Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini melihat pengaruh kebijakan quantitative easing terhadap pergerakan capital inflow di negara ASEAN-5 yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina pada fase ekspansi maupun pada fase kontraksi tappering off . Yaitu menganalisis dampak kebijakan quantitative easing melalui dua jalur transmisi: jalur likuiditas dan jalur portfolio rebalancing. Penelitian ini menggunakan data bulanan dengan periode penelitian Januari 2008 - Desember 2015. Dengan pembagian data pada fase ekspansi yaitu Januari 2008-Agustus 2013 dan fase kontraksi mulai September 2013- Desember 2015. Dengan menggunakan metode VAR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon indikator foreign buy terhadap syok jalur likuiditas dan syok jalur portfolio rebalancing bervariasi antar negara. Penelitian ini juga menunjukan bahwa dampak kebijakan QE pada negara ASEAN-5 memiliki jalur transmisi dominan yang berbeda-beda, yaitu jalur portfolio rebalancing untuk fase ekspansi di negara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Sedangkan pada fase kontraksi transmisi nya justru melalui jalur likuiditas. Pada negara Thailand dan Filipina jalur portfolio rebalancing yang dominan pada kedua fase.

---

ABSTRACT This paper examines capital inflows to emerging economies in ASEAN as the effect of quantitative easing policy taken by the FED. This effects on ASEAN 5, namely Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand and Filipine is divided by two phase of policy, ekspansionary and contractionary taper tantrum phase. This study also attempt to analyze this effect on liquidity channel and portfolio rebalancing channel. Using the monthly data within period January 2008 December 2015 and using VAR as method.The result of this study showed that the response of capital inflows to shock by liquidity channel and shock by portfolio rebalancing channel are different between one country to another. This paper also find evidence that different dominant channelling might occur on different country. As Indonesia, Malaysia and Singapore have portfolio rebalancing channel as dominant transmission on ekspansionary phase of QE, but have liquidity channel as dominant on taper tantrum period. In Thailand and Filipine, both country have portfolio rebalancing channel as dominant transmission on both periode.

Abstrak :
Implementasi aplikasi teknologi 5G yang saat ini mulai digunakan masih memerlukan pengkajian untuk dapat memastikan performa yang dihasilkan. Mengingat banyaknya pengguna aplikasi pada area perkantoran, karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui performa dari aplikasi teknologi 5G di luar ke dalam ruangan (outdoor to indoor) pada area perkantoran dengan menggunakan frekuensi 26 GHz, dengan bandwidth 100 MHz, dan konfigurasi antenna 2 x 2 MIMO ULA (Uniform Linear Array). Penelitian dilakukan melalui simulasi dengan menggunakan tiga skenario terhadap rugi-rugi penetrasi yang terjadi karena penggunaan material gedung dan variasi jarak transmitter dan receiver. Tiga skenario yang diatur dalam penelitian ini diantaranya adalah tanpa adanya rugi-rugi penetrasi, dengan rugi-rugi penetrasi menggunakan material kaca standar dan dengan rugi-rugi penetrasi menggunakan material kaca infrared reflecting (IRR). Jarak yang divariasikan antara lain 50 m, 100 m, 300 m, 500 m, dan 1 km. Dari hasil perhitungan dan simulasi, jarak terjauh yang dapat digunakan untuk aplikasi teknologi 5G adalah 738.02 meter pada skenario dengan rugi-rugi penetrasi menggunakan material kaca standar dengan modulasi QPSK pada kondisi line of sight (LOS). Sementara itu, jarak minimum yang dapat digunakan adalah 57.16 meter pada skenario dengan rugi-rugi penetrasi menggunakan material kaca IRR dengan modulasi QPSK pada kondisi non line of sight (NLOS). Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi perencana jaringan ketika akan membuat jaringan pada area outdoor to indoor di gedung perkantoran dengan menggunakan material kaca. ......Implementation of the 5G technology application currently use still requires assessment to ensure the network performance. Considering the number of application users in the office area, this study was conducted to find out the performance of outdoor to indoor 5G technology applications in office areas using 26 GHz frequency, with a bandwidth of 100 MHz, and 2 x 2 antenna configuration MIMO ULA (Uniform Linear Array). The study was conducted through a simulation using three scenarios of penetration losses that occur due to the use of building materials and variations in the distance of transmitter and receiver. Three scenarios arranged in this study include no penetration losses, with penetration losses using standard glass material and with penetration losses using infrared reflecting (IRR) glass material. The varied distances include 50 m, 100 m, 300 m, 500 m, and 1 km. From the results of calculations and simulations, the farthest distance that can be used for 5G technology applications is 738.02 meters in scenarios with penetration losses using standard glass material with QPSK modulation when line of sight (LOS) conditions. Meanwhile, the minimum distance that can be used is 57.16 meters in scenarios with penetration losses using glass IRR material with QPSK modulation at non line of sight (NLOS) conditions. The results of this research are expected to become a reference for network planners when they are going to make networks in outdoor to indoor areas in office buildings using glass material.

Abstrak :

Nama : Jenni Anggita

Departemen : Ilmu Susastra

Program Studi : Cultural Studies

Judul : Memori Kultural Keluarga Cina Benteng terhadap Transformasi Kampung

Pembangunan kota Bumi Serpong Damai (BSD) telah dilakukan lebih dari 30 tahun sejak 1984, dengan jumlah lahan seluas 6000 hektar. Namun, proyek itu belum selesai dan BSD terus membangun dan melakukan perluasan kota. Salah satu proyek besar yang dikerjakan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan PT BSD, pemilik modal lain, dan bank adalah pembangunan infrastruktur jalan Tol Serpong—Balaraja. Salah satu kampung yang terkena dampak atas pembangunan jalan tol itu adalah Kampung Sagalaya, Kb. Tangerang, yang telah menjadi tempat bermukim keluarga besar Cina Benteng dari generasi ke generasi. Dari tiga puluh keluarga yang bermukim di sana, kini hanya tersisa lima keluarga karena keluarga sudah menjual lahan mereka sedikit demi sedikit dan pindah satu per satu. Pembangunan kota BSD City mengakibatkan terjadinya transformasi pada ruang hidup warga Cina Benteng. Mereka yang dulunya erat dengan kehidupan agraris berubah menjadi masyarakat urban. Oleh karena itu, tesis ini mengkaji tentang transformasi kampung dan memori pada keluarga Cina Benteng yang masih bertahan di kampung. Tujuan penelitian ini adalah menarasikan memori-memori warga Cina Benteng tentang kampung, diri sendiri dan keluarga dalam kaitannya dengan identitas ketionghoaan, dan persoalan-persoalan yang dihadapi keluarga karena pembangunan perluasan kota. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan cultural studies. Metode penelitian yang digunakan adalah autoethnography yang merupakan gabungan dari karakteristik autobiografi dan etnografi. Metode itu memungkinkan peneliti terlibat dalam penelitian. Narasumber yang terlibat menjadi subjek penelitian adalah keluarga peneliti yang tinggal di kampung. Penelitian ini menunjukkan dampak atas penguasaan lahan yang berpindah tangan dari warga ke korporat sehingga keluarga Cina Benteng kehilangan ruang hidupnya, terpaksa harus pindah dari tanah leluhur mereka, putusnya hubungan antarkeluarga, dan tercerai-berai dengan keluarganya yang lain. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa terjadi penghapusan narasi kepada keluarga Cina Benteng secara sistematis melalui perampasan lahan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kapital dan kekuasaan lebih, atas nama pembangunan kota. Meskipun demikian, memori kultural yang masih melekat dalam ingatan mereka menyatakan eksistensi mereka sebagai masyarakat Cina Benteng, harapan bagi kampung, dan melanjutkan kehidupan.

Kata kunci: BSD City, kampung, keluarga Cina Benteng, transformasi ruang, memori kultural

---

Name: Jenni Anggita

Department: Literature

Study Programme: Cultural Studies

Title: Cultural Memory Benteng Chinese Families towards Kampong Transformation

The development of Bumi Serpong Damai (BSD) City has been done for more than thirty years since 1984, with the total area of 6000 ha. However, the project is not finished yet and BSD still continue to develop and do the city expansion. One of the big projects that is undertaken by the government in cooperation with PT BSD, another investor and bank is the infrastructural construction of Serpong—Balaraja tollway. One of the kampongs that have been affected by this construction is Sagalaya Kampong, Tangerang District which became a place of living for Benteng Chinese big family from generation to generation. From thirty families who lived there, there are only five families left because some families sold their land little by little and move one by one. The development of BSD City affected the living space transformation of Benteng Chinese people. They were lived as an agrarian society and now change into urban society. Therefore, this thesis discusses the kampong transformation and memories of Benteng Chinese family who still live in the kampong. The aim of this research is to narrate the Benteng Chinese people’s memories of kampong, themselves and family in relation with Chinese identity and problems encountered by the family because of the city expansion. This research uses qualitative method with the cultural studies. Autoethnography is used as the research method which combines autobiography and ethnography characters. This method allowed researcher to be involved in the study. Researcher’s family who live in the kampong became informants as the research subject. This research showed the impact of displacement of land ownership from the residents to the corporate thus Benteng Chinese family lost their living space, had to move from their ancestral land, broke up their family relation and scattered with other families. In conclusion, this research proved that there was a narrative elimination to the Benteng Chinese family systematically through land grabbing by parties who have more capital and power, in the name of urban development. Although, the cultural memory that is still inherent in their memories reveals their existence as the Chinese Benteng community, hopes for the village, and continuing life.

Key words: BSD City, kampong, Benteng Chinese families, transformation of space, cultural memory

Abstrak :
Pertanyaan menyeluruh bagi pemerintah sebagai satu-satunya pemilik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah mengapa perusahaan perlu dimiliki oleh negara. Di sisi lain, ada BUMN yang melakukan kegiatan bisnis serupa seperti PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesehatan keuangan bisnis, kinerja dan daya saing serta untuk memprediksi risiko kebangkrutan PT. PPI itu sendiri sebagai fokus penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan dan penerapan model Altman dan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Sebagai hasil penelitian tentang kesehatan keuangan PT. PPI, itu belum menunjukkan kinerja positif dan bahkan kerugian. Hal ini dapat dilihat dari Altman Z-Score yang berada di area abu-abu dan juga saat menggunakan metode DEA, skor efisiensi menunjukkan kurang dari satu. Studi ini merekomendasikan bahwa restrukturisasi PT. PPI dapat dilakukan untuk membuat BUMN sehat, sehingga dapat beroperasi secara efisien, transparan dan profesional. Untuk merealisasikan hal ini, penelitian ini menemukan kemungkinan Perum Bulog untuk mengakuisisi PT. PPI. ......The overarching question for the government as the sole owner of the State-Owned Enterprise (SOE) is why the companies need to be owned by the state.  On the other hand, there are SOEs that conduct similar business activities like Indonesia Trading Company (ITC)-PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) and Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). This study aims to measure the financial health of business, performance and competitiveness as well as to predict the risk of bankruptcy of ITC itself. This research was conducted by using secondary data from the company's financial statement and the application of the Altman model and the Data Envelopment Analysis (DEA) method. As the result of the research about the financial health of the company, it has not shown positive performance and even loss. It can be seen from the Altman Z-Score which is in the gray area and also while using the DEA method, the efficiency score shows less than one. This study recommends that a restructuring of ITC can be carried out to make a SOE healthy, so that it can operate efficiently, transparently and professionally. To realize this, this study finds the possibility of Perum Bulog to acquire ITC.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa Piutang Bank BUMN bukan Piutang Negara, telah memberikan kepastian atas status hukum kekayaan negara pada Bank BUMN dan apakah dengan terbitnya putusan Mahkamah Kontitusi tersebut, konsep keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara masih berlaku pada BUMN Persero. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normative ini mengungkapkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 telah memberikan kepastian atas status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada Bank BUMN dan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka konsep keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara tidak berlaku pada BUMN Persero.

---

ABSTRACT
The thesis examines wheter the Constitutional Court Ruling No. 77/PUU-IX/2011 which states that the state-owned bank receivables is not the state-receivables provides certainty on the legal status of state assets in state owned bank; and wheter the concept of state finances as set out in the Law Number 17 Year 2003 regarding State Finance still applies to state owned enterprise limited. By applying the normative legal research approach, this thesis reveals that the Constitutional Court Ruling No. 77/PUU-IX/2011 provides certainty on the legal status of state assets in state-owned banks because the assets has been separated from the state finances; and that state finances concept as set out in Law No. 17 Year 2003 regarding State Finance does not apply to state owned enterprise limited.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kedudukan akta keterangan hak mewaris yang di buat oleh notaris dengan hanya sebagian ahli waris saja yang memberikan keterangan di dalam akta pernyataan waris. Sengketa yang terjadi diantara para ahli waris menyebabkan harta peninggalan sebagai suatu boendel waris tidak dapat terbagi. Pada saat pembuatan akta pernyataan hanya di hadiri oleh sebagian ahli waris, sedangkan para ahli waris yang tidak hadir dalam pembuatan akta tidak mengakui dan menuntut bahwa akta pernyataan waris/akta keterangan hak mewaris tersebut adalah tidak sah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai ketentuan dari prosedur pembuatan akta keterangan hak mewaris bagi Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan Tionghoa yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perlindungan hukum terhadap ahli waris yang ditetapkan berdasarkan akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh notaris yang dinyatakan tidak sah oleh sebagian ahli waris di pengadilan. Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan bentuk penelitian deskriptif analitis. Penulis menggunakan jenis data sekunder untuk melakukan pemecahan dari pokok permasalahan yang timbul. Analisa yang penulis dapatkan bahwa pembuatan akta keterangan hak mewaris tidak diatur dengan jelas di dalam undang-undang, begitu pula mengenai ketentuan bahwa seluruh ahli waris harus hadir dalam pembuatan akta pernyataan/akta keterangan hak mewaris. Akta keterangan hak mewaris merupakan opini hukum dari notaris yang didasarkan pada fakta-fakta hukum aktual. Meski tidak ada pengaturan mengenai kehadiran seluruh ahli waris, notaris tidak boleh merugikan hak dan kepentingan ahli waris yang tidak hadir pada pembuatan akta.

---

This thesis study about the status of deed certificate of inheritance right made by notary based on several statements of the heirs. This thesis was made because of the conflict that occurred among the heirs, which cause the inheritance has not been divided. At the time of making of the certificate of the heir only attended by some heirs, while the heirs who were not present in the making of the deed did not acknowledge and demanded that the deed of inheritance statement/certificate of inheritance rights is invalid. The issues raised in this study are about the provisions of the procedures for the certificate of inheritance rights of the Indonesian citizen of European and Chinese descent which is subject to the Civil Code and how is the legal protection of the heirs written in the certificate of inheritance rights made by a notary that is not acknowledged to be valid by other heirs in court. The research methods used in the writing of this thesis are normative juridical research or library research with a form of descriptive analytics methods. Authors use secondary data to perform a breakdown of the subject matter arising out of. The results obtained from this research are the preparation of the certificate of inheritance is not stipulated in the regulations, as well as the provisions on all heirs must be present in the preparation of deed statement/deed of declaration of Rights. The certificate of inheritance rights contains a legal opinion from a notary based on the facts of the law known. Although there are no regulations regard to the presence of the heirs, the notary should not be detrimental to the rights and interests of heirs which not attend the deed making.

Abstrak :
Perjanjian Pengikatan Jual Beli memiliki hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Setelah dilakukannya PPJB yang telah dibayar lunas, sebagai pembeli yang beritikad baik berhak membuat Akta Jual Beli di hadapan PPAT dan melakukan balik nama atas sertifikat. Namun, dalam hal penjual beritikad buruk dalam jual beli maka dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak pembeli tersebut yang menyebabkan pembeli tidak dapat melakukan proses balik nama. Penjual dalam kasus ini tidak jujur saat dikemudian hari ia digugat oleh pihak lain dalam kasus berbeda yang memohonkan diletakannya sita jaminan terhadap objek sengketa dan tidak menyatakan bahwa objek sengketa tersebut sebenarnya telah dijual dan dibayar lunas sehingga atas objek sengketa tersebut diletakan sita jaminan. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik yang telah membuat PPJB lunas di hadapan Notaris dan telah menguasai objek sengketa namun kemudian kehilangan kepemilikannya karena belum melakukan Akta Jual Beli di hadapan PPAT dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 394 K/Pdt/2022. Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen. Hasil analisis penelitian ini adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli yang beritikad baik dalam PPJB belum tercapai. Penjual seharusnya melindungi Objek Sengketa untuk tidak terkait dengan sengketa apa pun karena telah diikat dengan jual beli yang dibayar lunas. Pertimbangan yang dipaparkan majelis hakim dalam kasus ini juga belum tepat. Majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap pembeli yang sudah terikat dalam PPJB meskipun PPJB tersebut telah dibuat secara sah. Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan isi dari PPJB yang mengikat para pihak dan menyatakan bahwa perbuatan penjual yang dengan sengaja tidak memberitahukan bahwa objek sengketa telah dijual seharusnya dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. ......The Sale and Purchase Agreement has rights and obligations that bind the parties. After it has been paid in full, as a buyer with good intentions, he has the right to make a Sale and Purchase Deed before the PPAT and transfer the name of the certificate. However, if the seller has bad intentions in buying and selling, it can cause losses to the buyer which causes the seller to be unable to process the transfer of names. The seller in this case was dishonest when he was later sued by another party in a different case who requested the placement of collateral for the disputed object and did not state that the disputed object had actually been sold and paid in full so that the collateral for the disputed object was placed. This research discusses legal protection for good-faith buyers who have paid off the PPJB before a Notary and have taken control of the object of the dispute but then lost their ownership because they have not carried out the Deed of Sale and Purchase before the PPAT in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 394 K/Pdt/2022. In answering these problems, normative juridical methods are used with descriptive analytical research types. The data in this study were obtained through a document study. The result of this research analysis is that the legal protection given to the good faith buyers in the PPJB has not been achieved. The seller should protect the object of the dispute not to be related to any dispute because it has been bound by a sale and purchase that have been paid in full. The considerations presented by the panel of judges in this case were also not correct. The panel of judges did not consider legal protection for buyers who were bound by the PPJB even though the PPJB had been made legally. The Panel of Judges should have considered the contents of the PPJB which are binding on the parties and stated that the actions of the seller who deliberately did not notify that the object of the dispute had been sold should be declared an unlawful act.

Abstrak :
Penelitian Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena sengketa perdata yang malah dilaporkan ke polisi, sehingga semula masalah perdata menjadi masuk ranah pidana. Prinsip keadilan restoratif sebagai terobosan dalam sistem hukum pidana berupaya memberikan keadilan kepada para pihak (khususnya korban) dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan hubungan baik dalam masyarakat, justru secara das sein keadilan restoratif dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah tagihan nyangkut atau utang piutang melalui pendekatan pidana, yang secara das sollen seharusnya masalah tagihan nyangkut atau utang piutang diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa keperdataan. Penulis memilih metode penelitian kualitatif jenis studi dokumen (kajian literatur) dengan menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data dalam penelitian ini, termasuk menelaah peraturan kepolisian dan buku-buku keadilan restoratif yang ditulis oleh penulis polisi, praktisi reserse yang juga sebagai akademisi, guna memahami rumusan masalah dan menjawab pertanyaan penelitian, serta untuk mencapai tujuan penelitian. Dari penelitian ini penulis menemukan adanya keistimewaan dalam menggunakan pendekatan pidana yang tidak dimiliki dalam pilihan penyelesaian sengketa keperdataan, dan dengan menggunakan prinsip keadilan restoratif semakin memungkinkan bagi para pihak untuk berdamai dalam suatu perkara pidana. Implementasi e-manajemen penyidikan secara menyeluruh di kepolisian akan memudahkan akses pengawasan, pengendalian, dan monitoring kegiatan penyelidikan/penyidikan sehingga dapat digunakan untuk menjaga marwah penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana di Indonesia. ......The research is initiated by the phenomenon of civil disputes that are reported to the police. Ideally, such disputes should not be reported to the police and consequently they become the domain of criminal legal system. The principle of restorative justice as a breakthrough in criminal legal system seeks to provide justice to the parties (especially to the victims) by prioritizing recovery to the original condition (before a crime occurs) and to restore good relationships among the parties in the society. In fact (das sein), the restorative justice approach has often been used to resolve civil cases such as debit and credit claims or bad debt through criminal approach, which theoretically (das sollen) should be resolved through the mechanism of civil law proceedings. The author employs the qualitative approach using literature study method and uses primary and secondary data as data sources of the research, including examining police regulations and restorative justice books written by police writers and police practitioners who are also academicians in order to comprehend the problems and to answer the research questions as well as to achieve the research objectives. The results of the study reveal that there is something special in using criminal approach that can not be found in the civil law proceedings and by using the principle of restorative justice it is more possible for the parties to reconcile in a criminal case. The implementation of e-investigation management comprehensively by the National Police will facilitate access to supervision, control, and monitoring of initial investigation as well as investigation activities so that it can be used to keep up the true spirit of the application of restorative justice principles in criminal legal system in Indonesia.

Abstrak :
Feminisme bukanlah yang bersifat monolit. Teori kekerasan epistemik merupakan alat untuk menunjukkan bagaimana produksi pengetahuan feminisme masih menunjukkan adanya dominasi oleh kelompok tertentu. Interseksionalitas adalah metode yang dapat membongkar kekerasan epistemik yang dialami oleh individu dengan multiplisitas identitas. Dengan kerangka berpikir matriks, metode interseksionalitas dapat melakukan penyelidikan terhadap bagaimana cara kerja relasi di antara privilese dan penindasan. Memahami cara kerja multiplisitas identitas dan privilese yang tidak bekerja secara linear merupakan sifat inklusif yang dimiliki oleh feminisme. Dengan metode interseksionalitas, maka kita melakukan penolakan terhadap homogenisasi pengalaman individu dalam produksi pengetahuan.

---

Feminism is not monolithic. The theory of epistemic violence is a tool to indicate the presence of domination from certain groups within the feminist knowledge. Intersectionality is a method which is able to dismantle epistemic violence experienced by individuals with identity multiplicity. By utilizing matrix thinking, intersectionality method can investigate how privilege and oppression work in its relation to one another. Feminism’s inclusivity is exemplified by recognizing how identity multiplicity does not always operate in linear. With intersectionality as a method, we therefore repudiate acts of homogenizing individual’s experience within knowledge production.