Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 menyebabkan semakin banyaknya perjanjian perkawinan yang dibuat oleh masyarakat di Indonesia, khususnya dalam perkawinan campuran. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan), ruang lingkup dalam perjanjian perkawinan merupakan harta benda perkawinan serta perjanjian lainnya asalkan tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran yang ada di Indonesia membuat adanya unsur asing dalam perjanjian tersebut sehingga merupakan persoalan Hukum Perdata Internasional. Diskursus mengenai perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran belum terdapat pembahasan dan analisis yang lebih lanjut setelah pembahasan dari Sudargo Gautama dalam bukunya Hukum Perdata Internasional Jilid Ketujuh. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas serta menganalisis perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran ditinjau dari segi Hukum Perdata Internasional dengan menganalisis Akta Perjanjian Kawin Nomor X, Y dan Z.

---

Nuptial Agreements After Constitutional Court Decree Number 69/PUU-XIII/2015 led to the increasing number of nuptial agreements made by the people in Indonesia, especially in mixed marriages. In Law No. 1 of 1974 (Marriage Act), the scope of the marriage agreement is the property of marriage and other agreements. However, it must not violate public order or morality. Nuptial agreements on mixed marriages at Indonesia create foreign element in the agreement so that it is a matter of Private International Law. Discourse about nuptial agreements on mixed marriages has not been discussed and further analysis after the discussion of Sudargo Gautama in his book, Indonesian Private International Law Chapter 7^th. Therefore, this thesis will discuss and analyze nuptial agreements in mixed marriages in terms of Private International Law with examples of Notarial Deed of Nuptial Agreements X, Y and Z."

"ICSID merupakan suatu lembaga arbitrase yang didirikan khusus untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal asing yang terjadi antara negara dengan warga negara lain anggota peserta konvensi. Berkaitan dengan hal tersebut perlu ditelaah mengenai cara apa yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal asing, bagaimana peranan ICSID sebagai salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa penanaman modal asing ditinjau dari sudut HPI dan bagaimana keterkaitan antara arbitrase dengan prinsip pilihan hukum serta bagaimana peran pemerintah dalam melaksanakan putusan ICSID. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitik yaitu menggambarkan dan menganalisa mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa penanaman modal asing menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa cara yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal asing adalah melalui lembaga arbitrase, khususnya ICSID yang merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal asing. Dalam menyelesaikan sengketa, ICSID hanya menerima sengketa yang terjadi antara negara dengan warga negara lain. Hukum yang dipergunakan adalah hukum yang dipilih oleh para pihak. Apabila tidak terdapat pilihan hukum maka yang digunakan adalah hukum host State, jika masih kurang maka akan ditambah dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Selain itu, arbiter juga harus memperhatikan klausula pilihan forum untuk menentukan forum apa yang akan dipergunakan. Peranan pemerintah dalam pelaksanaan putusan ICSID adalah dengan membuat undang - undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaturan konsep persamaan padapokoknya dalam Konvensi Paris, Persetujuan TRIPs, dan Undang-Undang No. 15Tahun 2001 tentang Merek. Selain itu skripsi ini membahas pula mengenaibagaimana penerapan konsep persamaan pada pokoknya pada kasus-kasuspembatalan merek di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif denganmetode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaturankonsep persamaan pada pokoknya dalam Konvensi Paris, Persetujuan TRIPs, danUU Merek 2001 dan penerapan konsep persamaan pada pokoknya sudah sesuaidengan Konvensi Paris dan Persetujuan TRIPs.

---

ABSTRACTThis thesis focuses on how the regulation of likelihood of confusion concept in

Paris Convention, TRIPs Agreement, Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001.

Furthermore, this thesis also focuses on the application of the likelihood of

confusion in the cancellation of trademark registration cases. This research is

qualitative descriptive interpretive. The result of the research shows that

likelihood of confusion concept is regulated in Paris Convention, TRIPs

Agreement, and UU Merek 2001 and the application of likelihood of confusion

concept has been in accordance with Paris Convention and TRIPs agreement."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis peraturanpembatalan putusan arbitrase internasional disertai praktek yang dilakukanlembaga peradilan di Indonesia berdasarkan teori-teori HPI. Penulismempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pembatalan putusanarbitrase internasional dalam UU Arbitrase belum jelas dan lengkap. Hal tersebutdapat dilihat dalam perdebatan mengenai pengaturan pelaksanaan putusanarbitrase internasional dan alasan pembatalan putusan arbitrase. Lembagaperadilan di Indonesia pun pada prakteknya masih inkonsisten dalam menerapkanaturan-aturan tersebut. Sebagai contoh ialah kasus antara Yemen Airwaysmelawan PT Comarindo Tama Tour&Travel dan kasus antara PTPertamina(Persero) dan PT Pertamina EP melawan PT Lirik Petroleum

---

ABSTRACTThis research aimed to describe and analyze the regulation about annulment of

international arbitral award with the practice of Indonesian Court in accordance

with International Private Law. Author use juridical-normative research method

with literature studies. The research shows that the regulation about annulment of

international arbitral award in Law of Arbitration has not been clear and

sufficient. It can bee seen from the articles about the enforcement of international

arbitral award and the ground for annulment of arbitral award. In accordance

with that, Indonesian Court has been inconsistent to implement those regulations.

For examples is case between PT Comarindo Tama Tour&Travel v. Yemen

Airways and case between PT Pertamina (Persero) and PT Pertamina EP v. PT

Lirik Petroleum."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris apakah ketiga praktik pelaporan CSR yang akhir-akhir ini banyak diimplementasikan oleh perusahaan berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan CSR perusahaan. Ketiga praktik tersebut adalah penggunaan laporan CSR yang berdiri sendiri, kerangka pelaporan GRI, dan jasa asurans eksternal atas laporan CSR. Kualitas pengungkapan CSR dalam penelitian ini diukur berdasarkan konten dari informasi yang diungkapkan, tipe informasi yang digunakan untuk mendeskripsikan informasi CSR, dan orientasi manajerial dari informasi CSR. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 50 perusahaan terbuka non-keuangan yang memiliki nilai kapitalisasi pasar di atas rata-rata seluruh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013. Teori legitimasi digunakan sebagai dasar bagi penelitian ini.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan laporan CSR yang berdiri sendiri berpengaruh negatif terhadap kualitas pengungkapan CSR. Sementara itu, adopsi kerangka pelaporan GRI dan penggunaan jasa asurans eksternal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan CSR suatu perusahaan.

---

The aim of this study is to examine empirically whether three CSR reporting practices, which recently are frequently implemented by many firms, have any effect on the quality of CSR disclosures. The three CSR reporting practices that being examined in this study are the use of standalone reports, GRI reporting framework, and external assurance. The quality of CSR disclosures on this study is measured based on the content of the information disclosed, the type of information that are being used to describe CSR informations, and the managerial orientation of the CSR informations. This research is conducted based on 50 samples of nonfinancial listed companies with above average market capitalization on the Indonesia Stock Exchange for the years 2011-2013. Legitimacy theory is being used to conduct this research.

The result shows that the use of standalone CSR report has negative influence on the quality of CSR disclosures. On the other hand, adoption of GRI reporting framework and the use of external assurance have positive incluences on the quality of CSR disclosures."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan konsep pembatalan putusan arbitrase internasional di Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis praktek yang dilakukan oleh lembaga peradilan di Malaysia, Singapura, dan Indonesia melalui putusan Pengadilan setempat. Penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan walaupun Malaysia dan Singapura merupakan negara yang mengadopsi UNCITRAL Model Law namum terdapat perbedaan dalam hal pengaturan pembatalan putusan arbitrase internasional di kedua negara tersebut. Perbedaan pengaturan pembatalan putusan arbitrase internasional juga akan terlihat kontras jika konsep pembatalan dikedua negara tersebut dibandingkan dengan Indonesia. Praktek di lembaga peradilan sudah tepat dalam menerapkan peraturan arbitrase di negara setempat. Hal tersebut tercermin dalam putusan Court of Appeal Malaysia antara TLL HLL melawan Laos, High Court Singapore JVL melawan Agritrade, dan putusan MA PT.Indiratex melawan Everseason.

---

This research aimed to identify the difference of the concept of international arbitral award annulment in Malaysia, Singapore, and Indonesia. This research also analyze the practice of the national courts in Malaysia, Singapore, and Indonesia through the court judgment. Author use juridical normative research method with literature studies.

The research shows although Singapore and Malaysia are the Model Law Countries, they still have differences on the regulation of international arbitral award annulment. The differences contrastingly will be shown if we compare those regulations with Indonesia regulation in the international arbitral award annulment.

The practice of the courts have been appropriate in applying the rules of arbitration of the country concerned. It was proved on the Malaysia Court of Appeal award between TLL HLL vs. Laos Government, Singapore High Court award JVL vs. Agritrade, and Indonesia Supreme Court PT. Indiratex vs. Everseason."

"Seiring dengan perkembangan dunia perdagangan global, merek semakin memiliki peran penting dalam suatu bisnis, bukan hanya sebagai tanda pembeda barang atau jasa sejenis yang diperdagangkan, tetapi juga sebagai strategi bisnis. Sehingga banyak pengusaha-pengusaha baik dari Indonesia maupun luar negeri yang ingin mereknya mendapatkan pelindungan di banyak negara. Sebelum tahun 1891, agar suatu merek mendapatkan pelindungan, pemohon harus mengajukan permohonan pendaftaran merek secara langsung ke negara-negara tempat pelindungan diinginkan. Kemudian pada tahun 1891 upaya untuk mempermudah proses pendaftaran merek secara internasional dimulai dengan lahirnya Madrid Agreement Concerning The International Registration of Marks (Persetujuan Madrid) dan diikuti dengan Protocol Relating to The Madrid Agreement Concerning The International Registration of Marks (Protokol Madrid) pada tahun 1989. Pada tanggal 2 Oktober 2017 lalu, Indonesia resmi menjadi anggota Protokol Madrid, dan telah berlaku efektif di Indonesia mulai tanggal 2 Januari 2018. Oleh karena itu dalam skripsi ini akah dibahas lebih lanjut mengenai ketentuan pendaftaran merek internasional dengan Sistem Madrid serta pengaruhnya terhadap pendaftaran merek di Indonesia.

---

Along with the significant growth of global trade, marks increasingly has an important role in a business, not only to differentiate similar traded goods or services but also as a business strategy. Thus, many local and foreign businesses seek for protection of marks in many countries. Prior to 1891, for a mark to be protected, applicants must file for a registration of marks directly to the countries where the protection sought. In 1891 attempts to facilitate the process of international registration of marks began with the signing of Madrid Agreement Concerning The International Registration of Marks and followed by Protocol Relating to The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (Protocol Madrid) in 1989. On 2 October 2017, Indonesia officially became a member of the Madrid Protocol and has come to effect in Indonesia since January 2, 2018. This thesis will further discuss about the international registration of marks using provisions in Madrid Protocol as well as its impact on the registration of marks in Indonesia."

"Studi ini membahas perlindungan hukum yang diberikan pada ekspresi budaya tradisional, baik secara internasional maupun nasional, terutama terhadap penggunaan dan klaim komersial oleh pihak asing. Studi kasus tentang klaim dan penggunaan komersial oleh pihak asing pada ekspresi budaya tradisional ditinjau dari perspektif internasional hukum perdata untuk mengetahui hukum yang akan diterapkan jika peristiwa serupa terjadi di masa depan. Penelitian ini adalah studi literatur-normatif menggunakan data sekunder, dan dibantu dari wawancara dengan pihak terkait sebagai data pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi ekspresi budaya tradisional di tingkat nasional dan ruang lingkup internasional sudah ada, tetapi belum dapat melindunginya sepenuhnya. Studi ini juga menunjukkan perlindungan hukum yang diberikan di tingkat nasional dan nasional tingkat internasional belum efisien hukum perdata internasional dapat digunakan dalam menentukan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perselisihan.

---

This study discusses the legal protection given to traditional cultural expressions, both internationally and nationally, especially against commercial uses and claims by foreign parties. Case studies of claims and commercial use by foreign parties on traditional cultural expressions are reviewed from an international perspective on civil law to find out which laws will be applied if similar events occur in the future. This research is a literature-normative study using secondary data, and is assisted from interviews with related parties as supplementary data. The results showed that regulation of traditional cultural expression at the national level and international scope already existed, but could not protect it fully. This study also shows that legal protection provided at the national level and at the national level has not been efficient. International civil law can be used in determining the law used in resolving disputes."

"Konvensi New York 1958 mengharuskan setiap negara peserta untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional. Akan tetapi, Konvensi New York 1958 juga memungkinkan pengecualian atas pelaksanaan putusan arbitrase internasional, salah satunya ketertiban umum. Pada hakikatnya, hukum perdata internasional menentukan hukum perdata negara mana yang akan diberlakukan bilamana terdapat unsur asing di dalamnya. Tetapi, keberlakuan hukum asing tersebut dapat dikesampingkannya apabila membawa hasil yang tidak memuaskan para pencari keadilan. Ketertiban umum sendiri tidak memiliki definisi yang ajek, seragam, dan berlaku universal sehingga penentuanya berada di tangan hakim.  Di Indonesia, pihak-pihak yang bersengketa menggunakan berbagai macam dalil ketertiban umum sebagai alasan untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase, khususnya putusan arbitrase internasional. Skripsi ini akan meneliti putusan-putusan pengadilan Indonesia mengenai putusan arbitrase internasional dengan dalil ketertiban umum dalam sepuluh tahun terakhir dengan melihat pertimbangan hakim dan teori-teori ketertiban umum dalam hukum perdata internasional.

---

The New York Convention 1958 requires each contracting state to recognize and enforce foreign arbitral awards. However, the 1958 New York Convention also allows exceptions to recognize and enforce foreign arbitral awards, one of them is public order. In essence, private international law determines which private state law will be applied if there is a foreign element in it. However, the application of these foreign laws can be excluded if they bring results that do not satisfy the justice seekers. Public order itself does not have a definite, uniform, and universally definition so that it determines by the judge. In Indonesia, the parties to the dispute use various kinds of public order as a reason to refuse the enforcement of the arbitral award, especially the international arbitral award. This thesis will examine the Indonesian court decisions regarding international arbitral awards with the argument of public order in the last ten years by looking at judges' considerations and public order theories in private international law."