Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 55 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rycko Amelza Dahniel
"Tekanan perubahan lingkungan strategik, meningkatnya harapan masyarakat terhadap kinerja Polri serta krisis multidimensional yang dialami bangsa Indonesia merupakan tantangan yang mengharuskan poin untuk melakukan reformasi kepolisian, dengan merubah paradigma brawn menjadi brain yang lebih intelektual, civilian, dan bermoral dengan pola pembenahan yang diarahkan pada struktural, instrumental dan kultural. Pembenahan kultural diharapkan akan bermuara pada perbaikan perilaku dan kinerja individu maupun organisasi, sehingga menimbulkan pertanyaan menarik, faktor apa saja yang mempengaruhi dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja Polri ?. Dengan pertimbangan konsep, teori dan harapan publik, maka dipilihlah variabel moral, kemampuan, dan motivasi dari sudut pandang individu serta variabel iklim organisasi dan irisan organisasi sebagai variabel-variabel bebas"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T1553
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rudy Harianto
"Tesis ini menguraikan tentang kinerja Unit Jihandak pada Kompi Bantuan Batalyon A Satuan Brimob Polda Jawa Barat, dituangkan dalam bentuk suatu studi kasus. Permasalahan difokuskan pada tindakan-tindakan serta perilaku yang ditampilkan Unit Jihandak selama proses penanganan bahan peledak di lapangan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode etnografi, dengan pendekatan kualitatif, sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan terlibat dan wawancara dengan pedoman.
Hasil studi ini menunjukkan, bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan serta perilaku yang ditampilkan oleh Unit Jihandak selama proses penanganan bahan peledak, mempengaruhi kinerja unit. Tindakan-tindakan yang ditampilkan menunjukkan tingkat profesionalisme. Karena masing-masing anggota mempunyai tugas dan tanggung jawab yang jelas. Adanya hubungan tata cara kerja yang berlanjut dan proporsional. Kepuasan dalam bekerja, penerapan sistim penghargaan, sikap rekan sekerja mendorong terwujudnya totalitas kinerja yang baik.
Perilaku anggota yang menampilkan sikap agresif, karena adanya beban tugas yang tidak proporsional, sehingga iklim dalam organisasi menjadi tidak sehat. Keadaan ini menjadi sangat tidak menyenangkan untuk bekerja. Kurangnya perhatian atasan terhadap kesulitan bawahan, pada gilirannya akan mempengaruhi kinerja yang ditampilkan secara keseluruhan.
Pemahaman anggota terhadap budaya organisasi, sistim nilai organisasi berupa doktrin, norma serta aturan yang berlaku, mewujudkan suatu sikap disiplin, loyalitas, moral tinggi, kebanggaan pada korps, serta senantiasa menjunjung tinggi kode etik organisasi. Sikap mental positif dari anggota yang ditandai dengan rasa kebanggaan pada korps, rasa kesetia kawanan, solidaritas tinggi terhadap sesama anggota korps, rasa ikut memiliki, ikut bertanggung jawab dan rela berkorban demi nama korpsnya. Kesemuanya itu akan mengarah pada terciptanya integritas kesatuan."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002
T11003
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rahmad Ramadhan
"Tesis ini tentang proses penyidikan tindak pidana kekerasan di Satuan Jatanras Direktorat Reskrimum Polda Metrojaya, dengan fokus penelitian pada tindakan atau perilaku penyidik Polri saat melakukan proses penyidikan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Satuan Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang tindakan dan hasil dari penelitian ditemukan bermacam ragam tindakan dan perlakuan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan etnografi sehingga peneliti dapat menggambarkan secara utuh mengenai tindakan dan perlakuan penyidik anggota Sat III/Jatanras dalam melakukan penyidikan.
Hasil dari penelitian ditemukan bermacam ragam tindakan dan perlakuan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan. Tindakan tersebut digambarkan mulai dari kegiatan penyelidikan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut.
Penyidikan kasus-kasus kekerasan dilaksanakan sesuai prosedur namun masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan tersebut adalah berupa penyimpangan dalam pertakuan pemaksaan, penghinaan, membentak dan menganiaya dalam pemeriksaan tersangka; sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan yaitu: faktor anggaran penyidikan; pendidikan; pemenuhan kebutuhan pribadi dan kesatuan; hubungan internal dan eskternal.
Proses penyidikan dalam konteks penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Polri adalah merupakan barometer untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dan citra baik dari institusi Polri. Apabila Polri lambat dalam melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana maka dianggap tidak profesional dan proposional serta semakin suburnya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana sehingga akan semakin terpuruknya citra Polri di mata masyarakat dan Pemerintah.
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T17466
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Syamsul Huda
"Pembahasan dalam tesis ini adalah bahwa informasi yang ada pada Subdit Harda Ditresrkimum Polda Metro Jaya memerlukan penyimpanan dan pemeliharaan data secara akurat, baik untuk tindak lanjut penyelesaian tugas maupun untuk menjaga kerahasiaan supaya tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi observasi, wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukan:
1) Potensi ancaman gangguan keamanan informasi pada Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya berasal dari dalam dan dari luar, dimana yang dari dalam yakni terkait penyimpanan dokumen yang dilakukan oleh para penyidik, sedangkan ancaman yang berasal dari luar adalah upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap suatu kasus yang sedang ditangani oleh Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
2) Pelaksanaan kegiatan manajemen sekuriti informasi yang dilakukan oleh Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan manajemen sekuriti informasi yang baik;
3) Dalam prakteknya pelaksanaan manajemen sekuriti informasi yang dilakukan oleh Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya mempunyai beberapa kendala meliputi aspek SDM, sarana dan prasarana serta sistem dan metode yang dilakukannya, sehingga kegiatan manajemen sekuriti informasi yang dilakukan menjadi tidak maksimal;
4) Kondisi ideal pelaksanaan manajemen sekuriti informasi yang dilakukan oleh Subdit Harda Ditreksrimum Polda Metro Jaya berdasarakan komponen yang terdapat dalam ISO 27702 adalah meliputi dua belas bagian utama identifikasi sasaran hasil dari tiap kendali relatif untuk diterapkan.
Implikasi dari kajian tesis ini adalah:
(a) Perlu dilakukan berbagai upaya penanggulangan potensi ancaman terjadinya gangguan keamanan informasi;
(b) Perlu dibuatkan suatu Peraturan dari pihak pimpinan yang mengikat untuk dilaksanakan oleh semua penyidik dan PNS yang bekerja di Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
(c) Para penyidik perlu diikutsertakan dalam program pendidikan dan latihan maupun kejuruan dibidang teknologi informasi; dan (d) Perlu dibuatkan ruangan khusus yang dipergunakan untuk penyimpanan dokumen maupun berkas-berkas hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh para penyidik Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
(e) Perlu dilakukan pengklasifikasian informasi, menjadi informasi sangat rahasia, informasi rahasia, informasi terbatas/konfidensial, informasi biasa, guna menghindari terjadinya kebocoran informasi.

This thesis discussed about the information at Subdit Harda Ditresrkimum Polda Metro Jaya that require storage and accurate maintenance, either for task completion or in order to maintain confidentiality. This research used descriptive qualitative metode. Data collection is conducted through observation, interview and documentation.
The research shows:
1) There are two potential threats for security of information at Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya, first is internal threat that came from the investigator?s document handling methode and second is external threat that came from other parties whom concern for the case being handled by Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
2) The implementation for security management of information that is done by Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya has not been reflecting a good security management of information yet;
3) The implementation for security management of information that is done by Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya has some constraints that is : human resources, infrastructure, systems and methods;
4) Ideal implementation for security management of information that is done by Subdit Harda Ditreksrimum Polda Metro Jaya based on twelve main target identification results in ISO 27702.
Implication of this thesis discussion are:
(a) Reduce the potential threats for information security;
(b) Regulation is need to rules all investigators and civil servants that work in Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya; (c) The investigator should be having an educational programs and vocational training about information technology; and
(d) It should be a special room that is used for storage of documents and files that have been collected while investigation prosessed;
(e) Classification of information is necessary, which is : extremely confidential information, confidential information, limited information/confidential and regular information.
"
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ghalih Widyo Nugroho
"Polri Sebagai institusi yang memegang peranan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Reformasi Birokrasi Polri secara berkelanjutan selalu melakukan perubahan baik dari segi struktural, instrumental dan cultural, dan salah satu aspek pentingnya adalah bidang sumber daya manusia. Hal ini termasuk dalam hal penempatan personel pada suatu jabatan baik sebagai bentuk promosi, penyegaran maupun demosi yang sesuai dengan kapabilitas dan kemampuannya. Untuk mengetahui kompetensi setiap personelnya, Polri melakukan penilaian menggunakan metode Assessment Center kepada setiap personelnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Asssessment Center Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan tujuan untuk menganalisa terkait Implementasi Assessment di Polda Kep. Bangka Belitung, Keterkaitan Assessment dengan penempatan jabatan dan Dampak Assessment terhadap personel dan organisasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pertama pelaksanaan Assesment Center pada Polda Kep. Bangka Belitung belum berjalan secara optimal, dikarenakan dukungan anggaran yang terbatas. Kedua Assessment tidak selalu terkait dengan penempatan jabatan personel, hal tersebut dikarenakan masih ada kebijakan pimpinan dan faktor lain yang mempengaruhi dalam penempatan jabatan personel. Ketiga bahwa Assessment yang tidak sesuai ketentuan akan memberikan dampak pada pembinaan karier personel yang kurang adil serta terkesan subyektif (sudah mengikuti Assessment jabatan tertentu tapi tidak menjabat dalam jabatan tersebut, belum mengikuti Assessment jabatan tertentu tapi sudah menjabat dalam jabatan tersebut dan tidak pernah ikut Assessment juga tidak menjabat) serta Reformasi Organisasi Polri tidak tercapai dengan baik.

POLRI is a civil institution have an important role maintaining security, social order, law enforcement and providing protection and service to the community. Bureaucratic Reform of the Indonesian National Police Have an impact on changing structures, instrumental and cultural, one of the important aspects is human resources. This includes the replacement of personnel in a matched position either as a form of promotion, refreshment, or demotion in accordance with their capabilities and abilities. To find out the competency of each personnel, Polri has been conducting an assessment using the Assessment Center method for each personnel as stipulated in the Chief of Police Regulation Number 5 of 2016 concerning the Implementation of the Assessment Center for the Indonesian National Police. This research used qualitative approach conducted by collecting data in the form of interviews, observation, and documentation, with the aim of analyzing related to the Implementation of the Assessment at Regional Police of Kep. Bangka Belitung, Linkage of Assessment with position placement and Assessment Impact on personnel and organizations. The result found that first, the implementation of the Assessment Center at Regional Police of Kep. Bangka Belitung has not run optimally, due to limited budget support. Secondly, Assessments are not always related to the placement of personnel positions, this is because there are leadership policies and other factors that influence the placement of personnel positions. Third, Assessment that is not in accordance with the provisions will have an impact on personnel career development that is unfair and seems subjective (already taking an Assessment for a certain position but not serving in that position, has not taken part in an Assessment for a certain position but has already served in that position and has never participated in an Assessment either not serving)."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Febri Nurzam
"Intelijen adalah satu unit khusus di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memiliki tugas rahasia untuk mencari informasi yang tidak boleh diketahui oleh siapapun yang tidak berkepentingan. Oleh sebab itulah diperlukan upaya peningkatan kemampuan anggota intelijen, khususnya yang tergabung dalam Ditintelkam Polda Metro Jaya, yang dapat melalukan tugasnya dengan observasi digital melalui drone dan aplikasinya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penggunaan teknologi drone dapat digunakan sebagai strategi yang dilakukan oleh Ditintelkam Polda Metro Jaya dalam meningkatkan sumberdaya Polri yang Presisi khususnya dalam kemampuan observasi digital di bidang Intelkam, begitu juga dengan dampak penggunaanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan cara mendeskripsikan gejala-gejala yang muncul untuk dijadikan data analisis. Teknik pengambilan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara informan penelitian yakni Direktur Intelkam Polda Metro Jaya, Kabid Intel, dan Karo SDM sebagai narasumber utama. Selain itu juga peneliti melakukan telaah dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi drone di Ditintelkam Polda Metro Jaya dinilai belum optimal, baik dalam penggunaan sebagai kelengkapan dinas anggota maupun dalam kapasitas sumberdayanya yang belum mahir dalam mengoperasikan drone. Sementara itu, diketahui bahwa dampak dari penggunaan yang belum optimal ini berpengaruh pada kinerja anggotanya.

Intelligence is a special unit under the National Police of the Republic of Indonesia, which has a secret task to find information that should not be known by anyone who is not authorized. For this reason, several efforts are needed to increase the ability of intelligence members, especially those who are members of the National Police Security Agency, where this can be done through digital observations through drones and the applications. Therefore, the main purpose of this study is to describe the use of drone technology as a strategy carried out by the National Police Ditintelkam in increasing the Precise Police Resources, especially in digital Observation capabilities and the impact of its use. The method used to achieve this goal is a qualitative approach by describing the symptoms that appear to be used as data analysis. Data collection techniques used were interviews with the Director of Intelkam Polda Metro Jaya, Head of Intel, and Karo HR as the main sources; and through document review. The results of the study indicate that the drone application in the National Police's Baintelkam is considered not optimal, both in its use as a complement to member services and in the capacity of its resources who are not yet proficient in operating drones. Meanwhile, it is known that the impact of this suboptimal use has an effect on the performance of its members."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bayu Marfiando
"Kondisi penegakan hukum lalu lintas yang belum maksimal hampir terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk juga di wilayah Polda Metro Jaya. Sebagai ibukota, Jakarta dan sekitarnya menghadapi masalah yang cukup komplek dalam penegakan hukum lalu lintas, baik yang terkait infrastruktur sarana dan prasarana maupun kondisi sosial masyarakat. Pentingnya Implementasi kebijakan Elektronic Traffic Law Enforcement (Etle) Terhadap Penurunan Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas sangatlah penting. Sehingga bisa mewujudkan Kamseltibcarlantas yang maksimal pada wilayah Hukum Polda Metro Jaya dan sekitarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, implementasi penegakan hukum menggunakan E-TLE di wilayah Hukum Polda Metro Jaya masih kurang efektif ditandai dengan perbedaan jumlah pelanggaran lalu lintas yang menggunakan E-TLE dengan yang tidak. Kedua, manajemen dan kemampuan sumber daya manusia dalam pengoperasian E-TLE di Polda Metro Jaya masih belum efektif. Perlunya pemberian insentif kepada anggota polisi lalu lintas yang bertugas di wilayah ETLE untuk meningkatkan efektifitas, maka nilai implementasi kebijakan ETLE juga akan meningkat.

The condition of traffic law enforcement that has not been maximized has almost occurred in various regions in Indonesia, including the Polda Metro Jaya area. As the capital city, Jakarta and its surroundings face quite complex problems in traffic law enforcement, both related to infrastructure, facilities and infrastructure as well as social conditions. The Importance of Implementing the Electronic Traffic Law Enforcemnt (Etle) policy towards the reduction of the number of traffic violations is very important. So that it can realize maximum security and security in the legal area of Polda Metro Jaya and its surroundings. The results showed that first, the implementation of law enforcement using E-TLE in the legal area of Polda Metro Jaya was still ineffective, indicated by the difference in the number of traffic violations using E-TLE and those that did not. Second, the management and human resource capabilities in operating E-TLE at Polda Metro Jaya are still ineffective. It is necessary to provide incentives to traffic police officers assigned to ETLE areas to increase effectiveness, so the value of implementing ETLE policies will also increase."
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dilia Tri Rahayu Setyaningrum
"Praduga mempakan dugaan awal terhadap seseorang atau sesuatu, baik yang bersifat positif, maupun negatif. Praduga yang bersifat negatif biasanya disebut prasangka atau prejudice. Praduga dapat terjadi pada siapa saja, dalam skripsi ini penulis membahas praduga petugas polisi, khususnya pemeriksa tersangka dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polri. Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana dan mengapa praduga tersebut dapat terjadi di kalangan pemeriksa.
Untuk itu, penelitian berfokus pada pemeriksa tersangka yang telah berpengalaman menangani kasus kejahatan yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, dengan harapan dapat diperolah gambaran mengenai proses yang terjadi sebelum dan ketika pemeriksaan dilakukan. Tujuannya untuk memperoleh gambaran tentang proses praduga, dengan demikian dapat diketahui secara jelas penyebab praduga di kalangan pemeriksa BAP. Pemeriksa di Polda Metro Jaya merupakan subyek yang tepat untuk diambil datanya sebab di sana merupakan pusat pemeriksaan segala kasus, termasuk kasus yang tidak dapat ditangani oleh Polres atau Polsek.
Dalam penelitian ini dipilih pendekatan kualitatif, agar gambaran dan dinamika serta proses yang diceritakan subyek terlihat jelas dan unik sehingga dapat dipahami Iebih baik, sesuai makna yang diberikan dari sudut pandang individu yang bersangkutan. Dapat dikatakan pula bahwa penelitian ini bersifat deskriptif, karena berusaha menggambarkan gejala, keadaan, dan proses yang terjadi pada diri individu. Data untuk penelitian ini didapat dari wawancara mendalam terhadap beberapa pemeriksa tersangka di Polda Metro Jaya. Wawancara dilakukan di rumah kediaman mereka.
Pembahasan dimuiai dengan pemberian contoh praduga positif dan negatif pada pemeriksaan terhadap tersangka. Selanjutnya pembahasan kasus yang dialami subyek pertama. Bagian kedua membahas kasus subyek kedua. Kedua bagian tersebut membahas 4 proses yang masing-masing adalah: Pengaruh kontekstual, impression formation, attribution, dan faktor penyebab praduga pada setiap subyek. Bagian ketiga, berisi pembahasan antar subyek yang membandingkan antara hasil yang diperoleh pada subyek 1 dan 2. Bagian keempat merupakan rangkuman pembahasan, berisi proses-proses kognisi sosial yang terjadi sehingga menghasilkan praduga, baik positif maupun negatif. Proses-proses tersebut antara Iain schema dan prototypes, heuristic, dan automatic vigilance.
Penelitian ini menemukan bahwa praduga terjadi karena manusia memiliki proses berpikir yang dilandasi oleh berbagai faktor, antara lain pengaruh kontekstual yang termasuk di dalamnya kehidupan masa lalu, pembentukan impresi saat pertama kali pemeriksa bertemu tersangka dan proses selama pemeriksaan, atribusi yang merupakan sikap pemeriksa untuk dapat mengerti penyebab sikap dari tersangka, dan faktor penyebab praduga Iain seperti stereotypes, Iingkungan kerja, desakan tugas dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut melandasi proses terjadinya praduga yang dapat diterangkan melalui proses skema dan prototip dimana telah terbentuk suatu framework dalam kognisi pemeriksa saat bertemu tersangka, proses heuristik yaitu jalan pintas yang diambil dalam praduga negatif atau positif, proses yang menimbulkan kesalahan kognisi seseorang yang disebut automatic vigilance dimana seseorang lebih memperhatikan informasi negatif dari tersangka dibanding informasi lainnya sehingga mengakibatkan kesalahan dalam menarik kesimpulan, dan faktor afektif yang dapat mempengaruhi praduga pemeriksa terhadap tersangka.
Praduga yang terjadi pada tersangka tidak selamanya merupakan hal yang buruk, karena berguna agar proses pemeriksaan berjalan Iebih lancar tanpa mengesampingkan asas praduga tidak bersalah. Tentunya harus terdapat toleransi pada diri masing-masing pemeriksa agar praduga yang terjadi tetap pada batas-batas yang diperkenankan. Semoga skripsi ini berguna."
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2000
S2977
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bagus Prasetio
"Berkembangnya dunia Kepolisian dari waktu-kewaktu baik secara organisasi maupun personil dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam kehidupan masyarakat (Rianto, 1999). Apalagi ditambah dengan berpisahnya Polri dari ABRI, membuat tugas dan tanggung jawab Polri semakin berat. Sehingga Polri harus mampu menjadi ujung tombak dalam menegakkan hukum (Djamin, 2001).
Kepolisian merupakan suatu lembaga yang bertugas menjaga keamanan negara dan menegakkan hukum yang terdiri dari lima fungsi teknis kepolisisan, diantaranya adalah fungsi Sabhara (Samapta Bhayangkara), fungsi Lantas (Lalu Lintas), fungsi Bimmas (Bimbingan Masyarakat), fungsi Reserse dan fungsi Inteligen. Kelima fungsi ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu kesatuan yang sangat diperlukan untuk membangun polisi yang ideal. (Wangsa, 1994).
Yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah fungsi Sabhara, karena tugas Sabhara adalah melaksanakan fungsi kepolisian yang bersifat preventif atau pencegahan, menangkal segala bentuk pelanggaran dan tindak kriminalitas serta melaksanakan tindakan represif tahap pertama terhadap segala bentuk pelanggaran dan tindak kejahatan dan ketertiban masyarakat, melindungi keselamatan orang, benda dan masyarakat serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat (Wangsa, 2003).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber stres fisiologis merupakan sumber stres yang paling menonjol dan paling potensial sebagai penyebab timbulnya stres pada anggota Sabhara Polda Metro Jaya dalam menangani aksi unjuk rasa di Jakarta. Sumber stres psikologis merupakan faktor yang mempunyai banyak peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan stres, tetapi potensi untuk menyebabkan stres tidak saekuat sumber stres fisiologis. Namun demikian sumber stres psikologis tetap lebih potensial menimbulkan stres dibandingkan sumber stres dari keluarga, stresor lingkungan, dalam diri serta komunitas dan pekerjaan.
Menurut Carver (1989), sebagian besar stresor individu dapat menampilkan lebih dari satu strategi coping. Namun demikian, dalam keadaan tertentu salah satu strategi cenderung mendominasi, baik itu Problem-Focused Coping, Emotion-Fokused Coping, atau Maladaptive Coping. Keadaan ini juga berlaku pada anggota Sabhara Polda Metro Jaya dalam menengani aksi unjuk rasa di Jakarta. Anggota Sabhara yang bertugas di Polda Metro Jaya menggunakan ketiga strategi coping yang ada untuk mengatasi stres, namun Emotion-Focused Coping yang lebihbanyak digunakan."
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2004
S3399
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6   >>