Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seorang manusia dalam hidupnya mengalami tiga peristiwa penting,yaitu waktu dilahirkan, perkawinan dan pada waktu ia meninggal dunia.Ketika manusia meninggal dunia, maka beralihlah segala yang ditinggalkan si wafat kepada anggota keluarga yang ditinggalkan. Dalam KUHPerdata dikenal dua Cara untuk menjadi ahli waris, yaitu menurut Undang-undang dan penunjukan dalam surat wasiat atau testament. Dalam hal mewaris dengan ketentuan testamen, pewaris dapat menentukan siapa-siapa yang dapat menggantikan atas harta kekayaan yang ditinggalkannya.Pewasiat juga dapat mengangkat seseorang sebagai pelaksana wasiat yang bertugas mengawasi bahwa wasiat itu dilaksanakan sesuai dalam surat wasiat itu.Seorang pelaksana wasiat berkewajiban untuk menyelenggarakan sebaik-baiknya kepentingan ahli waris yang dipercayakan kepadanya oleh si pewaris. Pelaksanaan atas suatu wasiat bagi ahli warisnya dalam suatu kasus, mungkin terdapat masalah Apakah tindakan pelaksana wasiat dalam kasus telah sesuai dengan isi wasiat. Mengapa Pengadilan dapat menetapkan pelaksana wasiat berhak untuk menjual obyek wasiat si penerima wasiat.Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang aria. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatit.Hasil penelitian akan bersifat evaluatif analitis. Apapun alasannya, siapapun yang menjadi pelaksana wasiat adalah salah jika pelaksana wasiat melanggar isi dari wasiat dan bertindak atas kemauannya sendiri sehingga merugikan kepentingan si penerima wasiat dan menerima hasil penjualan warisan tersebut untuk kepentingan pribadinya.Dalam hal memberikan penetapan, Hakim tidak berdasarkan pada kepentingan si pewaris dalam wasiatnya, hak ahli waris atas wasiat si pewaris dan aturan-aturan yang membatasi hak dan kewajiban seorang pelaksanan wasiat_Masih sedikit pakar ilmu hukum yang secara benar-benar mengetahui tentang hukum waris dalam prakteknya bagi masyarakat yang awam tentang masalah hukum waris terkadang tidak mengurus harta warisan apabila si pewaris telah meninggal dunia dikarenakan kurangnya pemahaman.Kewajiban kita semua sebagai praktisi hukum untuk mendalami hukum waris sehingga dapat memberikan penerangan dan penjelasan-penjelasan yang baik tentang hukum waris kepada masyarakat kita.

---

People pass through at least three most important phases, that are, when he/she was born, getting married and pass away. By the time the latest happens, the whole assets he possessed during his lifetime will be transferred to the family members he left.The Book of Civil Law mentions about two ways to appoint a heir, the one according to the law, or the one referring to the testament/probate. In case the one happens is the latest mentioned, the inheritor has right to select whom is to receive the assets he left. The inheritor also has right to appoint an executeur testamentair who is obliged to supervise and ensure that the testament was carried out appropriately. An executeur testamentair has duty to execute the testament as best as he/she can to ensure that the heir's right is filled as intended by the inheritor. However, there is possibility that the implementation could be problematic, particularly concerning whether the conducts of the executeur testamentair has already been in accordance with the testament entrusted. Including in case where the court decided to give right to the executeur testamentair to sell the testamented object to the heir. This research is a juridical normative literature study, conducted by scrutinizing the existing secondary data (literatures)."

"Pendaftaran tanah adalah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai tanah, hal ini ditetapkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Namun tanah yang berada dalam Kawasan Huan tida didaftar pada Kantor Pertanahan. Ketiadaan pendaftaran tanah tersebut membawa akibat lemahnya pembuktian atas keberadaan Kawasan Hutan, meski atas tanah tersebut telah mendapat penunjukan dan penetapan sebagai Kawasan Hutan dengan surat keputusan Menteri Kehutanan. Hal ini terlihat pada putusan atas sengketa Tanah yang berada dalam Kawasan Hutan, yakni putusan-putusan yang menjadi obyek analisis dalam tesisi ini. Intinya adalah bahwa gugatan tidak dapat diterima karena letak, batas, luas tanah tidak jelas. Alasan ini telah dipergunakan oleh hakim pada putusan Peninjauan Kembali pada tahun 1989 dan kemudian diikuti oleh hakim pada Pengadilan Tinggi pada tahun 2007, Hakim tidak meninjau sengketa tersebut dari sudut hukum Pertanahan dan Undang-Undang Kehutanan. Hakim hanya terpaku pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saja, yaitu tentang pembuktian. Hal ini jelas merupakan kelemahan yang diakibatkan oleh ketiadaan pendaftaran tanah terhadap Kawasan Hutan. Sesungguhnya jika diteliti tidak ditemukan ketentuan yang menyatakan bahwa Kawasan Hutan bukan merupakan obyek pendaftaran tanah.Berdasarkan tujuan dari pendaftaran tanah yakni, untuk memberi jaminan kepastian hukum terhadap tanah, Kawasan Hutan sebaiknya didaftarakan di Kantor Pertanahan sebagai tanah Negara, sesuai hukum pertanahan maka untuk pendafataran tanah Negara tidak akan diterbitkan sertipikat, tapi hanya didaftar pada daftar tanah di kantor pertanahan. Pendaftaran menurut hukum pertanahan akan memberi kepastian hukum terhadap Kawasan Hutan dan juga Departemen Kehutanan akan mempunyai alat bukti yang kuat tentang status tanah dalam Kawasan Hutan, serta akan melindungi keberadaannya dari usaha masyarakat sekitar yang mengklaim persilpersil tanah dalam Kawasan Hutan sebagai tanah milik

---

Land registration is-an activity conducted to provide legal certainty assurance regarding iand, this is stipulated by the based principles of Agrarian Law however, land located in forest area is not registered at land office. The absence of land registration over Forest area has caused the weakness for evidencing for existence force regarding the presence of forest area* even though over such land has been obtained designation and affirmation as forest area through the decree of the Minister of Forestry according to the Forestry Law. This can be noticed in the decisions towards disputes over lands located in forest area, which are the decisions which become the object of analysis in this essay.

The principles of such decisions is the claim is unacceptable because the location; bordera, size, of the disputed land is not clear, this reason of the judges has been used in the decision for judicial review to the supreme court in 1978, and then, it was f ollowed by judges in the high courts in 2007, the judges did not observe such dispute of land from the point of view of Land Law and Forestry Law, Judges was only focusing on the Civil Code which is regarding evidences . this is clèârly à weakness caused by the absence o f land registration over Forest Area, Actually* if being observed, cannot be found the presence of provision which states that Forest Area is not an object of Land Registration.

Based on the objective of land registration, which is, to provide legal certainty assurance over land, Forest Area should be registered at the Land Office as State Land. Registration according to Land Law will provide legal certainty. With land registration over Forest Area, then, the Ministry of Forestry will have sound evidence regarding the status of the land in Forest Area. And it will also protect its presence from the effort of its surrounding community who claim the parcels of lands in Forest Area as their proprietary rights."

"Sebagaimana ketentuan Pasal 1678 tentang larangan hibah antara suami isteri selama dalam masa perkawinan. Dalam penulisan ini penulis menemukan penyimpangan Pasal 1678 tersebut sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara perkara nomor 119/Pdt/G/2003/PN.Jkt.Ut, tentang hibah antara suami kepada isteri yang masih terikat perkawinan. Dengan menggunakan metode penulisan kepustakaan yang bersifat deskriptif analistis dengan metode pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan menggunakan data kwalitatif sehingga hasil analisis dari penulisan ini dapat dituangkan dalam bentuk tulisan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam penulisan ini penulis menemukan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan pada Pasal 1678 KUHPerdata mengenai pelarangan penghibahan di antara suami istri selama perkawinan masih berlangsung dapat dilakukan ketika sebelumnya telah ada perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai masalah penghibahan harta benda. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, setidaknya diperlukan pembahasan bagaimana sesungguhnya permasalahan-permasalahan hukum berkaitan dengan hibah antara suami isteri selama dalam masa perkawinan yang telah didahului pembuatan perjanjian perkawinan."