Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saluran Transmisi merupakan bagian penting dalam suatu sistem tenaga listrik. Karena itu, kinerjanya dalam pengiriman daya listrik perlu diperhatikan. Salah satu hal yang mempengaruhi kinerja suatu saluran transmisi adalah impedansi saluran itu sendiri yang terdiri atas: resistansi, induktansi, kapasitansi, dan konduktansi. Untuk saluran di atas 80 km, kapasitansi memiliki pengaruh yang cukup besar. Kapasitansi yang timbul di saluran transmisi adalah kapasitansi antar konduktor dan karena pengaruh bumi. Untuk kapasitansi akibat pengaruh bumi pada umumnya dianggap sama di setiap titik saluran transmisi, namun sebenarnya berbeda, karena kontur bumi yang berbeda.Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam skripsi ini akan dilakukan studi pengaruh kontur bumi terhadap kapasitansi saluran transmisi tenaga listrik. Hal yang dilakukan adalah mempelajari literatur dan melakukan perhitungan dari SUTET 500 kV Suralaya - Gandul I.Metode yang digunakan adalah membagi satu gawang saluran transmisi menjadi beberapa bagian, dimana tiap bagian dihitung nilai kapasitansinya terhadap bumi yang merepresentasikan nilai kapasitansi dari saluran transmisi pada bagian tersebut. Nilai kapasitansi di tiap bagian tersebut kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan kapasitansi total yang kemudian dibandingkan terhadap nilai kapasitansi total saluran transmisi yang didapat dengan menganggap sama nilai kapasitansi di sepanjang saluran.

---

Transmission line is an important part in the electricity system. Therefore, we need to take notice on its performance in conducting electricity. One point affecting a transmission line is its impedance, which consist of: resistance, inductance, capacitance, and conductance. The capacitance's affect will be quite high for lines longer than 80 kilometres. Capacitance in transmission line is caused by two adjacent conductors and the earth influence. Although at each point the capacitance towards the earth are generally considered equal, but actually they are different, because of the earth crust differences.

Regarding the issue, then this paper will discuss the study on earth crust effects to the capacitance of electricity transmission lines. Materials for this paper are learning the literature and doing calculation from SUTET 500 kilovolts Suralaya - Gandul I.

The method used is to divide a transmission line into several parts and each part's capacitance towards the earth will be counted, which represents the transmission line?s capacitance value of that part. The results from each part will then be summed up to get the total capacitance and compared with the total capacitance value taken with assumption that each part?s capacitance value is the same."

"ABSTRAKKontribusi sektor UMKM dalam perkenonomian dapat dilihat dari Product Domestic Bruto di dalam suatu Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel internal (CAR, DPK, ROA dan NPL UMKM) dan eksternal (SBI) perbankan terhadap penawaran kredit UMKM. Terutama setelah diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004, dimana kebijakan Bank Indonesia dalam membantu pengembangan UMKM mengalami perubahan yang cukup besar. Metode analisis yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS).Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa setiap variab el memiliki kontribusi yang berbeda-beda pada bank-bank umum. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya penambahan jangka waktu dan penambahan variabel -variabel lain untuk mendapatkan hasil yang lebih signifikan.

---

ABSTRACTThe contribution of SMEs sec tor in the economy can be seen from the Gross Domestic Product in a country. This study aims to analyze the influence of internal variables (CAR, DPK, ROA and SMEs NPL) and external (SBI) of the banks to SMEs credit offering. Especially after masqueraded t he Act No.23 of 1999 which was modified by Law No.3 of 2004, where the policy of Bank Indonesia is to assist in the development of SMEs changes large enough. Analysis method used was Ordinary Least Square (OLS).

The results obtained that each of variables has a different contribution on the commercial banks. Results of research suggest that there is need to increase the time period and the addition of other variables in order to get the results mo significant."

"ABSTRAKInfrastruktur jalan memiliki peranan penting dalam laju perekonomian bangsa. Namun dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah menyebabkan Pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk turut serta dalam pembangunan, salah satunya dalam bentuk pengusahaan jalan tol. Jalan tol merupakan jalan alternatif yang merupakan bagian dari sistem jalan nasional danmemiliki spesifikasi tertentu. Setiap menggunakan jalan tol, konsumendibebankan kewajiban membayar tarif tol. Pengenaan tarif tol ini diatur dalam UU No.38/2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Hak menarik biaya pemakaian layanan dari pengguna dalam bentuk tarif tol merupakan upaya Pemerintah memberikan kepastian pengembalian modal investasi, biaya pengoperasian dan pemeliharaan serta keuntungan yang wajarbagi investor jalan tol. Hal ini pun dipertegas dengan adanya ketentuanpenyesuaian tarif tol setiap dua tahun sekali. Akan tetapi disisi lain konsumen pengguna jalan tol memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan semaksimal mungkin sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 392/Prt/M/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol. Kebijakan penyesuaian tarif tol setiap dua tahun ini dirasakanmemberatkan konsumen. Sementara hak konsumen terutama dalam hal mendapatkan pelayanan masih jauh dari apa yang diharapkan. Semestinya penyesuaian tarif ini diimbangi dengan peningkatan pelayanan sehingga biaya yang dikeluarkan konsumen sebanding dengan pelayanan yang didapatkan.Tentunya ini menjadi persoalan bagaimana hak konsumen dapat terjamin apalagi kebijakan penyesuaian tarif tol dikeluarkan oleh institusi Pemerintah (dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum). Dalam pelaksanaan kebijakan ini ada dua hak konsumen yang sangat terkait yaitu hak untuk didengar dan hak atas informasi yang benar. Hingga saat ini kedua hakini belum sepenuhnya terlaksana. Oleh sebab itu wajarlah bisa setiap akan dilakukan penyesuaian tarif tol, konsumen keberatan. Lalu upaya hukum apa yang dapat diambil oleh konsumen atas kebijakan penyesuaian tarif tol ini. Terkait dengan kebijakan ini ada dua pihak yang dihadapi konsumen yaitu pihak operator jalan tol dan pihak pemerintah yang mengeluarkan keputusan penyesuaian tarif tol. Bila terjadi sengketa diantara mereka maka penyelesaiannya pun akanberbeda. Beberapa hal diatas yang akan dibahas lebih lanjut dalam tesis ini."

"Latar belakang: Berlakunya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sejak 1 Januari 2014, menyebabkan banyak rumah sakit swasta bergabung menjadi provider BPJS. Menurut PERSI telah terjadi penurunan kunjungan secara signifikan pada rumah sakit swasta yang tidak bekerjasama dengan BPJS yang mempunyai pangsa pasien kelas menengah dan bawah. Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) "Sehat" sedang mempersiapkan kerjasama dengan BPJS Kesehatan, sebagai alternatif pemecahan masalah penurunan revenue rumah sakit seiring dengan meningkatnya kepesertaan JKN.Tujuan penelitian: 1.Menilai kesiapan RSIA "Sehat" untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan 2.Untuk mengetahui faktor input: men, methods, money, machines, materials dan faktor proses yang mempengaruhi kesiapan RSIA "Sehat" dalam bekerjasama dengan BPJS KesehatanMetode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Validasi yang digunakan triangulasi sumber dan metode (wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Wawancara mendalam menggunakan 6 informan berdasarkan prinsip kecukupan dan kesesuaian. Penelitiandilakukan pada bulan November sampai dengan Desember 2018 di RSIA "Sehat" Samarinda.Hasil: Belum terpenuhinya faktor input untuk kesiapan kerjasama dengan BPJS kesehatan antara lain disebabkan oleh: kekurangan tenaga SDM dari segi jumlah dan kompetensi, kekurangan sarana dan prasarana untuk integrasi SIMRS dengan SIM BPJS Kesehatan, belum adanya metode persiapan kerjasama rumah sakit dengan BPJS, kurangnya dana. Faktor proses belum berjalan antara lain karena: belum terpenuhinya faktor input, kebijakan pimpinan rumah sakit yang masih inadequat, proses interaksi organisasi belum berjalan dengan baik, serta komitmen organisasi rumah sakit yang belum kuat.Kesimpulan: Rumah sakit ibu dan Anak "Sehat" belum siap bekerjasama dengan BPJS Kesehatan karena belum memenuhi persyaratan administratif serta teknis untuk bekerjasama dengan BPJS kesehatan.Saran: Mengambil alternatif pemecahan masalah terhadap masalah pendanaan,sebagai masalah utama yang dimiliki rumah sakit, untuk selanjutnya memenuhipersyaratan administratif dan teknis supaya rumah sakit memiliki kesiapan untukbekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

---

Background: The entry into force of the National Social Security System (SJSN) since 1 January 2014 has resulted in many private hospitals becoming BPJS providers. According to PERSI, there has been a significant decrease in visits to private hospitals that do not collaborate with BPJS who have a middle and lower class. The Mother and Child Hospital (RSIA) "Sehat" is preparing a collaboration with BPJS Kesehatan as an alternative solution to the problem of declining hospital revenues and increasing JKN participation.

Research objectives: 1. Assess the willingness of RSIA "Healthy" to collaborate with BPJS Health 2. Identify input factors: men, methods, money, machines, materials and process factors that influence the willingness of RSIA "Healthy" in collaboration with BPJS Health

Method: this study uses qualitative methods, using primary and secondary data. Validation of used source and method triangulation (in-depth interviews, observation and document review) In-depth interviews 6 informants were used based on the adequacy and suitability principle. The study was conducted from November to December 2018 in RSIA "Sehat" Samarinda.

Results: input factors not yet fulfilled for the willingness to cooperate with BPJS health, caused among other things by: lack of human resources in number and competence, lack of facilities and infrastructure for the integration of information systems between hospitals and BPJS, absence of methods for preparing hospital cooperation with BPJS, lack of funds . Process factors have not yet been implemented, among other things as a result of: the lack of input factors, inadequate hospital leadership policy, organizational interaction processes that did not go well and the involvement of hospital organizations that was not strong.

Conclusion: "Sehat" Maternal Child Hospital are not ready to work with BPJS Health because they have not met the administrative and technical requirements to work with BPJS for health.

Suggestion: Taking alternative solutions to the financing problem, as the hospital's biggest problem, then meets the administrative and technical requirements, so that the hospital is willing to cooperate with BPJS Kesehatan."

"Permasalahan utama individu dewasa muda yang dalam tahap perkembangan dewasa muda adalah intimacy versus isolation. Intimasi merupakan kemampuan individu untuk membangun hubungan yang akrab dengan orang lain. Jika seorang dewasa muda tidak dapat membuat komitmen personal yang dalam terhadap orang lain, maka mereka akan terisolasi, sehingga diperlukan latihan dan stimulasi untuk meningkatkan kemampuan intimasi mereka. Penelitian ini menggunakan desain quasi experiment dengan pre-post test with control group, untuk mengetahui pengaruh terapi kelompok terapeutik dewasa muda ; terhadap perkembangan intimasi mahasiswa di Akademi Keperawatan kabupaten Subang dan Sumedang Provinsi Jawa Barat. Sampel berjumlah 72 orang, 36 orang kelompok kontrol dan 36 orang kelompok intervensi.Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kemampuan perkembangan intimasi secara bermakna (p-value < α = 0,05) pada kelompok intervensi setelah terapi kelompok terapeutik, sedangkan yang tidak mendapatkan, tidak terjadi peningkatan yang bermakna. Saran dari penelitian ini adalah diterapkannya terapi kelompok terapeutik untuk meningkatkan perkembangan intimasi dewasa muda di masyarakat sebagai salah satu bentuk pelayanan keperawatan jiwa pada dewasa muda.

---

The main problems that young adult individuals in the development stage of young adulthood is intimacy versus isolation. Intimacy is the ability of individuals to build close relationships with others. If a young adult can not make a deep personal commitment to another person, then they will be isolated, so it is necessary to exercise and stimulation to enhance their intimacy. This research uses quasi-experiment design with pre-post test with control group, to determine the effect of therapy is a therapeutic group of young adults; to the development of intimacy in the College of Nursing students Subang and Sumedang district of West Java Province. Sample of 72 people, 36 of the control group and 36 intervention group.The results showed an increase in capacity development of intimacy were significantly (p-value < α = 0.05) in the intervention group after therapy is a therapeutic group, whereas no gain, no significant increase. Suggestion of this research is the therapeutic application of group therapy to improve intimacy development of young adults in the community as a form of nursing service life in young adults."

"Musim 2007/2008 kesempatan penikmat Liga Utama Inggris mulai terbatas ketika televisi berbayar asal Malaysia ASTRO secara eksklusif membeli hak siar selama 3 tahun. Praktis pertandingan big match yang menghadirkan tim-tim besar tidak bisa dinikmati secara gratis lagi. Sehubungan dengan Hak Siar Ekslusif Liga Utama Inggris tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-undang No. 5 Tahun 1999) yang dilakukan oleh, Astro All Asia Networks, Plc (AAAN), dan PT. Direct Vision (PTDV), dengan ESPN STAR Sports (EES), dan Pasal 19 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh AAAN dan PTDV. Berdasarkan Putusan KPPU ESS dan AAMN dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Atas putusan tersebut PT. MNC Sky Vision (Indovision) selaku Pelapor pada KPPU, mengajukan upaya hukum keberatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang dalam putusannya menolak keberatan Indovision. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, Indovision telah mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung, yang dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut, Indovision mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung yang dalam putusannya menguatkan putusan kasasi Mahkamah Agung. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya, permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini mengenai kesesuaian penerapan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dalam Putusan KPPU, Pengadilan Negeri dan Putusan MA terkait Hak Siar Barclays Premier League (Liga Utama Inggris) musim 2007-2010. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan ESS dan AAMN terhadap unsur-unsur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi. Metode pendekatan yang digunakan dalam pembuktian adalah secara Rule Of Reason. Melalui analisis terhadap putusan tersebut diketahui bahwa Indovision selaku pelapor kepada KPPU tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan keberatan atas Putusan KPPU, selain itu KPPU, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

Season 2007-2010 the chance to watch free to air English Premiership was limit when pay television channel from Malaysia, ASTRO, buy the exclusive broadcasting rights of Barclays Premier League for 3 years. Practically, Barclays Premier League?s big match that present the major teams was not free to air anymore. With regards to the exclusive broadcasting rights of Barclays Premier League, there is a report to The Commission for the supervision of Business Competition (KPPU) regarding alleged violations to Article 16 Law number 5 year 1999 about Anti Monopoly Practice and Unfair Business Competition (Law number 5 year 1999) performed by Astro All Asia Networks, Plc (AAAN), and PT. Direct Vision (PTDV), with ESPN STAR Sports (EES), and also alleged violations to Article 19 letter a Law number 5 year 1999 performed by AAAN and PTDV. Regarding the KPPU?s Decision, ESS and AAMN declared to have violated Article 16 Law number 5 year 1999. PT. MNC Sky Vision (Indovison) as a party who is reporting the allegation to KPPU, demurred against the KPPU?s Decision to the Distric Court of West Jakarta (Jakarta Barat), who has been decided to dismiss the demur. Indovision then appealed against the District Court Verdict to the Supreme Court, in which the Supreme Court is upheld the previous Verdict. Indovision then filed a judicial review against the Verdict, but again the Supremen Court is upheld the previous Verdict. This thesis uses normative legal research because it focuses on the research literature that examines the core principles of law, the law systematically, and the synchronization of the law in a way it analyzed. The data obtained were analyzed using qualitative descriptive methods. Furthermore, the problems will be discussed in this thesis is the suitability of the implementation of the prevailing laws and regulations in the Commission's Decisions, the District Court Decision, and Supreme Court related to Barclays Premier League Rights season 2007-2010. The results of analysis show that the violations committed by ESS and AAMN against the elements in Article 16 of Law No. 5 of 1999 have been fulfilled. The method used to proof the violations is Rule of Reason. Through analysis, Indovision does not have legal standing to demurred KPPU's Decisions, in addition to that, KPPU, the District Court of West Jakarta, and the Supreme Court have been implementing the Law in accordance with the prevailing Laws and regulations."