Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerimaan pajak memegang peranan yang besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri mengalami kenaikan secara terus menerus, bahkan tahun 1999/2000 mencapai 77,61%. Penerimaan tersebut berasal dari berbagai jenis pajak, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).Apabila dibandingkan dengan penerimaan dan Pajak Penghasilan (PPh), maka penerimaan dari PPN memang kalah besar, tetapi penerimaan dari PPN mengalami kenaikan terus-menerus bahkan disaat krisis. Sementara itu penerimaan dari PPh mengalami penurunan saat krisis melanda Indonesia.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis Pajak tidak langsung yang dalam pemungutannya melibatkan pihak ketiga sebagai pemungut. Bukti pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga adalah Faktur Pajak. Oleh karena itu, Faktur Pajak merupakan bukti penting dalam mekanisme PPN. Namun, masih dijumpai adanya Faktur Pajak Fiktif dalam sistem perpajakan Indonesia. Tesis ini disusun dengan tujuan untuk menganalisis perlakuan perpajakan terhadap Faktur pajak Fiktif. Untuk mencapai tujuan tersebut metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan studi kasus pada PT"X".Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran modus operandi Faktur Pajak Fiktif yang diduga melibatkan PT "X". Dalam Undang-Undang perpajakan terdapat tanggung jawab renteng artinya pengguna Faktur Pajak ikut bertanggung jawab terhadap keabsahan Faktur Pajak yang diterbitkan penerbit. Hal tersebut menyebabkan baik penerbit maupun pengguna dapat dianggap melakukan tidak pidana perpajakan dan menanggung semua risikonya, jika Faktur Pajak yang ada ternyata bermasalah atau fiktif Hal itulah yang dianggap tidak adil karena ada kemungkinan pengguna merupakan korban dari sindikat Faktur Pajak Fiktif, sehingga yang bersangkutan mengalami dua kali kerugian.Saran yang diberikan adalah menjalin kerjasama yang baik antara KPP pengguna dan KPP penerbit. Selain itu hares dimungkinkan dalam Undang-undang untuk mengarahkan pengamatan, pemeriksaan, dan penyidikan lebih kepada penerbit dan mengetatkan seleksi permohonan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sehingga semua kecurangan dapat dideteksi lebih cepat."

"Penggunaan tes psikologi dalam seleksi tenaga kerja sangat signifikan oleh karena tes psikologi dapat mengevaluasi KSAOs seseorang untuk disesuaikan dengan tuntutan pekerjaan sehingga pada akhirnya didapat orang yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan (person job fit). Namun penggunaan tes psikologi dalam seleksi tidak mudah mengingat jumlah orang yang diseleksi tidak sedikit, dapat berjumlah puluhan hingga ribuan orang. Ditambah lagi dengan prinsip penggunaan tes psikologi yaitu harus diberikan oleh qualffied examiner (Anastasi & Urbina, 1997) atau psikolog (HIMPSI, 2003). Hal ini menyebabkan perusahaan yang tidak memiliki tenaga psikolog menggunakan jasa Lembaga Konsultasi Psikologi untuk menyelenggarakan tes psikologi dalam seleksi karyawannya. Namun dalam penyelenggaraannya, masih memiliki kekurangan yang dapat membahayakan validitas dan realibilitas hasil tes. Hal ini terjadi karena tidak adanya persiapan dalam administrasi tes sehingga tes tidak terstandardisir. Padahal administrasi tes merupakan prinsip dasar dalam pemberian tes psikologi (Kaplan & Saccuzzo, 1989; Aiken, 2000). Setelah dilakukan wawancara, hal tersebut terjadi karena tidak adanya prosedur kerja koordinator seleksi tes masal untuk tenaga kerja. Sehingga dalam penulisan Tugas Akhir ini diusulkan rancangan prosedur kerja koordinator seleksi tes masal untuk tenaga kerja.Prosedur kerja koordinator seleksi tes masal untuk tenaga kerja meliputi empat tahap, yaitu membuat rencana kerja, menyusun bahan briefing para tester, pengawas tes, dan korektor, melakukan briefing, dan merancang pengumpulan data dan laporan hasil pelaksanaan.Agar mendapatkan hasil tes yang valid dan reliabel maka koordinator harus mematuhi prinsip dasar tes psikologis dan hal ini dapat ditolong dengan adanya prosedur kerja baginya."

"Kifosis tuberkulosis adalah kelainan tidak stabil yang cenderung bertambah dan menyebabkan banyak masalah. Ada berbagai macam osteotomi yang dilakukan untuk mengkoreksi kifosis yang disebabkan banyak kondisi, namun bukan untuk tuberkulosis. Makalah ini mengajukan shortening procedure untuk mengkoreksi kifosis tuberkulosis. Penelitian praeksperimental dilakukan dengan melibatkan 49 pasien kifosis tuberkulosis yang dioperasi di RSCM dan RS Fatmawati sejak Juni 1996 hingga Juni 2001. Seluruh pasien dievaluasi secara radiografis saat sebelum operasi, setelah operasi, hingga kontrol terakhir (6-36 bulan). Resiko operasi berupa defisit neurologis juga dievaluasi berdasarkan Frankel. Kifosis dikelompokkan dalam tiga grup, yaitu grup A ( kifosis 30°-59°) grup B (60°-89°) dan grup C (90°-120°). Kifosis pasca operasi rata-rata terkoreksi sebesar 30,82° (67,5%), pada grup A 28° (75,49%), pada grup B 42,3° (62,43%) dan pada grup C 27° (23,36%). Komplikasi neurologis ditemukan pada 6 pasien (12,2%); 4 (11,8%) pada grup A dan 2 (40%) pada grup C, namun tidak ada perbedaan secara statistik berdasarkan komplikasi yang ditimbulkan antara kedua grup (p=0,1023). Dari hasil diatas disimpulkan bahwa Shortening procedure untuk kifosis tuberculosis memberikan koreksi yang signifikan. Pada kifosis TB > 90°, prosedur ini masih memberikan koreksi yang bermakna secara statistik namun dengan risiko komplikasi neurologis. (Med J Indones 2004; 13: 47-52)

---

Tuberculous kyphosis is an unstable lesion that tends to progress and lead to many problems.Various corrective osteotomies for kyphosis have been described for various conditions, but not for tuberculosis. This articles proposed shortening procedure to correct tuberculous kyphosis. The preexperimental study was conducted in 49 patients with tuberculous kyphosis treated surgically at Cipto Mangunkusumo and Fatmawati hospital since June 1996 till June 2001. All patients were evaluated radiographically in the preoperative period, postoperative period, and at the latest follow-up (6-36 months). Neurological deficit risk of operation was also evaluated by Frankel grading. The kyphosis were classified into three group, group A (kyphosis 30° - 59°) group B (60° - 89°) and group C (90° - 120°). The average postoperative kyphosis correction was 30.82° (67.5%); in group A 28° (75.49%), in group B 42.3° (62.43%), and in group C 27° (23.36%). Anova test gave significant difference in persentage of postoperative correction. Paired t-test also gave significance postoperative correction in all groups. Neurological complication was found in 6 patients (12.2%); 4 (11,8%) in group A dan 2 (40%) in group C, and no statistical difference between the two groups concerning this complication (p=0.1023). We concluded that shortening procedure for tuberculous kyphosis gave significant correction. In TB-kyphosis > 90° shortening procedure still gave significant correction although a potential risk of serious neurologic complication. (Med J Indones 2004; 13: 47-52)"

"Radiocarbon dating method is applied to date samples which are not exceeding 50.000 years in age (Quatemary)....."