Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2016 Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 dengan memperberat sanksi pelaku kekerasan seksual salah satunya adalah kebiri kimia. Kemudian, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksana. Salah satu Putusan yang memutus terkait kebiri kimia adalah Putusan Nomor 695/PID.SUS/2019/PT.SBY. Penerapan hukuman kebiri kimia hanya berfokus pada tujuannya sebagai efek jera tanpa memikirkan kondisi Terpidana yang akan dikebiri kimia, seperti keselamatan dan keamanannya. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan penerapan hukuman tambahan kebiri kimia di Indonesia, penerapan pidana tambahan kebiri kimia dalam Putusan a quo ditinjau dari perspektif hukum kesehatan Indonesia dan Hak Asasi Manusia. Penerapan pidana tambahan kebiri kimia dalam putusan a quo, ditinjau dari perspektif hukum kesehatan ternyata tidak aman dilakukan terhadap Terpidana karena memberikan efek negatif terhadap tubuh dan psikologis Terpidana. Hukuman kebiri kimia ditinjau dari segi Hak Asasi Manusia  melanggar hak atas kesehatan dan hak bebas dari penyiksaaan karena proses kebiri kimia yang dapat melumpuhkan fungsi organ dengan cara pemberian zat untuk menurunkan kadar hormon testosteron. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksanaan belum secara rinci menjelaskan tata cara pelaksanaan kebiri kimia. Maka dari itu perlu adanya sinkronisasi antara Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan melalui peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam konteks kebiri kimia. Selain itu, perlu dilakukan screening atau pemeriksaan awal terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak oleh dokter untuk melihat penyebab dari tindakan tersebut.

---

In 2016 the Government issued Law no. 17 of 2016 by increasing sanctions for perpetrators of sexual violence, one of which is chemical castration—then issued Government Regulation No. 70 of 2020 as an implementing regulation. One of the decisions related to chemical castration is Appeal Decision Number 695/PID.SUS/2019/PT.SBY. The application of chemical castration punishment only focuses on the goal as a deterrent effect without the safety of the conditions of prisoners who will be chemically castrated, such as and their safety. The research was conducted using a normative juridical method to answer problems related to applying additional punishment of chemical castration in Indonesia and further punishment to chemical castration in a quo decision in terms of the perspective of Indonesian health law and human rights. The application of additional punishment for chemical castration in the a quo decision, viewed from the standpoint of health law, is not safe for prisoners because it harms the body and psychology of prisoners. Chemical castration punishment in terms of human rights violates the right to health and the right to be free from torture because the chemical castration process can disable organ function by offering substances to lower testosterone. Government Regulation No. 70 of 2020 has not detailed the procedures for implementing chemical castration as an implementing regulation. Therefore, there is a need for synchronization between Criminal Law and Health Law through legislation issued by the Government in the context of chemical castration. In addition, it is necessary to conduct an initial examination or examination of the perpetrators of sexual violence against children by a doctor to see the cause of the action."

"Skripsi ini membahas terkait dengan Terapi Physiolates, terapi yang menggabungkan fisioterapi dengan pendekatan Pilates dan sebaliknya. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terapi Physiolates secara konseptual sah dalam lingkup fisioterapi, terutama jika diterapkan dengan fokus pada penggunaan modalitas Pilates sebagai bagian dari upaya rehabilitasi atau peningkatan kesehatan dalam fisioterapi. Perlindungan hukum bagi fisioterapis dan instruktur non-fisioterapis berkaitan erat dengan lisensi dan status profesi, hal tersebut penting untuk instruktur Physiolates perhatikan untuk mengurangi ketidakpastian dan memberikan perlindungan dalam memberikan layanan kesehatan. Penyelenggaraan Terapi Physiolates di lingkungan klinik menuntut kepatuhan pada regulasi kesehatan dan standar pelayanan yang ditingkatkan, memastikan penggunaan yang tepat sesuai standar keilmuan. Ikatan Fisioterapi Indonesia memegang peran penting dalam mengawasi, membimbing, dan memastikan kualifikasi yang sesuai, sambil tetap terbuka terhadap pengembangan ilmiah lebih lanjut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Terapi Physiolates, yang kini sedang menjadi tren dan populer di masyarakat Indonesia yang membawa dampak positif yang besar, namun memerlukan arahan yang tepat dan kesesuaian dengan regulasi untuk menjaga manfaatnya yang optimal, sehingga penerapannya berada dalam koridor standar keilmuan dan etika profesi yang tepat.

---

This thesis discusses Physiolates Therapy, a therapy that combines physiotherapy with the Pilates approach and vice versa. The research method used is doctrinal with qualitative method. The results show that Physiolates Therapy is conceptually legitimate within the scope of physiotherapy, especially if applied with a focus on the use of Pilates modalities as part of rehabilitation or health improvement efforts in physiotherapy. Legal protection for physiotherapists and non-physiotherapist instructors is closely related to licensing and professional status, it is important for Physiolates instructors to be aware of it in order to reduce uncertainty and provide protection in providing health services. The implementation of Physiolates Therapy in a clinical environment demands compliance with health regulations and enhanced service standards, ensuring proper use according to scientific standards. Ikatan Fisioterapi Indonesia plays an important role in supervising, guiding and ensuring appropriate qualifications, while remaining open to further scientific development. The results of this study conclude that Physiolates Therapy, which is now trending and popular in Indonesian society that brings great positive impacts, requires proper direction and compliance with regulations to maintain its optimal benefits, so that its application is within the corridors of proper scientific standards and professional ethics."

"Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum dokter dan pemilik klinik kecantikan ditinjau berdasarkan hukum kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menekankan pada penggunaan data sekunder. Penyelenggaraan Klinik Kulit dan Kecantikan merupakan bagian dari kegiatan pelayanan publik di bidang kesehatan yang berada dalam ranah hukum Kesehatan yang sangat terkait dengan aspek etika dan disiplin medis. Pemberlakuan hukum kesehatan ini sangatlah penting untuk memberikan kerangka pertangggungjawaban hukum dokter dan pemilik klinik kecantikan dalam rangka untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, baik terhadap pemberi maupun penerima jasa pelayanan kesehatan. Mengacu pada analisis putusan pengadilan, telah menunjukkan atas lemahnya implementasi atau penegakan hukum kesehatan. Kelemahan tersebut diindikasikan oleh adanya disparitas antara ancaman hukuman yang diatur dalam hukum kesehatan dengan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap pelaku dan penyelesaian pertanggungjawaban hukum pelaku yang masih sangat parsial. Penegakan hukum kesehatan seharusnya dilakukan secara komprehensif dan tegas terhadap seluruh pihak yang terlibat, terutama dokter dan pemilik klinik kecantikan.

---

This thesis discusses on the legal responsibilities of doctor and the owner of aesthetic clinic based on health law. This study applies a normative legal study that emphasizes the use of secondary data. The operational of the Aesthetic Clinic is part of public service activities in the Health Sector which is very related to ethical aspects and medical disciplines. The implementation of this health law is very important to provide a framework of legal responsibility of doctor and the aesthetic clinic owner in order to give protection and legal certainty, both for the health service providers and recipients. Based on the analysis of the court decision, it has been shown the weakness of the implementation or the enforcement of the health law. The weakness is indicated by the disparity between the threat of punishment regulated in the health law with the verdict imposed by the judges to the perpetrator and the settlement of the legal responsibilities of the perpetrator which is very partial. The Health Law enforcement should be done comprehensively and firmly to all parties involved, especially to the doctor and the owner of the aesthetic clinic."

"Skripsi ini membahas tentang perbandingan pengaturan mengenai rokok elektrik dengan kandungan zat adiktif hasil olahan tembakau yang ada di Indonesia dan Inggris. Penelitian ini berbentuk penelitian doktrinal dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan rokok elektrik. Penelitian ini dilandaskan kepada perkembangan terbaru dalam perihal konsumsi rokok di Indonesia yang membuat dibutuhkannya pengaturan khusus mengenai pengendalian rokok elektrik dengan tujuan memberikan perlindungan lebih baik dan jaminan terhadap kesehatan masyarakat sebagai salah satu faktor kesejahteraan bangsa. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini sendiri adalah terkait rokok elektrik itu sendiri dan bagaimana perbedaannya dengan rokok konvensional, dan kemudian bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Inggris berbeda dalam menghadapi keberadaan rokok elektrik di masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa kedua peraturan perundang-undangan, meskipun berkembang dan beradaptasi pada masyarakat yang berbeda, memiliki pendekatan hukum yang serupa. Selain itu, penelitian ini juga ditemukan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia masih belum mengatur tentang rokok elektrik secara langsung. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan terkait rokok di Indonesia agar dapat mencakup penggunaan rokok elektrik yang semakin berkembang di masyarakat ini.

---

This thesis discusses the comparison of regulations about electronic cigarette with addictive content from tobacco processing in Indonesia and in Great Britain. This research is a doctrinal study utilizing secondary data in the form of legislation, journals, and other literature related to electronic cigarettes. This research based upon the recent development in cigarette consumption in Indonesia that lays the urgency to establish a specialized regulations for electronic cigarette with the purpose of provision to a better safeguards and assurance in public health as one constituent of common welfare. The formulation of the problem which is be underlined in this research are on the electronic cigarette itself and its distinction from regular cigarette, and then how regulations in Indonesia and Great Britain face the emergence of electronic cigarette consumption in the society. This research later shown that, despite developed and adapted in very disparate society, has a resemblant approach. Moreover, this research also shown that the regulation in Indonesia is yet to be more precisely addresses electronic cigarette. Therefore, there should be some renewals upon regulations in Indonesia on cigarette so the consumption of electronic cigarette that is expanding lately shall be encompassed."

"Transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia menjadi salah satu primadona dalam bidang kedokteran karena dianggap sebagai metode pengobatan yang paling efektif untuk mengobati kerusakan atau kegagalan fungsi sel, jaringan, atau organ tubuh manusia. Tidak hanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan dalam kebijakan, penegakkan, dan ketatnya pengawasan hukum juga menjadi beberapa faktor penunjang peningkatan kualitas serta kuantitas praktik transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia. Pada umumnya, peraturan tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di tiap negara berbeda-beda, begitu pun dengan yang berlaku di Indonesia dan di Tiongkok. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain perbedaan ideologi, budaya, serta sistem hukum yang kemudian memengaruhi penerapan hukum di kedua negara tersebut, termasuk dalam hukum perdata dan hukum kesehatan serta lebih khusus mengenai peraturan tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia. Skripsi ini memaparkan tentang perbandingan peraturan tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh yang berlaku di Indonesia dan Tiongkok ditinjau hukum perdata untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta implikasi dari penerapannya.

---

Organ and body tissue transplantation became one of the crucial method in the medical field since it is considered as the most effective treatment method to cure the damage or malfunction of human body?s cell, tissue, or organ. Not only the advancement of knowledge and technology, the improvement of policy, enforcement, and the establishment of law supervision are also becoming several supporting factors that incrases the quality and quantity of organ and body tissue transplantation practice. Generally, the regulation about organ and body tissue transplantation in each country is different, thus also applied between Indonesia and China. This difference determined by several factors such as differences in ideology, culture, and legal system that influences the law implementation in both countries, including in private law and health law, specifically in the human organ and body tissue transplantation regulation. This thesis explains about the comparison of organ and body tissue transplantation regulation in Indonesia and China from private law perspective in order to uncover the similarities, differences, and also the implications from its implementation."

"ABSTRAKDunia kedokteran telah maju dengan sangat pesat. Penemuan-^p.enemuan baru sangat membantu para dokter \intxik. menyembuhkanpasien-pasiennya, suatu penyakit yang dulu itierupakanmomok sekarang sudah dianggap penyakit ringan.Tetapi apakah kemajuan itu ditunjang dengan mutu dari pelayanan kesehatan ?Ternyata didunia ada kecenderungan yang meningkat ,suatu pandangan bahvja dokter harus bertanggung jav/ab atasperbuatannya yang merugikan pasien. Suatu pandangan yangdahulu dianggap taboo karena dokter adalah.makhliik yang mulia, yang berusaha untuk menolong jiwa sesama manusia.Sehingga tidak wajar bila ia ditiintut untuk mengganti kerugian.Inti dari tugas seorang dokter terhadap pasiennya -adalah untuk mengadakan pemeliharaan, pengabdian dan usahayang perlu untuk mencapai pemulihan kesehatan pasien, dengan mempergunakan data terbaru dari ilmu kedokteran yang.dapat dianggap diketahui oleh seorang dokter yang normal.Sampai sejauh manakah dapat dikatakan bahwa seorangdokter telah mengadakan suatu kesalahan profesi dokter ?"Seorang dokter bila tidak memeriksa, tidak menilai, memeriksa, meneliti, berbuat atau membiarkan sesuatu, dapatdikatakan telah melakukan kesalahan profesi dokter."tidak berbuat atau tidak membiarkan sesuatu yang oleh dokter yang baik pada umumnya, daiam situasi yang sama, akanBagaiitianakah penentuan kriteria itu secara hukuiti ?Pasal 1365 & 1366 KUH Perdata ( Ketentuan tentang PerbuatanMelanggar Hukum ) dapat digunakan untuk menentiikan kesalahan dokter tersebut.PMH yang dianut sekarang adalah P.M.H. dalam arti luas seperti yang dikemukakan dalam Revolutie Arrest tanggal31 Januari 1919 yang mengandung 4 kategori, yaitu :1. Bertentangan dengan kewajiban hukirni pelaku2. Melanggar hak subyektif orang lain3. Melanggar kaidah tata susila4. Melanggar. dengan kepatutan, ketelitian dan kehatihatian.Dengan menggnhakan P.M.H. beserta segala teori-teorj_nya dan dengan bantuan Kode Etik Kedokteran Indonesia dapatlah kiranya dipecahkan masalah tersebut diatas.Tetapi suatu hal yang perlu diingat ialah walaupun bagaimanapunjuga, seorang dokter mehjalankan tugas yang, mulia vsehingga hukimi harus bertindak secara hati-hati, bila terjadi hukum "Maur " hantun kromo" dikhawatirkan para dokterakan takut memeriksa & mengobati pasien karena khawatir akandituntut dimiika pengadilan. Akibat yang seperti ini sejauhmungkinharus dihihdarkan.

---

"

"

Fenomena anak yang bekerja di sector formal sebagai pramusaji di hotel seringkali dianggap sebagai pekerja paruh waktu ataupun peserta magang. Namun, pada faktanya keberadaan anak yang bekerja sebagai pramusaji tersebut murni sebagai pekerja yang mengharapkan upah dan diluar pemagangan. Lemahnya pengawasan terhadap keberadaan anak yang bekerja sebagai pramusaji di hotel dipengaruhi oleh lemahnya peran pemerintah dalam perlindungan terhadap perjanjian kerjanya, keselamatan dan Kesehatan kerja, juga dipengaruhi oleh pandangan bahwa anak yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun merupakan pekerja biasa. Padahal hal tersebut bertolak belakang dengan definisi anak dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sendiri. Sehingga perlindungan terhadap anak yang bekerja ini sangatlah minim dan membuat kedudukan anak yang bekerja sebagai pramusaji di hotel sangat dekat dengan ekploitasi terhadap anak.

---

The phenomenon of children working in the formal sector as waiters in hotels is often considered part-time workers or apprentices. However, in fact the existence of the child who works as a waiter is purely a worker who expects wages and outside of apprenticeship. Weak supervision of the existence of children working as waitresses in hotels is influenced by the weak role of the government in protecting work agreements, occupational safety and health, also influenced by the view that children over 15 (fifteen) years old are ordinary workers. Even though this is contrary to the definition of a child in the Manpower Act itself. So that the protection of working children is very minimal and makes the position of children who work as waiters in hotels very close to exploitation of children.

 

"

"ABSTRAKMasalah yang diteliti adalah hak dan kewajiban tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan berdasarkan hukum kesehatan (studi Panti Sosial Tresna Werdha di Jakarta) serta aspek hukum panti sosial di Indonesia. Tujuan penelitian adalah menjelaskan hak dan kewajiban tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan (studi: Panti Sosial Tresna Werdha di Jakarta) dan menjelaskan aspek hukum panti sosial di Indonesia (studi: Panti Sosial Tresna Werdha di Jakarta). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, observasi di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 dan 3, wawancara terhadap dokter, akademisi, petugas Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 dan 3 serta analisis aturan perundang-undangan. Hasil penelitian diketahui bahwa tidak adannya tenaga kesehatan dalam struktur organisasi Panti Sosial Tresna Werdha sehingga lulusan pendidikan keperawatan berstatus sebagai pramu sosial bukan tenaga kesehatan. Panti Sosial Tresna Werdha terdiri warga binaan sosial lanjut usia yang mandiri, menderita penyakit jiwa, dan sakit yang membutuhkan bantuan khusus akibat penurunan fisik. Kesimpulannya adalah hak dan kewajiban tenaga kesehatan diatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Panti Sosial Tresna Werdha merupakan lembaga untuk memenuhi kesejahteraan sosial, bukan lembaga yang berwenang terhadap pelayanan kesehatan, sehingga dalam struktur organisasi Panti Sosial Tresna Werdha tidak mempunyai tenaga kesehatan.

---

ABSTRACTThe problem studied are about the rights and obligations of medical personnels in the health services under the laws of health (Case Study: Tresna Elderly Social Institution in Jakarta) and also the legal aspects of social homes in Indonesia. The purpose of research is to explain the rights and obligations of medical personnel in the health services and explain the legal aspects of social homes in Indonesia (Case Study: Social Institutions Tresna Werdha in Jakarta). This study used qualitative methods, observation in Social Institutions Tresna Werdha Budi Mulia 1 and 3, interviews with doctors, academics, officers Social Institutions Tresna Werdha Budi Mulia 1 and 3 as well as the analysis of the rules of law. Results of the research found that there are not health worker in the organizational structure of Social Institutions Tresna Werdha. With the result of that, Nursery fresh graduated status are Pramu Sosial and not medical personnel. Social Institution Tresna Werdha composed of inmates socially independent, suffering mental illness, and pain that required special assistance due to physical decline. The conclusion is that the rights and obligations regulated health professionals in Law Number 36 Year 2014 concerning Health Workers. Social Institution Tresna Werdha is an institution to meet social welfare, not the competent institutions to health care, so that the organizational structure of Social Institutions Tresna Werdha have no medical personnel. "

"Skripsi ini membahas mengenai prosedur pelaksanaan informed consent antara dokter dan pasien pada program bayi tabung dan peran informed consent berkaitan dengan tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit dalam penyelenggaraan program bayi tabung di RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dalam pelaksanaan informed consent program bayi tabung hendaknya kedua belah pihak saling memberikan informasi secara jelas, sehingga akan mempermudah proses pelaksanaan program bayi tabung kedepannya dan pihak rumah sakit harus memastikan dengan benar bahwa pasangan suami-istri yang hendak menjalankan program bayi tabung merupakan pasangan yang sah menurut hukum.

---

This research analyzes the procedure of handing out informed consent to the doctor and patients of the in vitro fertilization treatment and the role of such informed consent regarding doctor?s and hospital?s liability at RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad. This research is a qualitative research which uses judicial-normative approach. The results of this research suggest that both parties must disclose any material information clearly in the informed consent and that the hospital needs to verify whether or not the patients of the in vitro fertilization treatment are formally registered as spouses."