Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menghadirkan solusi inovatif berbasis kecanggihan IT (information technology) dan Network merupakan tantangan utama operator telekomunikasi dalam menjawab kebutuhan pelanggan di masa depan. Maka untuk memenuhi hal tesebut Telkomsel mengimplementasikan system COC (Convergent Online Charging). Salah satu feature dari COC yang akan dicoba oleh penulis untuk dianalisa adalah 'collect call' service. Permasalahan yang ada adalah service ini tingkat kegagalan collect call request cukup tinggi sehingga hal ini tentu mengurangi keuntungan dari PT Telkomsel. Penulis berusaha mengumpulkan semua data-data ataupun langkah-langkah yang sudah diambil untuk mengantisipasi masalah dari collect call tersebut dan menganalisa progress yang dihasilkan dari langkah-langkah tersebut. Karena belum ada referensi ataupun penelitian sebelumnya yang membahas manajemen kualitas dari performansi Collect Call, maka penulis menggunakan 'Tools Dasar Six Sigma' dalam kaitannya dengan menyelesaikan permasalahan tersebut. Hasil yang diharapkan oleh penulis dalam melakukan analisa ini adalah adanya peningkatan performansi dari fitur collect call dan juga adanya penurunan kegagalan pada ussd request untuk fitur tersebut.. Untuk analisanya diterapkan salah satu strategi six sigma yaitu Define-Measure-Analyze-Improve-Control (DMAIC) dengan dibantu quality tools dalam simulasinya, diharapkan dapat ditemukan penyebab utama dari permasalahan tersebut dan dapatlah dibahas langkah-langkah yang bisa diambil guna meningkatkan performansi dari Collect Call service tersebut.

---

There are a challenge for Telecommunication company to held new technology base on advance of Network dan Information technology. So that's the reason for Telkomsel company to implement new technologies for their biiling system. That's the main cause, why Telkomsel implement COC system. One of COC feature that the writer try to analyze was Collect Call service. The problem that face this feature was ussd request for collect call service has high degree of failed. This problem of course will decrease Telkomsel income and also benefits.

The writer try to collect all data or even approach and steps that already taken to anticipate and minimized this issue. And the writer also try to analyzes the result from the steps that already implemented , is it impact and make the collect call performance become better or not. The writer try to increase collect call performance by analyze it with quality management teorm that related with Six Sigma implementation.

The result that expected from this analyze was there are an increasing performance from collect call service and also decreasing at ussd request failed. Here also implemented one of six sigma strategic that was known as Define-Measure-Analyze-Improve-Control (DMAIC) and also supported by quality tools simulation. And hope the result from that, wa can find the root cause for the issue and we can take anticipates things to increase Collect Call service performance."

"Kegemukan atau obesitas merupakan masalah kesehatan yang seringdiabaikan oleh masyarakat kita. Kegemukan atau obesitas merupakankeadaan yang tidak dikehendaki, yaitu dengan terdapatnya penimbunanlemak yang berlebihan dari yang diperlukan untuk fungsi tubuh yang normal.Penggunaan obat merupakan salah satu cara untuk mengatasi kegemukanatau obesitas. Salah satu senyawa alam yang biasa digunakan dalam obatadalah (-) asam hidroksisitrat yang biasa terdapat pad~spesies Garcinia .•Pada penelitian ini akan disintesis asam hidroksisitrat dengan bahan dasarasam sitrat dimana bentuk (-) asam hidroksisitrat bisa digunakan untukmengatasi obesitas "d an kegemukan. Asam hidroksisitrat dibuat dengan caramendehidrasi asam sitrat pada suhu 140-145 °C lalu hasilnya dioksidasidengan KMn04. Hasil dehidrasi adalah asam akonitat dengan berat 3,6551 gdan persentase hasil 80,67 %. Sedangkan hasil oksidasi berupa garamhidroksisitrat seberat 0,1983 g dengan persentase hasil 31,61 %dan asamhidroksisitrat seberat 0,1531 g dengan persentase hasil 24,40 %."

"Penelitian ini membahas cost reduction dan manfaat penggunaan gas CO2). Salah satu proses yang dianggap dapat memberikan dampak cost reduction adalah proses pengelasan. Secara harga, gas argon bisa mencapai dua sampai tiga kali lipatnya gas CO2 dan secara proses, baik dengan menggunakan campuran argon dan CO2 (argoshield) ataupun hanya dengan CO2 murni dapat dilakukan. Penulis mencoba untuk menganalisa nilai biaya dan manfaat yang ditimbulkan jika material gas CO2 murni digunakan pada proses pengelasan di perusahaan sepeda motor. Hasil penelitian memberikan pertimbangan bagi PT. X mengenai biaya proses, manfaat penghematan biaya dan terhadap lingkungan yang ditimbulkan.

---

This research discusses the benefits of cost reduction and the use of CO2). One of the considered process can provide cost reduction effect is the process of welding. By price, argon gas can reach two to three times as much CO2 and in the process, either by using a mixture of argon and CO2 (argoshield) or only with pure CO2 can be done.

The author tries to analyze the value and benefit costs incurred if materials of pure CO2 gas used in welding processes in the company's motorcycle. The results give consideration to the PT. X about the costs, benefits and cost savings to the environment posed."

"Reformasi Birokrasi Pemasyarakatan secara yuridis dideklarasikan pada tanggal 27 April 2010 dan secara faktual terus bergerak maju terutama di lingkungan Direktorat Jenderal yang berperan dominan dalam menggulirkan program reformasi birokrasi baik di Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM maupun di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Kebijakan dan arah baru Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2010 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 termasuk seluruh aturan turunannya diakomodir oleh pemasyarakatan sebagai pedoman implementasi reformasi birokrasi pemasyarakatan. Salah satu wujud impelentasi Reformasi Birokrasi di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah penguatan Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk tersusunya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam penelitian ini ada tiga pertanyaan penelitian yang hendak dijawab yaitu bagaimanakah peran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam Reformasi Birokrasi di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan upaya-upaya apa yang dilakukan pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mengatasi kendala penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara menggunakan pedoman wawancara. Informan kunci 1 orang, informan tambahan 1 orang dan infonnan tambahan sebanyak 3 orang. Lokasi penelitian dilakukan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAMRI. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa LAKIP Ditjenpas belum optimal berperan sebagai Sarana pengambilan kebijakan strategis. Peran tersebut dilihat dari aspek sumber daya yang ada yaitu sumber daya manusia (petugas), informasi , kewenangan , serta sarana prasarana. Kemudian terdapat dua kendala yang mengakibattkan tidak idealnya LAKIP Ditjenpas, yaitu kendala sumber daya manusia petugas penyusun LAKIP dan kendala struktur organisasi dan kewenangan antara UPT Pemasyarakatan, Kantor Wilayah dan Ditjenpas. Upaya­ upaya untuk mengat?-si kendala penyusunan LAKIP Ditjenpas yang bisa dilakukan berkenaan dengan kendala sumber daya manusia adalah rotasi internal Ditjenpas , mutasi petugas dari UPT Pemasyarakatan ke Ditjenpas dan penyelenggaraan pelatihan atau bimtek penyusunan LAKIP. Sementara upaya berkenaan dengan struktur organisasi dan kewenangan adalah meningkatkan koordinasi antara Ditjenpas , Kanwil dan UPT Pemasyarakatan, membuat SOP penyusunan LAKIP hingga tingkat UPT Pemasyarakatan dan terus mendorong perubahan struktur organisasi.

---

Correctional Reforms judicially declared on April 27, 2010 and in fact continues to move forward, especially in the Directorate General of the dominant role in rolling bureaucratic reform program well in units Ministries of Justice and Human Rights as well as in the Technical Unit of Corrections. Policies and new directions of National Bureaucracy Reform stipulated in Presidential Decree No. 81 of 2010 and No. 20 of 2010 Permenpan including all accommodated by the penal ordinances to guide the implementation of penal reform bureaucracy. One manifestation impelentasi Reforms in the Directorate General of Corrections is strengthening accountability in the form of performance completion Government Performance Accountability Report (performance reports).

In this study there are three research questions to be answered is how the role of the Government Performance Accountability Report (LAKIP) in Bureaucratic Reform in the Directorate General of Corrections, what obstacles encountered in the preparation of the Government Performance Accountability Report (LAKIP) in the Directorate General of Corrections and what efforts carried out by the Directorate General of Corrections in overcoming obstacles preparation of Government Perforriiance Accountability Report (performance reports). The method used was a qualitative method with interviews using an interview guide. 1 person key informant, the informant and the informant added 1 additional as many as 3 people. Location of the research conducted in the Directorate General of Correctional Ministry of Justice and Human Rights.

Based on the results of the study found that the Performance Accountability Reports Government Directorate General of Corrections is not optimal role as a means of strategic policy making. The role seen from the aspect of existing resources is human resources (personnel), information, authority, and infrastructure. Then there are two constraints that are not ideally mengakibattkan Performance Accountability Reports Government Directorate General of Corrections, namely human resource constraints constituent officers Performance Accountability Report and the Government of the organizational structure and authority constraints between Correctional Unit, Regional Office and the Directorate General of Corrections. Efforts to overcome the obstacles preparation Performance Accountability Reports Government Directorate General of Corrections can be done with regard to human resource constraints are internal rotation Directorate General of Corrections, mutation of UPT Correctional officer to the Directorate General of Corrections and the implementation of training or preparation Bimtek Performance Accountability Reports government. While efforts with respect to organizational structure and authority are improving coordination between the Directorate General of Corrections, and the Office of Correctional Unit, making the preparation of SOP Performance Accountability Report to the Government of Correctional Unit level and continue to drive changes in the organizational structure."

"Sistem kelistrikan Pulau Sabang merupakan off grid system, dimana listriknya di suplai dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar. Disamping itu, Pulau Sabang memiliki potensi energi baru terbarukan seperti angin dan sinar matahari. Oleh karena itu, diperlukan konfigurasi optimal dalam memanfaatkan potensi energi baru terbarukan guna pengendalian pemakaian BBM, mengingat selain sulit untuk memperoleh BBM juga harganya mahal. Berdasarkan hasil simulasi menggunakan perangkat lunak HOMER diperoleh konfigurasi optimal energi baru terbarukan di Pulau Sabang yaitu konfigurasi Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida (PLTH) yang mengkombinasikan konfigurasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan nilai NPC sebesar $ 94335192, COE sebesar 0,287 $/kWh serta menghemat penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 2.650.577 liter/tahun dari kondisi awal sistem yaitu konfigurasi PLTD. Kemudian, untuk mengurangi gas emisi CO2, NOx, HC, CO, SOx, dan partikulat (PM) yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan yang ditimbulkan dalam pengoperasian PLTD, maka konfigurasi optimal energi baru terbarukan di Pulau Sabang menggunakan Bahan Bakar Nabati (Biofeul) jenis biodiesel. Pada penelitian ini, selain mengitung penurunan gas emisi dan menganalisis dampak penurunan emisi juga menganalisis dari sisi kebijakan pemerintah yang terkait dengan ketenagalistrikan. Adapun penurunan bahan gas emsi yang diperoleh untuk SOx sebanyak 239 Kg/tahun, Partikulat (PM) sebanyak 1.473.340 Kg/tahun, CO2 sebanyak 128.629 Kg/tahun, NOx sebanyak 441 Kg/tahun, HC sebanyak 38 Kg/tahun dan sebanyak 88 Kg/tahun untuk emisi CO.

---

Sabang Island electrical system is off-grid systems, source of supply electrical from the Diesel Power Plant (PLTD). In addition, Sabang Island has the potential of renewable energy such as wind and solar. Therefore, the optimal configuration is needed in exploiting the potential of renewable energy in order to control fuel usage, since in addition it is difficult to obtain fuel and expensive. Based on the simulation results with software HOMER obtained configuration optimal of renewable energy on the island of Sabang which configuration Hybrid Power Plant (PLTH) which combines configuration Solar Power Plant (PLTS) and Diesel Power Plant (PLTD) with NPC = $ 94,335,192, COE = $ 0.287 / kWh and save the use of fuel as much as 2,650,577 liters/year compared of initial conditions the system is diesel configuration. Then, to reduce emissions of CO2, NOx, HC, CO, SOx, and particulate matter (PM) that has a negative impact on the environment caused by the operation of the diesel, the configuration optimal of renewable energy on the island of Sabang using Biofuel type biodiesel. In this study, in addition to counting the emissions decrease and analyzed the impacts of emissions reduction are also analyzed in terms of government policy related to electricity. The decrease in gas materials for SOx obtained 239 kg/year, Particulate (PM) obtained 1.473.340 Kg/year, as many as 128.629 kg/year of CO2, NOx obtained 441 kg/year, HC obtained 38 kg/year and as many as 88 kg/year for CO emissions."

"Tingginya perubahan fisik kelautan yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir di Gugusan Pulau Pari berpengaruh terhadap degradasi terumbu karang di dalamnya. Gugusan Pulau Pari merupakan kumpulan dari pulau-pulau sangat kecil yang termasuk tipe pulau karang timbul dan pulau daratan rendah (low islands), terdiri dari Pulau Pari, Kongsi, Tengah, Kudus dan Burung pada posisi 50 51? 28?-50 51? 32? LS dan 1060 37? 00?-1060 41? 20? BT. Penelitian ini dilakukan melalui interpretasi citra Landsat dengan formula Lyzenga, dan variabel fisik kelautan seperti suhu, salinitas, kecerahan, arus dan sedimentasi serta variabel sosial dan ekonomi dipadukan dengan survei lapangan. Penelitian ini mengungkapkan pola sebaran terumbu karang sehat dan terdegradasi serta keterkaitan faktor fisik perairan dan sosial ekonomi terhadap degradasi terumbu karang. Analisa yang digunakan adalah analisa spasial dengan variabel fisik perairan dan kondisi sosial ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa persebaran terumbu selama kurun waktu 2004 hingga 2014 tidak mengalami perubahan. Namun, persebaran terumbu karang yang terdegradasi mengalami peningkatan. Jumlah terumbu karang mati lebih tinggi dibandingkan populai terumbu karang yang sehat. Faktor yang berpengaruh terhadap degradasi terumbu karang yaitu tingginya kualitas fisik perairan berupa suhu, kecerahan, arus permukaan air laut serta kedangkalan perairan dengan kedalaman kurang dari 3 meter di atas permukaan laut. Faktor lain yang juga mempengaruhi degradasi terumbu karang yaitu meningkatnya aktivitas bahari dan semakin ramainya lalu lintas perairan.

---

The high physical changes that occur in the ocean over the last 10 years in the Group of Pari Island effect on coral reef degradation in it. Group of Pari Island is a collection of very small islands that include the type of coral islands and islets arise lowland (low islands), consisting of Pari Island, Kongsi, Tengah, Kudus and Burung in position 50 51? 28?-50 51? 32? South Latitude and 1060 37? 00?-1060 41? 20? East Longitude. This research was conducted through the interpretation of Landsat imagery with formula Lyzenga and marine physical variables such as temperature, salinity, brightness, currents and sedimentation as well as social and economic variables combined with field surveys. This study reveals the distribution pattern of healthy and degraded coral reefs as well as linkages to physical factors and socio-economic waters to coral reef degradation. The analysis used is a spatial analysis of the physical variables waters and socio-economic conditions. This study shows that reefs spread over the period 2004 to 2014 has not changed. However, the spread of degraded reef has increased. Number of dead coral reefs is higher than populai healthy coral reefs. Factors affected to the degradation of coral reefs in the high physical quality of water in the form of temperature, brightness, sea currents and the shallowness of the waters with a depth of less than 3 meters above sea level. Other factors that also affected the degradation of coral reefs are increasing maritime activity and traffic increasingly crowded waters."

"Latar Belakang : Laporan kasus ini merupakan bentuk aplikatif penerapan asuhan keperawatan dengan pendekatan teori Virginia Henderson. Pasien dirawat dengan keluhan awal sesak napas yang semakin memberat dalam satu minggu terakhir sebelum masuk rumah sakit. Pasien memiliki riwayat TB yang terkonfirmasi pada tahun 2017 dan melakukan pengobatan rutin selama satu tahun hingga dinyatakann sembuh. Pasien terkonfirmasi positif HIV sejak tahun 2015 tetapi baru melakukan pengobatan rutin dengan ARV pada tahun 2018. Hasil pengkajian dengan pendekatan 14 kebutuhan dasar menurut Handerson didapatkan bahwa pasien memiliki masalah keperawatan utama pada pemenuhan kebutuhan bernapas secara normal pasien. Tujuan : Diharapkan dapat memberikan gambaran proses pemberian asuhan keperawatan dengan pendekatan teori Virginia Henderson pada pasien TB Paru Klinis dengan HIV yang berfokus pada tatakelola asuhan keperawatan dengan gangguan sistem respirasi. Hasil : Selama proses keperawatan ditemukan 7 diagnosis keperawatan utama serta dilakukan proses asuhan baik secara mandiri maupun kolaboratif selama 5 hari masa perawatan. Pasien tampak mengalami perbaikan kondisi pada akhir masa perawatan walaupun masih terdapat beberapa masalah keperawatan yang memerlukan tatalaksana lanjut ( discharge planning ) selama proses perawatan dirumah. Kesimpulan : Dalam pemberian asuhan keperawatan dengan pendekatan teori Henderson proses pengkajian memegang peranan penting dalam mengenali adanya kesenjangan terhadap pemenuhan 14 kebutuhan dasar pasien. Selain itu selama proses pemberian asuhan dapat dilihat peran serta perawat yang bertindak sebagai pengganti, penolong dan mitra bagi pasien dalam menyempurnakan, meningkatkan, mempertahankan kemandirian pasien.

---

Background: This case report is an applicative form of application of nursing care with the Virginia Henderson theoretical approach. The patient was admitted with initial complaints of shortness of breath that had worsened in the last week before admission. The patient has a history of TB which was confirmed in 2017 and took routine treatment for one year until he was declared cured. The patient has been confirmed HIV positive since 2015 but has only started routine treatment with ARVs in 2018. The results of the assessment with the 14 basic needs approach according to Handerson found that the patient has a major nursing problem in meeting the patient's normal breathing needs. Objective: It is hoped that it can provide an overview of the process of providing nursing care with Virginia Henderson's theoretical approach in patients with Clinical Pulmonary TB with HIV which focuses on managing nursing care with respiratory system disorders. Results: During the nursing process, 7 main nursing diagnoses were found and the care process was carried out both independently and collaboratively for 5 days of care. Patients appear to have improved conditions at the end of the treatment period although there are still some nursing problems that require further management (discharge planning) during the home care process. Conclusion: In providing nursing care with the Henderson theory approach, the assessment process plays an important role in recognizing gaps in the fulfillment of the patient's basic needs. In addition, during the process of providing care, it can be seen the role of nurses who act as substitutes, helpers and partners for patients in perfecting, improving, maintaining patient independence.

"

"Positioning yang optimal pada pasien akan berdampak pada airway manajemen dan ventilasi, menjaga keselarasan posisi tubuh, serta memberikan keamanan dan kenyamanan fisiologis. Tindakan positioning sudah dilakukan di ICU RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo dengan tujuan untuk mengurangi resiko luka dekubitus, tetapi belum dilihat efeknya pada kemampuan fisiologis paru pasien yang terpasang ventilator. Dari berbagai bentuk tindakan positioning yang dapat dilakukan terhadap pasien hingga saat ini belum ada protokol – protokol khusus yang menjelaskan terkait positioning mana yang paling efektif dan efisien terhadap pasien khususnya pada pasien dengan kejadian prolong ventilator diruang ICU. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh dan efektifitas positioning lateral kanan kiri 30 ° dan positioning lateral kanan kiri 90 ° terhadap keberhasilan weaning pada pasien dengan prolong ventilator mekanik di ruang ICU. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 responden yang dibagi menjadi 20 responden kelompok intervensi 1 ( positioning lateral kanan kiri 90 ° ) dan 20 responden kelompok intervensi 2 ( positioning lateral kanan kiri 30 ° ). Metode penelitan ini adalah quasy eksperiment dengan desain Pre test and post test pada kedua kelompok intervensi ( with control group ). Hasil penelitian menunjukan positioning lateral kanan kiri 30 ° berpengaruh secara sigifikan terhadap keberhasilan weaning pada pasien dengan prolong ventilator mekanik ( p value 0,000 ) dibandingkan positioning lateral kanan kiri 90 ° (p value 0,180). Pengaturan sudut kemiringan pada saat pemberian positioning lateral akan mengurangi tahanan otot - otot perut sehingga mengurangi tekanan ke diafragma dan meringankan kompresi dada. Hal ini akan berdampak pada masuknya udara lebih banyak ke dalam paru – paru serta meningkatnya oksigenasi dalam meningkatkan fungsi fisiologis paru. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi suatu gold standar baru berupa pemberian intervensi positioning lateral kanan kiri 30 ° khususnya pada pasien dengan penggunaan ventilator diruang ICU.

---

Optimal positioning of the patient will have an impact on airway management and ventilation, maintain body position alignment, and provide physiological safety and comfort. Positioning action has been carried out in the ICU RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo with the aim of reducing the risk of pressure sores, but the effect has not been seen on the physiological abilities of the lungs of patients on ventilators. Of the various forms of positioning actions that can be performed on patients, there are currently no specific protocols that explain which positioning is most effective and efficient for patients, especially in patients with prolong ventilator events in the ICU. The purpose of this study was to determine the effect and effectiveness of right and left lateral positioning of 30 ° and right and left lateral positioning of 90 ° on the success of weaning in patients with mechanical ventilator prolong in the ICU. The sample in this study amounted to 40 respondents who were divided into 20 respondents in the intervention group 1 (right and left lateral positioning 90 °) and 20 respondents in the intervention group 2 (right and left lateral positioning 30 °). This research method is a quasi-experimental design with pre-test and post-test in both intervention groups (with control group). The results showed that right and left lateral positioning of 30 ° had a significant effect on the success of weaning in patients with mechanical ventilator prolong (p value 0.000) compared to right and left lateral positioning of 90 ° (p value 0.180). Adjusting the angle of inclination at the time of lateral positioning will reduce the resistance of the abdominal muscles thereby reducing pressure on the diaphragm and relieve chest compressions. This will have an impact on the entry of more air into the lungs and increased oxygenation in improving the physiological function of the lungs. The results of this study are expected to become a new gold standard in the form of giving an intervention of 30° right and left lateral positioning, especially in patients using ventilators in the ICU."

"Skripsi ini membahas perubahan efisiensi industri otomotif di Indonesia masa Covid-19 dan karakteristik perusahaan yang mampu mempertahankan efisiensi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) untuk mengukur efisiensi. Dimana sampel yang digunakan adalah perusahaan otomotif yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian atau perhitungan DEA menunjukkan bahwa terjadi perubahan efisiensi pada saat terjadi Covid-19 sebesar 0,02 atau 2%. Selain itu perusahaan yang mampu mempertahanka efisiensi ketika Covid-19, mayoritas merupakan perusahaan non produksi dengan struktur modal yang baik.

---

This thesis discusses the changes in the efficiency of the automotive industry in Indonesia during the Covid-19 period and the characteristics of companies that are able to maintain efficiency. This research was conducted using the Data Envelopment Analysis (DEA) method to measure efficiency. Where the sample used is an automotive company that has been listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The results of the research or DEA calculations show that there is a change in efficiency during the Covid-19 outbreak of 0.02 or 2%. In addition, the majority of companies that were able to maintain efficiency during Covid-19 were non-production companies with a good capital structure."

"Kebijakan energi terbarukan saat ini berperan dalam terhambatnya pengembangan dan pencapaian target bauran energi terbarukan yang telah ditetapkan. Permasalahan tersebut yaitu terkait regulasi sektoral yang inkonsisten, penetapan prioritas pemerintah dalam kebijakan energi, skema kerja sama, serta penetapan harga jual beli tenaga listrik. Penulis menggunakan desain penelitian yuridis-normatif. Penelitian dilakukan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data tersebut disusun kualitatif, melalui uraian teks dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dan kritis. Kesimpulan, pertama, regulasi pemanfaatan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik yang mengatur klausul-klausul kunci PJBL sangat dinamis mengalami perubahan dalam waktu yang singkat. Kedua, dalam penyusunan KEN, RUEN, dan RUPTL pemerintah masih memberikan prioritas utama untuk pemanfaatan energi fossil dibandingkan energi terbarukan. Beberapa hal yang menghambat investasi diantaranya: a) biaya investasi EBT yang tinggi; b) prioritas pengembangan PLTU Mulut Tambang; c) perubahan penentuan biaya pokok produksi; d) terbitnya Permen ESDM 10/2017 mengakibatkan minimnya kesempatan investor untuk Business-to-business dalam PJBL; e) inkonsistensi penerapan pola kerja sama; f) hambatan dalam penyediaan lahan dan hutan. Ketiga, upaya pemerintah dalam mendukung penyediaan energi terbarukan yaitu melalui skema penugasan, kerja sama antara pemerintah dan badan usaha, serta melalui pemberian jaminan kelayakan usaha kepada pengembang. Selain itu untuk memaksimalkan pengembangan energi terbarukan Pemerintah harus mampu mewujudkan: 1) Kepastian Hukum dari Segi Pengaturan Pemanfaatan energi Baru dan Terbarukan; 2) Optimalisasi Kesempatan Ekonomi (economic opportunity) Indonesia dalam Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan; 3) Mengubah Paradigma Pemangku Kebijakan yang menganggap batubara sebagai sumber energi murah; dan 4) Mewujudkan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan yang Berkeadilan (fairness).

---

New and renewable energy utilization is one of the pillars for reaching national energy independence and security by maximizing the usage of renewable energy by considering the economic level. The current renewable energy policy inhibits the development and achievement of the established renewable energy mix target. This is due to inconsistent sectoral regulations, government priority in energy policy, cooperation scheme, and electricity buying and selling price setting. The author used judicial-normative research design. The present study used secondary data, which consisted of primary, secondary and tertiary legal materials. The data was prepared qualitatively through text description and analyzed using descriptive and critical analysis technique. The conclusions are, first, renewable energy utilization regulations for electricity supply that regulate the key clauses of PJBL are very dynamic and change within a brief period of time. Second, when preparing KEN, RUEN, and RUPTL, the government still prioritizes fossil energy utilization over renewable energy.

Some obstacles for investment are: a) high cost of EBT investment; b) priority of PLTU Mulut Tambang development; c) change of cost of production setting; d) the issuance of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources 10/2017 that reduces investor's chance for Business-to-business in PJBL; e) inconsistency of cooperation pattern implementation; f) obstacle in land and forest provision. Third, government efforts to support renewable energy provision through assignment scheme, government cooperation with businesses, and provision of business viability guarantee for developer. Moreover, to maximize renewable energy development, the government must: 1) Create Legal Certainty in Terms of New and Renewable Energy Utilization Regulation; 2) Optimize Indonesia's Economic Opportunity in New and Renewable Energy Development; 3) Change the Paradigm of Policy Maker who think of coal as cheap source of energy; and 4) Create Fair New and Renewable Energy Policy (fairness)."