Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam tesis ini yang berjudul ?Tinjauan Yuridis Pengaturan Upah Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dihubungkan dengan Peran Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek (FPBJ)? digambarkan mengenai permasalahan upah dan pengaturannya dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mulai dari pengertian upah, fungsi upah dalam hubungan kerja, sistem pengupahan, dan proses penentuannya sampai dengan implikasi pengaturan upah dalam UU Ketenagakerjaan tadi terhadap peran dan fungsi Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek (FPBJ) sebagai salah satu organisasi pekerja/buruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan upah dalam UU Ketenagakerjaan dan apakah pengaturan tersebut telah memberikan perlindungan yang cukup bagi buruh mendapatkan kehidupan yang layak bagi diri dan keluarganya, dan bagaimana peran dan fungsi FPBJ sebagai organisasi buruh dalam proses pengupahan. Adapun pemikiran yang melandasi dilakukannya penelitian ini adalah karena adanya kekhawatiran terhadap fenomena perseteruan yang selalu terjadi antara buruh dengan pengusaha yaitu tentang masalah uupah dan FPBJ sebagai salah satu organisasi buruh yang sering dalam kondisi/ perseteruan masalah upah dengan pengusaha seperti tersebut sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskritif analistis dengan pendekatan yuridis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Pengaturan upah di dalam UU Ketenegakerjaan dan peraturan pelaksana lainnya masih memiliki beberapa kekurangan, baik dari definisi mengenai upah, penetapan upah minimum, dan waktu peninjauan upah minimum sehingga organisasi buruh FPBJ dituntut untuk berperan aktif dalam mewujudkan pengupahan yang dapat memberikan perlindungan yang cukup bagi buruh dan keluarganya khususnya kepada anggota yang tergabung dalam FPBJ.

Abstrak :
ABSTRAK
Metode Ground Penetrating Radar (GPR) yang diaplikasikan untuk mendeteksi zona-zona yang berhubungan dengan pembentukan endapan bauksit laterit dan kedalamannya didasarkan pada perbedaan konstanta dielektrik pada batas lapisan. Data yang digunakan terdiri dari 3 line dan diolah dengan menggunakan software radan. Dari hasil pengolahan data ini selanjutnya akan dilakukan interpretasi untuk menentukan zona-zona pembentukan endapan bauksit laterit. Zona tersebut adalah top soil, lapisan nodular, dan lapisan intermediate. Data yang mendukung data GPR ini adalah data geologi, data CMP dan data sumur bor. Data geologi regional menunjukkan bahwa daerah penelitian didominasi oleh batuan granit, diorit dan gabro yang merupakan batuan dasar pembentukan endapan bauksit laterit. Data CMP digunakan untuk menentukan kecepatan dan konstanta dielektrik dari masing - masing lapisan. Data sumur bor digunakan sebagai pembanding data GPR menyangkut kedalaman lapisan-lapisan yang berhubungan dengan pembentukan endapan bauksit laterit.

---

ABSTRACT
The Ground Penetrating Radar (GPR) method has been applied to detect zones of laterite bauxite deposite and it's depth base on defferent of dielectric constant reflector. The data that used consist of 3 line and already processed by using radan software. From the result of data processing, the interpretation has been done to define the zones of laterite bauxite. The zones are top soil, nodular layer, and intermediate layer. The data that support GPR data are regional geology data, CMP data and well log data. Regional geology data show that the research site is dominated by granite, diorite and gabro which is the bedrock of laterite bauxite deposit. CMP data used to define a velocity and dielectric constant in each layer. Well log data used as GPR data comparison to correlate the depth of layers related to forming laterite bauxite deposit.

Abstrak :
Indonesia is not one of the claimant states, but Chinese provocation through its fishing vessels which escorted by Chinese Coast Guard has been violating Indonesia Exclusive Economic Zone on South China Sea which is intersected with Nine Dashed Line (NDL). Until now, the synergy among Indonesian power instruments to defend Indonesia’s sovereign rights is still weak, thus the problem identification in this research is how the synergy of the instrument of competent forces in the Indonesian maritime domain to face Chinese Claims on South China Sea. Synergy analysis is seen from three aspects: perspective, policy, and Rules Of Engangement (ROE) applied to operational. This research uses qualitative method to explore research questions deeper, with Soft System Methodology analysis method to approach problems with the comparison between system thinking and real world in a structured way, and supported NVivo to execute the process of data triangulation. Research results show that maritime power instruments of Indonesia do not have a harmonious perspective on NDL yet. This study also shows that policy from policy makers and strategic derivatives from strategy makers of the Government of the Republic of Indonesia's have not been orchestrated, thus appropriate ROE at operational level to confront China's provocation of the South China Sea has not been formulated by adjusting authority with instrument capability. Overall, the study found that the synergy of Indonesian maritime power instruments need to be optimized to deal with Chinese Claims over the territory of Indonesian jurisdiction in the South China Sea.

Abstrak :
Indonesia bukan salah satu negara claimant, tetapi provokasi Cina melalui kapal nelayan yang dikawal oleh kapal Chinese Coast Guard telah melanggar hak berdaulat Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia di Laut Cina Selatan (LCS) yang berpotongan dengan Nine Dashed Line (NDL). Sampai saat ini sinergi antar instrumen kekuatan maritim Indonesia untuk menjaga hak berdaulat Indonesia di LCS masih terlihat lemah, sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana sinergi instrumen kekuatan yang berwenang pada domain maritim Indonesia dalam menghadapi Klaim Cina atas LCS. Analisa sinergi dilihat dari tiga aspek yaitu perspektif, kebijakan, dan Rules Of Engangement (ROE) yang diterapkan pada operasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi pertanyaan penelitian secara mendalam, dengan teknik analisa Soft System Methodology untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan dengan perbandingan sistem berpikir dan dunia nyata secara terstruktur, dan dibantu dengan NVivo untuk proses triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan instrumen kekuatan maritim di Indonesia belum memiliki perspektif yang selaras terhadap NDL. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan dari pembuat kebijakan dan turunan strategi dari pembuat strategi Pemerintah Republik Indonesia belum diharmonisasi, sehingga ROE pada level operasional yang tepat untuk menghadapi provokasi Cina atas LCS belum dirumuskan dengan menyesuaikan antara wewenang dengan kapabilitas instrumen. Secara keseluruhan, penelitian menemukan bahwa sinergi instrumen kekuatan maritim Indonesia masih perlu dioptimalkan untuk menghadapi Klaim Cina atas wilayah yurisdiksi Indonesia di LCS.