Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Seiring dengan perkembangan dunia konstruksi, konsep Building Information Modelling (BIM) semakin banyak digunakan terutama di Indonesia. Konsep BIM ini akan diterapkan pada proses analisis dan desain struktur dengan ketidakberaturan untuk melihat efektifitas BIM dalam proses modelling dan analisis struktur. Studi kasus pada penelitian ini adalah Tower Laboratorium Departemen Teknik Sipil Universitas Indonesia  10 tingkat yang memiliki ketidakberaturan torsi, diskontinuitas diafragma, sudut dalam, ketidakberaturan massa, dan ketidakberaturan kekakuan. Konsep integrasi BIM akan diterapkan pada Autodesk Revit 2023 sebagai software modelling dan ETABS Versi 21 sebagai software analisis struktur. Struktur akan di desain berdasarkan gaya gempa respon spektrum, dan riwayat waktu linear untuk melihat perbedaan respon struktur. Ditemukan bawah beban gempa respon spektrum memberikan respon yang lebih besar pada arah Y, sedangkan beban gempa riwayat waktu linear memberikan respon yang lebih besar pada arah X. Beban gempa respon spektrum memberikan tambahan kebutuhan penampang sebanyak 0.64% (21 m3) dan penambahan kebutuhan penulangan sebanyak 1.35% (7805 kg) daripada beban gempa riwayat waktu linear. Terdapat perbedaan biaya sebesar Rp173.442.791 akibat perbedaan metode analisis. Integrasi BIM memiliki kelebihan dalam melakukan pertukaran data antar software namun memiliki kelemahan dalam sisi akurasi pemindahan data tulangan. ...... Along with developments in the world of construction, the concept of Building Information Modeling (BIM) is increasingly used, especially in Indonesia. The BIM concept will be applied to the process of analysis and design of structures with irregularities to see the effectiveness and performance of BIM in the process of modeling and structural analysis. The case study in this research is a Tower Laboratory of the Department of Civil Engineering Universitas Indonesia with 10 levels and having torsional irregularities, diaphragm discontinuity, re entrant corner, mass irregularities, and stiffness irregularities. The BIM integration concept will be applied to Autodesk Revit 2023 as a modeling software and ETABS V21 as a structural analysis software. The structure will be designed based on response spectrum and linear time history to see differences in structural response. It was found that the spectrum response earthquake load gave a greater response in the Y direction, while the linear time history earthquake load gave a greater response in the X direction. The spectrum response earthquake load gave an additional cross section requirement of 0.64% (21 m3) and additional reinforcement requirements as much as 1.35% (7805 kg) of the linear time history earthquake load. There is a difference in costs of IDR 173,442,791 due to differences in analytical methods. BIM integration has advantages in exchanging data between software but has weaknesses in terms of the accuracy of transferring reinforcement data.

Abstrak :
Hubungan bisnis dilakukan oleh pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya dalam dunia usaha dengan tujuan ekonomis, yaitu mendapatkan keuntungan. Dalam prakteknya perikatan yang dilakukan para pelaku bisnis tersebut terkadang menimbulkan masalah di saat perikatan yang disepakati oleh para pihak ternyata tidak dapat dilaksanakan, yang kemudian menimbulkan utang yang harus dipenuhi. Penyelesaian utang piutang itu sendiri dapat dilakukan melalui jalur kepailitan melalui Pengadilan Niaga, apabila ternyata terdapat dua atau lebih pihak yang mempunyai piutang terhadap debitur yang memiliki utang. Adapun pengertian utang sebagai salah satu syarat penting dalam perkara kepailitan inilah yang kadangkala menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para sarjana hukum. Hal ini disebabkan karena meskipun telah diberikan definisi secara jelas melalui Undang-Undang Kepailitan 2004 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetapi pemahaman Hakim atas batasan-batasan pengertian tersebut seringkali menjadi rancu apalagi apabila dikaitkan dengan persyaratan kepailitan yang lain, yaitu jatuh waktu serta dapat ditagih, dan perlunya pembuktian secara sederhana atas adanya utang tersebut. Pengertian utang secara mendalam yang tidak hanya berasal dari konstruksi perjanjian pinjam meminjam, melainkan juga berasal balk karena perjanjian lainnya atau karena adanya perikatan yang lahir karena undangundang inilah yang harus dipahami oleh Hakim, dimana pelaksanaan Undang-Undang Kepailitan 2004 dengan demikian dapat dilakukan secara maksimal.

---

Business relations are done between one business practitioners with another with the economic purpose of achieving profit. In practice, contract between business practitioners sometimes causes difficulty when it can not be fulfilled, which then resulted in the form of debt which must be remunerated. The completion of the debt itself can be done through bankruptcy process in Business Court, if there are two or more parties acting as creditors to the debtor. Whereas, although it has been explained thoroughly in Bankruptcy Act 2004 and Civil Code Book, there are still arguments amongst law scholars regarding debt as one of important conditions in bankruptcy cases. It is caused by the lack of understanding from the Judges on the boundaries of debt, especially if it was connected with other bankruptcy conditions of overdue and liable, also the need of simple evidential phase on the debt. Therefore Judges should have profound knowledge on debt, as not only liabilities derived from loan agreement, but also resulting from other agreements or because of contract which were originated from the law, in order to have the Bankruptcy Act 2004 be exercised properly.

Abstrak :
Pada era globalisasi, laju persaingan di antara industri semakin cepat. Hal ini memicu perubahan proses bisnis perusahaan, termasuk perusahaan di Indonesia. Penerapan standar internasional untuk sistem manajemen menjadi langkah dan metode penting bagi perusahaan untuk dapat bertahan dalam persaingan. Penelitian ini akan mencari pengaruh dari sertifikasi ketiga sistem manajemen yaitu sistem manajemen mutu ISO 9001 , sistem manajemen lingkungan ISO 14001 , dan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja OHSAS 18001 pada kinerja operasional perusahaan. Objek yang akan diteliti merupakan 12 perusahaan manufaktur di Indonesia yang memiliki ketiga sertifikasi ISO 9001, ISO 14001, dan OHSAS 18001. Studi literatur dilakukan untuk mencari kriteria kinerja operasional perusahaan manufaktur. Uji T dengan sampel berpasangan akan digunakan untuk menganalisis hubungan antara implementasi tiga standar ISO 9001, ISO 14001, dan OHSAS 18001 dengan semua kriteria kinerja operasional yang telah ditemukan dalam tinjauan pustaka. Hasil dari penelitian ini akan menemukan strategi terbaik dalam menerapkan sistem ini khususnya untuk industri manufaktur Indonesia untuk mengoptimalkan kinerja operasionalnya.

---

In the globalization era, competition pace among the industry has been becoming faster. This leads in changes on business process of many companies, including companies in Indonesia. Implementing international standards for management system becomes a critical step and decision for the companies in order to survive in the competition. This research will find the impact of requirements in the integrated management systems on the company operational performance. The object will be 12 manufacturing companies in Indonesia which have certification of ISO 9001, ISO 14001, and OHSAS 18001. Literature study is conducted to find the operational performance criteria of manufacturing companies. Paired samples T Test will be used in order to analyze the relationship between requirements stated in three standards of ISO 9001, the ISO 14001, and OHSAS 18001 with all operational performance criteria which have been found in the literature review. The result of this research shall find the best strategies in implementing these systems specifically for Indonesian manufacturing industries in order to optimize the operational performances.

Abstrak :
Dalam kehidupan dunia mode rn d an serba kompleks, masyarakat memili ki kebutuhan a kan i n formasi yang sangat tinggi mengingat informasi merupakan media untuk memperoleh pengetahuan, pendidikan, hiburan dan bahkan sebagai kontrol sosial bagi masyarakat. Bagi bidang usaha pers yang bergerak dalam kegiatan jurnalistik, penyajian suatu informasi dalam bentuk berita seringkali menjadi masalah, manakala penulisan dan pemuatan berita ternyata dirasakan merugikan suatu pihak lain, yang menjurus kepada suatu perbuatan melawan hukum khususnya dalam hal penghinaan atau pencemaran kehormatan dan nama baik. Adapun penghinaan atau pencemaran kehormatan dan nama baik inilah yang kadangkala sulit untuk dibuktikan oleh karena tidak terdapat maksud yang jelas dengan definisi dari penghinaan atau pencemaran kehormatan dan nama baik dalam Undang-undang Hukum Perdata. Hal ini menimbulkan perdebatan dan perbedaan pendapat di kalangan para sarjana hukum sehinga pada akhirnya hakim sendirilah yang akan menentukan batasan tertentu dalam praktek pengadilan mengenai penghinaan atau pencemaran kehormatan dan nama baik. Dalam dunia pers sendiri, adanya suatu undang-undang tentang pers dan kode etik jurnalistik sebenarnya telah menjadi suatu rambu-rambu bagi para pelaku bidang jurnalistik agar dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik tidak melakukan pemberitaan yang bersifat menghina atau melanggar hukum. Sehubungan dengan pemuatan suatu berta yang bersifat menghina atau mencemarkan nama baik terdapat beberapa cara penyelesaian, baik melalui media hak jawab terhadap suatu berita, penyelesaian melalui Dewan Pers maupun melalui proses peradilan, baik pidana maupun perdata.

Abstrak :
Pensiun dini adalah pensiun lebih awal daripada ketentuan normal. Skripsi ini membahas implementasi kebijakan program pensiun dini pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya & Tangerang dan faktor-faktor penghambat dalam implementasinya. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif (positivis) dengan menggunakan wawancara mandalam. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi program pensiun dini PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya & Tangerang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 310.K/DIR/2009. Faktor penghambat antara lain: kurangnya sosialisasi, staf pelaksana yang berlebihan, kurangnya keterbukaan manajemen, keterlambatan dalam sistem administrasi dan pelayanan, kurangnya penyeleksian sasaran program, dan tidak memiliki evaluasi program. ......Early retirement is retiring earlier than normal provision. This research discusses the implementation of early retirement programs at PT. PLN (Persero) Jakarta Raya & Tangerang Distribution and the inhibiting factors of its implementation. The research is a quantitative (positivist) study using in-depth interviews. The research results shows that the early retirement programs has already been properly implemented based on the Board of Directors Decision No. 310.K/DIR/2009. The inhibiting factors include: lack of socialization, excessive implementers staff, lack of transparency, delay in administrative systems and services, the lack of targeted screening programs, and does not have a program evaluation.

Abstrak :
Kelelahan pengemudi merupakan salah salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh signifikansi (pengaruh) antara ketiga pendekatan yang dilakukan dengan tingkat kelelahan pengemudi sepeda motor pria saat mengemudi selama 2 jam. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui perbedaan tingkat kelelahan pada kategori usia yang diteliti, dimana dalam penelitian ini akan ada dua kategori usia yaitu kategori usia produktif (16-35 tahun) dan kategori usia dewasa (35-60 tahun). Adapun ketiga pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kognitif, pendekatan fisiologis, dan pendekatan subjektif. Pada pendekatan kognitif akan diukur tingkat konsentrasi dan stress (ketegangan) dengan menggunakan Design Tools (Simple Reaction Time dan Stroop Test). Pada pendekatan fisiologis akan terdapat dua pengukuran, pengukuran detak jantung dengan menggunakan Polar Heart Rate Monitor dan pengukuran tekanan darah (sistol dan diastol) dengan menggunakan Omron Blood Pressure. Sementara itu, pendekatan subjektif akan menggunakan bantuan kuesioner 9-scale Karolinska Sleepiness Scale (KSS). Korelasi antara pendekatan subjektif dengan kedua pendekatan lainnya (kognitif dan fisiologis) akan diuji menggunakan uji korelasi Spearman-Rank.

---

Driver fatigue is one of the major causes of serious road accidents. The purpose of this research is to gain the significance between the three implemented approach and the driver fatigue while driving a motorcycle for 2 hours. Another objective of this research is to determine the differences in the level of fatigue in the studied age category, which in this study there will be two age categories namely productive age category (16-35 years old) and adult age category (35-60 years old). Three approaches that implemented in this research are cognitive, physiological, dan subjective approaches. In the cognitive approach, levels of concentration and stress (tension) will be measured by using Design Tools (Simple Reaction Time and Stroop Test). In physiological approach, there will be two measurement, measurement of heart rate using Polar Heart Rate and measurement of blood pressure (sistole and diastole) using Omron Blood Pressure. Meanwhile, subjective approach will be calculated using the 9-scale Karolinska Sleepiness Scale (KSS). Also, the correlation between the subjective approach and two other approaches (cognitive and physiological) is going tobe tested using Spearman-Rank test.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang ?hak menguasai negara?, terutama mengenai penguasaan terhadap sumber-sumber kemakmuran meliputi minyak dan gas bumi yang dilakukan melalui suatu badan pelaksana. Penelitian hukum ini akan difokuskan kepada konsep dan dasar hak Negara untuk menguasai sumber-sumber kemakmuran dan tujuannya berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 serta perbandingan peranan BP Migas dan SKK Migas sebagai pelaksana kegiatan pengelolaan dan pengendalian kegiatan hulu di bidang minyak dan gas bumi. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis-normatif. Penulis akan menjelaskan lebih dalam berdasarkan bahan-bahan yang ada, atau disebut juga tipe penelitan eksplanatoris. Penelitian hukum ini bertujuan untuk membuktikan konstitusionalitas keberadaan SKK Migas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa SKK Migas telah inkonstitusional dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. ......This study contains the ?right of the State to control?, in terms management of the sources of prosperity which include oil and gas through an executive agency. This legal research will be focused on the concept and the basic right of the State to control the sources of prosperity and purpose based on Article 33 of the Constitutional Law of 1945 and a comparison of the role of BP Migas and SKK Migas as implementing management and control of upstream activities in the field of oil and gas. The author use juridical-normative method. The author will explain deeper based on existing materials, also called explanatory type of research. This legal research?s purpose is to prove the existence and constitutionality of SKK Migas. The result of this research shows that the SKK Migas has unconstitutional with Article 33 of the Constitutional Law of 1945.

Abstrak :
ABSTRACT
Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah Penyimpan Dana didasari oleh perjanjian pembukaan rekening yang memuat syarat dan ketentuan sebagai suatu perjanjian baku. Perlu disadari bahwa penggunaan perjanjian baku dalam industri perbankan sangat erat kaitannya dengan timbulnya penyalahgunaan keadaan dari pihak Bank sebagai akibat dari posisi tawar yang tidak seimbang antara Bank dengan Nasabah. Lebih lagi di era teknologi ini, berkembang pesatnya digital banking yang bersifat self-service, membuat pihak Bank dengan Nasabah dapat menyetujui suatu perjanjian baku digital tanpa adanya tatap muka langsung dengan Bank dan Nasabah. Hal ini dapat merugikan nasabah bila terjadinya kesalahpahaman dari apa yang dimaksud oleh Bank dalam perjanjian tersebut, atau bahkan dapat pula termuatnya penyesatan oleh Bank dengan berlindung dibalik asas duty to read. Untuk itu, skripsi ini membahas mengenai perjanjian baku digital dalam pembukaan rekening Jenius pada Bank BTPN. Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang akan menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa belum ada peraturan yang khsusus mengatur perjanjian baku digital melainkan masih tersebar dalam peraturan-peraturan seperti UU ITE serta PP PSTE disamping UUPK, POJK PKJK serta SEOJK PB. Penelitian ini juga menemukan bahwa pada dasarnya Bank BTPN sudah mengupayakan terhindarinya kesalahpahaman dalam perjanjian baku digital yang dibuatnya tersebut. Namun demikian masih terdapat dua klausula dalam perjanjian baku digital pembukaan rekening Jenius yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam PP TIPB PDPN. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar kedua klausula dalam perjanjian baku digital tersebut untuk diubah dengan disesuaikan berdasarkan ketentuan yang termuat dalam UUPK, POJK PKJK, SEOJK PB, serta PP TIPB PDPN.

---

ABSTRACT
AbstractThe contractual terms between Bank and Depositary Customer is based on an account opening agreement that containing terms and conditions as a standard agreement. It should be recognized that the use of standard agreements in the banking industry is closely related to the abuse of the Bank rsquo s circumstances as a result of an unbalanced bargaining position between the Bank and the Customer. Moreover, in this era of technology, the rapidly expanding digital banking that is self service, enabling Banks and Customers to agree on digital standard agreement without face to face contact. This may be detrimental to the customer in the event of any misunderstanding of the Bank rsquo s true intention in the agreement, or may even contain misleading by the Bank by taking refuge behind the duty to read principle. Therefore, this thesis discusses the digital standard agreement in the opening of Jenius account at Bank BTPN. This thesis is a literature research that will deliver a descriptive research typology. This thesis found that there is no specific regulation about electronic digital standard agreement itself, but still scattered in the rules like UU ITE and PSTE beside UU PK, PP PKJK and SEOJK PB. In addition, this thesis found that basically BTPN has sought to avoid the misunderstandings in the digital standard agreement of opening the Jenius account, but there are still two clauses in the agreement that is not in accordance with the provisions in PP TIPB PDPN. Therefore the authors suggest that these two clauses in this digital standard agreement to be amended according to the the provisions contained in the UU PK, POJK PKJK, SEOJK PB, and PP TIPB PDPN.