Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang gagalnya forum kerjasama Border Liaison Meetingyang dilaksanakan oleh RI-PNG untuk mengatasi meningkatnya ancamankeamanan non tradisional di perbatasan RI dan PNG. Border Liaison Meeting(BLM adalah forum pertemuan tingkat daerah yang diselenggarakan olehpemerintah Propinsi Papua (RI) dengan Pemerintah PNG dalam rangkamendukung pembangunan wilayah perbatasan dan penyelesaian isu-isu keamanannon tradisional di kawasan perbatasan kedua negara.Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis sebagai penelitianinterpretatif yang menekankan pemahaman pada dunia sosial. Penelitian inimenunjukkan hasil bahwa kedua Negara belum siap untuk melakukan pembukaanpasar bersama dalam mengimplementasikan hasil BLM dan kurangnya saranaprasarana bagi petugas pengawas keamanan di perbatasan. Dengan ketidaksiapanini maka menghasilkan masalah baru yaitu meningkatnya ancaman keamanannon-tradisional di kawasan perbatasan RI-PNG khususnya di Propinsi Papua.

---

ABSTRACTThe focus of this studey is analyzing the failure of Border Liaison Meeting Forum MOUbetween the Republic of Indonesia and Papua New Guinea (PNG) to deal with the nontraditionalsecurity threats in the border area of the two countries. BLM is a region-levelforum held by the province of Papua and the government of PNG in order to support thedevelopment of border areas as well as handle the non-traditional issues occurred in theseareas. This study is qualitative research that aims to give a descriptive analysis of a socialphenomenon especially that happens in the border area of Indonesia and PNG. This studysummarize that MOU on BLM between the two countries has failed due to the lackreadiness in opening the open market accessed by the two countries as a way ofimplementing the BLM. Moreover, Indonesian officials are still lacking of securityinfrastructure to oversee the activities in the border areas. Therefore it gives newproblems especially the rise of non-traditional security threats in the border areas of PNGIndonesiaspecifically in the Province of Papua."

"Tesis ini berusaba menjeiaskan bagaimana strategi kebijakan pengelolaan keamanan di Perbatasan darat antara Indonesia dengan Timor Les.le. Tesis ini berfokus pada kondisi wilayab perbatasan di Indonesia yang berbatasan iangsung dengan negara Timor Leste, khususnya di provinsi Nusa Tenggara Timur, Penerapan kebijakan pemerintab yang berbasis pada pendekatan kesejahteraan dan keamanan temyata tidak beljaian optimaL Hal ini te!jadi karena adanya sejumiab pennasaiaban di wilayab perbatasan yang beium terseiesaikan hingga sa.at ini. Sejumlah permasalahan tersebut antara lain belwn selesainya penentuan batas v.ilayab darnt di empat segmen, terbatasnya pembangunan inftastmktur di wilayah perbatasan, adanya upaya pengambilan kedaulatan teritorial terhadap pulau-pulau kecii di perbatasan, dan adanya eksodus pengungsi warga Timor Leste yang semakin mernperburuk kondisi perekonomian di perbatasan Indonesia. Tujuan penelitian ini adalab untuk mengetabui dan memabami berbagai ancaman yang ada di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste serta mencoba mencari strategi yang tepat dalam mengelola keamanan di perbatasan Indonesia­ Timor Leste. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analisis. Penelitian ini memberi rekomendasi agar keempat persoalan-persoalan yang menghambat berjalannya kebijakan pemerintab berbasis pendekatan kesejabteraan dan keamanan harus segera dise!esaikan dan ditangani dengan baik. Kombinasi antarn pendekatan kesejabternan dan pendekatan keamanan dalam pengelolaan keamanan di daerab perbatasan merupakan kebijakan yang tepat untuk diterapkan saat ini. Di samping itu, pemberian peran inteiijen yang cukup besar di daerab perbatasan akan memberikan manfaat yang besar bagi Pemerintah

---

This thesis attempts to explain how the policy strategies of security management on land border between Indonesia and Timor Leste. This thesis focuses on conditions in Indonesian border areas directly adjacent to the state of Timor Leste. especially in Nusa Tenggara Timur Province. The implementation of government policies based on the approach to welfare and security was not running optimally. This happens because of some problems in border areas which have not been resolved until today. These problems include, have not completed the determination of land bonndaries in four segments, the limited development of infrastructure in border areas, the effort to capture the territorial sovereignty of smaU islands on the border and the exodus of East Timor refugees are increasingly worsening economic conditions in Indonesia border.

The purpose of this research is to know and understand the various threats on border areas between Indonesia and East Timor as well as trying to find the right strategy in managing the security on the border of Indonesia and Timor Leste. The study was a qualitative research design with descriptive analysis.

This study recommends thet the fuur issues that inhibit the passage of government policies based on the approach to welfare and security must be resolved and handled properly. The combination of welfare and security approaches in the management of security in border areas is an appropriate policy to be implemented at this time. In addition, the provision of substantial intelligence role in border areas vvitl provide great benefits for the Government in formulating and establishing a policy for the achievement of public welfare of the border. The intelligence sensitivity in seeing the action or policy made by neighboring countries that East Timor must be very necessary for the Indonesian government to avoid strategix surprises of state of East Timor."

"Penelitian ini adalah mengenai dampak kebijakan pemerintah Australia memulangkan kembali pencari suaka yang akan masuk ke negaranya terhadap Indonesia. Dalam penelitian ini dianalisis akibat yang ditimbulkan dari kebijakan Operasi Kedaulatan Perbatasan yang dijalankan oleh Pemerintahan Australia dibawah pimpinan Perdana Menteri Tonny Abbot dimana dengan kebijakan tersebut menimbulkan banyaknya pencari suaka yang ada di Indonesia salah satunya bermukim di kawasan Cisarua Bogor dan menimbulkan permasalahan tersendiri dengan keberadaan mereka di kawasan Cisarua Bogor.

---

This research is about the impact of the Australian government's policy of refoulement of asylum seekers who would enter their country Against Indonesia. In this study analyzed the impact of operation sovereign borders policy run by the Australian Government under the leadership of Prime Minister Tony Abbott. The Inpact is raises the number of asylum seekers in Indonesia and living in Cisarua Bogor and caused its own problems with their presence in Cisarua Bogor."

"makalh ini disajikan pada seminar nasional tentang masalah hukum batas laut indonesia. Badan Pembinaan Hukum Hak Asasi Manusia. Jakarta, 8-9 juni 2005"

"Tulisan ini menyajikan sebuah perspektif bersifat komparatif mengenai kajian kawasan perbatasan di dunia, khususnya di Afrika dan Amerika bagian barat-laut. Dalam konteks, perbandingan yang lebih luas itulah, kajian tentang kawasan perbatasan di Kalimantan ini diulas. Tulisan ini mengetengahkan definisi mengenai perbatasan; fungsinya secara sosial, ekonomis, dan politik; serta dampaknya bagi masyarakat-masyarakat yang mengalami pemisahan oleh batas negara. Tulisan ini juga mengupas konteks pengkajian masalah perbatasan dan cara 'perbatasan' diklasifikasi dengan fokus pada aspek interaksi internasional, konflik, akomodasi, dan keterpisahan perbatasan dengan komuniti-komuniti penghuninya."

"Perubahan londe ke pumpboat (perahu sampan tradisional ke perahu modern bermesin) berproses begitu cepat di Perbatasan Indonesia Filipina. Pertimbangan utama bagi nelayan karena londe berat dibanding pumpboat, kurang cocok dipasang mesin motor perahu, hanya mengandalkan ornamen bernilai arstistik dengan kesakralan tetapi berat melawan arus, ombak dan angin. Sementara pumpboat saat ini tepat berdasarkan fungsi dan pemanfaatan, rancang bangun sesuai dengan kondisi laut dan lincah bergerak diantara ombak laju dalam membelah arus laut. Pengetahuan pasang layar dan mendayang beralih ke memahami komponen utama pada pumpboat seperti as, crosjoin, propeler harus mampu diutak atik tanpa bekal pelatihan khusus. Disatu sisi pengetahuan tradisi bahari tentang seni sastra khususnya messambo (kebiasaan melantunkan lagu lagu daerah dan lagu rohani ketika berperahu, sebagai pengiring dan penyemangat para pendayung) makin ditinggalkan di tengah hiruk pikuk dan derum mesin perahu pumpboat. Studi ini menunjukkan pengetahuan lokal dan ketrampilan berlayar nelayan menjadi bertambah setelah kehadiran perahu bermesin motor dari negara Filipina dengan menggunakan metode deskriptif analisis."

"Perbatasan negara merupakan salah satu objek menarik bagi para peneliti sosial di Indonesia. Sebab perbatasan menjadi daerah khusus yang selalu menjadi fokus perhatian baik secara eksternal (internasional) maupun internal (negara indonesia itu sendiri) karena di dalamnya terdapat banyak dinamika yang terjadi entah itu konflik, identitas, migrasi, ilegal loging, dan sebagainya. Dinamika itu tidak hanya terjadi kepada subjek dari penelitian saja, melainkan juga terjadi oleh para peneliti sosial itu sendiri. Permasalahannya adalah seringkali para peneliti Indonesia yang membahas kajian tentang studi-studi perbatasan Negara baik secara sadar maupun tidak sadar banyak yang terpengaruh oleh cara pandang dari epistemologi Negara, seperti: adanya idealisme bahwa masyarakat hidup harus menetap, perbatasan sebagai wilayah yang paling rawan akan terkikisnya rasa nasionalisme, kehadiran Negara sebagai faktor kunci dalam penyelesaian konflik yang ada di perbatasan, dan lain sebagainya. Kondisi itu yang akan dijelaskan lebih detail pada tulisan ini. Metode yang dilakukan yaitu studi kualitatif dengan menggunakan model anotasi bibliografi dalam studi pustaka. Hasilnya menunjukan bahwa peneliti sosial untuk waktu yang lama banyak mengabdikan diri kepada pemerintah yang berkuasa, akibatnya terdapat bias antara perspektif Negara dengan perspektif Ilmu Sosial. Terutama ketika membahas tentang masyarakat perbatasan di Kalimantan Barat dan Sarawak.

---

National borders are one of the interesting objects for social researchers in Indonesia. Because the border is a special area that is always the focus of attention both externally (internationally) and internally (the Indonesian state itself) because in it there are many dynamics that occur whether it's conflict, identity, migration, illegal logging, and so on. This dynamic does not only occur to the subject of the research, but also to the social researchers themselves. The problem is that often Indonesian researchers who discuss studies of state border studies, both consciously and unconsciously, are often influenced by the perspective of the state epistemology, such as: the idealism that people live should settle down, the border as an area that is most prone to erosion of sense of belonging. nationalism, the presence of the State as a key factor in resolving conflicts at the border, and so on. This condition will be explained in more detail in this paper. The method used is a qualitative study using a bibliographic annotation model in a literature study. The results show that social researchers for a long time have devoted themselves to the ruling government, as a result there is a bias between the State perspective and the Social Science perspective. Especially when discussing border communities in West Kalimantan and Sarawak.

"