Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenulisan ini dibuat untuk mengungkapkan apa yang melatarbelakangi implementasi dalam pemberian hak pendidikan untuk warga binaan. Fenomena ini dijelaskan dengan menggunakan teori keadilan sosial, teori pembelajaran sosial, dan teori kontrol sosial. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa pemberian pendidikan strata satu di dalam lembaga pemasyarakatan dapat memberikan dampak yang positif dalam proses reintegrasi untuk warga binaan yang telah mengikuti proses pembinaan yang diberikan oleh pihak lembaga pemasyarakatan.

---

ABSTRACTThis paper is made to reveal what lies behind the phenomenon of implementation in providing the rights of education for inmates in correctional instituons. This phenomenon is explained by three theories, the first is, social justice theory. Second is, social learning theory. And the las is, social control theory. The results of this paper shows that the implementation of undergraduate education in correctional institutions can provide a positive impact in the reintegration process for inmates who have followed the educational process which is provided by the penitentiary."

"ABSTRAKDalam menangani suatu kasus kejahatan, aparat penegak hukum terkadang melakukan berbagai kesalahan sehingga menangkap terduga yang sebenarnya tidak bersalah. Berbagai penelitian menemukan bahwa salah tangkap tersebut disebabkan oleh berbagai faktor tipikal yakni: kesalahan identifikasi dari saksi mata; kesalahan hasil investigasi; kesalahan bukti forensik; prasangka; dan kurang cakap sebagai penegak hukum Colvin, 2009; Zalman, 2009 . Dalam hal ini Scheck et al. 2000 menyebutkan bahwa meskipun salah tangkap disebabkan oleh berbagai faktor, namun kebanyakan dari kasus yang terjadi menunjukkan bahwa kesalahan cenderung berasal dari proses investigasi, terutama interogasi Poyser, 2011 . Dalam banyak kasus, penyidik sering kali melakukan tindakan kekerasan berupa penyiksaan terhadap terduga agar mau mengakui kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Terduga yang tidak tahan atas siksaan yang dideritanya bisa saja menyerah dalam mempertahankan penyangkalannya sehingga terpaksa mengakui kejahatan yang sebenarnya bukan dilakukan olehnya. Bukti-bukti palsu yang meyakinkan bahwa terduga memang benar pelakunya pun dikumpulkan untuk melengkapi tuduhan tersebut sehingga dapat berlanjut ke proses peradilan.Dalam tulisan ini, saya menganalisis dua kasus salah tangkap berdasarkan data sekunder berupa putusan pengadilan, yakni kasus yang menimpa Dedi Putusan No. 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim dan kasus yang menimpa Andro dan Nurdin Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel . Kedua kasus tersebut menunjukkan adanya penyiksaan dan rekayasa kasus sehingga dengan demikian para korban salah tangkap terviktimisasi atas tuduhan kejahatan yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Fenomena salah tangkap semacam ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum belum dapat melindungi masyarakat dari kejahatan, masyarakat justru menjadi korban dari penegakan hukum yang gagal.

---

ABSTRACTIn dealing with criminal case, law enforcement officers sometimes made mistakes that capturing suspect who is factually innocent. Various studies have found that those mistakes typically caused by various factors such as mistaken eyewitness identification forensic science error or misconduct false confession police investigation prejudice and less capable in law enforcement Colvin, 2009 Zalman, 2009 . In this case Scheck et al. 2000 mentions that although this is caused by various factors, most of the cases showed that the errors tend to come from the process of investigation, especially interrogation Poyser, 2011 . In many cases, investigators often did some violence and torture so that the suspect admits that he does the accused crimes. Suspect that do not stand to suffer the torture maybe given up in defending his denial and perforce to admit the crime he never did. Evidences then manipulated and gathered so that it can continue to be processed in trial.In this paper, I analyzed two cases of wrongful convictions using Court Decision as secondary data, I analyzed the case of Dedi Putusan No. 1204 Pid.B 2014 PN.Jkt.Tim and the case of Andro and Nurdin Putusan No. 1273 Pid.B 2013 PN.Jkt.Sel . Both cases demonstrate the existence of torture and cases manipulation so that the suspects are victimized and have to responsible of the crime they did not commit. This phenomenon of wrongful convictions shows that law enforcement officers have not been able to protect the public from crime, the real offenders is still wandering out there and the innocent people become victims of miscarriage of justice."

"ABSTRAKWarga Negara Indonesia WNI pada tahun 2016 telah diculik dan disandera berulang kali oleh kelompok teroris Abu Sayyaf di kawasan maritim. Pemerintah RI telah melakukan berbagai upaya dalam membebaskan WNI yang disandera oleh Abu Sayyaf. Upaya-upaya Pemerintah RI tersebut adalah melakukan negosiasi kepada Abu Sayyaf dan juga melakukan kerjasama terhadap berbagai pihak, baik pemeritah atau non pemerintah. Upaya-upaya tersebut merupakan strategi yang diterapkan oleh Pemerintah RI dalam membebaskan WNI yang disandera oleh Abu Sayyaf. Studi ini mencoba untuk memberi gambaran strategi Pemerintah RI dalam menanggulangi kasus penculikan dan penyanderaan oleh kelompok teroris, khususnya Abu Sayyaf. Studi ini juga memberikan penjelasan mengenai penculikan dan penyanderaan sebagai sebuah aksi teror dan ancaman terhadap Pemerintah RI.

---

ABSTRACTIn 2016, Indonesian Citizens has been kidnapped and held hostage repeatedly Abu Sayyaf terrorist in maritime area. The Government of Indonesia has made various efforts to free the citizens who held hostage by Abu Sayyaf Group. The efforts of Indonesia Government is negotiating to Abu Sayyaf Group and is also cooperation of various parties, both government or non government. These efforts is the strategy adopted by The Government of Indonesia in freeing Indonenesia Citizens who were held hostageby Abu Sayyaf Group. This study tries to illustrate The Indonesia Government strategy to cope cases of kidnapping and hostage taking by terrorist groups, and also provides an explanation of kidnapping and hostage taking as an act of terror and also pose a threat to The Government of Indonesia. "

"Penelitian ini mendeskripsikan tentang mekanisme pencegahan kejahatan yang diterapkan oleh Pertamina EP dalam mencegah terjadinya penambangan minyak tanpa izin ilegal di Wonocolo Field CEPU PT Pertamina EP. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisis deskriptif. Peneliti mencoba melihat faktor-faktor penyebab terjadinya penambangan minyak ilegal kejahatan melalui teori Broken Windows dan konsep pencegahan kejahatan situasional. Permasalahan munculnya penambangan minyak tanpa izin ilegal di Wonocolo bukan hanya didasari kelalaian atau pengabaian pengamanan yang dilakukan perusahaan namun juga keterlibatan Occupational Crime baik dari pegawai, muspika dan muspida yang turut mendukung aktivitas tersebut. Occupational Crime ini juga melemahkan upaya-upaya yang telah dilakukan perusahaan dalam menangani masalah penambangan minyak tanpa izin ilegal.

---

This research describes crime prevention mechanism implemented by Pertamina EP in order to prevent unlicensed illegal oil mining in Wonocolo Field CEPU PT Pertamina EP. This is a qualitative research with descriptive analytical design. The author tries to identify the factors that precipitated illegal oil mining crime using Broken Windows Theory and Situational Crime Prevention concept. The unlicensed illegal oil mining in Wonocolo not only caused by the absence or ignorance of guardianship by the company, but also the occurence of ccupational crime involving the employees, Muspika, and Muspida that also supports that activity. This occupational crime also weakened the efforts that have been made to deal with unlicensed illegal oil mining."

"ABSTRACTTulisan ini membahas tentang representasi perempuan berbahaya atau femme fatale sebagai bentuk kekerasan simbolik terhadap perempuan. Femme fatale menjadi sosok arketipe yang umum dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari legenda, literatur, seni lukis hingga industri perfilman.Melalui metode analisis wacana, peneliti berusaha menjelaskan penggambaran femme fatale dalam ketiga film Indonesia, yaitu Kala, Pintu Terlarang dan Rumah Dara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggambaran merugikan akan perempuan sebagai femme fatale yang disubordinasi, dinaturalisasi dan dilanggengkan dalam industri kultural dapat menjadi bentuk kekerasan simbolik terhadap perempuan. Dominasi maskulin dan misrecognition menjadi elemen kunci dalam melahirkan kekerasan simbolik terhadap perempuan.

---

ABSTRACTThis article discusses the representation of dangerous women or femme fatales in films as a form of symbolic violence against women. Femme fatale has been a familiar and recurring archetype in society, across from myth, literature, painting and film industry. Through discourse analysis method, this research reveals the representation of femme fatales within 3 Indonesian films, ldquo Kala rdquo , ldquo Pintu Terlarang rdquo and ldquo Rumah Dara rdquo . The result of this thesis shows that the subordinated, naturalized and recurring harmful representation of femme fatale in cultural industry is a form of symbolic violence against women. Both masculine domination and misrecognition are key elements to produce symbolic violence against women."

"ABSTRACTPerilaku menyimpang dalam ranah pendidikan merupakan hal yang sangat memprihatinkan yang terjadi saat ini. Sekolah harus dapat melaksanakan peranannya sebagai salah satu agen pengendalian sosial dalam mengawasi anak-anak didiknya. Sekolah ldquo;H rdquo; pun menciptakan serangkaian strategi pengendalian sosial dalam mencegah terjadinya perilaku hazing yang pernah menjadi tradisi pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk memahaminya, peneliti pun menggunakan social bond theory dan rational choice theory. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan convergent mixed method dengan subjek penelitian yaitu guru sekolah ldquo;H rdquo; dan siswi sekolah ldquo;H rdquo;. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekuatan-kekuatan strategi pengendalian sosial yang dilakukan oleh para guru sekolah ldquo;H rdquo; sesuai dengan tiga elemen ikatan sosial oleh Hirschi yaitu attachment, commitment, dan belief. Selain itu, rational choice theory yang digunakan peneliti sebagai teori pendukung membantu peneliti menjelaskan pandangan subyektif yang dimiliki siswi mengenai pertimbangan manfaat dan kerugian yang akan didapatnya jika ingin melakukan atau tidak melakukan perilaku hazing.

---

ABSTRACTOccure of deviance behavior nowadays in academic area is one of a tragic state. School had to have implemented up its role as one of agents of social control that ought to supervise their student. The ldquo H rdquo school then has created a set of social control strategy in order to prevent hazing behavior that used to be kind of tradition in the earlier years. This research is using convergent mixed method and the subjects of this research are teacher and student. The researcher is using social bond theory and rational choice theory in order to comprehend the facts. The result of this research had shown that there are some social control strategy through teachers at ldquo H rdquo school which is corresponding to three of social bond elements by Hirschi attachment, commitment, and belief. Furthermore, the researcher is also using rational choice theory as a supporting theory on this research to explain student rsquo s view subjectively about benefits and costs of doing hazing."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai penolakan masyarakat Padarincang terhadap rencana pembangunan pabrik AQUA Danone. Penolakan masyarakat yang telah berlangsung lama dan tak kunjung mendapatkan penyelesaian menuntun masyarakat kepada pembentukan suatu gerakan sosial bernama GRAPPAD Gerakan Rakyat Anti Pembangunan Pabrik AQUA Danone . Dengan menggunakan teori perilaku kolektif dan gerakan sosial, skripsi ini berupaya melihat serta mengidentifikasi penolakan masyarakat yang tertuang di dalam GRAPPAD. Tentang bagaimana masyarakat Padarincang berusaha mempertahankan wilayah mereka dari potensi kejahatan lingkungan, dengan mengoptimalkan suatu gerakan sosial.

---

ABSTRACTThis Thesis discusses about Padarincang rsquo s rejection over AQUA Danone development plan. How the society rsquo s rejection has been ignored for a long time, and then lead the society for guidance to Gerakan Rakyat Anti Pembangunan Pabrik AQUA Danone GRAPPAD rsquo s forming. The Thesis draws on collective behavior and social movement theories to argue the society rsquo s rejection over AQUA Danone, which is contained on GRAPPAD. Furthermore its pertaining how Padarincang society contrive to protect their territory from environmental crime, by using and optimizing social movement."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas praktik agenda setting oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI dalam kerangka pemikiran Kriminologi Konstitutif. Penelitian ini menggunakan teori kriminologi konstitutif sebagai teori utama dan teori agenda setting sebagai teori pendukung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan, teknik pengumpulan data berupa wawancara tidak terstruktur dan observasi berita untuk memperoleh data primer dan sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa praktik agenda setting merupakan sebuah bentuk dari wacana merugikan harmful discourse yang menghasilkan kekerasan simbolik berupa konstruksi sosial realitas masyarakat mengenai citra Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

---

ABSTRACTThis thesis examine Republic of Indonesia Parliament Agenda Setting with constitutive criminology framework. This research used constitutive criminology theory as the main theory and agenda setting theory as supporting theory for analysis. Researcher used qualitative approach with field research methods. Primary and secondary data are obtained through in depth interviews and news observation. Overall, the result shows that the practice of agenda setting is a harmful discourse which produced symbolic violence in form of social construction of the reality in society about the image of Republic of Indonesia Parliament."

"ABSTRAKPenulisan ini disusun berdasarkan analisis fenomena pelarangan beribadah di Indonesia melalui kacamata panopticon. Bertujuan memberikan pemahaman bahwa fenomena yang sering terulang ini dapat dijelaskan melalui pandangan yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penulis dalam melakukan penelitian ini menjelaskan melalui analisis panopticon karya Michel Foucault. Selain menggunakan panopticon, penulis menggunakan teori konflik karya Dahrendorf sebagai teori dasar penunjang analisis panopticon. Penelitian ini menganalisis bagaimana panopticon melihat fenomena pelarangan beribadah di Indonesia dalam ilustrasi kasus GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia. Dengan menggunakan teknik analisis wacana kritis dalam metodologi sosial yaitu melakukan pengumpulan dokumentasi, klasifikasi isi dokumentasi dan dikaitkan dengan konteks sosial yang terkait dengan fenomena pelarangan beribadah di Indonesia. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa panopticon melihat ilustrasi kasus tersebut terdapat relasi kuasa, serta diperburuk dengan adanya kebencian hate dan konflik.

---

ABSTRACTThis study is compiled based on the analysis of the phenomenon of prohibition against worshiping in Indonesia through the glasses of panopticon. This study aims to provide that the phenomenon recurred frequently this can be explained through the different views from previous studies. The author in conducting this study explains through a analysis of panopticon by Michel Foucault. In addition to using panopticon, the author resort to Dahrendorf 39 s theory of conflict as a basic theory for panopticon analysis. By using critical discourse analysis techniques in social methodology that is to analyze a text to understand the social context. The author collects documentation, classification of documentation content and that associated with social context related to the phenomenon prohibition against worshiping in Indonesia. The result panopticon see the illustration of the case there are power relations, and exacerbated by the presence of hate and conflict."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ujaran kebencian dalam pernyataan-pernyataan pejabat negara yang dikutip dalam pemberitaan media daring Kompas selama tahun 2016. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Queering Criminology. Dalam kaitannya dengan hubungan LGBT dengan negara, seringkali timbul pertanyaan mengenai siapa yang memiliki kekuasaan dan bagaimana orang-orang kuat yang paling politis berpengaruh.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis. Temuan data dalam penelitian ini berupa 20 berita dengan kutipan pernyataan pejabat negara terkait LGBT. Temuan data menunjukkan adanya 18 berita yang merupakan ujaran kebencian karena mengandung pernyataan diskriminatif, mengandung stereotipe, antagonis, dan merendahkan martabat, sementara 2 lainnya tidak mengandung ujaran kebencian. Pejabat negara dan media telah sama-sama menjadi agen pembentuk wacana kebencian. Hal tersebut berdasarkan pandangan kritis dapat disebut sebagai kejahatan.

---

Title Hate Speech by the Ruler against Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender in Media as Crime An Analysis of State Official 39 s Statement in Kompas Media Online News 2016 This study aims to examine hate speech in the statements of officials who are in the media coverage online Kompas during 2016. The theory used in this study is Queering Criminology. In his relationship between LGBT with the state, appear the question about who has power and a very moderate political person. The method used in this research is critical discourse analysis.

The data finding in this research is 20 news with quotation of opinion of LGBT related official. The findings of the data indicate 18 news which are hate speech because they contain discriminatory assumptions, containing stereotypes, antagonists, and degrading, while the other two are not contained by hate speech. State officials and the media have become equally hate shaping agents. Based on critical perspective, it can be called a crime."