Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Alfiandri
Abstrak :
Tata Kelola Kolaborasi merupakan sebuah proses Kerjasama pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan secara Bersama. Secara umum, Tata Kelola Kolaborasi selalu melibatkan seluruh Pemangku kepentingan mulai dari kondisi awal, proses kolaborasi, desain kelembagaan dan kepemimpinan fasilitatif menjadi dimensi utama dalam menjawab permasalahan. Tujuan untuk menganalisis faktor dan proses yang mempengaruhi Tata Kelola Kolaborasi dalam Ekowisata Pesisir di Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau Penelitian ini mengunakan kualitatif pada Post Positivist dan konstruktivisme dengan teknik analisis data mengunakan teknik triangulasi, dengan instrument NVivo seperti Coding, Kategorisasi serta Linking dalam menganalisasis Proses dan factor yang mempengaruhi Tata Kelola Kolaborasi Ekowisata Pesisir Mangrove di Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau.  Hasil temuan menunjukan factor dan Proses yang mempengaruhi Tata Kelola Kolaborasi pada tingkat formal belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan strategi kebijakan yang dibuat masih belum maksimal. Ditemukan bahwa aturan dan regulasi belum berjalan dengan baik, ego sektoral pemangku kepentingan, hak dan kewenangan tumpang tindih, serta minim program yang dihasilkan dalam Tata Kelola Kolaborasi itu sendiri. Penyebab utamanya segala fasilitas pendukung dalam Tata Kelola Kolaborasi ekowisata pesisir di Pulau Bintan tidak menjadi prioritas utama. Alternatif dari temuan peneliti mengembangkan Desain Tata Kelola Kolaborasi dengan memperkuat instrument pada dua pendekatan yaitu Pendekatan VUCA serta Pendekatan Penta-Helix dalam Tata Kelola Kolaborasi dalam ekowisata Mangrove pesisir Pulau Bintan. Pengembangan Desain ini berdasarkan, karakteristik, ruang lingkup, situasi dan kondisi atas objek serta lokus yang diteliti dengan menggunakan pendekatan Tata Kelola Kolaborasi yang telah dikonstruksi oleh Ansell & Gash. ......Collaborative Governance is a collaboration of stakeholders to achieve common goals. In general, Collaborative Governance always involves all Stakeholders starting from the initial conditions, the collaboration process, institutional design and facilitative leadership are the main dimensions in answering problems. The purpose of this research is to analyze the factors and processes that affect Collaborative Governance in Coastal Ecotourism on Bintan Island, Riau Islands Province. This study uses qualitative Post-Positive and constructivism with data analysis techniques using triangulation techniques, with NVivo instruments such as Coding, Categorization and Linking in analyzing the Process and Factors influencing the Collaborative Governance of Mangrove Coastal Ecotourism on Bintan Island, Riau Archipelago Province. The findings show that the factors and processes that affect Collaborative Governance at the formal level have not been implemented properly, this is because the policy strategy made is still not optimal. It was found that the rules and regulations had not been running well, the sectoral egos of stakeholders, overlapping rights and authorities, and the lack of programs produced in Collaborative Governance itself. The main reason is that all supporting facilities in the Collaborative Governance of coastal ecotourism on Bintan Island are not a top priority. The alternative of the research findings is to develop a Collaborative Governance Design by strengthening the instrument in two approaches, namely the VUCA Approach and the Penta-Helix Approach in Collaborative Governance in Bintan Island coastal Mangrove ecotourism. The development of this design is based on the characteristics, scope, situation and condition of the object and locus under study using the Collaborative Governance approach that has been constructed by Ansell & Gash.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Luthfi Alfiandri
Abstrak :
Isatin (indoline-2,3-dione atau indole -1H-2,3-dione merupakan produk alami yang banyak ditemukan pada tanaman yang bergenus Isatis dan pada Couropita guiananci aub. Isatin dan senyawa turunannya memiliki berbagai aktivitas biologis seperti senyawa anti kanker, anti jamur, anti oksidan, anti diabetes, anti HIV, pelindung saraf, anti inflamasi, analgesik. Pada penelitian ini, dilakukan proses sintesis dari senyawa turunan isatin dengan berbagai variasi prekusor dan penggunaan MgCl2 sebagai katalis. Prekusor utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Isatin dan Lawson (1,4 naphtoquinon) serta variasi prekusornya berupa malononitril, hidrazin, fenil hidrazin, dan etil asetoasetat. Hasil sintesis dari masing-masing variasi diisolasi untuk mendapatkan produk murni dan dilakukan karakterisasi FT-IR. Untuk karakterisasi NMR dilakukan hanya untuk produk variasi 1 dan variasi 3. Massa produk yang didapatkan setelah diisolasi yakni variasi 1 sebesar 0.0378 gram; variasi 2 sebesar 0.0232 gram; variasi 3 sebesar 0.0494 gram; variasi 4 sebesar 0.0266 gram. Berdasarkan hasil NMR yang dilakukan, produk variasi 1 dan variasi 3 bukan merupakan produk yang diharapkan. Prediksi struktur dari produk variasi 1 memiliki rumus molekul C11H7N3O dengan m/z 197 ......Isatin (indoline-2,3-dione or indole -1H-2,3-dione) is a natural product which is found in many plants with the genus name of Isatis and in Couropita guiananci aub. Isatin and its derivatives have various biological activities such as anti-cancer, anti-fungi, anti-oxidants, anti-diabetes, anti-HIV, neuroprotective, antiinflammatory, and analgesic. In this study, the synthesis process of isatin derivatives with various precursors was carried out and the use of MgCl2 as a catalyst. The main precursors used in this study were Isatin and Lawson (1,4 naphtoquinone) and its precursor variations in the form of malononitrile, hydrazine, phenyl hydrazine, and ethyl acetoacetate. The synthesis results of each variation were isolated to obtain a pure product and performed FT-IR characterization. and variation 3. The mass of the product obtained after being isolated for variation 1 is 0.0378 grams; variation 2 is 0.0232 grams; variation 3 is 0.0494 grams; and variation 4 is 0.0266 grams. Based on the results of the NMR, the product of variation 1 and variation 3 was not the expected product. The predicted structure of the product variation 1 has the molecular formula C11H7N3O with m / z 197
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Reza Alfiandri
Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai permasalahan yang terdapat pada rumusan Pasal 93 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang mengatur mengenai pengalihan Izin Usaha Pertambangan. Terdapat kontradiksi antara ayat (1) dan ayat (2) pasal tersebut. Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa pengalihan Izin Usaha Pertambangan tidak diperbolehkan akan tetapi pada ayat (2) dinyatakan bahwa pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu. Selain itu dalam Pasal 93 ayat (3) disebutkan bahwa pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham harus memberitahu pemberi izin. Konteks memberitahu dianggap bertentangan dengan prinsip administrasi negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa rumusan pasal ini perlu diperjelas melalui peraturan pelaksananya.
This thesis discusses about the issue on the Article 93 Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal that is regulated about transfer of Mining Business Permit. There are a contradiction between paragraph (1) and paragraph (2) on this article. Article 93 paragraph (1) explain that transfer of mining business permit are not allowed but on paragraph (2) stated that transfer of ownership and/or shares on the stock exchange can be made only after perform a certain stage exploration activities. Furthermore, Article 93 paragraph (3) mentioned that the transfer of ownership and shares on the stock exchange should notify the issuer of Mining Business Permit. The context of ?notify‟ is contravene with the state administration principle. This research is qualitative with description design. This research result suggested that this article needs to be clarified through the implementing regulation.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1288
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library