Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tindak pidana pencucian tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem keuangan serta sistem perekonomian, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini akan membahas mengenai peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan perlindungan hukum apabila pengguna jasanya terlibat dalam tindak pidana tersebut dengan memanfaatkan jasa Notaris dan PPAT. Penelitian dilakukan dengan melakukan analisa terhadap kasus seorang mantan Direktur perusahaan penerbangan yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang yang salah satu transaksinya menggunakan jasa PPAT. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dokumenter. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peran Notaris dan PPAT dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang yaitu dengan melaksanakan kewajiban pelaporan, serta perlindungan hukum bagi Notaris dan PPAT Pihak Pelapor tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan dari pihak pelapor berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyarankan Notaris dan PPAT dalam menjalankan tugas dan jabatannya melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya serta diperlukannya pengaturan yang memberikan kepastian hukum agar Notaris dan PPAT optimal dalam hal menjaga kerahasiaan akta berdasarkan Undang-Undang dan Kode Etik Profesi, serta sekaligus kooperatif dalam melaksanakan kewajiban pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan

---

Money laundering not only threatens the stability and integrity of the financial system and the economic system but also can endanger the joints of the life of the nation and state. This research will discuss the role of the Notary and Land Deed Making Authorities ("PPAT") in preventing money laundering and legal protection if the service user is involved in the crime by utilizing the services of a Notary and PPAT. The study was conducted by analyzing the case of a former airline director who was convicted of a money laundering crime in which one of the transactions used PPAT services. The research method used in this research is normative juridical with an analytical descriptive approach. Data collection techniques used are library and documentary studies. The results of the study concluded that the role of the Notary and PPAT in preventing the occurrence of money laundering is to carry out reporting obligations, and legal protection for Notaries and PPAT of the Reporting Party cannot be prosecuted both civil and criminal for the implementation of reporting obligations of the reporting party based on the laws and regulations invitation. This research recommends that the Notary and PPAT carry out the prudential principles in carrying out their duties and positions and require regulations that provide legal certainty so that the Notary and PPAT are optimal in terms of maintaining the confidentiality of the deed based on the Law and the Professional Ethics Code, as well as being cooperative in carrying out reporting obligations based on statutory regulations."

"ABSTRAKPenerbang pesawat udara (pilot) pada perusahaan maskapai penerbangan memilikitanggung jawab yang besar untuk menjaga keselamatan penerbangan. Profesipenerbang (pilot) memiliki risiko yang tinggi, yang meliputi risiko kecelakaanserta risiko terserang beberapa penyakit yang diakibatkan kegiatan penerbangan.Risiko tersebut mengakibatkan kerugian secara finansial terutama apabila lisensidari penerbang (pilot) tersebut ditangguhkan atau dicabut. Permasalahan yangditeliti dalam skripsi ini adalah tanggung jawab perusahaan maskapaipenerbangan dalam memberikan jaminan terhadap penerbang (pilot) denganasuransi Personal Accident and Loss of Licence yang merupakan kewajibanmaskapai penerbangan berdasarkan Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun2009 dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), prosedur penutupan polis asuransitersebut hingga tahap pembayaran klaim yang telah memiliki prosedur yang baku,dan analisis terhadap kasus pada Putusan Nomor : 438/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pstmengenai permasalahan pembayaran klaim asuransi Personal Accident and Lossof Licence salah seorang mantan penerbang (pilot) pada PT.Garuda IndonesiaTbk. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridisnormatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupuntidak tertulis

---

ABSTRACTAirplane pilots on the airline company have a great responsibility to maintainflight safety. In carrying out his profession a pilots also has a high risk, such asrisk of accidents and the risk of some diseases caused by aviation activity. Thoserisks may causes financial losses, especially if the license of the pilots issuspended or revoked. The issues to be studied in this thesis are the responsibilityof the airline to provide a guarantee of pilots with Personal Accident and Loss ofLicence Insurance, which is the obligation of the airline accordance with Article62 paragraph 1 of Law No. 1 of 2009 on Aviation and Agreements Work, theclosure procedures of insurance policy until the insurance policy claims paymentprocedures that already have a standard procedure, and the analysis of the case inCourt Decision No. 438/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. regarding the payment ofinsurance claims issues Personal Accident and Loss of Licence Insurance a formerpilots on PT. Garuda Indonesia Tbk. The methods used in this research isnormative juridical methods, which conducted on the written and unwrittenpositive law.;"