contrary to human rights, does not comply with modern culture, old and ineffective. Unfortunately, this criticism is not accompanied by the exposure of the offense and punishment of adultery in a comprehensive manner. They only emphasize on the side of the penalty or punishment of adultery alone. In fact, the adultery issues discussed very widely in the Islamic Penal Code, which if presented all proportion would eliminate negative perceptions about adultery sanction in Islamic Penal Code. Even when examined in socio-historically, sanction of adultery had indeed been implemented in the period of Islamic kingdom in Nusantara, and until this day is still relevant enough to be applied in Indonesia. Although there quired processes and steps that are gradual and it was not short. Certainly, the criminal law which will prevail are those who could provide justice and peace for the people that are currently missing."