Ditemukan 8733 dokumen yang sesuai dengan query
Yulianti Ayu Rahmadani, author
Tesis ini membahas hak setiap orang mengajukan permohonan hak atas tanahnya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum tetapi dapat terjadi setelah mendapatkan keputusan pemberian hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional kemudian dibatalkan karena kurangnya surat bukti peralihan hak. Sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.138/G/2007/PTUN.JKT, berdasarkan pertimbangan Hakim...
Depok: Universitas Indonesia, 2011
T28079
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dahlia Ekharisma, author
Pada saat ini di Indonesia banyak terjadi masalah pertanahan guna menjamin kepastian hukum, maka pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah untuk memberi perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Salah satu yang menjadi permasalahan dibidang pertanahan adalah sengketa mengenai kepemilikan hak atas tanah. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dari kepustakaan serta...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T 28077
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Siti Boedina Kresno, author
Jakarta: Badan Penerbit FKUI, 2011
616.994 SIT i
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Ika Isnania, author
Sebagai benda yang penting bagi manusia, tanah dan bangunan menjadi lebih bernilai karena ia dapat beralih dari pemiliknya kepada pihak lain yang menginginkannya. Peralihan hak atas tanah melalui jual beli harus didaftarkan sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan. Permasalahan yang diberikan oleh penulis yaitu mengenaui tanggungjawab seorang PPAT...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28035
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Ayuningtyas Hatta Poetri, author
Pada zaman dahulu suatu persengketaan selalu diselesaikan di depan hakim pada pengadilan formal. Namun harus diakui, kenyataannya proses litigasi tidak selamanya berjalan sesuai dengan koridor hukum yang digariskan oleh undangundang. Kondisi ini mengakibatkan jatuhnya pamor dan wibawa pengadilan. Untuk mengatasi situasi seperti ini, kehadiran pihak ketiga sangat diperlukan guna mengakhiri...
Depok: Universitas Indonesia, 2011
T28036
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Susanto Budi Raharjo, author
Tesis ini membahas tentang Paradigma Keadilan Substantif yang tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang terkait dengan Pemilu Tahun 2009 yang mengesampingkan aspek-aspek procedural. Penelitian ini adalah kajian hukum normative dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar Keadilan Substantif dapat tercapai tanpa mengesampingkan keadilan procedural perlu dilakukan perubahan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28037
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Serena Claudia,author
Tesis ini membahas perkembangan e-commerce yang telah mereformasi perdagangan konvensional di mana interaksi antara konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung di dunia virtual, seperti situs airasia.com dan belibarang.com, yang mana kemungkinan lahirnya bentuk-bentuk kecurangan atau kekeliruan menjadi perhatian utama yang perlu penanganan lebih...
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T28038
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Ancella Laksmaningtyas Utami, author
Penelitian ini membahas mengenai kesepakatan perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa antarpersero dalam sebuah perseroan terbatas. Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat yaitu pejabat yang diangkat oleh pemerintah yang memperoleh kewenangan secara atributif dari negara untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hubungan hukum yang terjadi antara mereka yang digunakan sebagai alat bukti akan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T 28039
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Agustinus Yoga, author
2011
T28040
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Citra Dora Marselia, author
Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Berarti bahwa semua tanah di wilayah Negara Republik Indonesia merupakan kepunyaan bangsa Indonesia yang digunakan untuk kepentingan rakyat. UUPA mengatur berbagai hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional. Hak atas tanah Orisinal atau...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28041
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
