Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang: Adanya pandemi COVID-19 yang penyebaran virus SARS COV-2 dapat melalui klinik dental baik penyebaran kontak langsung maupun tidak langsung. Organisasi dental dunia termasuk juga PDGI menyarankan masyarakat untuk menunda perawatan gigi yang bersifat symptomatic, perawatan dengan menggunakan high-speed handpiece atau instrumen ultrasonik dapat menghasilkan sekresi berupa saliva, darah dan cairan tubuh lainnya. Oleh karena itu perlu dilakukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan mengenai COVID-19 dan dental emergency dengan menggunakan media video edukasi. Tujuan: Mengetahui efek penggunaan video edukasi dalam meningkatkan pengetahuan dental emergency saat menghadapi pandemi corona virus disease 19 (COVID-19). Metode: Penelitian menggunakan desain one group pretest-posttest dengan populasi Mahasiswa S1 Perguruan Tinggi Negeri Jawa Barat berusia 18-22 tahun. Responden penelitian terdiri dari 363 mahasiswa yang dipilih dengan metode purposive sampling. Hasil: Berdasarkan uji Wilcoxon, terdapat perbedaan bermakna secara statistik pada rerata nilai pre-test dan post-test pengetahuan (p < 0,05). Berdasarkan uji Effect Size Cohen’s d, efek video dalam meningkatkan pengetahuan relatif besar. Kesimpulan: Terdapat peningkatan pengetahuan pada mahasiswa. Efek video dalam meningkatkan pengetahuan relatif besar.

---

Background: The COVID-19 pandemic spreads the SARS COV-2 virus through clinics both by direct and indirect contact. World dental organizations, including PDGI, advise the public to postpone dental care for cases that are of symptomatic dental cases and treatments using high-speed handpieces or ultrasonic instruments which can produce secretions in the form of saliva, blood and other bodily fluids. Therefore, education is needed to increase knowledge about COVID-19 and dental emergencies by using educational video. Objective: To know the effect of using educational videos in increasing dental emergency knowledge in facing corona virus disease 19 (COVID-19) pandemic. Method: This research using pre-experimental study with one group pretest-posttest design towards the colleges students bachelor program in West Java aged 18–22. Result: Based on Wilcoxon test, there is statistically significant difference between the mean of pre-test score and post-test score in knowledge (p < 0.05). Based on Effect Size Cohen’s d test, the effectivity of video in increasing knowledge of the students is relatively big. Conclusion: There is a relatively big increase in knowledge of students and video’s effect in increasing knowledge."

"This book highlights cutting-edge research into emergency early warning management and decision-making for severe accidents. Using toxic gas leakages as examples, it puts forward new design methods for emergency early warning systems, as well as a systematic description of emergency early warning information communication mechanisms and characteristics of regional evacuation, based on a wide range of theories, including safety engineering, information engineering, communication, behaviorology and others. The book applies a range of methods, such as case analysis, questionnaire interviews, and multi-objective optimization modeling. Drawing on this basis, it subsequently proposes a multi-objective optimization modeling and algorithm for emergency path selection, together with an evacuation risk assessment method. Divided into six chapters prepared by an international team of researchers, the book addresses the design of early warning systems, communication and dissemination mechanisms of early warning information, characteristics of regional evacuation, multi-objective optimization of emergency paths, and evacuation risk assessment. ­­­­­"

"ABSTRAKNama : Paul Mangiring Ganda Parulian Butar ButarProgram Studi : Magister Keselamatan dan Kesehatan KerjaJudul : Analisa Emergency Management Kontraktor Konstruksipada Perusahaan Minyak dan Gas di Fasilitas Offshore yangTerintegrasiPembimbing : Prof. Dra. Fatma Lestari, MSi, PhDFasilitas Offshore dari perusahaan gas dan bumi pada umumnya berusia tua,membutuhkan perawatan serta penggantian pada beberapa bagian yang sudah rapuh danberkarat. Penggantian ini dikerjakan oleh perusahaan konstruksi dimana salah saturisiko yang tergolong besar adalah terjadinya kejadian gawat darurat seperti ledakan,kebakaran yang terjadi saat pekerjaan sedang berlangsung.Oleh karena itu kontraktor harus memiliki sistem tanggap darurat dan telah diterapkandengan baik untuk memastikan para pengsusaha dan pekerja mengetahui kemanamereka harus pergi dan memahami bagaimana memastikan diri mereka aman ketikasebuah kondisi darurat terjadi ISO22320 .Untuk itu perusahaan minyak dan gas bumi harus memastikan pihak kontraktormemiliki sistem manajemen tanggap darurat yang baik, maka diperlukan suatu standardyang cukup baik yang digunakan untuk menilai apakah emergency management yangdimiliki oleh perusahaan kontraktor cukup baik dalam melindungi manpower, asetperusahaan. CSMS merupakan system yang digunakan saat ini untuk mendapatkankontraktor yang sesuai dengan kebutuhan. Tetapi karena aktivitas yang semakinmeningkat dengan tingkat resiko yang juga semakin tinggi CSMS dirasakan perludilakukan perubahan. Salah satu perubahan CSMS yang di sarankan adalah pada bagianEmergency Management karena menyangkut kesiapsiagaan perusahaan dalammenangai bahaya dari mulai penilaian resiko, mitigasi sampai upaya pemulihan keadaansampai normal kembali baik dari sisi manpower, asset dan system. Untuk itu dilakukanpenggabungan NFPA 1600 edisi 2016, FEMA, ISRS Level 8 proses 12, ISO 45001 danviiISO 22320 yang djadikan tolak ukur dalam menilai kemampuan dari kontraktor dalammenangani management keadaan daruratPenelitian ini menggunakan desain studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menyarankan harus di lakukan monitoring yang lebih baik lagi terhadappara kontraktor di lingkungan perusahaan Oil dan Gas agar pelaksanaan managemenemergensi tidak hanya di awal project saja tetapi sepanjang project berlangsung.Beberapa hal yang diperlukan adalah pembuatan risk assessment dengan lebih detail,business impact analisa yang perlu diterapkan dandisarankan agar dapatdipertimbangkan menggantikan CSMS pada bagian Emergency Management denganhasil penelitian ini yang merupakan penggabungan NFPA 1600 edisi 2016, FEMA,ISRS Level 8 proses 12, ISO 4500, PTK 005 dan ISO 22320Kata kunci:Gawat Darurat, Tanggap Darurat, Manajemen tanggap darurat NFPA 1600 edisi 2016,FEMA, ISRS Level 8 proses 12, ISO 4500, PTK 005 dan ISO 22320

---

ABSTRACTNama Paul Mangiring Ganda Parulian Butar ButarProgram Studi Magister Keselamatan dan Kesehatan KerjaJudul Analysis of Emergency Management Construction Contractorat Oil and Gas Company in an Integrated Offshore FacilityPembimbing Prof. Dra. Fatma Lestari, MSi, PhDThe Offshore facility of Oil and Gas Company is generally old, requiring maintenanceand replacement in some fragile and rusty parts. This replacement is done by aconstruction company where one of the risks that is large is the occurrence ofemergency events such as explosions, fires that occur during work is under way.Contractors therefore should have an emergency response system and be wellimplemented to ensure that employers and workers know where to go and understandhow to make sure they are safe when an emergency occurs ISO22320 .For that purpose, the oil and gas company must ensure that the contractor has a goodemergency management system, a good standard is needed to assess whether theemergency management owned by the contracting company is good enough to protectthe manpower, the company 39 s assets. CSMS is a system that is used today to get theappropriate contractor to the needs. But because of the ever increasing activity with ahigher level of risk, CSMS is deemed necessary to change. One of the proposed CSMSchanges is in the Emergency Management section because it involves the company 39 spreparedness in mitigating the danger from starting risk assessment, mitigation torecovery effort until normal returns from manpower, asset and system side. For thatpurpose, the merger of NFPA 1600 edition 2016, FEMA, ISRS Level 8 process 12, ISO45001 and ISO 22320 are used as benchmarks in assessing the ability of contractors inhandling emergency management.Some of the things required are the making of risk assessment in more detail, businessimpact analysis that needs to be applied and it is suggested to consider replacing CSMSin Emergency Management section with the result of this research which is theixincorporation of NFPA 1600 edition 2016, FEMA, ISRS Level 8 process 12, ISO 4500 ,PTK 005 and ISO 22320Keywords Emergency, Emergency Response, Emergency Management, NFPA 1600 edisi 2016,FEMA, ISRS Level 8 proses 12, ISO 4500, PTK 005 dan ISO 22320"

"Salah satu aspek mutu di rumah sakit yang sering mendatangkan keluhan pasien adalah waktu tunggu. UGD ( Unit Gawat Darurat ) RS Bhakti Yudha yang mempunyai peranan penting bagi rumah sakit tersebut, dikeluhkan mempunyai waktu tunggu yang lama. Ada 6,1 % pasien yang pulang karena merasa terlalu lama menunggu. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran waktu tunggu pasien UGD, serta faktor - faktor apa yang ada hubungannya dengan lama waktu tunggu di UGD tersebut. Penelitian ini merupakan survei dengan desain cross sectional, bersifat deskriptif analitik, dimana melalui studi ini didapatkan gambaran hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Penelitian dilakukan selama seminggu dengan jumlah pasien sebanyak 339 orang, dimana ada 7 pasien ( 2,1 % ) yang pulang sebelum ditangani. Dari hasilnya diketahui bahwa rata-rata waktu tunggu di UGD adalah 12,23 menit, waktu terpendek 4 menit, terpanjang 131 menit Ada 22 % pasien yang mempunyai waktu tunggu lebih dari 15 menit. Rata-rata waktu tunggu pasien gawat darurat 5,23 menit, yang bukan gawat darurat 18,27 menit, Rata-rata waktu tunggu pasien yang langsung masuk ke UGD ( tidak melalui loket pendaftaran ) 4,97 menit, yang melalui loket 18,27 menit. Dari 9 variabel yang ditetiti ada 4 variabel yang mempunyai hubungan yang bermakna dengan waktu tunggu yaitu cara masuk pasien, waktu kedatangan pasien, jenis kunjungan (lama/barunya pasien), status kegawatan pasien. Yang tidak bermakna adalah keterlambatan dokter, status kepegawaian dokter, pola penugasan dokter, keterampilan dokter serta jumlah pasien. Kesimpulan, pasien yang pulang lebih kecil dari yang diperkirakan, waktu tunggu UGD relatif pendek, karakteristik dokter tidak berperan dalam waktu tunggu, karakteristik pasien berperan dalam waktu tunggu, waktu tunggu yang pendek saja tidak cukup untuk memuaskan pasien. Saran yang diberikan adalah, menambah loket pendaftaran pada pagi hari, mengoptimalkan waktu pencarian status lama, dan bila mungkin perlu membuat ruang tunggu UGD yang lebih memadai.

---

Study of Factors that is Related to the Emergency Unit Waiting Time at Bhakti Yudha Hospital, in Year 2000One aspect of the quality of service for a hospital and often makes the patients to complain is about the waiting time case. The services in the Emergency Unit of Bhakti Yudha Hospital have been regarded as the most important part in the Hospital itself, but, however its long waiting time has also been complained by the patients. There are 6,1 % of patients left the hospital without getting the treatment because they cannot stand to wait in the line too long.

The goal of this study is to get a picture regarding the matter that previously described and to also find out factors that is related to delay of services at waiting room in emergency ward. This study is a survey with cross sectional, characterized by analytical description, where the study can be use to derive the relationship between dependent variables and independent variables.

The study carried out for a week with 339 numbers of patients, whereas 7 patients ( 2,1 % ) went home without being taken care of. The result of this study showed that the average waiting time at the emergency roam is 12, 23 minutes, with shortest time is 0 minutes and the longest time 131 minutes. About 22 % of patients spent more than 15 minutes before getting their turn. The average waiting time for emergency patients is 5, 23 minutes, while the average waiting time for non emergency patients is 18, 27 minutes. The average waiting time for patients that directly went straight to the ER unit without going through the admission counter is 4,7 minutes, while those who went through the admission counter is 18, 27 minutes.

From 9 variables that is examined in this study, there are 4 variables have significant relationship to patient's waiting time at the emergency ward such as, method of admittance, time of arrival during the day, type of patient and patient's condition. Variables that insignificant are, tardiness of doctors, type of employment of doctors , position of doctors in the managerial, level of proficiency of doctors and number of patients.

As a conclusion, the number of patient that went home is lower than what was originally predicted, waiting time at emergency ward is relatively short , the characteristic of doctors is irrelevant to the problem, the characteristic of patients is significant to the problem, and short waiting in itself is not enough to please the patient. The advice that is given to improve the service is to add more admission counters in the morning shift, to decrease the time needed on searching for patients' records and if possible to built better waiting room for the ER unit."

"RS Husada adalah Rumah Sakit swasta yang didirikan pada tahun 1924 dengan misi sosial, berlokasi di Jalan Mangga Besar 134-137 Jakarta. Pada saat itu walaupun tidak seluruhnya berfungsi sosial, Rumah Sakit tetap mempertahankan fungsi sosial dan menjadi bagian dari Sistem Kesehatan Nasional. Dukungan Pemerintah antara lain dalam bentuk Piagam Gubenur DKI 25 Juni 1971 yang menyatakan bahwa RS Husada ditetapkan sebagai :"RS Umum Pusat II di Wilayah Jakarta Bagian Utara". Unit Gawat Darurat merupakan pintu gerbang Rumah Sakit yang berawal dari ruang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan yang mulai dibuka tahun 1974. Sarana dan prasarana UGD dilengkapi seperti tuntutan masyarakat dan tuntutan akreditasi 5 pelayanan dari Depkes. Pada bulan Mei 2001, UGD sebagai bagian dari Rumah Sakit diakreditasi kembali untuk l2 pelayanan dan dinyatakan terakreditasi penuh.Didalam proses penyelenggaraan Rumah Sakit sehari-hari (termasuk UGD) dikeluarkan uang dalam jumlah yang cukup besar bagi pembelian barang-barang farmasi (termasuk obat dan alat kesehatan habis pakai). Selama tahun 1999 dikeluarkan biaya sebesar Rp 1.163.928.875,- (lebih dari satu milyar rupiah) untuk pembelian obat dan alat kesehatan habis pakai di UGD RS Husada. Untuk tahun 2001 biaya dapat dlkurangi menjadi Rp 745.906.100,- (tiga perempat milyar rupiah) walaupun jumlah pasien meningkat dari 24.375 kunjungan menjadi 25.200 kunjungan. Hal ini terjadi karena perubahan sistem penyediaan obat dan alat kesehatan habis pakai yang dimulai pada 1 Mei 2000.Pada bulan Agustus 2001 dilakukan evaluasi ulang atas sistem yang telah berjalan. Apabila mulai l Mei 2000 sampai 30 September 2001 pengendalian obat dan alat kesehatan habis pakai di bawah Kepala Unit Gawat Darurat, mulai 1 Oktober 2001 pengendalian dikembalikan ke Instalasi Farmasi dengan sistem, protap dan cara pelaksanaan yang berbeda untuk sebagian besar jenis obat dan alat kesehatan habis pakai. Perawat sebagai petugas pelaksana diganti petugas dari Instalasi Fanmasi.Dengan latar belakang kondisi ini dilakukan penelitian yang bertujuan meneliti apakah sistem baru mempunyai dampak perbaikan. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan type "outcome evaluation" yang bersifat kuantitatif didukung data kualitatif dengan data sekunder yang diambil dari UGD, Instalasi Farmasi dan Bagian Rekam Medis RS Husada dan data primer yang diambil dengan cara wawancara mendalam.Disimpulkan bahwa dalam rangka penghematan, hasil kedua sistem sama baiknya. Tetapi sistem terakhir memungkinkan tertib administrasi berjalan lebih baik walaupun biaya yang dikeluarkan sedikit lebih besar. Biaya tersebut merupakan "opportunity cost" untuk mencegah terulangnya pemborosan. Juga terbukti bahwa kunjungan pasien rawat berpengaruh besar terhadap tindakan infus sehingga pemakaian alkes untuk penginfusan tidak boleh menyimpang jumlahnyaSaran : Setiap tahun dilakukan analisa ABC untuk mengetahui pola pemakaian alkes karena kelompok A merupakan kelompok yang perlu diwaspadai. Selain ini juga harus dilakukan pengecekan data silang berkala dari Farmasi UGD - Buku pasien UGD/status Rekam Medis; Farmasi UGD - Pemasukan keuangan UGD. Dengan demikian Unit Gawat Darurat tidak hanya sebagai sumber biaya ("cost center") tetapi juga merupakan sumber pendapatan ("revenue center") mengingat faktor kelanggengan financial ("financial sustainability").

---

Evaluation Procurement Systems on Disposable Medical Equipment in Emergency Deparment Husada Hospital In 2001Husada Hospital is a private hospital that established in 1924 with charity missions. Located at Mangga Besar 134-137 Jakarta. Nowadays although the charity function isn't entirely functioning, it has successfully defended its social function and became a part of National Health System. The government's support is given as DKI Governor's Charter at June 25th 1971 which declared that the Husada Hospital was established as "Central II General Hospital in the northern part of Central Jakarta". Emergency Department was built from "fast aid mom" in 1974. The task of emergency department was adapted by community demand and accreditation demand from Ministry of Health Care for five serving. In May 2001 Emergency Department as a part from hospital was re-accredited for 12 serving and was declared as full accredited.

In hospital included Emergency department a lot budgets were spend for drugs including disposable medical equipment during 1999 drugs were costly up to Rp 3,163,928,875 at Emergency Department Husada Hospital. In 2000, the cost could be reduced to Rp 745,906,100 although the patient was increased from 24,375 visits to 25,200 visits. These could be happened because of changing the system of procurement, which began on lst May 2001.

In August 2001 there was re-evaluation to the procurement system which has been running. If since May 2000 to September 2001 the management of procurement was under the head of emergency department, since lst October 2001 was returned to department of pharmacy with different system, fix procedure and the way of maintenance. The officers were changed from nurses to pharmacy staffs.

Given the background above, research was performed to figure out if there were improvements in the new system. This research is an evaluation research with outcome evaluation type, quantitative approach and qualitative approach that consist secondary data taken from Emergency Department, Pharmacy Department, and Medical Record department of Husada Hospital and primer data.

As conclusion for efficiency the both systems were same. But the last system could improve good administration, although the cost was a little bit higher. That costs were named opportunity cost to prevent unnecessary lost. Its also proved that the inpatients visits from emergency department had a great effects towards the amount of infuse acts; so that the amount usage of disposable intra -venous catheter and giving set may not deviate.

As suggestion, every year ABC analysis will be made to find out what the pattern of usage of medical disposable because A group is the most risky group. Besides that there must be a cross check between Pharmacy in emergency department - Patient book/medical record; Pharmacy in emergency department -- Income emergency department. Those actions, hopefully make Emergency department are not only as "cost center" but also as "revenue center" consider financial sustainability."

"Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih tergolong tinggi (373 per 100.000 kelahiran hidup, SKRT 1995). Setelah melalui penelusuran oleh WHO melalui Prevention of Maternal Mortality Network diketahui ada 3 keterlambatan yang terjadi. Pertama terlambat membuat keputusan di tempat tinggal pasien, kedua terlambat merujuk ketempat yang lebih mampu untuk menangani dan ketiga terlambat memberi pertolongan setelah berada di rumah sakit. Dalam sebuah penelitian di Afrika didapati waktu tunggu penanganan kasus gawat darurat berkisar antara 2,6 jam hingga 15,5 jam. Untuk mengetahui keadaan di Pontianak dibuat sebuah penelitian mengenai waktu tunggu kasus gawat darurat kebidanan yang dirujuk atau datang sendiri ke rumah sakit. Penelitian dilangsungkan selama 8 minggu sejak 15 September hingga 15 Nopember 2000. Sampel diambil secara purposif sejumlah 35 kasus. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi waktu tunggu persiapan operasi kasus gawat darurat kebidanan diteliti antara lain karakteristik pasien (pendidikan pasien, kadar Hb pasien, pendidikan suami, kehadiran suami, penghasilan keluarga) karakteristik sumber daya rumah sakit (kesibukan dokter jaga, bidan, dokter operator, staf kamar operasi) karakteristik fasilitas (kesibukan kamar operasi, waktu persiapan alat operasi) karakteristik administrasi (mendapatkan ijin operasi) dan karakteristik penunjang (tersedianya darah). Hasil penelitian memperlihatkan rerata waktu tunggu 8 jam 16 menit dengan nilai median 5 jam 45 menit. Waktu terpendek 30 menit dan terpanjang 25 jam 36 menit. Panjangnya waktu tunggu disebabkan oleh kondisi pasien. Sebagian variabel yang diteliti tidak ada hubungan bermakna kecuali kadar Hb dan waktu persiapan kamar operasi. Variabel waktu persiapan kamar operasi ternyata merupakan faktor paling dominan. Disarankan untuk meningkatkan mutu pelayanan secara keseluruhan dan memperpendek waktu tunggu agar menempatkan bank darah didalam rumah sakit dan persiapan kamar operasi lebih baik lagi. Bagi pasien yang akan dirujuk diupayakan agar tetap berada dalam kondisi terbaiknya. Selain itu juga dianjurkan membuat dan membina jaringan kerjasama antara rumah sakit dan Puskesmas serta mencoba mendapatkan cut off point waktu tunggu melalui organisasi profesi (POGI).

---

Waiting Time Analysis of Preparation Operation for Obstetric Emergency Cases in Hospitals in Pontianak in the Year 2000The Maternal Mortality Rate in Indonesia is still high with 373 deaths per 100.000 live birth(SK.RT 1995). WHO through Prevention of Maternal Mortality Network had found that there were 3 categories of late in helping the patients. The first is "late to decide" by the family, second is "late to refer" to the hospital and the third is "late to take care the patient inside the hospital by the health personnel".

Former study in Africa for waiting time was found that it need between 2,6 to 15,5 hours for a patient to wait until she got a help. This study was trying to know the waiting time for an emergency case in obstetric begins when she arrived until she got medical interventions such as cesarean section or laparotomy. The study was carried out for about 8 weeks, from 15th of September until 15th of November 2000. The samples were taken by purposive method and a total of 35 cases were achieved during this study period. Many factors were correlated to the waiting time such as characteristics of the patients (education, hemoglobin value, education of her husband, husband present in the hospital) characteristics of personnel of the hospital (level of occupancy of the doctor in charge, the midwife, the obgyn and the staff of the operation room)characteristics of the facility of the operation room (readiness of the operation room, readiness of the equipment) characteristic of getting the letter of inform consent (time to get the agreement) characteristic of the other (readiness of the blood).

The result of this study found that the waiting time's mean was 8 hours 16 minutes. The median was 5 hours 45 minutes and the range was 30 minutes to 25 hours 36 minutes. The causes of the length of the waiting time were patients? condition. There were no significant variables except hemoglobin value and preparation of the operation room's time. With the backward method of linear regression the time for preparation of the operation room was the most dominant variable.

To improve the quality in health services and make the waiting time shorter, it is suggested to make preparation time faster, organized a blood bank inside the hospital and referred patient in her best condition. Also suggested to build and maintain good networking between hospital and health center and try to find the cut off point of waiting time through the Indonesian Society of Obstetric and Gynecologist (ISOG)."

"Penyimpangan dari operasi normal pengilangan minyak dapat menyebabkan kebakaran atau peledakan dan berkembang menjadi suatu keadaan darurat yang berakibat hilangnya harta, nyawa dan bisnis perusahaan. Dalam mencegah terjadinya suatu keadaan darurat Unit Pengolahan IV Cilacap melalui kebijakan perusahaan mengenai LK3 telah melakukan upaya pencegahan melalui sistem instalasi maupun upaya penanggulangan keadaan darurat agar hal yang tidak diinginkan tersebut tidak terjadi.Upaya penanggulangan darurat ini perlu disusun secara terencana dan sistematis sehingga terjadi upaya sinergis seluruh jajaran di Unit Pengolahan IV Cilacap, dan keadaan darurat tersebut dapat tertanggulangi dengan cepat, tepat serta dapat mengurangi dampak kerugian. Untuk upaya tersebut seluruh jajaran harus mempunyai persepsi yang sama terhadap sistem penanggulangan darurat.Di dalam tesis ini diteliti dan dibahas persepsi para pekerja operasi, non operasi dan pekerja yang di tunjuk sebagai anggota tim penanggulangan darurat terhadap sistem, organisasi dan prosedur penanggulangan darurat sehingga dari hasil penelitian persepsi pekerja tersebut dapat dijadikan masukan bagi manajemen UP IV dalam rangka menyempurnakan sistem penanggulangan kedaan darurat melalui peninjauan kembali elemen-elemen dalam penyusunan sistem penanggulangan keadaan darurat. Sehingga upaya penanggulangan keadaan darurat dapat maksimal."

"Penelitian ini memusatkan perhatian pada segi perencanaan sistem pengelolaan kedaruratan bahan beracun dan berbahaya (SPKB3). Bahan beracun dan berbahaya (B3) yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi bahan yang mempunyai golongan tabiat corrosive, flammable, infectious, radioactive, reactive (termasuk explosive), dan toxic. SPKB3 adalah bagian dari pengelolaan B3, sekaligus juga bagian dari sistem pengelolaan lingkungan dan keselamatan, kesehatan kerja (K3). Ia juga unsur pelengkap serangkaian upaya pencegahan pencemaran lingkungan sehari-hari. Suatu kedaruratan B3 dapat terjadi baik akibat suatu kecelakaan, peperangan, maupun akibat terorisme yang melibatkan B3. Suatu kedaruratan B3 dapat meningkat menjadi suatu bencana. Karena itu ia dianggap suatu ancaman baik terhadap K3, lingkungan, maupun keamanan negara.Berbagai peristiwa kedaruratan B3 telah mengakibatkan kerugian jiwa dan jasmani yang sangat besar baik pada manusia maupun hewan dan unsur lingkungan lainnya.Pada dasarnya kerugian yang lebih besar terhadap lingkungan yang dapat terjadi akibat kecelakaan atau terorisme dapat dicegah apabila ditanggulangi dengan cepat dan sangkil (effective). Hal ini dapat tercapai apabila pihak pengelola lingkungan, baik pemerintah, masyarakat industri maupun masyarakat luas di sekitar suatu tempat kejadian perkara (TKP) sudah memiliki kesiagaan dan kemampuan penanggulangan yang memadai. Serangkaian upaya kesiagaan dan penanggulangan kedaruratan B3 ini dapat menjadi lebih sangkil dan mangkus (efficient) apabila dikelola dengan pendekatan sistemik yaitu dalam suatu SPKB3. Dalam rangka mendukung kebijakan mengenai pengelolaan lingkungan di bidang pencegahan dan perusakan lingkungan, berbagai negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara yang tergabung dalam Masyarakat Eropa telah menunjukkan kesungguhan upaya meningkatkan kinerja SPK83-nya. Salah satu kunci penting sistem ini adalah penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan kedaruratan B3 (RPKB3) baik pada taraf antarabangsa (international), nasional (national) maupun taraf yang lebih rendah. Untuk memastikan kesangkilan sistemnya, mereka juga menetapkan dan memberlakukan berbagai peraturan, bakuan (standard) SPKB3, termasuk bakuan perencanaannya, dan berbagai pedoman pendukungnya. Berbagai peraturan, bakuan, dan pedoman itu berlaku sebagai perangkat kebijakan mengenai pengelolaan lingkungan untuk diterapkan oleh pemerintah, masyarakat industri dan masyarakat luas.Di Indonesia, kewajiban atas pengadaan suatu SPKB3 bagi tiap pengelola kegiatan yang melibatkan B3 dilandasi berbagai peraturan perundang-undangan seperti PP No. 18 Tahun 1999 dan PP No. 74 Tahun 2001. Namun, peraturan perundang-undangan itu tidak menetapkan persyaratan atas unsur-unsur suatu SPKB3 dan RPKB3 sehingga tidak memastikan tersedianya landasan yang kuat bagi suatu SPKB3 yang sangkil. Selain itu, sampai saat berita ini diturunkan, tidak terdapat bukti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mempunyai suatu RPKB3 baik yang bertaraf provinsial mau pun nasional. Ketiadaan suatu RPKB3 tidak memastikan kejelasan susunan dan wacana operasi suatu SPKB3, termasuk segi penyertaan peran masyarakat. Karena itu, hal ini juga tidak memastikan kesiagaan NKRI untuk menghadapi berbagai kemungkinan ancaman dari berbagai sumber yang melibatkan B3 terhadap lingkungan dan pertahanan negara.Bertolak dari keadaan tersebut di atas, dan sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat untuk berperanserta dalam pengelolaan lingkungan, peneliti memilih permasalahan pengelolaan kedaruratan B3 nasional sebagai bahan penelitiannya. Penelitian ini secara umum bertujuan mendukung penyempurnaan SPKB3 nasional, dan secara menjenis (specific) bertujuan: (1) memperoleh pendapat para pakar lingkungan mengenai beberapa segi penting SPKB3 nasional; (2) menetapkan pokok-pokok penting suatu RPKB3 yang layak dan sangkil berdasarkan pengalaman negara-negara maju dan pedoman/konvensi antarabangsa, dan (3) menetapkan taraf penting tiap pokok RPKB3 berdasarkan perannya dalam mencapai kesangkilan operasinya dengan mempertimbangkan rona lingkungan umum NKRI dan keadaan sumberdaya pendukungnya dewasa ini. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai: (1 ) gambaran mengenai perencanaan sistem tanggap darurat B3 nasional di Indonesia pada masa penelitian; (2) gambaran.mengenai perencanaan sistem tanggap darurat B3 nasional di beberapa wilayah hukum lain yang dikenal lebih maju pada masa penelitian; (3) bahan masukan bagi pembuat kebijakan mengenai beberapa segi penting yang patut dipertimbangkan dalam penyusunan atau penyempurnaan rencana SPKB3; (4) bahan dasar suatu bakuan RPKB3 yang selayak-layaknya, baik untuk digunakan langsung mau pun untuk disempurnakan lebih lanjut; dan (5) maklumat (information) tambahan dalam kaidah ilmu pengetahuan.Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas metode kajian dokumen (desktop/documentation review) dan pendapat pakar (expert opinion). Perinciannya: (1) metode sigi (survey) untuk memperoleh pendapat pakar atas beberapa segi penting SPKB3 dengan perangkat berupa senarai pertanyaan (questionnaire): (2) metode kajian dokumen untuk menetapkan pokok-pokok penting RPKB3 dengan perangkat telaah wacana (conceptual analysis), serta analogi dan pendapat pakar dalam penyusunan strukturnya; (3) metode pendapat pakar untuk penetapan taraf penting pokok-pokok RPKB3 nasional dengan perangkat senarai pertanyaan dan prosedur Analytic Hierarchy Process (AHP). Data yang diperoleh diolah dengan operasi statistikal sederhana. Ada pun data yang diperoleh dengan prosedur AHP diolah dengan perangkat lunak (software) khusus.Responden atau pakar lingkungan dan K3 yang dipilih untuk berperanserta dalam penelitian ini berasal dari: (1) berbagai lembaga pemerintah yang dianggap terkait dengan SPKB3 pada taraf nasional, provinsial dan lokal; (2) kalangan praktisi dari berbagai jenis industri; (3) kalangan pakar (konsultan dan pengajar perguruan tinggi). Jumlah responden yang direncanakan sebanyak 99 orang - digolongkan sebagai kelompok umum - untuk penelitian mengenai beberapa segi penting SPKB3, 23 orang di antaranya - digolongkan sebagai kelompok khusus - dipilih sebagai responden penelitian mengenai taraf penting pokok-pokok RPKB3. Selain itu, pakar lingkungan yang menjadi narasumber dalam menentukan struktur atau susunan pokok RPKB3 bakuan, dipilih sebanyak 3 orang- digolongkan sebagai tim kecil - yang diketahui peneliti masing-masing mempunyai pengalaman praktikal yang memadai baik dalam sistem pengelolaan lingkungan, sistem pengelolaan K3, mau pun pengelolaan kedaruratan B3. Ketiga anggota tim kecil itu masing-masing berasal dari lembaga negara (regulator), lembaga konsultansi (consultant), dan lembaga industrial swasta (practician).Senarai pertanyaan diujicobakan lebih dahulu sebelum disebarkan secara resmi kepada seluruh responden yang telah ditentukan. Dari 99 responden kelompok umum, 82 di antaranya mengembalikan senarai pertanyaan. Ke-23 orang responden kelompok khusus mengembalikan senarai pertanyaan khusus. Namun, hanya 15 responden yang memenuhi batas inconsistency rate yang ditetapkan bagi jawaban responden dalam penelitian ini, yaitu 0, 15. Prosedur AHP memberikan pedoman batas inconsistency rate ≤ 0,1 . Toleransi batas maksimum inconsistency rate pada penelitian ini didasarkan pada kelangkaan pakar, keterbatasan dana, ketersediaan waktu sangkil, dan segi-segi operasional penelitian.Hasil penelitian atas beberapa segi penting mengenai sistem pengelolaan kedaruratan B3 nasional, di antaranya, menunjukkan bahwa:1. suatu sistem pengelolaan kedaruratan B3 mempunyai kedudukan sangat tinggi dalam kaidah sistem pengelolaan lingkungan;2. unsur perencanaan dalam suatu sistem pengelolaan kedaruratan B3 mempunyai peran sangat tinggi dalam menentukan kesangkilan operasinya apabila dilaksanakan;3. suatu bakuan (standard) nasional bagi sistem dan perencanaan sistem pengelolaan kedaruratan B3 yang berlaku secara nasional sudah sangat dibutuhkan pada saat ini;4. suatu pusat operasi pengelolaan kedaruratan B3 bertaraf nasional sangat dibutuhkan di Indonesia saat ini;5. sungguh pun telah ada lembaga nasional yang berperan sebagai suatu pusat operasi bencana, yaitu BaKorNas PBP, ternyata taraf popularitasnya sangat rendah;6. suatu bakuan kecakapan sumberdaya manusia dan kurikulum pelatihannya yang berlaku secara nasional sangat diperlukan untuk menjamin peran serta tiap orang yang ditugaskan dalam suatu sistem pengelolaan kedaruratan B3 secara sangkil dan sesuai dengan peran dan tugasnya;7. penyertaan peran masyarakat dalam sistem pengelolaan kedaruratan B3 mempunyai landasan hukum yang kuat di Indonesia dan sangat dianjurkan pelaksanaannya sebagaimana dicontohkan di berbagai negara maju seperti negara-negara anggota Komisi Eropa, Amerika Serikat dan Kanada.Hasil penelitian ini mengenai penetapan pokok penting suatu RKB3 yang layak menyimpukan bahwa suatu rencana sistem pengelolaan kedaruratan B3 pada umumnya mempunyai unsur berupa pokok-pokok ketentuan mengenai perencanaan pra-kedaruratan, organisasi dan pengelolaan sumberdaya, pengelolaan operasi kedaruratan lapangan, pengelolaan pasca-kedaruratan, serta perbaikan dan penyempurnaan sistem. Ada pun pokok perencanaan yang paling penting sehingga ketentuan-ketentuannya perlu ditetapkan secara seksama dan terperinci dalam rencana pengelolaan kedaruratan B3 nasional di Indonesia, menurut hasil penelitian ini, adalah pokok mengenai pengelolaan operasi kedaruratan lapangan. Hal ini berbeda dengan rencana nasional di wilayah hukum rujukan penelitian ini yang lebih memperinci ketentuan-ketentuan mengenai struktur organisasional dan pengelolaan sumberdayanya.

---

National Hazardous Materials Emergency Management System (A Study on System Planning Criteria)This research focuses on the planning aspect of a hazardous materials emergency management system. In the context of this research, a hazardous material is defined as a material or substance possessing one or more of the following characteristics: corrosive, flammable, infectious, radioactive, reactive (including explosive), and toxic. A hazardous materials emergency management system is part of hazardous materials management and environmental, health & safety management systems as well. It is also a supplement to the normal measures for pollution prevention. A hazardous materials emergency may be resulted from an accident, warfare, or terrorism involving hazardous materials. It may lead to a disaster. Therefore, it is considered a sort of threat to occupational safety & health, the environment, and national security.Various hazardous material emergency events have resulted in significant impacts, both psychologically and physically, on either human or animals and materials emergency management. The absence of such a plan does not ensure the clarity of the operational concept and arrangements of a system, including the community involvement arrangement. Therefore, this also does not ensure the country's preparedness to respond to any possible threats involving hazardous materials from any sources to the country's environment and security.Based on the abovementioned situation, and in order to meet the community right and obligation to participate in environmental management, the author has taken the national hazardous materials emergency management issue as the object of this research. The overall objective of this research is supporting the national hazardous materials emergency management system improvement and specifically: (1) gaining the environmental experts' opinion on some critical aspects of the national hazardous materials emergency management system; (2) identifying the essential components of an appropriate and effective hazardous materials emergency management plan based on the experience of some of the developed countries and international conventions / guidelines; and (3) assessing the relative importance of each essential component of the plan based on its role in determining the effectiveness of its implementation by taking into accounts the common environmental setting and the currently available resources in Indonesia.It is hoped that the results of the research will be useful as: (1) a source of basic information on the current national hazardous materials emergency management planning status in Indonesia; (2) a description on national plans in the other jurisdictions known to be proved more effective; (3) inputs to policy makers in developing and or improving hazardous materials emergency management plans; (4) a basis for developing an appropriate standard for hazardous materials emergency management plan by either adoption or adaptation; and (5) additional information in the context of science.The principal methods used in this research comprised desktop/documentation review and survey. Here are the details (1) survey method was used to collect expert opinions on some important aspects of the current national hazardous materials emergency management system through questionnaire instrument; (2) documentation review method was used to identify the essential elements of a hazardous materials emergency management plan or planning criteria through conceptual analysis, continued with expert opinion on establishing the structure of the plan; (3) survey method was used again to obtain professional judgment on the relative importance of the principal elements of a national plan through questionnaire instrument under the procedure of Analytic Hierarchy Process (AHP). The collected data were processed with simple statistical operations A special software was used to process the data obtained under the AHP procedure.The respondents in this research were selected to represent groups of (I) various government institutions related to hazardous materials emergency management system at national, provincial and local levels; (2) practiclans from various types of industry; (3) experts in environmental, health & safety management from consulting firms and universities. The number of designated respondents was 99 - categorized as the general group - in the survey for some critical aspects of hazardous materials emergency management system, 23 of which were - categorized as the specialized group - selected to participate in the assessment of the relative importance of the system elements. In addition to the research advisor, 3 respondents - known by the author to possess practical experience in either environmental, health & safety, or hazardous materials management systems - selected to participate in developing the structure of the system planning criteria. Each of the small team members consecutively represented a government institution (regulator), a consulting firm (consultant), and a private industrial company (practicion).The last draft of the questionnaires was first tried out by a selected respondent prior to the final release to the designated respondents. 82 out of the 99 respondents in the general group returned the responded questionnaires. The entire 23 respondents in the special group returned the responded questionnaires completely. However, only 15 respondents have their judgment met the inconsistency rate standard set out in this research, which is 0. l5. The standard maximum limits under AHP procedure is normally 0. 1. The author set out a higher tolerance to the inconsistency rate limit in this research by considering the scarcity of the hazardous materials emergency management experts in the country, available fund, available effective time, and operational aspect of the research.The results of the research on some critical aspects of the national hazardous materials emergency management system indicate that:1. The existence of a hazardous materials emergency management system ranked extremely high in the context of environmental management system;2. The planning component in a national hazardous materials emergency management system is extremely important in determining the effectiveness of an emergency operation when implemented properly;3. The current need for a national standard for hazardous materials emergency management system and its planning is extremely high;4. An operational center (focal point) for hazardous materials emergency management is extremely required within a national system;5. Although there is a government institution already established to serve as a focal point for disaster response at the national level, namely BaKorNas PBP, its popularity is extremely low;6. A nation-wide standard for personnel qualifications and training curricula is extremely needed to ensure that each personnel assigned to a hazardous materials emergency management system is competent and able to participate effectively in accordance to his/her designated roles;7. The involvement of the communities' roles in hazardous materials emergency management systems has a strong legal basis in Indonesia as it does in European Union's countries, the US, and Canada, but, the mechanisms or procedures for its implementation are still to be established and promoted.According to this research, a hazardous materials emergency management system typically consists of provisions for pre-emergency planning organization and resources management, field emergency operations management procedures, post-emergency management, and system correction and/or improvement In addition, the field operations management procedures is judged to have the highest relative importance so that the provisions of the element should be specified more intensively than the other elements within the national plan in Indonesia. On the contrary, the most intensively detailed element within a national plan in the reference jurisdictions is the organizational structure and resources management."

"Kasus cedera kepala di Instalasi Gawat Darurat rumah sakit (IGD) cenderung meningkat yang memerlukan penanganan yang khusus sehingga terdapat pemulihan cedera yang memadai. Penelitian ini untuk menilai peranan skor Glasgow Coma Scale (GCS) dan faktor risiko lainnya terhadap kegagalan menjadi skor 15 pada cedera kepala pada jam ke 24 di IGD. Metode: Penelitian dilakukan di RSUPCM dan RS FK UKI Jakarta pada bulan Agustus 1997 dengan desain kohor, pasien cedera kepala baru yang datang berobat di IGD dilakukan pemeriksaan dan diamati skor GCSnya, penyakit penyerta lain, karakteristik demografi lainnya setiap 6 jam selama 24 jam pertama yang dilakukan oleh dokter. Hasil: Diperoleh 133 subyek cedera kepala, pada pemeriksaan GCS pertama 37 di antaranya mempunyai skor GCS 3-14, dan sisanya dengan skor 15. Faktor rumah sakit tempat perawatan dan anjuran tirah baring memberikan pengaruh risiko kegagalan secara bermalrna terhadap kegagalan pasien cedera kepala pada jam ke 24 perawatan di IGD rumah sakit. Apabila dibandingkan dengan kasus yang dianjurkan tirah baring, maka kasus yang tanpa tirah baring mempunyai risiko kegagalan 102 kali lipat (ratio kegagalan suaian 102,53; 95% interval kepercayaan 5,69-1848,27). Kesimpulan: Pada semua penderita cedera kepala dengan skor GCS 14 atau lebih rendah diperlukan tirah baring.

---

Background: Head injuries currently tend to increase and need special management in the hospital emergency departments. In order to achieve appropriate recovery, the assessment of Glasgow Coma Scale (GCS) score and other risk factors should be managed properly. The purpose of this research is to assess the risk factors related to the consciousness recovery of head injury patients at.

Methods: The research was held Jakarta Dr Cipto Mangunkusumo, and Indonesian Christian University School of Medicine hospitals in August 1997 among new head injury patients and were 6 hourly for the first 24 hours of hospitalization physically examined by the doctors and special attention was taken for GCS score, and accompanying diseases.

Results: 133 new head injury patients admitted to the emergency department and in the first GCS examination, 37 of them had GCS 3-14 score and the rest had GCS score 15, has been identified that the first GCS score statistically significant influenced the failure risk factors of the observed patients after 24 hours hospitalization, and compared to subjects who had bed rest, the patients did not have bed rest had 102-folds of failure to recover (adjusted failure ratio 102.53; 95% confidence intervals 5.69-1848.27).

Conclusion: All head injury cases need a bed rest to minimize the failure to be recover."

"RSUD Palembang Bari Kota Palembang, yang sebelumnya adalah Puskesmas Panca Usaha, adalah rurnah sakit pemerintah yang diresmikan Tanggal 19 Juni 1995 dan ditetapkan sebagai rumah sakit umum kelas C pada Tanggal 10 November 1997. Bagian IGD adalah salah satu instalasi dari delapan fasilitas pelayanan yang ada di RSUD Palembang Bari.Alat kesehatan habis pakai yang ada di RSUD Palembang Bari masih dropping dari Dinas Kesehatan Kota Palembang. Fungsi-fungsi manajemen logistiknya masih perlu dibenahi baik dalam perencanaan kebutuhan alat kesehatan habis pakai, penganggaran, pengadministrasian, penyimpanan, pendistribusian dan pengawasan. Kondisi yang ada sekarang bahwa penggunaan alat kesehatan yang ada belum efektif dan belum efisien karena belum dikelola dengan baik.Dari hasil Analisa ABC ada lima jenis alat kesehatan habis pakai masuk dalam Kelompok A, yakni : Infus Set Dewasa, Spuit 5cc, Abocath No. 20, Abocath No. 22, Abocath No. 24. Dalam Kelompok A tersebut proporsi volumenya adalah 46,33 persen atau sebanyak 7.007 unit dad jumlah seluruhnya sebanyak 15.124 unit, dengan nilai investasi sebesar 26,39 persen atau sebesar 26117.980 rupiah dad total investasi sebesar 98.978.357,00 rupiah.Terdapat perbedaan antara pengeluaran alat kesehatan yang ada di IGD dengan volume penggunaannya pada Tahun 2002 sebesar 46,76 persen atau sebanyak 3.276 unit dari total volumenya sebesar 7.007 unit, dan sisanya sebanyak 1,11 persen atau 157 unit.Besarnya perbedaan nilai investasi antara penggunaan dan persediaan alat kesehatan habis pakai di IGD Tahun 2002 adalah sebesar 26,89 persen atau senilai 18.949.715,00 rupiah dad total sebesar 26.117.980,00 rupiah, dan sisanya sebesar 0,56 persen atau senilai 145.255,00 rupiah.Besarnva pendapatan IGD RSUD Palembang Bari untuk Tahun 2002 sebesar 27.519.500,00 rupiah yang bersumber dari karcis sebesar 11.985.000,00 rupiah dan dari tindakan sebesar 15.534,500,00 rupiah. Profit marginnya sebesar 1.4.01520,00 rupiah jika pendapatan IGD dikurangi dengan besarnya penerimaan alat kesehatan habis pakai, dan ada efisiensi sebesar 8.569,785,00 rupiah jika pendapatan dikurangi dengan penggunaan alat kesehatan habis pakai.Disarankan dalam rangka menuju rumah sakit swakelola dan mandiri agar RSUD Palembang Bari dapat menerapkan fungsi-fungsi manajemen logisti:, meliputi perencanaan, penganggaran, operasional dan pengawasan logistik. Pembenahan stok harus segera dilakukan terutama dalam pengadministrasian, penyimpanan, pendistribusian, serta menempatkan petugas khusus yang menangani persediaan. Supaya perbedaan antara penggunaan dengan yang dikeluarkan untuk dapat dilakukan pengawasan agar tidak hilang, dapat disadarkan stok awal priode berikutnya sehingga akan terdapat penggunaan yang efektif dan efisien.

---

Coincidence Of The Usage Of Medical Disposable Equipment In Emergency Installation Palembang Bari Local Hospital Palembang City, In 2002Palembang Bari Local Hospital or RSUD Palembang Bari, formerly named Panca Usaha Community Health Center, is a government hospital legitimatised on June 19, 1995, and decided by the government regulation as the type C public hospital on November 10, 1997. Emergency Installation is one of eight installations serves some facilities for health care in RSUD Palembang Bari.

Conclusion. Stock of medical disposable equipment in RSUD Palembang Bari has been supplied by Health Office of Palembang City. The functions of logistic management in Emergency Installation of RSUD Palembang Bari need some improvements in planning, budgeting, administrating, distributing, and controlling. The real condition about usage of medical disposable equipment indicates inefficiency due to inappropriate management.

ABC Analysis shows there are five kinds of medical disposable equipment which are classified as Group A, that are Adult Infus Set, Spuit 5cc, Abbocath Number 20, Abbocath Number 22, and Abbocath. Number 24. In. that A Group,. the proportion of volume of medical disposable equipment is 46,33 percent or 7.007 units, in which its total volume are 15.124 units. Investment of medical disposable equipment is 26,39 percent or 26.117.980 rupiah, where its total investment is 98.978.357,00 rupiah.

There are some differences between the volume of supply and the usage of medical disposable equipment is RSUD Palembang Bari Emergency Installation. The difference of usage in 2002 is 46,76 percent or 3.276 units of its total volume that is 7.007 units, and its remainder is 1,11 percent or 157 units.

The large difference of its investment between the supply and the usage of medical disposable equipment in RSUD Palembang Bari Emergency Installation in 2002 is 26,89 percent or 18.949.715,00 rupiah, in which its total investment is 26.117.950,00 rupiah, and its remainder is 0,56 percent or 145.255,00 rupiah.

The income Emergency Instalation of RSUD Palembang Bari received as long as 2002 is 27.519.500,00 rupiah, came from ticket is 11.985.000,00 rupiah, and came from medical action is 15.534.000,00 rupiah. Its profit margin as much as 14.01520,00 rupiah if the income used for buying medical disposable equipment, and it can be surplus as much as 8.569.785,00 rupiah if the remainders of stock can be coincided in its usage.

Recommendation. In order to achieve the private hospital, it is recommended tabat RSUD Palembang Bari to implement the functions of logistic management, such as planning, budgeting, operating, and controlling. The reminder of usage of medical disposable equipment must be controlled, and must be accounted in future stock."