Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Krisis ekonomi yang berlangsung sejak tahun 1997 di Indonesia mengakibatkan bertambahnva jumlah orang miskin, Jaya bell masyarakat menurun, harga bahan pokok melambung, munculnya ancaman kelaparan dan kerawanan gizi terutama pada kelompok anak Balita.
Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPSBK) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah agar masyarakat miskin tidak makin terpuruk , Program tersebut meliputi: peiayanan kesehatan dasar bagi anggota keluarga miskin; pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas dan balita; perbaikan gizi ibu hamil, menyusui dan balita serta pengembangan model JPKM.
Studi longitudinal program JPSBK pada 5 propinsi di Indonesia memperlibatkan adanya kecenderungan perbaikan status gizi dan penurunan infeksi pada balita. Dalam rangka mengetahui dampak program JPSBK terhadap status gizi anak BADUTA maka Pusat Studi Gizi dan Pangan (PSGP) Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Direktorat Bina Gizi Masyarakat Depkes RI melakukan penelitianpada 2 Kabupaten yakni Maros Propinsi Sulawesi Selatan dan Tangerang Propinsi Banten. Data yang dianalisis dalam rangka pembuatan Iesis ini adalah bagian dari penelitian yang diiaksanakan di Kabupaten Tangerang.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak program JPSBK terhadap status gizi dan prevalensi penyakit infeksi anak BADUTA dengan desain penelitian Time Series (trend)_ Sedangkan yang menjadi sampel daiam penelitian ini adalah bayi dan anak yang berumur 6 - 23 buaan.
Dari hasil analisis dengan menggunakan indikator < -2 z- score untuk PBIU,BBIPB dan BBIU ditemukan anak baduta Gakin malnutrisi setelah setahun program 3PSBK masing-masing berturut-turut 43,3°/x; 14% dan 45,1% . Untuk poia asupan makanan meningkat pads. BADUTA GAKIN dan non GAKIN setelah setahun program JPSBK. Prevalensi penyakit infeksi meningkat pada kasus diare dan demam tetapi menurun untuk kasus ISPA. Pada BADUTA non GAKIN prevalensi diare dan ISPA menurun tetapi meningkat pads kasus demain. Variabel yang bermakna dalam penalitian ini hanya pola asupan makanan, penyakit Diare dan ISPA.
Dari basil yang diperoleh dalam penekitian ini maka disarankan untuk mencontoh model program JPSBK untuk menanggulangi status gizi anak Baduta yang sifatnya darurat.

---

Impact of Infectious Diseases and Quality of Nutrition Intake Method Concerning to Nutrition status of Children Under Two Years Age Before and After One Year of Social - Health Safety Net Program (SHSNP) at Tangerang District Banten Province in Year 2000
During Indonesia economic crisis since 1997 has made impact to increase the numbers of poor, decrease the purchasing power of people, to rise the prices of primary goods then starvation and malnutrition comes up among children under five years old.
Social - Health Safety Net Program (SHSNP) is one of action of government to prevent the poor people should not be more savers. This program included primary health services for poor family, maternal and child services, mother nutrition, breastfeeding and develops SHSNP model
Longitudinal study of this program at five provinces in Indonesia has shown the improvement of nutrition status and decrease of infectious diseases on children under five years old or BALITA. Recording to find out the effect of this program to the improvement of nutrition status on children under five years old, Direktorat Bina Gizi Masyarakat or Directorate of Cultivate of Community Nutrition Ministry of Health, Republic of Indonesia has studied at 2 (two) Districts; Maros on South Sulawesi Province and Tangerang on Banten Province. The data that analyzed in this study is part of research that has run on Tangerang District.
This study focuses on the effect of SHSNP to nutrition status and prevalence of infectious diseases on children under two years old or BADUTA Design of this study is quasi experimental. Babies and children with age 6 - 23 months are become sample in this study.
The result of this study by using indicator < -2 z- score Height/Age, Weight/Height and Weight/Age, and after one year it was founded children with malnutrition, each of them are 43,3 %, 14,0 % and 45,1%. The nutrition intake method increase an BADUTA GAKIN and Non-BADUTA GAKIN after one year of this program. Infectious disease prevalence of diarhoea and fever increase, but respiratory tract infection decrease. BADUTA Non GAKIN has decreasing of diarrhea and
respiratory infection, but fever increase. The significant variables are food intake, diarrhea and respiratory tract infection.
This study has recommendation to imitate Social - Health Safety Net Program (SHSNP) to take care the emergency nutritional status on children under two years age (BADUTA).

Abstrak :
Mutu sebuah rumah sakit ditentukan oleh faktor manusia. Oleh karena itu, manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam upaya mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, disamping pengelolaan sumber daya manusia yang baik, perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain adalah iklim kerja yang ada di tempat mereka bekerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan karakteristik perawat dan iklim kerja dengan kinerja perawat pelaksana. Jenis penelitian desktiptif analitik dengan rancangan crass sectional. Populasi penelitian seluruh perawat diruang rawat inap yang berstatus pegawai negeri yaitu 97 orang. Instrumen penelitian, telah diuji cobakan di RSU Kabupaten Bengkulu Utara dengan basil validitas dan reliabilitasnya baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik perawat tidak berhubungan dengan kinerja, sedangkan perawat yang mempunyai persepsi baik terhadap iklim kerja, mempunyai kinerja baik pula. Sub variabel iklim kerja yang mempunyai hubungan bermakna dengan kinerja antara lain: Kepemimpinan, kesesuaian, tanggungjawab, Struktur organisasi dan rekan kerja. Sedangkan sub variabel iklim kerja yang tidak berhubungan dengan kinerja adalah penghargaan dan standar. Dari uji regresi linear ganda diketahui bahwa struktur organisasi adalah sub variabel iklim kerja yang mempunyai hubungan paling bermakna dan dapat meningkatkan kinerja 1,24 kali setelah dikontrol dengan sub variabel iklim kerja lainnya. Saran yang diberikan kepada Direktur RSUD Dr.M.Yunus Bengkulu adalah karena manajemen sumber daya keperawatan. penting, maka perawat pelaksana yang relatif umurnya masih muda mempunyai potensi untuk dikembangkan lewat pelatihan-pelatihan keperawatan sesuai dengan kebutuhan ruangan. Kepada Kepala Bidang Keperawatan perlunya perbaikan dan mengkaji ulang penerapan standar kerja di ruangan rawat inap. Untuk peneliti lain perlunya melakukan penelitian terhadap beberapa topik yang terkait dengan kinerja perawat misalnya: meneliti beban kerja perawat dengan kinerja. Penelitian ini terbatas pads perawat yang berstatus pegawai tetap (PNS), maka perlu dilakukan penelitian dengan rancangan desktiptif komparatif dengan perawat yang berstatus kontrak karya/honorer yang jumlahnya relatif sama banvak. Penelitian ini dapat dilakukan di rumah sakit lain yang karakteristiknya relatif lama.

---

The quality of hospital depended on the human factor. So, they were very important resources to reach the goal. For that we need to know the related factors like-work climate at they work place. The purpose of the research is to know correlation of nurses characteristic and work climate with nurse staff performance. This study was descriptive analytic. with cross sectional design. The population were all nurse (97 person) in the ward with government status. The research instrument has been tested at KSU Kabupaten Bengkulu Utara and the result of validity and reability is good. The result of research show that nurses characteristic is not have correlation with performance the nurse who have goal perception with work climate have a good performance also. Work climate sub variable which have the meaning relationship with work performances: leadership, adaption, responsibility, the structure of organization and work team. The work climate sub variable which not have relationship with performance are reinforcement and standard. The linear regression test determine the structure of time after controlled by the other sub variable of work climate. The sugestion for director of RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu is because of nursing human resources management was very important, so the young nurse staff who have potention should be developed through the nursing training. For work standard in the ward. For the other research need to do research about nurse performance such as nurse work load and performance. This research just for government nurse, so may be need to do comparative research for on job training nurse with the large population. This research can be do at the other hospital with the same characteristic.

Abstrak :
Tujuan studi ini adalah mengetahui dan menganalisis suatu fenomena sosial yakni Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Inpres Dati II di Kabupatren Kendari. Program Inpres Dati II adalah merupakan salah satu jenis Inpres yang dimulai sejak tahun 1970/1971, dimaksudkan untuk; (1) menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta meningkatkan partisipasi penduduk dalam pembangunan dan (2) membangun proyek-proyek prasarana perhubungan, prasarana produksi serta proyek-proyek lain yang meningkatkan mutu lingkungan hidup dan serasi dengan proyek proyek pembangunan lain di daerah yang bersangkutan. Besarnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Inpres Dati II adalah variabel terikat sedangkan Efektivitas Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari adalah variabel bebas. Besarnya partisipasi masyarakat meliputi; (a) partisipasi masyarakat dalam perencanaan, (b) partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, (c) partisipasi masyarakat dalam penikmatan/pemanfaatan hasil pembangunan, (d) partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan, (e) partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. sedangkan Efektivitas Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari meliputi; (a) besarnya kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat II, (b) perencanaan, (c) produktivitas, (d) Kohesi/moril, (e) pengembangan sumberdaya manusia dan (f) stabilitas/kontrol. Unit analisis penelitian ini adalah masyarakat dan organisasi Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari. Populasi unit analisis adalah tokoh masyarakat dan Instansi/Dinasdinas Dati II Kendari yang terlibat dalam pengelolaan Inpres Dati II. Pemilihan sampel ditetapkan secara purposive yaitu, (a) pemilihan informan/responden dari masyarakat dan aparat pengelola yang dianggap lebih memahami permasalahan penelitian, (b) pemilihan instansi/Dinas-dinas Dati II berdasarkan keterlibatannya yang dominan, (c) pemilihan lokasi penelitian dan jenis proyek didasarkan pada sejumlah desa dalam beberapa kecamatan yang memiliki berbagai jenis proyek yang berbeda. Metode yang digunakan adalah wawancara sebagai metode utama, sedangkan metode kuesioner dan pengamatan adalah sebagai pendukung atau pembanding. Studi ini, selain menggunakan pendekatan efisiensi (besarnya output terhadap input) dari proyek Inpres Dati II, juga memperhatikan kepentingan pengelola (aparat) dari berbagai Instansi/Dinas-dinas Dati II yang terlibat dan terutama kwalitas hasil yang dipersembahkannya kepada masyarakat. Hasil studi menunjukkan bahwa ketatnya berbagai peraturan pelaksanaan Inpres Dati II menyebabkan kurangnya keleluasaan Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari dalam pengelolaannya baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan sehingga menyebabkan pula kurang munculnya potensi dan kreativitas aparat pengelola. Meskipun Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari menggunakan kriteria dan ketentuan yang berlaku, hubungan pribadi dan kekeluargaan masih mewarnai Penetapan aparat pengelola proyek dan kontraktor. Pengelolaan Inpres Dati II di Kabupaten Kendari belum banyak menciptakan partisipasi masyarakat. Perencanaan dari atas masih tetap mendorainasi penentuan program dan proyek Inpres Dati II, meskipun mekanisme perencanaan dari bawah telah dilaksanakan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan terbatas pada tahap identifikasi masalah dalam musyawarah pembangunan tingkat desa dan diskusi UDKP tingkat Kecamatan. Masyarakat yang terlibat adalah tokoh formal sebagai Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan bentuk partisipasinya adalah saran dan pendapat. Namun demikian, saran dan pendapat tersebut kurang mendapatkan perhatian karena aparat tingkat atasnya menganggap telah mengetahuinya. Peningkatan jumlah dan jenis proyek Inpres Dati II setiap tahun belum banyak menciptakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya karena kurang menciptakan lapangan kerja terhadap masyarakat di sekitar proyek. Partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan hasil proyek sangat kurang karena masih terdapatnya anggapan bahwa pemeliharaan hasil-hasil pembangunan merupakan tugas pemerintah. Partisipasi masyarakat baru sebagian kecil dalam proses- pembangunan yaitu penikmatan/pemanfaatan hasil pembangunan. Jadi posisi masyarakat dalam pembangunan baru sebagai obyek atau penikmat hasil pembangunan belaka dan belum banyak berfungsi sebagai subyek pembangunan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, peran dan kedudukan pegawai pengelola dalam organisasi proyek, cenderung pula semakin tinggi partisipasinya dalam pengelolaan proyek. Keikutsertaan pegawai .pengelola dalam kursus/pelatihan mempengar hi peningkatan karier dan rasa pengabdian terhadap tugasnya meskipun jumlahnya masih terbatas. Irwilkab Dati II, DPRD Tingkat II cenderung lebih berorientasi ke atas karena ketergantungannya kepada Hupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari sehingga mengakibatkan kurangnya otonomi dalam melakukan pengawasan. Hal ini mempengaruhi gala kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Kondisi ini menyebabkan kurang terpadunya pengawasan fungsional, pengawasan melekat, pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat. Akibatnya pelaksanaan proyek-proyek Inpres Dati II pada umumnya belum memenuhi target yang telah ditentukan baik dari segi waktu maupun dari segi kualitas.

Abstrak :
This study aimed to analyze the implementation of mudaraba financing contract and its calculation methods for the profit and loss sharing within approach DSNMUI?s fatwa and sharia principles in BMT Al-Khairat Pekalongan. The results of this study aims to find answers to some questions in the problems and hoped to get the problem solving. Besides, the results of this study is expected to serve as the basis to fix any existing weaknesses in BMT "Al-Khairat" in the implementation of mudaraba financing contract. This study focuses on issues that became the center of public attention and customer BMT Al-Khairat namely the existence of the collateral policy related to fixed cost in the financing, the method of calculation for the profit and loss sharing, and capital policies. This study uses the approach of empirical juridical. The results of this study is that the collateral policy related to fixed cost in the financing of mudharabah contract is in accordance with DSN-MUI's fatwa, however this policy is not in accordance with the part of sharia principles. While the problems of the calculation method for the profit and loss sharing known that it?s not in accordance with DSN-MUI?s fatwa and sharia principles. And the problem of capital issues what is known that its policy is not flexible and are sticky, so in a certain condition, some mudharibs found some things that hurt the business. Good understanding of the concept of mudharabah caontract, implementation good monitoring and reporting systems, and innovating product of financing contract is part of the problem solving to be done by BMT Al-Khairat.

Abstrak :
Hubungan kerjasama regional yang saling menguntungkan antar negara menjadi semakin penting ketika interdependensi ekonomi menjadi suatu kebutuhan. Bahwa tiada satu pun negara yang perekonomiannya dapat berkembang pesat tanpa interaksi ekonomi dan perdagangan dengan negara lain secara empiris merupakan bukti yang tak terbantahkan. karena itulah mengapa sebagian besar negara menganut sistem perekonomian terbuka. Dalam kenyataannya hubungan kerjasama ekonomi dan perdagangan internasional tidak harus diselenggarakan atas nama negara, zona-zona regional yang berdekatan dapat menjadi kawasan yang strategis untuk membangun kaukus pusat pertumbuhan ekonomi kawasan. Dan ini dimiliki oleh Kalbar Sarawak dan wilayah negara yang tergabung dalam BIMP-EAGA (Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East Mean Growth Area). Penelitian lebih Ianjut untuk mengidentifikasi variabel-variabel penentu pertumbuhan bagi peningkatan hubungan kerjasama regional seyogyanya dilakukan dalam rangka akselerasi pertumbuhan dan pembangunan kawasan. Dibukanya Gate Entikong-Tebedu yang menghubungkan Indonesia-Malaysia melalui Kalbar Sarawak sebagai jalur perdagangan internasional diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap perekonomian Kalimantan Barat dan pertumbuhan kawasan regional. lndikator-indikator ekonomi seperti ekspor-impor, investasi asing atau mobilitas orang-barang dan jasa serta aliran modal asing via Gate Entikong-Tebedu diduga menjadi salatu satu determinan terhadap perekonomian Kalimantan Barat. Meski investasi Malaysia di Kalbar menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap perekonomian Kalbar, diduga disebabkan masih relatif kecilnya peranan investasi Malaysia di Kalbar dan Gate Entikong-Tebedu saat ini belum memberikan koniribusi bagi masuknya investasi asing Bari Malaysia yang diperkirakan lebih banyak melalui Jakarta. Dalam konteks yang lebih luas pembukaan Gate Entikong-Tebedu merupakan perwujudan spirit perdagangan bebas dan global.isasi, kini menjadi wacana yang semakin nyaring diperdeugarkan pada berbagai forum seminar menjelang implementasi AFTA 2003, namun demikian tujuan akhirnya adalah satu yakni bagaimana meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Abstrak :
ABSTRAK Pada eksperimen telah dibuat lapisan tipis Karbon pada substrat kaca dengan variasi ketebalan 800A, 900A, 1000A, 1500A, 1800A dengan metode Evaporasi Berkas Elektron dalam Vakum. Kemudian dilakukan pengukuran resistansi listrik lapisan tipis Karbon. di luar Vakum, pada temperatur ruang dan variasi temperatur. Pada temperatur ruang, ternyata resistivitas listrik dari lapisan tipis merupakan fungsi dari ketebalan. Yaitu semakin tipis ketebalan lapisan, semakin besar harga resistivitas listriknya. Jika dibandingkan dengan resistivitas bulk, sekitar 9 kali lebib besar untuk ketebalan lapisan 1800Ǻ. Hal ini diperkirakan akibat dari tumbukan pada permukaan lapisan tipis yang tidak rata ρs, kontribusi impuritas ρi, dan hamburan pada batas butir (Grain Boundries) pg. Proses pengujian selanjutnya dilakukan dengan pemeriksaan konduktivitas akibat pengaruh temperatur, sedangkan arus yang melewati sampel multi dari 0.25 mA sampai 2.5 mA dengan rentangan temperatur dari -25°C sampai 100°C. Dengan menggunakan rumus konduktivitas listrik σ = σ ∩exp(-∆E/kT, diperoleh harga energi aktivasi pada lapisan tipis Karbon berkisar antara 0.025 - 0.04 eV. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, bahwa pembawa muatan pada lapisan tipis Karbon adalah elektron yang berasal dari atom - atom pengotor yang masuk ke dalam sampel lapisan tipis Karbon.

Abstrak :
Perubahan yang sangat cepat di lingkungan pendidikan tinggi tidak terbatas pada stakeholders seperti dosen, mahasiswa, pengguna, pasar tenaga kerja dan orang tua mahasiwa, bahkan pesaing, baik pendidikan tinggi sejenis maupun bukan sejenis. Era persaingan telah memasuki lingkungan pendidikan tinggi. Persaingan rnenuntut adanya organisasi yang senantiasa dinamik, fleksibel, dan mampu beradaptasi dengan jaman. Organisasi yang bersifat inovatif, imajinatif, kreatif, berani mengambil risiko dan berkewirausahaan akan Iebih mampu beradaptasi terhadap industri yang berubah dengan cepat (Kotter & Heskett;1992:45).

Untuk menghadapi persaingan, Akademi Kimia Analisis Bogor harus menjadi organisasi yang berkewirausahaan. Visi AKA Bogor yaitu ?Menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan unggul dalam menghasilkan tenaga profesional dan kompeten di bidang kimia anafitik serta menjadi mitra industri dalam pemecahan masalah" merupakan indikator adanya penerapan prinsip kewirausahaan. Namun demikian, bagaimanakah penerapan prinsip kewirausahaan tersebut ?

Penelitian ini menggunakan metode peneiitian deskriptif analitis yang dimaksudkan memberikan gambaran terhadap suatu fenomena sosial atau permasalahan terlentu. Kewirausahaan diukur dengan menggunakan 48 buah pernyataan yang dikembangkan Spencer & Spencer ditambah 13 buah pernyataan tentang inovasi yang dikembangkan oleh Dimension Development International.

Dan populasi penelitian sebesar 110 orang, yang masuk dalam kriteria dosen, pegawai administratif dan Iaboran serta telah bekerja di AKA Bogor minimal 3 tahun berturut-turut adalah 80 orang. Dari 80 buah kuisioner yang dibagikan, kembali sebanyak 70 buah (86,5%).

Hasil penelitian menemukan bahwa 40% responden berpendapat bahwa penerapan prinsip kewirausahaan di AKA Bogor masih rendah. 34.29% menggolongkannya pada kategori sedang dan hanya 14,29% yang berpendapat bahwa penerapan prinsip kewirausahaan di AKA Bogor masuk dalam kategori tinggi. Adapun untuk tingkat inovasi sebesaar 12,86% responden menganggap tergolong dalam kategori rendah, 55.71% dalam kategori sedang dan 31,43% menggolongkannya dalam kategori tinggi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip kewirausahaan di Akademi Kimia Anahsis Bogor masih rendahdan tingkat inovasi cenderung dalam kategori sedang. Keberanian mengambil risiko yang menjadi salah satu ciri organisasi berwirausaha masuk dalam kategori sedang dan persepsi responden yang menyatakan bahwa Kemampuan organisasi dalam melihat dan menangkap peluang yang ada masih rendah. Dalam perkembangan selanjutnya sangat diperlukan pemupukan semangat kewirausahaan dan mengembangkan perilaku inovatif. Sebaiknya AKA segera mengantisipasi perubahan yang terjadi dengan meninggalkan kebiasaan lama yang manajemennya terlalu berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan dan berubah menjadi Iembaga pendidikan yang selalu berusaha menyesuaikan diri terhadap perubahan.

---

A rapid change in the environment of higher education is not limited only on stakeholders such as lecturers, students, users, work fields, and parents, or even competitors like similar education or different education. The competitive era has entered the environment of highger education. This competition demands the existance of organisation with the development of era. The organisation which is innovative, imaginative, creative, and brave to take changes and do entrepreneurship, will be more capable to adapt with the extreme changes in industry (Kotter & Heskett ; 1992 : 45).

In order to deal with the competition, AKA Bogor has to be an organisation with the soul of entrepreneurship. The perspective of AKA Bogor which is "To be an independent and excellent higher education in producing professional and competent output in the field of analytical chemistry and become partner for industries in solving problem" is an indicator of the existance of application of entrepreneurship principals. However, how is the implementation ofthe principals?.

This research uses analytical descriptive research method that aims to give description of a social phenomenon or particular problem. The entrepreneurship it self is measurred by using 48 questions which were developed by Spencer & Spencer and added with 13 questions about innovation which were developed by Dimension Development International.

From the 110 research population, objects that are included in the criteria of lectures, administrative employees, and laboratory assistants who have vcrked at least 3 years in a row are 80 people. From 80 spreaded questionaires, 70 questionaires were returned (87,5%).

The result of the research finds out that 40% of the respondents think that the application of entrepreneurship principals in AKA Bogor is still low, 34,29% consider it in a medium category, and only 14,29% have opinion that the application of entrepreneurship principals in AKA Bogor is included in in a high category. While for the innovation level, 12.86% of respondents are considered it as low category, 55.71% as a medium category. and 31.43% as a high category.

Finally, we can conclude that; first, the application of entrepreneurship principals in AKA Bogor is still low and the level of innovation in considerably in medium category. Second, the courage to take some risks which becomes one of characteristics of organisation with entrepreneurship point of view, is in the medium category. Third, the perception of the respondents which states that the ability of organisation in looking at and capturing the exist chages, is still low. In the next development, it is extremely needed to encourage the spirit of entrepreneurship and develop the innovative behaviour. AKA Bogor should soon anticipate current changes by leaving old habits in which the management is over cautius in taking risks by altering in becoming an organisation which always tries to adapt with changes.

Abstrak :
Sungai Pesanggrahan dari karakteristik lebar sungainya merupakan sungai menengah. Kandungan kimia dan biologis air Sungai Pesanggrahan menunjukan bahwa Sungai Pesanggrahan sudah tercemar. Pencemaran air Sungai Pesanggrahan lebih besar ditemukan pada kawasan hilir, hal ini disebabkan menumpuknya senyawa-senyawa kimia yang bersumber dari limbah industri dan domestik. Daerah Aliran Sungai Pesanggrahan sebagian besar merupakan kawasan permukiman. Pembangunan kota di Daerah Aliran Sungai Pesanggrahan menjadi pengaruh besar terhadap penurunan kualitas air Sungai Pesanggrahan. Pembangunan tersebut paling besar terjadi pada periode 2004-2010. Lalu, pada periode 2010-2013 pembangunan lebih banyak pada perubahan struktur aliran Sungai Pesanggrahan, yaitu pada pelebaran dan pelurusan sungai. Kawasan pada Daerah Aliran Sungai Pesanggrahan banyak digunakan sebagai area industri ilegal, sehingga melanggar ketentuan tata ruang yang ada. Peran Pemerintah Kota Jakarta dalam menjaga kualitas air sungai yaitu pada fungsi pembangunan dan pengawasan bangunan-bangunan yang melanggal aturan. Hal ini merujuk pada pemberian izin dan terakhir pada penindakan terhadap pihak-pihak yang melanggar dan berperan dalam penurunan kualitas air Sungai Pesanggrahan. ......The Pesanggrahan River from the characteristics its river width is an intermediate river. The chemical and biological content of Pesanggrahan River water shows that the Pesanggrahan River has been polluted. Water pollution in the Pesanggrahan River is greater in the downstream area, this is due to the accumulation of chemical compounds from industrial and domestic waste. Most of the Pesanggrahan Watershed are residential areas. City development in the Pesanggrahan Watershed has a major influence on the decline in the water quality of the Pesanggrahan River. The biggest development occurred in the period 2004-2010. Then, in the 2010-2013 period the development was more on the changes in the structure of the Pesanggrahan River flow, namely on river widening and straightening. The area in the Pesanggrahan Watershed is widely used as an illegal industrial area, thus violating existing spatial provisions. The role of the Jakarta City Government in maintaining river water quality is in the function of building and supervising buildings that violate the rules. This refers to the granting of permits and finally to prosecution of parties who violate and play a role in decreasing the quality of the Pesanggrahan River water.

Abstrak :
Berdasarkan Pasal 23 UUJN seorang Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan dengan terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah setelah mendapat rekomendasi dari organisasi Notaris. Namum ketentuan tersebut tidak menyebutkan tentang wadah organisasi Notaris mana yang dimaksud. Dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif maka diketahui bahwa parameter organisasi Notaris adalah telah berbadan hukum dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan satu-satunya organisasi Notaris yang telah berbadan hukum. Berdasarkan kenyataan tersebut Pemerintah mengakui keberadaan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sehingga diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi tersebut.

---

Under Article 23 UUJN a Notary can apply a request to move the office by meeting several requirements, one of which is the recommendation of Notary organization. Yet, the provision does not mention about the umbrella organization with rights to publish such recommendations. This study discovers that such organizations are required to have a legal position, thus in Indonesia, the only organization that fits the requirement is Indonesia Notary Public (INI). Based on the fact that the Government acknowledges the existence of Indonesia Notary Public (INI) that is authorized to give such recommendations.