Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Today's supercritical audiences demand you speak with impact and deliver your PowerPoints with flair. "Speak like Churchill, Present like Spielberg" shows readers how to seamlessly integrate their words and PowerPoints into a persuasive experience. As Gary White, CEO of Presentation Pro puts it: 'The timing for the book couldn't be better, as Microsoft is launching a major makeover of Office 2007 later this year. The biggest change will be in the way PowerPoint creates graphics and presentations. PowerPoint presenters will be looking for help on how to create and use stunning graphics and visuals.' [Excerpted from a letter from Gary White, attached below in the "Comments" section.] The book is divided into two parts. Part I lays out "The Seven Steps to Presentation Success" (i.e., the "Churchill" part); and, Part II is about how to design and deliver more persuasive PowerPoints."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perbedaan pendapat di lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan RUPS berdasarkan penetapan pengadilan. Secara khusus, tesis ini membahas mengenai mekanisme penyelenggaraan RUPS melalui penetapan pengadilan menurut UU PT, dan analisis terkait penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan penetapan RUPS dari pemegang saham 6,02 dengan meniadakan kehadiran pemegang saham lainnya. Selain itu, tesis ini juga membahas mengenai upaya hukum kasasi yang diajukan terhadap penetapan pengadilan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan mengkaji suatu penetapan pengadilan yang memuat perkara antara PT. Sheriutama Raya selaku pemegang 6,02 saham pada PT. Davomas Abadi, Tbk. melawan PT. Davomas Abadi, Tbk. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa permohonan penetapan RUPS hanya dapat dilakukan dengan 2 dua mekanisme, yaitu i pemegang saham minimal 10 mengajukan permohonan penetapan RUPS ke pengadilan negeri karena Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UU PT; dan ii PT mengajukan permohonan penetapan RUPS ketiga ke pengadilan negeri karena kuorum kehadiran RUPS pertama dan kedua tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 88, dan Pasal 89 UU PT. Dalam hal ini, pemegang saham sebesar 6,02 tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan RUPS tersebut karena tidak memenuhi kriteria menurut UU PT. Selain itu, upaya hukum kasasi yang dilakukan terhadap penetapan pengadilan tidak sesuai dengan UU PT karena penetapan pengadilan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, termasuk banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Dalam hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu menerbitkan pedoman agar terdapat pemahaman yang sama di lingkungan peradilan terkait penyelenggaraan RUPS melalui penetapan pengadilan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses on the dissenting opinion within the court system with regards to the establishment of a General Meeting of Shareholders GMS based on a court decree. In particular, this thesis shall discuss on the mechanism on how to establish GMS based on a court decree in accordance to Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company, and shall provide an analysis on a court decree that grants the request for the establishment of GMS from 6.02 of Shareholders whilst disregarding the presence of other Shareholders. In addition, this thesis discusses the petition of cassation towards the aforementioned decree. This research is juridical normative analysing a Central Jakarta Court Decree between PT. Sheriutama Raya as shareholder of 6.02 in PT. Davomas Abadi Tbk. against PT. Davomas Abadi Tbk. The result of this research shows that the request for the establishment of GMS shall only be permissible under two mechanisms, i shareholders at least 10 submit a request for GMS to the district court because the Board of Director and Board of Commissioners did not undertake the invitation for GMS as reffered to in Article 80 of Law on Limited Liability Company and ii the company submit a request for GMS to the district court because the quorum of the GMS does not meet requirement as stipulated in Article 86, Article 88, and Article 89 of Law on Limited Liability Company. In this case, the shareholder of 6.02 shares does not have any legal basis in requesting for RUPS because he is not meet the criteria according to the Law on Limited Liability Company. Furthermore, the petition of cassation towards the aforementioned decree is not in conformity with the Law on Limited Liability Company because a court decree cannot be filed by any legal action, including an appeal, cassation, or reconsideration. In this case, the Supreme Court of the Republic of Indonesia should establish guidelines so that there is a common understanding within the court system with regards to the provisions on establishing RUPS based on court decrees."

"The General Meeting of Shareholders (GMS) is one of the company?s organs with the significant role of determining the business course and other issues related to corporate actions; as it is granted by law to the shareholders of the company. Any decision can be made in the GMS; such as determining the shareholders? unanimous concurrence on the proposed meeting agenda or even if the results of the meeting are actually contrary to such agenda caused by dissenting among themselves. However, the GMS can also pose certain obstacles in situations where one or more shareholders (that appear to be a majority shareholder) fail to act in good faith or have an internal dispute with other shareholder(s) in the company. The shareholder concerned can use such majority position to cause a dead-lock in the GMS, as a result of which the rest of the shareholder(s) are unable to make any decisions concerning the proposed GMS agenda. The aim of this article is to look at the effectiveness of Article 86 of the Indonesian Company Law for the purpose of overcoming the above described situation. The said Article 86 was formulated without considering the possibility of shareholder intentionally undertaking such unlawful measures. Moreover, the article is aimed at observing the concordance between the Indonesian Company Law and the Indonesian Procedural Law."

"Tesis ini membahas keterkaitan tata kelola perusahaan yang diterapkan melalui rapat direksi terhadap manajemen modal kerja perusahaan dilihat dari kemampuan perusahaan untuk mengubah kas yang dimiliki untuk menjadi barang siap dijual sehingga menjadi kas kembali cash conversion cycle atau CCC. Penelitian ini juga melihat pengaruh kepemilikan keluarga dan asing terhadap manajemen modal kerja perusahaan. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan manajemen modal kerja yang diproksikan oleh CCC sebagai variabel dependen dengan frekuensi rapat dewan direksi FR, variabel kepemiilikan keluarga FAM dan variabel kepemilikan asing FOR sebagai variabel independen dengan firm rsquo;s size SIZE dan sales growth SG sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menemukan bahwa frekuensi rapat direksi dan kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap manajemen modal kerja perusahaan sedangkan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap manajemen modal kerja perusahaan.

---

This thesis discuss the relevance of corporate governance CG which is applied through board of director meetings on the company rsquo s working capital management. The company 39 s ability to change in the firm rsquo s cash into products or goods ready for sale so that it becomes cash again cash conversion cycle or CCC. This study also looks at the effect of family and foreign ownership on working capital management. This study is a quantitative study with working capital management proxied by the CCC as the dependent variable, frequency of board of director meetings FR, family ownership FAM and foreign ownership FOR as independent variables with the firm 39 s size SIZE and sales growth SG as control variables. This study found that the frequency of board of director meetings and family ownership affect the firm rsquo s working capital management while foreign ownership does not affect firm rsquo s working capital management."

"ABSTRAKNotaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus bersikap jujur, teliti, dan amanah. Jika tidak maka akan melanggar terhadap ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-UndangJabatan Notaris. Hal ini seperti mengenai kesesuaian antara akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris dengan keadaan yang sebenarnya. tanggung jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Risalah Rapat, Akibat Hukum dari Akta yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, Jenis data yang digunakan ialah data sekunder dengan menggunakan menggunakan metode pengumpulan data studi dokumen, didukung wawancara dan diolah secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini, bahwa Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, artinya Notaris wajib membacakan akta di hadapan Penghadap, kecuali untuk relaas akta sebagaimana diatur dalam 46 UUJN yang harus dijelaskan alasan tidak dibacakan, dan yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi. Sedangkan bagi Notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi baik secara perdata, jika terbukti menimbulkan kerugian perdata maupun sanksi pidana, dan juga dapat dikenakan sanksi administratif dari Majelis Pengawas. Dapat diketahui bahwa akibat bagi akta yang tidak dibuat sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dapat mengakibatkan akta yang bersangkutan menjadi dapat dibatalkan, batal demi hukum, maupun akta menjadi nonexistent. UUJN harus mengatur secara tegas mengenai sanksi yang dikenakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris karena nilai itu merupakan kaidah moral yang positif. Selain itu diharapkan agar ketentuan sanksi yang diatur dalam UUJN tersusun secara sistematis.Sanksi Administratif terjadi apabila suatu akta tidak memenuhi syarat, dimana Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas jabatan kerja Notaris.

---

ABSTRACTNotary, in performing its duty and function should be honest, meticulous and trustworthy. Otherwise, it will cause a violation toward the provision stipulated in Article 16 Paragraph 1 the law of Position on Notary. As such can be saw as to in the compatibility between the deed made by those and the real condition in shareholder rsquo s annual general meeting, notary rsquo s responsibility in the process of making minutes of shareholder, legal consequences from the deed. Method used in this research is analytical normative juridical. The type data used is secondary data by using collecting document study rsquo s data method and supported by interview which is proceeded qualitatively. According to the result of this research, it stipulates that notary must read the deed in front of appearer, except for the authentic deed as regulated in the article 46 of position of notary law that must be explained the reason for not being read. In addition, the trespasser also can be punished. It is commonly believed that the implication from the deed which is made in contradict with the applicable law could cause the deed to be revoked, null and void or to be nonexistent. Whereas, for the notary itself, they could be punished alternatively civil, criminal, administrative and supervisory suit . The law of position of notary explicitly regulates sanction for the notary breaking its provisions and notary code of conduct because it derives from the positive moral norm. Moreover, it hopes that the provision of sanctions stipulated in the law of position of notary codifies systematically. The civil sanction will cause the deed legally binding as unauthorized deed or can be revoked. The administrative sanction occurs when there is a deed does not fulfill internal requirement where the notary in performing its duty does not perform a series of act pertaining to performance of duty of notary"

"Rapat Umum Pemegang Saham RUPS merupakan organ PT yang memiliki semua wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT 2007 dan anggaran dasar PT. RUPS ini memiliki kedudukan dan peran yang cukup penting bagi jalannya sebuah PT, sehingga wajib untuk diselenggarakan. Pemegang saham, dalam hal ini, dapat mengajukan permintaan kepada Direksi untuk diselenggarakan RUPS. Namun, dapat saja Direksi menolak menyelenggarakannya, jika Direksi memiliki alasan yang sah menurut hukum. Untuk itu, UUPT 2007 telah mengatur bahwa pemegang saham dapat mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan sendiri RUPS tersebut. Akan tetapi, penyelesaian permohonan ini memakan waktu dan biaya yang cukup banyak. Karena tidak adanya peraturan yang secara khusus mengatur penyelesaian perkara permohonan penyelenggaraan RUPS tersebut. Hal ini tidaklah efisien jika dilihat dari sudut pandang bisnis. Untuk itu, skripsi ini akan membahas dan menganalisa perbandingan pengaturan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham menurut hukum perusahaan di Indonesia dengan Negara Belanda, Spanyol, Jerman, Republik Rakyat Tiongkok, Inggris dan Australia, yang diharapkan dapat mengahasilkan sebuah koreksi dan masukan bagi pengaturan yang ada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berbentuk Yuridis-Normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan pada pengaturan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham menurut Hukum Perusahaan yang berlaku di Indonesia, Belanda, Spanyol, Jerman, Republik Rakyat Tiongkok, Inggris dan Australia, dalam hal syarat bagi pemegang saham untuk dapat menyelenggarakan RUPS, tata cara penyelenggaraan dan kedudukan keputusan RUPS yang diselenggarakan oleh pemegang saham. Terkait dengan Pengadilan, tidak semua negara mengatur bahwa pemegang saham harus mengajukan permohonan izin ke Pengadilan terlebih dahulu untuk dapat menyelenggarakan sendiri RUPS.

---

General Meeting of Shareholders GMS is an organ of a limited liability company which has all of the authorities that are not given to the Board of Directors and the Board of Commissioners, within the limits specified in The Company Law 2007 and the articles of association of the limited liability company. GMS holds an important position and role in the management of a limited liability company, thus, GMS is mandatory to be held. Shareholders, in this case, may submit an application to the Board of Directors to convene the GMS. However, the Board of Directors may refuse to do so, if the Board of Directors has a valid legal reason. Therefore, the Company Law 2007 has stipulated that the shareholders may submit a petition to the Chairman of the District Court to convene the GMS themselves. However, such settlement may take a long time and cost a lot of money. Due to the absence of regulations that specifically regulate the settlement of the petition for convening the GMS, it is inefficient from a business point of view.

Therefore, this thesis will discuss and analyze the comparison of regulations of the GMS convened by shareholders according to company law in Indonesia against other countries such as Netherlands, Spain, Germany, People 39 s Republic of China, United Kingdom and Australia, which hopefully will give correction and input to existing regulations in Indonesia. The research method used in this research is Juridical Normative, with descriptive research type.

The results of this study found that the GMS which convened by shareholders is regulated differently in each country, in terms of the requirements for shareholders to hold the GMS on their own, the procedures and resolutions of the GMS held by shareholders. In relation to the Court, this study also found that not all country stipulates that the shareholders must submit a petition to the Court for being able to convene the GMS on their own."

"ABSTRAKPenelitian yang membahas hubungan antara seng dan derajat keparahan akne masih terbatas dengan hasil yang tidak konsisten antara satu penelitian dengan penelitian yang lain. Penelitian ini merupakan penelitian potong lintang komparasi untuk menilai hubungan asupan seng dan konsentrasi seng serum dengan derajat keparahan akne vulgaris berdasarkan kriteria Indonesian Acne Expert Meeting. Dilakukan penilaian asupan seng dan pemeriksaan konsentrasi seng serum terhadap 60 pasien akne vulgaris di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Analisis data asupan seng terhadap derajat keparahan akne menggunakan uji T tidak berpasangan sedangkan analisis data konsentrasi seng serum terhadap derajat keparahan akne menggunakan uji Mann-Whitney. Pada penelitian ini, asupan seng pada seluruh subjek berada dibawah nilai Angka Kecukupan Gizi Indonesia dan rerata asupan seng pada kelompok akne ringan lebih tinggi dibandingkan kelompok akne derajat sedang berat. Konsentrasi seng serum pada kelompok akne ringan lebih tinggi dibandingkan kelompok akne derajat sedang berat. Ditemukan perbedaan yang bermakna antara asupan seng pada kelompok akne derajat ringan dengan kelompok akne derajat sedang berat, dan konsentrasi seng serum antara kelompok akne derajat ringan dengan kelompok akne derajat sedang berat.

---

ABSTRACTZinc recently known to have an effect on reducing the severity of acne, but this finding was still inconsistent between one study to another. A comparation cross sectional study was conducted to assess the association of zinc intake and serum zinc level with the severity of acne based on Indonesian Acne Expert Meeting criteria. A total of 60 acne patients in Cipto Mangunkusumo Hospital were selected. Data analysis on zinc intake on acne severity using unpaired T test while zinc serum concentration on acne severity with Mann Whitney test. In this study, zinc intake in all subjects was below the Indonesian Recommended Daily Allowance and mean of zinc intake in mild acne group was higher compare to the moderate severe acne group. Zinc serum level in mild acne group was higher compare to the moderate severe acne group. There was a significant difference between zinc intake in mild and moderate severe acne group, and zinc serum level between mild and moderate severe acne group."

"Tesis ini membahas mengenai pemberian salinan Akta Risalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham RUPS Tahunan dan Luar Biasa Perseroan Terbatas yang tidak diberikan oleh notaris kepada salah satu pemegang saham, sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan studi kasus Putusan Nomor 642/PDT/2017/PT.DKI. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yaitu, peran dan fungsi Notaris dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham suatu Perseroan Terbatas, tanggung jawab Notaris terhadap kewajiban pemberian salinan akta Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham, dan mekanisme pemberian ganti kerugian terhadap para pihak berkaitan dengan tidak diberikannya salinan akta rapat umum pemegang saham oleh Notaris. Metode yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis-Normatif, dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini ialah, peran dan fungsi Notaris dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dan Pertanggung jawaban notaris dalam mengeluarkan salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Luar Biasa yang dibuatnya kepada para pihak yang berkepentingan. Serta Notaris dapat menjadi tergugat akibat tidak memberikan salinan akta kepada penggugat selaku pemegang saham.

---

Abstract This thesis discusses the provision of copies of the Deed Minutes of General Meeting of Shareholders AGM and Extraordinary Annual Limited Company not given by a notary to one of the shareholders, in accordance with the Notary Position Act and Legal Corporate Law, with studies case Decision Number 642 PDT 2017 PT.DKI. The problems discussed in this thesis are, the role and function of the Notary in the implementation of the General Meeting of Shareholders of a Limited Company, the responsibility of the Notary on the obligation to give a copy of the deed of the General Meeting of Shareholders to the shareholders, and the mechanism for compensating the parties regarding the non giving copy of the deed of the general meeting of shareholders by a Notary. The method used is the Juridical Normative research method, with a qualitative descriptive analysis approach. The results of this study are, the role and function of the Notary in the General Meeting of Shareholders, and the shareholders answer in issuing notary deed copy of the Minutes of the General Meeting of shareholders Annual or Extraordinary he made to the parties concerned. As well as the Notary can be a defendant due to not providing a copy of the deed to the plaintiff as a shareholder."

"Sekolah memainkan peran penting dalam penularan COVID-19, oleh karena itu memahami proses penularan di sekolah dapat meningkatkan kemampuan untuk merencanakan intervensi yang efektif dalam menanggapi andemic COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan sekolah dasar negeri dalam upaya penerapan protokol kesehatan untuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas pada masa pandemic COVID-19 di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dengan desain non eksperimental dan comparative descriptive pada rentang waktu dari bulan April-Juni 2022. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara telaah dokumen, observasi, wawancara mendalam terhadap 13 informan dari sekolah maupun guru dan Focus Group Discussion (FGD) terhadap 8 informan dari siswa. Hasil penelitian menunjukan bahwa PTM terbatas yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor pada 4 SDN dari 4 kecamatan tersebut sudah diterapkan dengan perencanaan matang, pelaksanaan yang cukup terarah, dan rutin melakukan evaluasi kegiatan PTM terbatas meskipun ada beberapa hambatan yang dialami sehingga belum dapat memenuhi semua persyaratan SKB 4 Menteri Tahun 2021 secara penuh. Berdasarkan hasil penelitian menyarankan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor maupun sekolah agar melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas dalam penyebaran informasi, pengawasan sekaligus penegakan disiplin, sosialisasi terkait dengan peningkatan daya tahan tubuh, serta melakukan evaluasi dalam mempersiapkan PTM dengan acuan regulasi terbaru yaitu SKB 4 Menteri tahun 2022.

---

.Schools play an important role in Covid-19 transmission, therefore understanding the transmission pattern helps improve capability in planning effective intervention to address covid-19 pandemic. This study aims to define public schools preparedness in implementing the health protocol for limited Face-to-face meeting during Covid-19 pandemic in Bogor District. This study uses qualitative data types with non-experimental and comparative descriptive designs was conducted during April-June 2022. Data was derived from documents review, observation, and in-depth interview to 13 informants from schools including teachers, Focus Group Discussion (FGD) with 8 students. This study shows that the implementation of Face-to-face meeting, organized by the education authorities in 4 schools from 4 villages has been well-planned, focused, and has routinely conducted evaluation, despite the hurdles in achieving SKB 4 2022 requirements. This study suggests Bogor District Education Authorities and schools to keep increasing both quality and quantity in distributing information, monitoring and enforcing discipline. Socializing the way to improve immunity, and doing evaluation in planning PTM according to new regulation, SKB from 4 Ministries 2022."

"Ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris mengatur bahwa notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf a undang-undang jabatan notaris menyatakan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan pihak dalam perbuatan hukum. Pada kenyataannya, terdapat notaris pengganti yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang jabatan notaris. Salah satu contoh tersebut terdapat dalam Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 90/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim yang merupakan gugatan perbuatan melawan hukum kepada seorang notaris pengganti yang membuat akta pernyataan keputusan rapat pembina yayasan yang melanggar mekanisme pelaksanaan rapat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar yayasan tersebut dan mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa akibat dari kelalaian notaris NA dan ER, maka Akta pernyataan keputusan rapat beserta turunannya tersebut menurut putusan pengadilan tidak berkekuatan hukum. Artinya, akta tersebut dianggap tidak pernah ada. Adapun pertanggungjawaban notaris secara perdata adalah ganti kerugian atas dasar gugatan perbuatan melawan hukum, secara pidana dengan dasar pelanggaran atas Pasal 264 kitab undang-undang hukum pidana, dan secara administrasi adalah berupa teguran dan pemberhentian sebagaimana terdapat pada Pasal 16 ayat (11) undang-undang jabatan notaris.

---

The provisions in Article 1 point 3 of law number 2 of 2014 concerning the position of a notary stipulate that a notary is to be appointed as a notary to appoint a notary who is on leave, sick, or temporarily unable to carry out his position as a notary. Article 16 paragraph (1) of the notary position law states that notaries have an obligation to act in a trustworthy, honest, thorough, independent, impartial, and protect the interests of parties in legal actions. In fact, there are notaries who are not in accordance with their obligations as regulated in the notary position law. One such example is found in the East Jakarta District Court number 90/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim, which is a lawsuit against the law against a substitute notary who made a statement on the decision of the foundation builder meeting which violated the implementation of the meeting as stipulated in the articles of association. the foundation and resulted in the deed being null and void. The research method used is a normative juridical approach with the application of laws and a case approach. The results of the analysis obtained in this study are that as a result of the negligence of notaries NA and ER, the deed of decision statement and its derivatives according to the court's decision has no legal force. That is, the action is considered never existed. Non-civil liability is compensation for lawsuits against the law, criminally based on violation of Article 264 of the criminal code of law, and administratively in the form of warnings and restrictions as contained in Article 16 paragraph (11) of the law on the position of a notary."